Downloaded 22 times
Uploaded byAndrew Hutabarat
Tambahan ham
Dokumen ini membahas mengenai hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam berbagai undang-undang dan deklarasi internasional, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan. Juga diuraikan hak-hak khusus untuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta pentingnya kewajiban dalam menghormati HAM orang lain. Selain itu, disebutkan bahwa meskipun ada standar universal HAM, implementasinya dapat berbeda-beda antar negara.
More Related Content
Tambahan ham
- 1. HAK ASASI MANUSIA Oleh: Dra Hj Kartini Parmono, M.Hum
- 2. HAK ASASI MANUSIA -Deklarasi Universal tentang HAM PBB (ps 1-30) - Ps 28 A-J UUD 1945 amandemen - UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM - UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.
- 3. PENGERTIAN HAM Pasal 1(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 4. HAM dalam UUD1945 Pasal 28A-J : - hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A). - Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B (1)). - Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B(2)) - Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat ipteks (Pasal 28C (1)). - Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C (2)). - Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 28D (1)) - Bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang layak, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D(3)).
- 5. LANJUTAN - Hak atasstatus kewarganegaraan (Pasal 28 D(4)). - Kebebasan beragama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara tertentu, meninggalkannya dan berhak kembali (Pasal 28E (1)). Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 28E (2)). - Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasan 28E (3))
- 6. HAM dalam UUNo. 39 Tahun 1999 - hak untuk hidup - Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan - Hak mengembangkan diri - Hak memperoleh keadilan - Hak atas kebebasan pribadi - Hak atas kesejahteraan - Hak atas rasa aman - Hak turut serta dalam pemerintahan - Hak wanita - Hak anak
- 7. Hak Anak Konvensi Hak-hakAnak 1989 PBB, Indonesia sebagai negara peserta: - Pasal 27: mengakui hak setiap anak atas tingkat kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, spiritual, moral dan sosial anak. - Pasal 28: mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. - Pasal 34: berusaha melindungi anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. - Pasal 36: akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan tiap aspek dan kesejahteraan anak - Pasal 37: menjamin anak tidak menjalani siksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan tidak bermartabat; menjamin untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang.
- 8. Hak atas Perempuan Pasal 5 Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan), diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/1984. Pasal 5 Konvensi Perempuan terdiri 2 ayat isinya: - mendesak negara untuk mengambil cara-cara yang tepat untuk mengubah nilai- nilai budaya yang merugikan posisi perempuan - Menjamin dilangsungkannya pendidikan di dalam keluarga yang menghargai posisi perempuan.
- 9. Lanjutan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan(Pasal 1) (Resolusi 48/104) diterima Majelis Umum PBB Desember 1993, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan-> Setiap bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender yang bisa berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang di kawasan domestik ataupun publik.
- 10. Tindak kekerasan menurutKitab Undang-undang Hukum Pidana Umum: - Pornografi (ps. 282 dst.) - Perbuatan cabul (ps. 290 dst.) - Penganiayaan (ps. 351 dst.) - Pembunuhan (ps. 338 dst.) - Penculikan (ps. 328 dst.) Khusus menyebut perempuan: - Perkosaan (ps. 282) - Pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan (ps. 247) - Perdagangan perempuan (ps. 297) - Melarikan perempuan (ps. 332)
- 11. Hak orang cacat UUNo. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Bagian Ketujuh BAB III mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia Pasal 41 dan 42 menyebut tentang hak penyangdang cacat. Hak atas persamaan untuk mendapat apa yang didapatkan orang lain dalam bentuk aksesibilitas yaitu kemudahan yang memungkinkan mereka dapat melakukan kegiatan secara mandiri. Aksesibilitas: nonfisik (penerimaan masyarakat) dan fisik (fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menggunakan fasilitas umum seperti anggota masyarakat lainnya.
- 12. TINGKAT DAN PENGELOMPOKAN HAM Menlu Amerika Serikat Cyrus Vance dalam sebuah pidato tahun 1977, menyatakan pandangannya tentang inti pokok hak asasi adalah: 1. Hak untuk hidup dan keamanan: hak untuk tidak disiksa atau dibunuh secara tidak legal 2. Hak yang berkenaan dengan kebutuhan pokok manusia: hak untuk bekerja, mempunyai rumah yang layak, memperoleh makan, pemeliharaan kesehatan. 3. Hak sipil dan politik: kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul, memilih satu pemerintahan, memegang jabatan pemerintahan, dst.
- 13. PELANGGARAN HAM Pasal 1(6) UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM, menjelaskan pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- 14.
- 15. Hak dan kewajibandalam Deklarasi Universal PBB: - Ps 1-28 hak untuk/atas … dll. - Ps 29(1): Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dimana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya sepenuhnya dan seutuhnya. Ps 29 (2): Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan …. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang –undang …. Penghormatan, pengakuan hak orang lain …. Untuk memenuhi syarat benar kesusilaan, tata tertib umum dalam masyarakat demokratis.
- 16. Hak dan Kewajibandalam BAB XA Pasal 28 A-J UUD 1945 Amandemen Ps 28 A-I memuat hak untuk …. Dll. Ps 28 J (1): Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Ps 28 J (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang …. Pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis
- 17. UNIVERSALITAS HAM (Antonio Cassesse,Human Rights in A Changing World) - Keuniversalan HAM adalah mitos, karena HAM dilaksanakan dan dipahami secara berbeda. - Deklarasi Universal HAM merupakan perjanjian, fakta dan deklarasi. - Deklarasi HAM merupakan seperangkat standar umum. - Tiap negara dituntut untuk menghormati standar minimum. Masing2 negara dapat mengadakan pembatasan dengan alasan: ketentraman umum & keamanan, moralitas, kesehatan. Merupakan inti terbatas dari nilai dan kriteria yang secara universal diterima oleh semua negara Bersifat luwes dan memungkinkan kebebasan bertindak.
- 18. Beberapa kasus problematikterkait HAM Hukuman mati Aborsi Eutanasia Malpraktek Diskriminasi pelayanan kesehatan, dll. Mahalnya pendidikan Banjir lumpur Lapindo Pembalakan liar Terorisme Dll.