Materi Kuliah Pendidikan Pancasila Fakultas Pertanian UGM

1. HAK ASASI MANUSIA
Oleh :
Dra Hj Kartini Parmono, M.Hum

2. HAK ASASI MANUSIA
- Deklarasi Universal tentang HAM PBB (ps 1-30)
- Ps 28 A-J UUD 1945 amandemen
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

3. PENGERTIAN HAM
Pasal 1 (1) UU No. 39
Tahun 1999 tentang
HAM dan UU No. 26
Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM
 Hak Asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Kuasa dan
merupakan anugerahNya
yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan
setiap orang, demi
kehormatan serta
perlindungan harkat dan
martabat manusia.

4. HAM dalam UUD 1945 Pasal 28A-J :
- hak untuk hidup dan
mempertahankan hidup dan
kehidupannya (Pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga
dan melanjutkan perkawinan
melalui perkawinan yang sah
(Pasal 28B (1)).
- Hak anak untuk kelangsungan
hidup, tumbuh, berkembang
serta hak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B(2))
- Hak untuk mengembangkan diri
melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, mendapat pendidikan,
memperoleh manfaat ipteks
(Pasal 28C (1)).
- Hak untuk mengajukan diri
dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif (Pasal 28C (2)).
- Hak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian
hukum (Pasal 28D (1))
- Bekerja dengan imbalan dan
perlakuan yang layak,
mendapat kesempatan yang
sama dalam pemerintahan
(Pasal 28D(3)).

5. LANJUTAN
- Hak atas status
kewarganegaraan (Pasal 28
D(4)).
- Kebebasan beragama dan
beribadah, memilih
pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di negara
tertentu, meninggalkannya
dan berhak kembali (Pasal
28E (1)).
 Hak kebebasan untuk
meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan
sikap sesuai hati nurani
(Pasal 28E (2)).
 - Hak kebebasan untuk
berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat
(Pasan 28E (3))

6. HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999
- hak untuk hidup
- Hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan
diri
- Hak memperoleh
keadilan
- Hak atas kebebasan
pribadi
- Hak atas kesejahteraan
- Hak atas rasa aman
- Hak turut serta dalam
pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

7. Hak Anak
Konvensi Hak-hak Anak 1989 PBB,
Indonesia sebagai negara
peserta:
- Pasal 27: mengakui hak setiap
anak atas tingkat kehidupan
yang layak untuk
pengembangan fisik, spiritual,
moral dan sosial anak.
- Pasal 28: mengakui hak anak
atas pendidikan dan dengan
tujuan mencapai hak ini secara
bertahap dan berdasarkan
kesempatan yang sama.
- Pasal 34: berusaha melindungi
anak dari eksploitasi dan
penyalahgunaan seksual.
- Pasal 36: akan melindungi anak
terhadap semua bentuk lain
dari eksploitasi yang merugikan
tiap aspek dan kesejahteraan
anak
- Pasal 37: menjamin anak tidak
menjalani siksaan atau
perlakuan kejam, tidak
manusiawi dan tidak
bermartabat; menjamin untuk
tidak dirampas
kemerdekaannya secara
sewenang-wenang.

8. Hak atas Perempuan
 Pasal 5 Konvensi
Penghapusan segala
Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan
(Konvensi Perempuan),
diratifikasi Indonesia dengan
UU No. 7/1984.
 Pasal 5 Konvensi
Perempuan terdiri 2 ayat
isinya:
- mendesak negara untuk
mengambil cara-cara yang
tepat untuk mengubah nilai-
nilai budaya yang merugikan
posisi perempuan
- Menjamin dilangsungkannya
pendidikan di dalam
keluarga yang menghargai
posisi perempuan.

9. Lanjutan
Deklarasi Penghapusan
Kekerasan terhadap
Perempuan (Pasal 1)
(Resolusi 48/104) diterima
Majelis Umum PBB
Desember 1993,
mendefinisikan kekerasan
terhadap perempuan->
 Setiap bentuk tindakan
kekerasan berdasarkan
gender yang bisa berakibat
kesengsaraan atau
penderitaan perempuan
secara fisik, seksual, dan
psikologis termasuk
ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan, dan
perampasan kemerdekaan
secara sewenang-wenang di
kawasan domestik ataupun
publik.

10. Tindak kekerasan menurut Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
Umum:
- Pornografi (ps. 282 dst.)
- Perbuatan cabul (ps. 290
dst.)
- Penganiayaan (ps. 351 dst.)
- Pembunuhan (ps. 338 dst.)
- Penculikan (ps. 328 dst.)
Khusus menyebut perempuan:
- Perkosaan (ps. 282)
- Pengguguran kandungan
tanpa seijin perempuan
yang bersangkutan (ps. 247)
- Perdagangan perempuan
(ps. 297)
- Melarikan perempuan (ps.
332)

11. Hak orang cacat
UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM, Bagian
Ketujuh BAB III
mengenai hak asasi
manusia dan
kebebasan dasar
manusia Pasal 41 dan
42 menyebut tentang
hak penyangdang
cacat.
Hak atas persamaan untuk
mendapat apa yang didapatkan
orang lain dalam bentuk
aksesibilitas yaitu kemudahan
yang memungkinkan mereka
dapat melakukan kegiatan
secara mandiri.
Aksesibilitas: nonfisik
(penerimaan masyarakat) dan
fisik (fasilitas yang
memungkinkan mereka dapat
menggunakan fasilitas umum
seperti anggota masyarakat
lainnya.

12. TINGKAT DAN PENGELOMPOKAN
HAM
 Menlu Amerika Serikat
Cyrus Vance dalam
sebuah pidato tahun
1977, menyatakan
pandangannya tentang
inti pokok hak asasi
adalah:
1. Hak untuk hidup dan
keamanan: hak untuk tidak
disiksa atau dibunuh secara
tidak legal
2. Hak yang berkenaan dengan
kebutuhan pokok manusia:
hak untuk bekerja,
mempunyai rumah yang
layak, memperoleh makan,
pemeliharaan kesehatan.
3. Hak sipil dan politik:
kebebasan menyatakan
pendapat dan berkumpul,
memilih satu pemerintahan,
memegang jabatan
pemerintahan, dst.

13. PELANGGARAN HAM
Pasal 1 (6) UU No. 30
Tahun 1999 tentang
HAM, menjelaskan
pengertian pelanggaran
HAM.
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan
seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja
maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi
dan atau mencabut HAM seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh
undang-undang, dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku.

14. ADA HAK
ADA
KEWAJIBAN

15. Hak dan kewajiban dalam Deklarasi
Universal PBB:
- Ps 1-28 hak untuk/atas …
dll.
- Ps 29(1): Setiap orang
mempunyai kewajiban
terhadap masyarakat
dimana ia mendapat
kemungkinan untuk
mengembangkan pribadinya
sepenuhnya dan seutuhnya.
 Ps 29 (2): Dalam
menjalankan hak-hak dan
kebebasan …. Tunduk pada
pembatasan yang
ditetapkan undang –undang
…. Penghormatan,
pengakuan hak orang lain
…. Untuk memenuhi syarat
benar kesusilaan, tata tertib
umum dalam masyarakat
demokratis.

16. Hak dan Kewajiban dalam BAB XA Pasal 28
A-J UUD 1945 Amandemen
Ps 28 A-I memuat hak
untuk …. Dll.
Ps 28 J (1): Setiap orang
wajib menghormati
HAM orang lain dalam
tertib kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa, dan
bernegara
 Ps 28 J (2): Dalam menjalankan
hak dan kebebasan, setiap
orang wajib tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang ….
Pengakuan dan penghormatan
hak dan kebebasan orang lain
untuk memenuhi tuntutan yang
adil atas pertimbangan moral,
nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam
masyarakat demokratis

17. UNIVERSALITAS HAM
(Antonio Cassesse, Human Rights in A Changing World)
- Keuniversalan HAM adalah
mitos, karena HAM
dilaksanakan dan dipahami
secara berbeda.
- Deklarasi Universal HAM
merupakan perjanjian, fakta
dan deklarasi.
- Deklarasi HAM merupakan
seperangkat standar umum.
- Tiap negara dituntut untuk
menghormati standar minimum.
Masing2 negara dapat
mengadakan pembatasan
dengan alasan: ketentraman
umum & keamanan, moralitas,
kesehatan.
 Merupakan inti terbatas
dari nilai dan kriteria
yang secara universal
diterima oleh semua
negara
 Bersifat luwes dan
memungkinkan
kebebasan bertindak.

18. Beberapa kasus problematik terkait
HAM
 Hukuman mati
 Aborsi
 Eutanasia
 Malpraktek
 Diskriminasi pelayanan kesehatan, dll.
 Mahalnya pendidikan
 Banjir lumpur Lapindo
 Pembalakan liar
 Terorisme
 Dll.