Pengantar hukum dan ham

1. Pengampu:
Muhammad Iftar Aryaputra

2. 1. Toleransi keterlambatan 15 menit. Melebihi waktu 15 menit,
mahasiswa tidak diperkenankan mengisi daftar hadir;
2. Tugas dikumpulkan sesuai dengan tanggal yang ditentukan,
Dosen tidak menerima tugas diluar tanggal yang ditentukan;
3. Bg mhsw yang tidak mengikuti UTS, dlm waktu maksimal 2
(dua) minggu setelah UTS menghubungi dosen untuk meminta
UTS Susulan;
4. Ketidakhadiran mhsw, memberitahukan sec langsung (tidak
melalui teman) kepada dosen. Absen lewat teman tidak
dianggap kecuali ada hal yang bersifat khusus/pengecualian;
5. Bg mhsw titip absen/mengubah tanda silang menjadi tanda
tangan dalam lembar presensi, dipastikan nilai akhir D;
6. Mhsw mengikuti aturan perkuliahan yg ditetapkan fakultas
(seperti tidak memakai kaos/sandal).
KONTRAK PERKULIAHAN

3. NILAI AKHIR
Tugas UTS UAS
TUGAS
20 %
UAS
40 %
UTS
40 %
Catatan:
1. Mhs wajib hadir 75% (12 kali) dari
keseluruhan jumlah pertemuan.
2. Kurang dari 75%, mahasiswa tidak
diperkenankan mengikuti Ujian Akhir.
3. Mhs memiliki hak tidak hadir 25% (4
kali) dikarenakan ijin, alfa, sakit (tanpa
surat dokter).

4.  Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU
HAM)
 hak-hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak-hak itu,
manusia tidak akan mempunyai martabat sebagai manusia
(MARDJONO REKSODIPUTRO)
 hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal
sebagai hakhak yang melekat pada manusia, karena hakikat dan
kodratnya sebagai manusia (SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO)

5.  Hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir,
dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan
berkembang sebagai manusia yang utuh (MULADI)
 Hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam
kehidupan bermasyarakat (MIRIAM BUDIARJO)
 HAM adalah ekspresi dari toleran yang bisa ditemui di semua
kebudayaan dan merupakan dasar bagi perdamaian dan
kemajuan (KOFFI ANAN)
JANIN PUNYA
HAM?

6. TUGAS DIKUMPULKAN MINGGU
DEPAN
1. Berikan pendapat mengenai pengertian HAM menurut Muladi dan
Miriam Budiarjo yang menyatakan bahwa HAM dimiliki sejak lahir.
Menurut saudara, apakah anak dalam kandungan memiliki HAM?
Kaitkan jawaban saudara dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang
HAM.
2. Berikan contoh hak dan HAM di berbagai perundang-undangan di
Indonesia.
Contoh:
 Hak: Ps 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Setiap
warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan
perusahaan pers
 HAM: Pasal 28 A UUD: Hak hidup, hak mempertahankan hidup
& kehidupan

7.  HAM dianggap sebagai konsepsi yang melekat pada
MANUSIA.
 Menurut KBBI, manusia diartikan sebagai makhluk yg berakal
budi (mampu menguasai makhluk lain).
 Apakah janin sudah bisa dikatakan sebagai manusia?
 Janin adalah bakal bayi (masih dl kandungan); embrio setelah
melebihi umur dua bulan.
Bagaimana dengan
Pasal aborsi dalam
KUHP?

8. PASAL ABORSI DALAM KUHP
Diformulasikan Pasal 346-349 KUHP
1. 346: ... sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya..
2. 347: ... sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita…
3. 348: … sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita…
Menurut KBBI, kandungan adalah janin yang masih di dalam perut
wanita. Jadi, menggugurkan kandungan adalah mematikan janin.
Dengan kata lain, ada hak hidup yang dirampas.

9. ANAK DALAM KANDUNGAN DLM UU HAM
 Pasal 52 ayat (2): Hak anak adalah hak asasi manusia dan
untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi
oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
 Pasal 53 ayat (1) UU HAM: Setiap anak sejak dalam
kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

10. Harus dibedakan
konsep HAM dan
hak
a. benar: mereka telah dapat menilai mana yg hak dan mana
yg batil;
b. milik, kepunyaan: barang-barang ini bukan hak-mu;
c. kewenangan: dng ijazah itu ia mempunyai hak untuk
mengajar;
d. kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan
oleh undang-undang, aturan, dsb): semua warga negara
yg telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk
memilih dan dipilih dl pemilihan umum;
e. kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut
sesuatu: menantu tidak ada hak atas harta peninggalan
mertuanya;
f. derajat atau martabat: orang Melayu pd waktu itu tidak
sama hak nya dng orang Eropa;
CATATAN: Hak Warga Negara diatur dalam perundang-undangan

11. 1. Ps 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
2. Ps 27 ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara
3. Ps 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.

12. Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan
KDRT, korban (KDRT) berhak:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya
baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

13. 1. Ps 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: Setiap warga negara
Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers;
2. Ps 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: mengatur hak-hak
pasien;
3. Ps 26 UU 39/2009 tentang Pos: Setiap Orang berhak mendapat
layanan pos .
4. Ps 28 UU 39/2009 tentang Pos: mengatur hak pengguna pos dalam
mendapat ganti kerugian;
5. Ps 5 UU No. 36/2009 ttg Kesehatan:
 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan;
 Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
 Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi
dirinya.

14. 1. Pasal 28 A  Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan;
2. Pasal 28 B  Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi
3. Pasal 28 C  Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan
& memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm
perjuangkan hak scr kolektif;
4. Pasal 28 D  Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum,
Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN
memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN;
5. Pasal 28 E  Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-
WN-tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak
kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat;
6. Pasal 28 F  Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak
mencari-memperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan
informasi;
HAK ASASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN:

15. 7. Pasal 28 G  Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr
ancmn ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan
derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik;
8. Pasal 28 H  Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan &
perlakuan khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai
persamaan & keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi;
9. Pasal 28 I  Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran
hati nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas
dr perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati.
10. Pasal 4 ayat (1) UU 40/1999 tentang Pers: Kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi warga negara.
HAK ASASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN:

16. KARAKTERISTIK/SIFAT DASAR HAM
1. Inherent (melekat)  HAM dimiliki karena kodrat/martabatnya
sebagai manusia. HAM tidak diberikan, tidak bisa dibeli, tidak
diwariskan, dan tidak diperoleh dengan jalan apapun.
2. Universal  HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia,
karena HAM merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara umum
tanpa pengaruh dari suku, rasa, jenis kelamin, agama, dll.
3. Inalienable (tidak dapat dicabut)  HAM tidak bisa diingkari
merupakan milik semua manusia sejak lahir.
4. Indivisible (tidak dapat dibagi)  antara satu hak asasi dengan hak
asasi lainnya, saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat
dibagi/dipisahkan.
5. Interdependent  pemenuhan satu hak asasi akan sangat
terganung dari pemenuhan hak asasi lainnya.
6. Dilindungi, dihormati, dan dipertahankan
7. Tidak bisa dikurangi/dirampas

17. HAM
KESETARAAN
NON
DISKRIMINASI
PERLINDUNGAN

18. Semarang, 22 Sept’ 2016