Dokumen tersebut membahas tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan program yang dicanangkan Mendikbud untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Tujuannya adalah menciptakan SDM unggul dengan memberikan kebebasan belajar di luar kampus selama dua semester.
3. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Abstrak
DUNIA pendidikan tinggi yang berkembang dinamis di era
Revolusi Industri 4.0 membutuhkan terobosan yang
transformasional dan fundamental. Gagasan ini diberikan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem
Anwar Makarim dengan kebijakan merdeka belajar di
lingkup perguruan tinggi dengan tajuk Kampus Merdeka. Hal
ini diorientasikan agar sistem belajar menjadi lebih merdeka,
fleksibel, dan mendukung keberagaman dalam belajar.
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan
kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang
bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai
keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
Seiring perubahan waktu MBKM hendak memberikan
kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, dan
merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi
yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk
memilih bidang yang mereka sukai. Dasar hukum yang
melandasi MBKM ini adalah mahasiswa diberikan hak untuk
belajar di luar kampus selama tiga semester agar kualitas
pembelajaran meningkat.
4. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial,
budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi
mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman.
Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga
dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi
dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran
yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran
mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan
selalu relevan.
Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban
atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di
perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang
inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program
utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem
akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN
berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa
diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di
maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi
dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.
Latar Belakang
5. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/
praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada
masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa,
melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen,
dan mengikuti program kemanusisaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan
bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual
lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau
menciptakan lapangan kerja baru.
Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan
untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan
mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan
pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan
kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan
kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang
dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan
terbentuk dengan kuat.
Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan
Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman,
kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika
masyarakat.
6. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 lalu, baik di tingkat
dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di
semua aspek pendidikan formal. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju
yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus meresponse secara cepat
dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan
Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul.
Lalu apa yang menarik dari MBKM yang digagas mas Nadiem, menteri pendidikan kita kali ini?
Menurut penulis yang menarik dari gagasan MBKM ini adalah bahwa secara konseptual MBKM
mencoba masuk pada ranah paradigmatik dan sangat mendasar yang selama ini menjadi problem
serius dalam dunia pendidikan kita. Hal inilah yang membuat banyak orang cawe-cawe
mendiskusikannya, tidak terkecuali penulis sendiri.
MBKM itu sendiri merupakan kelanjutan atau bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kampus
Merdeka ditujukan untuk lingkup Perguruan Tinggi (PT) yang bertujuan memberikan
kesempatan mahasiswa mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke
dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Tujuan utama yang hendak diraih adalah
terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem
pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.
7. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Era Teknologi Memaksa dunia pendidikan harus berubah
Tampaknya latar dibalik gagasan MBKM ini sedikit banyak dipengaruhi oleh realitas perkembangan
dunia saat ini. Perkembangan dunia modern yang demikian pesat saat ini telah memunculkan
tantangan serius tidak terkecuali bagi mahasiswa. Era 4,0 dan 5.0 sebagai capaian dari dunia
modern berdampak sangat kompleks di setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal
pendidikan. Era ini ditandai dengan sentralnya peran teknologi dan informasi. Era 4.0 melahirkan
pendidikan 4.0, konsep ini muncul karena adanya persyaratan keterampilan yang berubah akibat
tuntutan era 4.0. Pendidikan 4.0 dikenal sebagai inovasi yang memiliki ciri pada student centered.
Era tersebut memaksa dunia pendidikan harus pula berubah. Bagi Nadiem MBKM merupakan
jawabannya. Melalui MBKM tidak hanya mengembangkan mahasiswa berpengetahuan luas, tetapi
juga mampu membuat pola pikir baru yang sigap merespon tantangan, mengembangkan kreativitas
serta inovasi di berbagai aspek kehidupan. Melalui MBKM ia yakin mahasiswa mampu eksis.
Hal ini setidaknya tercermin dari pernyataannya bahwa PT memiliki kontribusi besar terhadap
pembangunan SDM unggul. Untuk menghadapi tantangan dunia kerja, diperlukan peningkatan
kualitas lulusan S1 di Indonesia. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendukung kolaborasi
antara universitas dengan berbagai pihak di luar kampus untuk menciptakan prodi-prodi baru. MBKM
diharapkan bisa menjadi katalis bagi terbentuknya link-and mach, kultur pendidikan tinggi yang dekat
dengan realitas dan berpartisipasi aktif sekaligus sebagai bagian dari solusi permasalahan di
masyarakat. Selama ini problem utama bagi lulusan perguruan tinggi adalah pada rendahnya lulusan
perguruan tinggi terakses dunia kerja dikarenakan ketidaksiapan para lulusan memenuhi tuntutan
skill dunia kerja. (kemendikbud.go.id.)
8. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)?
Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ada 2 hal besar yang perlu diketahui
yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sebelum mengetahui kampus merdeka, kita
terlebih dahulu mengenal apa itu Merdeka Belajar, apa arti dan maksud dari Merdeka
Belajar disini.
Maksud atau arti dari Merdeka belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada
lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang
berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
Lalu, apa itu Kampus Merdeka?
Kampus merdeka adalah pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan
mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada
dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya yaitu merdeka
belajar.
Menurut Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program Kampus Merdeka
Merdeka Belajar (MBKM) merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang
memberikan kesempaatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat
dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada
mahasiswa untuk belajar diluar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkangkan oleh
Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang
berkualitas.
Pembahasan
Apa Itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)?
9. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dicanangkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan
untuk bekal memasuki dunia kerja.
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan sebuah implementasi dari visi misi
yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul.
Perencanaan pada konsep kampus merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan
menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan
kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas.
Dalam penerapannya, lewat Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa
mendapatkan kesempatan untuk 1 (satu) semester (setara dengan 20 SKS) menempuh pembelajaran di
luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40
SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda,
pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau
pembelajaran di luar perguruan tingginya.
Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan
masyarakat. Pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja
pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya
lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia.
Menteri Nadiem pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa
untuk bisa belajar selama dua semester diluar kampus. Perencanaan kampus merdeka menjadi sebuah
upaya untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang nantinya
akan diambil. Apa Tujuan Kampus Merdeka?
Intinya tujuan dari penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kemdikbud adalah agar mahasiswa
nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna didunia kerja nantinya.
MBKM Apa itu?
11. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Kajian Teori Pendidikan Agama Islam
Definisi Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal dan
memahami, menghayati hingga mengimani dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama
Islam. Pendidikan Agama Islam sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan Hadis melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.” (Dahwadin & Nugraha, 2019).
Penguatan definisi ini difokuskan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran.
Pendidikan Agama Islam membentuk peserta didik yang siap mendapatkan pemahaman dan pengenalan ajaran
agama Islam melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berupa pelatihan, bimbingan dan pengajaran
dan pengalaman. Pelatihan dapat diperoleh dengan pengembangan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui
praktik dan demonstrasi. Dalam bentuk pengajaran, Pendidikan Agama Islam disampaikan baik secara formal di
sekolah ataupun informal dan nonformal di rumah dan masyarakat. Pendidikan Agama Islam di sekolah sesuai
dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pengembangan dari ajaran-ajaran dasar agama Islam termuat di dalam AlQur'an dan Hadis. Setiap yang bersumber
dari Al-Qur'an dan Hadis dijadikan ajaran dasar yang wajib disampaikan kepada peserta didik. Penyampaian materi
melalui pengembangan materi ajar Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Secara keseluruhan Pendidikan Agama Islam
berdasarkan ajaran agama Islam dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi untuk tujuan yang terarah. Visi,
misi, tujuan dapat diperoleh melalui proses pembelajaran.
Proses pembelajaran yang termasuk kepada komponen pembelajaran Pendidikan Agama Islam. “Visi, misi, tujuan,
proses pembelajaran pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana
prasarana, pengelolaan, lingkungan dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran Islam dari
sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan Agama Islam diperoleh melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran, pelatihan serta penggunaan pengalaman.” (Ma'rufah, 2020).
Disimpulkan Pendidikan Agama Islam merupakan sekumpulan studi tentang ajaran agama Islam. Pendidikan Agama
Islam diuraikan dalam materi ajar. Pendidikan Agama Islam disampaikan dalam proses pembelajaran melalui
bimbingan, latihan dibatasi dengan ruang lingkup kajian keislaman. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
diharapkan mampu memandirikan peserta didik dan memberdayakannya di masyarakat. Pendidikan Agama Islam
merupakan mata pelajaran agama yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan termasuk dilembaga pendidikan
sekolah. Pendidikan agama Islam melingkupi mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, Tauhid, Fikih, dan Sejarah Islam.
(Daulay,2016)
12. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran di Sekolah umum mulai
Sekolah Dasar (SD), hingga jenjang Perguruan Tinggi mempunyai peranan yang
sangat strategis dan signifikan. Pendidikan Agama Islam berperan membentuk
peserta didik menjadi manusia yang beriman, berilmu dan berkepribadian Muslim
sejati. (Manizar, 2018).
“Merdeka Belajar” adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju
mencanangkan program “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” diretas oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal
yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar”. Salah satunya
adalah memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum
mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim
menyebutkan, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan
dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada
pembelajaran yang terjadi.
Selanjutnya, alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari
kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya
secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan
pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan
merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan
seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan
berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan. (Ihwanuddin Pulungan
& Asfiati, 2019)
Konsep "Merdeka Belajar"
13. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Konsep merdeka belajar memiliki empat kebijakan penting yang perlu dipahami. Keempat
kebijakan tersebut sebagai berikut;
1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)
2. Ujian Nasional (UN)
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi
Konsep “merdeka belajar” merupakan kebijakan baru untuk memperbaiki model pendidikan
Nasional. Pendidikan yang mengalami dinamika. Pendidikan yang berani melakukan
perubahan. Perubahan dari berbagai sisi pendidikan. Sisi Ujian Sekolah Berbasis Nasional
(USBN) diganti ujian (asesmen). Ujian Nasional (UN) diganti dengan asesmen kompetensi
minimum dan survei karakter. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dirampingkan. Dengan harapan dapat menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan
dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai
daerah. (Tohir, 2019).Keempat pemikiran inilah yang diuraikan untuk lebih menganalisis
pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam memperbaiki dan memajukan Pendidikan
Nasional.
Empat Kebijakan Penting Konsep Merdeka Belajar
14. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Program MBKM dapat berjalan dengan baik ketika segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang.
Mulai dari kurikulum, kebijakan keuangan, kerjasama antara perguruan tinggi, pemberian jaringan atau
relasi seluas-luasnya dan lain-lain. salah satu persoalan krusial dalam MBKM adalah penafsiran dan
pemaknaan atas kebijakan MBKM dengan kapasitas masing-masing. Perbedaan penafsiran dan
pemaknaan menghasilkan pembuatan kebijakan turunan yang berbeda-beda pula, sehingga sulit untuk
penyesuaian dan penyetaraan program.
Prioritas utama dalam kebijakan MBKM Mendikbudristek adalah menciptakan SDM unggul pemimpin
masa depan. Proses utamanya yakni pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa.
Diantara PTKIS di lingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah yang sudah melaksanakan MBKM yakni
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),
Universitas Wahid Hasyim Semarang (UNWAHAS).
Di UMS implementasi program MBKM yang sudah dilaksanakan adalah kampus mengajar, magang
bersertifikat, studi independen, pertukaran mahasiswa merdeka dan program Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL). Dalam program kampus mengajar mahasiswa ditempatkan di 3.400 SD dan 375 SMP di
seluruh Indonesia. Di program kampus mengajar mahasiswa berhak mendapatkan biaya hidup dan
bantuan akomodasi Rp 1.200.000 setiap bulan. Selain itu, mahasiswa juga mendapat potongan UKT
maksimal Rp 2.400.000 satu kali. Dan konversi untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana
sebanyak 20 sks.
Implementasi MBKM di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
15. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Program magang bersertifikat bertujuan untuk memberikan kesempata kepada mahasiswa belajar dan
mengembangkan diri melalui aktivitias di luar kelas perkuliahan.
Dengan program ini mahasiswa mendapatkan hard skill dan soft skill. Sementara untuk program
pertukaran mahasiswa merdeka, yakni dengan melakukan pertukaran mahasiswa antar pulau selama
satu semester dengan beban setara 20 sks.
Kegiatan pertukaran mahasiswa antar kampus menggunakan sistem alih kredit mata kuliah.
Di Universitas Wahid Hasyim, program MBKM tidak diwajibkan kepada mahasiswa. Menurutnya,
mahasiswa boleh memilih kurikulum MBKM dengan ketentuan dan persyaratan yang telah
ditentukan perguruan tinggi.
Di Unwahas MBKM sifatnya sunnah, tidak wajib. Jadi mahasiswa bebas mengambil MBKM.
Adapun program MBKM yang sudah dijalankan di Unwahas, di antaranya adalah pertukaran mahasiswa,
program pejuang muda dari Kemensos dan mengirim mahasiswa antar pulau melalui program mengajar
IDT. Untuk mensukseskan program MBKM perlu adanya kolaborasi dan kerjasama lintas kementerian,
lintas lembaga pemerintahan dan instansi swasta lainnya. Selain UMS dan Unwahas, PTKIS lain yang
tengah menyiapkan program MBKM yakni Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) Pati.
Implementasi program MBKM yang dicanangkan Mendikbudristek Nadiem Makarim, meski masih banyak
kendala dan tantangan, namun perlu disikapi sesuai dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi.
Biasanya masing-masing perguruan tinggi memiliki problem implementasi yang berbeda-beda
(kontekstualisasi dengan kondisi aktual dan kelembagaan). Oleh karena itu, kolaborasi dan sharing
antar PTKIS menjadi penting untuk melaksanakan program MBKM.
Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
16. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Meski secara konseptual MBKM ini sangat ideal, langkah dan tahapan implemntasinya
masih abstrak. MBKM menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan PT
mengeksplorasi secara maksimal kemampuan dan potensi yang dimiliki mahasiswa yang
secara kodrati memiliki keunikan masing-masing. Bagaimana gagasan tersebut
diimplementasikan di tengah realitas sistem pembelajaran yang berlangsung masih terpusat
pada guru/dosen dengan metode indoktrinasi. Meminjam istilah Freire pendidikan bergaya
bank. Tentu praktik pembelajaran yang sudah berlangsung lama tersebut tidak mudah
diubah. Apakah MBKM secara rinci sudah mempertimbangkan problem kesiapan institusi
dan SDM yang tersedia?
Problem selanjutnya adalah mekanisme kolaborasi perguruan tinggi dan program studi
dengan pihak luar. Secara teoritis konsep MBKM sangat ideal. Dengan kolaborasi
diharapkan akan terjadi hubungan yang simbiotik namun pada tataran implementasi tentu
tidak mudah. Tidak semua lembaga jasa, industry atau perguruan tinggi besar, terakreditasi
A bersedia berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta kecil yang belum terakreditasi. ini
menjadi masalah besar bagi PT kecil jika kebijakan MBKM belum mengatur sampai pada
wilayah teknis tersebut.
Kebijakan MBKM yang digagas oleh Kemendikbud tidak hanya visioner namun juga ideal.
Ditinjau secara ontology, epistemology dan aksiologi sesungguhnya menjadi jawaban atas
karut-marutnya dunia pendidikan selama ini. Kehadiran MBKM seolah menjadi harapan
baru.
Problem Implementasi kebijakan MBKM
17. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Namun pada tataran implementatif khususnya terhadap empat kebijakan
utama yaitu; kemerdekaan berfikir, pembukaan program studi baru, system
akreditasi PT, kebebasan menjadi PNBH dan hak belajar mahasiswa 3
semester di luar prodinya, masih menjadi persoalan, khususnya bagi PTI yang
masih kecil atau belum terakreditasi Ketika berhadapan dengan PT besar
yang sudah terakreditasi. Tidak semua kampus atau dunia industri bersedia
menjalin kerja sama dengan kampus kecil. Sementara MBKM belum
merumuskan Langkah – langkah teknis bagaimana mengimplementasikan
kebijakan MBKM tersebut.
Oleh sebabnya mendesak untuk dirumuskan aturan dan mekanisme yang detil
untuk menyelesaikan problem-problem yang bakal terjadi di lapangan
khususnya ego antar institusi. Jika tidak maka MBKM yang ideal, nasibnya
akan berakhir seperti konsep kurikulum yang dicanangkan oleh kembdikbud
terdahulu, bagus di atas kertas, tapi tidak mampu terimplementasikan secara
baik. Terlepas dari kekurangan MBKM gagasan visioner Nadiem patut
diapresiasi sebagai trobosan untuk perubahan dunia pendidikan kita menjadi
lebih baik lagi.
Problem Implementasi kebijakan MBKM
18. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1. Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel
2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil
3. Memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat
Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian
kepada masyarakat.
4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja
Kekurangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
1. Dinilai belum begitu matang dalam persiapan
Bukan menjadi suatu rahasia lagi, bila program pendidikan selalu berubah-ubah
sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program merdeka
belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan
berganti.
2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik
Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam merdeka belajar belum
mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup
problematik.
3. Persiapan SDM yang belum terstruktur
Kelebihan dan Kekurangan MBKM
19. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Kampus Merdeka memiliki beberapa kebijakan.
Pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk
melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.
Kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat
dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi serta prodi yang sudah siap naik
peringkat. Mendatang, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun
akan diperbarui secara otomatis. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika
ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan
disertai bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan serta penurunan
tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun
perguruan tinggi.
Ketiga, kebebasan bagi PTN badan layanan umum (BLU) dan satuan kerja
(satker) untuk menjadi PTN badan hukum (PTN BH). Kemendikbud akan
mempermudah persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa
terikat status akreditasi.
KRITIK TERHADAP MBKM
20. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Kebijakan keempat yang menjadi kritik dari kami adalah pemberian hak kepada
mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan
definisi satuan kredit semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak
bagi mahasiswa secara sukarela.
Jadi, mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya
sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa dapat
mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari
total semester yang harus ditempuh. Sehingga jika mahasiswa menyelesaikan
kuliah dalam delapan semester, mahasiswa dapat hanya mengambil lima
semester dalam prodinya dan mengambil tiga semester di luar prodi.
Pengecualiannya, itu tidak berlaku pada prodi kesehatan.
Kritik tentu akan muncul. Antara lain, pertama, dibutuhkan suatu sinkronisasi data
untuk menunjang administrasi mahasiswa. Soal presensi dan mata kuliah yang
diambil dari prodi lain, bahkan universitas lain, akan mempersulit administrasi
akademik mahasiswa. Ditambah lagi, penentuan nilai yang standarnya bisa
berbeda antaruniversitas. Misalnya, ada universitas dengan nilai di atas 75 bisa
mendapatkan nilai A, pada universitas lain nilai 75 saja sudah bisa mengantongi
nilai A. Kemudian, ada universitas yang menggunakan standar nilai BC,
sedangkan di universitas lain tidak ada atau hanya ada nilai B dan C.
KRITIK TERHADAP MBKM
21. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Kedua, dibutuhkan pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu
prodi. Misalnya, mahasiswa dari ilmu sosial dan politik kemudian pada semester
VI ingin mengikuti kuliah pada fakultas hukum akan kesulitan karena belum
memiliki pemahaman dasar mengenai pengantar ilmu hukum. Atau yang lebih
mendekati, mahasiswa prodi ilmu hubungan internasional jika ingin mengikuti
kuliah prodi antropologi juga harus memahami dulu dasar-dasar
antropologi. Apakah memungkinkan mahasiswa pada semester VI jika mengambil
mata kuliah lain lintas jurusan harus mengambil mata kuliah dasar pada jurusan
tersebut? Poin inilah yang menjadi tantangan untuk merumuskan mata kuliah apa
yang bisa diambil mahasiswa lintas ilmu.
Ketiga adalah kesulitan dalam menentukan kompetensi mahasiswa yang
mengambil mata kuliah lintas prodi atau bahkan lintas fakultas. Sedangkan di
dalam visi, misi, dan capaian pembelajaran pada masing-masing prodi sudah
ditentukan bahwa mahasiswa mampu menguasai bidang ilmu tertentu dan
menjadi profesional pada bidang keilmuan masing-masing. Jika kebijakan
keempat dari Kampus Merdeka diterapkan, dikhawatirkan kompetensi lulusan
menjadi tidak spesifik sesuai dengan keilmuannya. Lain lagi jika misalnya
mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah pada prodi lain yang memiliki
rumpun ilmu yang sama. Hal ini masih bisa terjadi sebagai mata kuliah pilihan
mahasiswa untuk saling sapa antarbidang ilmu serumpun.
KRITIK TERHADAP MBKM
22. Copyright: adrian alfaruq.rabbani
copyright.adrian.rangtalu
Penutup
Simpulan
Konsep “Merdeka Belajar” merupakan usaha untuk mewujudkan
kemerdekaan dalam berpikir. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi
lembaga pendidikan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mutu pendidikan
di lembaganya. Pendidikan Agama Islam sebagai rangkaian mata pelajaran Islam
disampaikan baik secara formal di sekolah ataupun informal dan formal di rumah dan
masyarakat dengan materi yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga
perguruan tinggi harus merespons kebijakan “Merdeka Belajar” ini dengan melatih
peserta didik dibawa pengawasan guru Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa
berpikir kritis (critical thingking) hingga diharapkan peserta didik bisa memiliki
pemikiran yang lebih matang, lebih bijak, lebih cermat dan berakhlak mulia dalam
mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri.