Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan sistem penatausahaan pajak daerah, termasuk pemberian nomor pokok wajib pajak, pengaturan alur pemungutan pajak dengan mekanisme self-assessment dan official-assessment, serta pengaturan data piutang pajak.

1. PENGATURAN PAJAK
DAERAH

2. Pengaturan Tata Cara Pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak/Retribusi Daerah
Pada dasarnya setiap WPD/WRD hanya
memiliki satu Nomor Pokok WPD/WRD.
Satu NPWPD/NPWRD dapat memiliki
beberapa usaha. Masing-masing usaha
dapat memiliki beberapa kewajiban
pajak/retribusi.
WP / WR
PRIBADI
namanya adalah
nama orang
pribadi, kemudian
dokumen sumber
yang
dipergunakan
adalah Kartu
Tanda Penduduk,
Surat Ijin
Mengemudi,
Pasport
BADAN
namanya badan
usaha, dalam
bentuk CV, PT,
Yayasan,
Koperasi, dengan
dokumen sumber
akta pendirian
perusahaan
tersebut
NWPD /
NPWRD
USAHA
AAAA
USAHA
BBBB
PAJA
K
A
PAJA
K
B
PAJA
K
C
PAJA
K
A
PAJA
K
B
PAJA
K
C

3. Format NPWPD / NPWRD
KEWAJIBAN
P: Pajak
R: Retribusi
BADAN HUKUM
1: Pribadi
2: Badan
NPWPRD
Enam digit nomor NPWPD/
NPWRD (running number)
KECAMATAN
Kode
Kecamatan.
KELURAHAN
Kode
Kelurahan.
Pemberian NPWPD / NPWRD dilakukan dengan sistem running number yang disentralisir di SKPD
(Satker) Pengelola Pendapatan Daerah.
1
P 69
69
006969

4. Satu NPWPD/NPWRD untuk Satu WP/WR, Meskipun
Memiliki Beberapa Usaha dengan Beberapa Kewajiban
Pajak/Retribusi
Kewajiban Pajak
Usaha
NPWPD/ NPWRD
Badan Hukum
Pribadi/
Badan
NPWPD
Usaha X
Pajak A Pajak B
Usaha Y
Pajak B
NPWRD
Usaha X
Retribusi C

5. Data Piutang Pajak
Setelah data wajib pajak selesai di-input, barulah data piutang pajak dapat diinput. Data Piutang
Pajak harus disiapkan per-SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), bukan hanya per-WP (Wajib Pajak).
NPWPD
SKPD Piutang
SKPD Piutang

6. Penatausahaan Pajak/Retribusi Daerah
• Penatausahaan
dimulai dari NPWPD
• Khusus BPHTB,
dimungkinkan tanpa
NPWPD
NPWPD
NPWPD
SPTPD
NOTA
PERHI
TUNGAN
SKPD
(Ketetapan) SSPD
• Sistem Official
Assessment juga
didahului dengan
SPTPD
SPTPD
• Nota Perhitungan
menjadi kertas kerja
penerbitan SKPD
Nota Perhitungan
• Penerbitan SKPD
berdasarkan hasil di
nota perhitungan
SKPD
• WPD dapat menyetor
langsung ke Bank
• SSPD untuk self-
assessment dapat
mendahului SPTPD
• SSPD untuk official
assessment
berdasarkan SKPD
SSPD

7. Pengaturan Tata Cara Pemungutan Pajak/Retribusi
Daerah
Tata cara pemungutan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan mekanisme self-assessment atau
mekanisme official-assessment. Pemungutan retribusi darah dengan ketetapan atau tanpa
ketetapan
Self-Assessment
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Parkir
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Sarang Burung Walet
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
Official-Assessment
Pajak Reklame
Pajak Pengambilan Air Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan
Retribusi
Dengan Penetapan
Tanpa Penetapan

8. Pengaturan Alur Pemungutan Pajak Daerah
Self-Assessment
Wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, melapor dan melakukan pembayaran
sendiri. Mungkin terjadi beberapa alur:
a) Wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran tepat waktu.
b) Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu tetapi pembayaran tidak tepat
waktu.
c) Wajib pajak tidak melakukan pelaporan.
d) Ditemukan data baru diluar data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak
Official Assessment
Ketetapan pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian wajib pajak
melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditetapkan.
Mungkin terjadi beberapa alur:
a) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
b) Wajib pajak tidak melakukan pembayaran tepat waktu.
c) Ditemukan data baru diluar data yang telah ditetapkan.