Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berlangsung dari 1966 hingga 1998. Pemerintahan ini berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dengan menerapkan kebijakan seperti pembentukan Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan memberikan peran ganda kepada militer."

1. Indonesia Pada Masa Orde Baru

2. Masa orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto. Surat
Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR) adalah dasar legalitas dimulainya
masa pemerintahan orde baru. Orde baru berlangsung dari tahun 1966-
1998. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa
jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988,
1993, dan 1998.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan
Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September
1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan
kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan
PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966,
tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

3. Pembentukan Kabinet Pembangunan
Program Catur Karya Kabinet Ampera:
• Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
• Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu
tanggal 5 Juli 1968
• Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan
nasional
• Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya
• Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai
presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah
Tugasnya:
• Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
• Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum
• Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September
• Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

4. Pembubaran PKI dan Organisasi
Masanya
Sebagai pengembangan SUPERSEMAR, Soeharto
mengeluarkan kebijakan:
• Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966
yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No
IX/MPRS/1966
• Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di
Indonesia
• Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15
orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30
September 1965.

5. Penyederhanaan Partai Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang
pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah
melakukan penyederhaan dan penggabungan (fusi) partai-
partai politik menjadi tiga kekuatan social politik.
Tigakekuatan social politik itu adalah:
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan
gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
• Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan
gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan
Parkindo
• Golongan Karya
Penyederhanaan partai politik ini dilakukan dalam upaya
menciptakan stabilitas berbangsa dan bernegara.

6. Pemilihan Umum
Selama masa orde baru, Indonesia berhasil melaksanakan enam kali pemilu,
yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Dalam masa
pemerintahan orde baru, partai Golkar selalu mendapatkan suara terbesar
dan memenangkan Pemilu.
Sedangkan PDI mengalami kemerosotan karena adanya konflik intern yang
menimbulkan perpecahan pada partai berkepala banteng menjadi PDI Suryadi
dan PDI Megawati Soekarno Putri atau yang dikenal dengan nama PDIP.
Meskipun dalam Pemilu sudah sesuai dengan asas LUBER, namun pada
kenyataannya pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontestan
pemilu, yakni Golkar. Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu
1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana
perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar.
Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik
Indonesia selama enam periode.

7. Peran Ganda (Dwifungsi) ABRI
Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru
memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan
sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi
Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena
adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang
tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama.
di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara
pengangkatan tanpa melalui Pemilu.
Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan
pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.Peran dinamisator
sebanarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan.
Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan
meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan pemerintahan telah
ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukanSoeharto ketika
menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30 S PKI,
yangmelahirkankan Orde Baru. Boleh dikatakan peran dinamisator
telah menempatkan ABRI pada posisiyang terhormat dalam percaturan
politik bangsa selama ini.

8. Penataan Politik Luar Negeri
Kembalinya menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk
kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar
bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama
menjadi anggota pada tahun 1955-1964. Kembalinya
Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-
negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini
ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua
Majelis Umum PBB untuk masa siding tahun 1974. Dan
Indonesia juga memulihkanhubungan dengan sejumlah
negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara
lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde
Lama.

9. Normalisasi Hubungan dengan Negara
Lain
Pemulihan hubungan dengan Singapura
Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk
Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia
dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada
tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia
menyampaikan nota pengakuan atas Republik
Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota
jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan
diplomatik dengan Indonesia.

10. Pemulihan hubungan dengan Malaysia
Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai
dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei- 1 Juni 1966
yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah:
• Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan
yang telah merekaambil mengenai kedudukan mereka dalam
Federasi Malaysia.
• Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan
diplomatik.
• Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
• Dan pada tanggal 11 Agustus 1966 penandatangan persetujuan
pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta
oleh Adam Malik (Indonesia) dan Tun Abdul Razak (Malaysia).

11. Pembekuan hubungan dengan RRC
Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintantah Republik Indonesia
membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina
(RRC). Keputusan tersebut dilakukan karena RRC telah mencampuri
urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan
kepada G 30 S PKI baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun
sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu pemerintah
Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-
orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Keduataan
Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRC juga telah
memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G 30 S PKI di luar
negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali
PKI. Melalui media massanya RRC telah melakukan kampanye
menyerang Orde Baru. Dan pada 30 Oktober 1967 Pemerintah
Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.

12. Penataan Kehidupan Ekonomi
Stabilitas dan Rehabilitas Ekonomi
• Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini
didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.[rujukan?]
• MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program
stabilisasi dan rehabilitasi.
Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti
mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi
adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.
Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera yang mengacu pada Ketetapan MPRS tersebut
adalah:
• Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan
kemacetan. Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
– Rendahnya penerimaan negara.
– Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
– Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
– Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
– Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan
prasarana.
• Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
• Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

13. Untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut,
pemerintah menempuh cara-cara:
• Mengadakan operasi pajak
• Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik
bagi pendapatan perorangan maupun kekayaan dengan
cara menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak
orang.
• Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran
konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi
perusahaan Negara.
• Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit
impor.

14. Kerjasama Luar Negeri
Pertemuan Tokyo
Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan
perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia
akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan
digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk
mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-
negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai
kesepakatan sebagai berikut:
• Pembayaran hutang pokok dilaksanakan selama 30 tahun, dari tahun 1970
sampai dengan 1999.
• Pembayaran dilaksanakan secara angsuran, dengan angsuran tahunan
yang sama besarnya.
• Selama waktu pengangsuran tidak dikenakan bunga.
• Pembayaran hutang dilaksanakan atas dasar prinsip nondiskriminatif, baik
terhadap negara kreditor maupun terhadap sifat atau tujuan kredit.

15. • Pertemuan Amsterdam
Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di
Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan
Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian
bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan IGGI
(Intergovernmental Group for Indonesia). Pemerintah Indonesia
mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna
pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
serta persiapan-persiapan pembangunan. Di samping mengusahakan
bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah
berhasil mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat
pembayaran kembali (rescheduling) hutang-hutang peninggalan Orde
Lama.Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil
mengusahakan bantuan luar negeri.

16. Pembangunan Nasional
Trilogi Pembangunan
Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah
direalisasikan melalui Pembangunan Jangka pendek dan
Pembangunan Jangka Panjang. Pembangunan Jangka
Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun
(Pelita). Setiap Pelita memiliki misi pembangunan dalam
rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat
Indonesia. Sedangkan Pembangunan Jangka Panjang
mencakup periode 25-30 tahun. Pelaksanaan
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah
Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan
Delapan jalur Pemerataan.

17. Isi Trilogi Pembangunan adalah :
• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat.
• Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Delapan Jalur Pemerataan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru adalah:
• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan
perumahan.
• Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan
• Pemerataan pembagian pendapatan.
• Pemerataan kesempatan kerja
• Pemerataan kesempatan berusaha
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi
generasi muda dan kaum wanita.
• Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air
• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

18. Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program
Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang bertujuan
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap
berikutnya. Selama masa Orde Baru, pemerintah telah
melaksanakan enam Pelita yaitu:
Pelita I ( 1 April 1969-31 Maret 1974)
Sasaran: pangan, sandang, perbaikan prasarana
perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan
kesejahteraan rohani.

19. Pelita II ( 1 April 1974-31 Maret 1979)
Sasaran: tersedianya pangan, sandang, perumahan,
sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan
memperluas kesempatan kerja.
Pelita III ( 1 April 1979-31 Maret 1984)
Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada
Trilogi Pembangunan, dengan titik berat
pembangunan adalah pemerataan yang dikenal
dengan Delapan Jalur Pemerataan.

20. Pelita IV ( 1 April 1984-31 Maret 1989)
Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju
swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin industri sendiri. Untuk mempertahankan
kelangsungan pembangunan ekonomi, pemerintah mengeluarkan
kebijakan moneter dan fiskal. Dan pembangunan nasional dapat
berlangsung terus.
Pelita V ( 1 April 1989-31 Maret 1994)
Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan
industri.
Pelita VI ( 1 April 1994-31 Maret 1999)
Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor
ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

21. Kelebihan Sistem Pemerintah Orde
Baru
• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya
AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Sukses swasembada pangan
• Pengangguran minimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukses keamanan dalam negeri
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

22. Kekurangan Sistem Pemerintah Orde
Baru
• Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat
dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di
Aceh dan Papua
• Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan
pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
• Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin)
• Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
• Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
• Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan
Misterius"
• Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
• Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini
kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
• Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang
memperhatikan kesejahteraan anak buah.
• Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta