Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dana bantuan operasional (BOPTN) untuk penelitian di perguruan tinggi negeri di Indonesia berdasarkan peraturan dan target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini menjelaskan mekanisme alokasi dana BOPTN untuk penelitian, kategorisasi penggunaan dana, dan ketentuan terkait pelaksanaan penelitian.
2. A. UU NO 12 THN 2012:
Pasal 89:
(5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran
fungsi Pendidikan.
(6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
(7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh
Kementerian.
PENJELASAN
Penjelasan Pasal 89 ayat (5) Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana
Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.
B. Perubahan PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat di Lingkungan PTKI;
C. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 2951 Tahun 2017 tentang Dana BOPTN
Penelitian
Dasar Hukum
3. TARGET KINERJA
(Rencana Pengembangan Strategis DIKTIS Tahun 2015-2019)
No
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Target
2015
Target
2016
Target
2017
Target
2018
Target
2019
7. Peningkatan
riset/penelitian
dan publikasi
oleh pendidik,
peserta didik dan
lembaga
penelitian pada
PTKI
Jumlah riset/penelitian yang
dilaksanakan oleh PTKI (anggaran
DIKTIS)
55 100 150 225 275
Jumlah jurnal terakreditasi nasional 33 45 55 65 75
Jumlah jurnal terakreditasi
internasional (terindex scopus)
2 3 5 5 6
Jumlah karya ilmiah yang
mendapatkan hak paten
25 50 75 100 125
Persentase dosen dengan publikasi
nasional
5% 7% 9% 10% 15%
Persentase dosen dengan publikasi
internasional 2% 3% 4% 5% 10%
4. NO Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
2015
Target
2016
Target
2017
Target
2018
Target 2019
4.
Meningkatnya
partisipasi
dalam forum
ilmiah dan
keanggotaan
tingkat
Internasional
Jumlah dosen
yang mengikuti
forum ilmiah
tingkat
internasional
100 150 200 250 300
Jumlah Dosen
presentasi
makalah di
AICIS
150 300 400 700 800
5. Matrik Penelitian & Outcome (SK Dirjen No.
1056/2017)
No
Kategori
Penelitian
Laporan
Output Outcome Keterangan
1 Penelitian Pembinaan
(10 s/d 20 juta)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan.
Artikel yang
dimuat pada
Jurnal nasional
dan terindeks
Moraref
1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak
penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.
2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit
(paling lambat 6 bulan)
2 Penelitian Dasar
a.Penelitian Program
Studi (21 s/d 40
juta)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan.
Jurnal nasional
dan terindeksasi
Moraref, IPI &
DOAJ
1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan
sejak penelitian/anggaran tahun berjalan
berakhir.
2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit
(paling lambat 10 bulan)
b. Penelitian Dasar
Interdisipliner (41
s/d 100 juta)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan.
Jurnal nasional
terakreditasi
1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional
terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah
laporan pelaksanaan penelitian; atau
2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit
(paling lambat 12 bulan);
c. Penelitian
Kolaborasi
Internasional (Rp.
101 s/d 200 juta)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan.
Jurnal terindeks
bereputasi
(Scopus, Thomson,
dsj).
1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional
terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah
laporan pelaksanaan penelitian; atau
2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit
(paling lambat 12 bulan);
6. 3 Penelitian Terapan dan Pengembangan
a PTP
Interdisipliner
(Rp. 51 s/d
100 jt)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan.
Jurnal nasional
terakreditasi atau
terideks bereputasi; atau
buku oleh penerbit
nasional bereputasi
1. Naskah diterbitkan di Jurnal
Nasional terakreditasi, paling
lambat 12 bulan setelah
laporan pelaksanaan
penelitian; atau
2. Naskah buku berbahasa
Indonesia siap terbit (paling
lambat 12 bulan);
b PTP Nasional
(Rp. 101 s/d
250 jt)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan
Jurnal nasional
terakreditasi terideks
bereputasi; atau buku
oleh penerbit
internasional; dan
Pencatatan HKI/Paten.
c PTP
International
(Rp. 101 s/d
500 juta)
Laporan lengkap
format buku; dan
artikel siap
dipublikasikan.
Jurnal nasional
terakreditasi terideks
bereputasi; atau buku
oleh penerbit
internasional; dan
Pencatatan HKI/Paten.
1. Jurnal internasional, paling
lambat 24 bulan setelah
laporan pelaksanaan
penelitiaterakredin; atau
2. Naskah buku berbahasa resmi
PBB siap terbit (paling lambat
24 bulan)
8. Program 2
Program 1
KatagorisasiUtama
Penelitian & PkM
Sentralisasi
(PENDIS)
Kopertais/PTKIS Unggulan Strategis Nasiona
Unggulan Integrasi Keilmuan Penghargaan Publikasi
Unggulan Internasional Unggulan Kolaboratif
Unggulan Research Fellowship Unggulan ...
Desentralisasi
(PTKIN)
Penelitian Pembinaan/Peningkatan
Kapasitas
Penelitian Dasar
Penelitian Terapan & Pengembangan
Unggulan PT
Ket:
Mekanisme
desentralisasi
anggaran BOPTN
Penelitian dilakukan
melalui aplikasi
pendaftaran
penelitian yang tela
disediakan
PetaAlokasiBOPTNPenelitian
9. ALUR PENENTUAN BESARAN BIAYA
BOPTN
LP2M/P3M
DIKTIS
Seleksi
On Line
Dosen Pengusul
PENETAPAN PAGU
(PENDIS)
SK Peneliti (PTKI)
Proposal Masuk
RKAKL/DIPA PTKI
KUOTA PENELITI
Seminar dan
Pendampingan
Pelaksanaan
Penelitian
Juli s/d September (N-1) Oktober (N-1) Des N-1 s/d Feb Maret s/d Aug
ONLINE (PTKI & DIKTIS) KEMENAG PTKI N PTKIN (Dosen &
Reviever)
10. Penjelasan
LP2M/P3M menerima proposal secara online melalui aplikasi yang disediakan DIKTIS.
LP2M melakukan verifikasi data secara akademik dan administrasi secara online.
Hasil yang sudah diverifikasi LP2M secara online terlihat di pusat data DIKTIS.
DIKTIS menetapkan KUOTA berdasarkan pada jumlah proposal yang diajukan
KUOTA sebagai dasar penetapan pagu definitif pada anggaran tahun akan datang.
PTKIN Menetapkan SK Peneliti tahun akan datang
11. Simulasi Distribusi Dana
BOPTN Penelitian tahun 2018
• Sentralisasi
• Saveguarding 1% dari BOPTN 2,4 M
• Sewa E Journal dan E Book 10 Milyar
• Penelitian Kompetitif Nasional, Kolaboratif,
Research Fellowships, dan Penelitian
Internasional 20 Milyar
• Desentralisasi
• BOPTN Penelitian di PTKIN 207,6 M
12. Tugas Admin
• Memeriksa dokumen sesuai standar yang ditetapkan
• Memroses dokumen sesuai dengan catatan/arahan/masukan
Kepala LP2M/P3M/Komite Penilaian
• Admin hanya sebagai pintu masuk untuk mengakses sistem
13. Kategorisasi Penggunaan Dana
BOPTN
• Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas
• Penelitian Dasar
• Penelitian Terapan dan Pengembangan
Penelitian dan pengabdian PTKIN
Penelitian kompetitif tingkat nasional dan
internasional
Biaya langganan indeksing jurnal internasional dan
sejenisnya
Pembiayaan penelitian dan pengabdian untuk PTKIS
14. Beberapa Ketentuan terkait dengan
Penelitian
Ketersediaan Reviewer/Komite Penilaian
Persetujuan Komite Penilaian/Reviewer tentang
besaran anggaran penelitian yang diajukan
Rektor menetapkan SK Bantuan
15. Penetapan Reviewer Nasional
• Reviewer Penelitian terdiri dari reviewer lokal dan nasional
• Reviewer direkrut melalui seleksi nasional dan reviewer yang
memenuhi ketentuan akan diberikan nomor induk reviewer
nasional (NIRN)
• Prosedur mekanisme menjadi reviewer penelitian:
• Mengajukan usulan /diusulkan
• Lulus uji kompetensi reviewer, yang ditunjukkan dengan 3 (tiga) buat
artikel yang dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi atau 1 artikel yang
dipublikasikan di jurnal ilmiah Internasional bereputasi atau
mempunyai karya akademik yang diterbitkan di penerbit bereputasi.
Editor's Notes
Catatan:
Jika pendaftar melebihi kuota, apa yang akan terjadi, gimana langkah yang dilakukan
Purwanto:
Pelaksanaan penelitian mengikuti juknis yang berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan, bisa jadi panduan tahun selanjutnya 2017
Kegiatan penelitian meliputi kegiatan pendukung juga, seperti workshop dan lain sebagainya.. Gimana penganggarannya
Shafa, IAIN Smd
30% BOPTN dipahami dari total
Pengambilan BOPTN diambil dari hitungan mahasiswa
Bisa jadi kampus di bawah
Berbagai mazhab penjelasan 30%. Ada yang memahami 30% setelah dipakai yang lain
Eka, STAIN Kudus
Perlu diskusi seluruh pihak
Definisi kementerian, termasukPTKIN
Purwokerto
Dana 30% wajib dari BOPTN
Sumber BOPTN bisa dari sumber yang lain
Batas-batas dana lain bisa dipergunakan untuk penelitian.
Setelah mengambil 30% BOPTN, pengelolaanya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing.
Ramdhani, UIN Bdg
Bagaimana penjelasan pengelolaanya di pusat dana BOPTN
Definisi kementerian, ada dua definisi Kementerian Dikbud. Kedua, PT
Teknisnya gimana berkenaan dengan subdit