Manajemen Pembiayaan Pendidikan

1. Tugas Kelompok Manajemen Pembiayaan Pendidikan

2. A. LATAR BELAKANG
Mulai tahun ajaran 2005/2006 telah disediakan bantuan
operasional sekolah (BOS) untuk seluruh satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun
yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak,
terutama yang berasal dari keluarga miskin, dari semua
bentuk iuran. Selain itu, penyediaan BOS ini juga
dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses bagi
anak-anak usia sekolah dalam memperoleh layanan
pendidikan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam
amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
anggaran pendidikan harus diupayakan untuk
ditingkatkan mencapai minimal 20 persen dari APBN dan
APBD karena Pendidikan merupakan salah satu faktor
penting untuk miningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas

3. Dalam UUD 1945 pasal 31 “Tiap-tiap warga negara
berhak mendapat pengajaran.” Hal ini
membuktikan adanya langkah pemerataan
pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Dengan kondisi semacam ini, SDN 2 Way Mili yang
berada di daerah terpencil secara geografis dan
cukup jauh dari kota kabupaten Lampung Timur.
sebagai lembaga pendidikan Negeri dengan segala
keterbatasannya berusaha semaksimal mungkin
menggunakan dana BOS untuk tetap eksis bisa
membiayai penyelenggaraan pendidikan guna
memperoleh hasil mutu pendidikan yang baik.

4. B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengeloaan Pembiayaan
Pendidikan di SDN 2 Way Mili?
2. Bagaimana hasil mutu dalam bidang akademis
dan non akademis di SDN 2 Way Mili?

5. C. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui pengelolaan Pembiayaan
Pendidikan di SDN 2 Way Mili?
2. Untuk mengetahui hasil mutu dalam bidang
akademis dan non akademis di SDN 2 Way
Mili?

6. D. MANFAAT PENELITIAN
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai
pembiayaan pendidikan di sekolah SD terpencil.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapatbermanfaat
untuk:
a. Bagi Dinas Pendidikan/PEMDA dalam rangka pemberian
bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
b. Bagi Sekolah, agar meningkatkan kepekaan sosial
dengan memberikan batuan biaya pendidikan anak-anak
kurang mampu dengan pembebasan segala biaya.

7. BAB II. LANDASAN DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN
Biaya Pendidikan adalah semua pengeluaran yang
memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan
pendidikan. Anggaran pembiayaan pendidikan terdiri
dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi
anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk
menacapai tujuan-tujuan pendidikan. (Nanang Fattah,
2009:23)
Biaya satuan permurid merupakan ukuran yang
menggambarkan seberapa besar uang yang
dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk
kepentingan murid dalam menempuh
pedidikan. (Nanang Fattah, 2009:23)

8. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal
penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya
pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya
satuan per siswa (unitcost). Biaya satuan ditingkat
sekolah merupakan agregate biaya pendidikan tingkat
sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang
tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk
penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun
pelajaran. Biaya satuan permurid merupakan ukuran
yang menggambarkan seberapa besar uang yang
dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk
kepentingan murid dalam menempuh
pedidikan. (Nanang Fattah, 2009:23)

9. B. PEMBAHASAN
Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD 1945
(Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya; pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan. Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta
(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional. Menurut Undang-undang (UU)
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib
yang menjadi kewenangan Pemda, baik Provinsi
maupun Kabupaten/Kota, dan oleh karenanya Pemda
berkewajiban untuk mengurus dan membiayai
pendidikan

10. Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient
approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan
kedalam bebrapa item pengeluaran, yaitu :
1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran.
2. Pengeluaran untuk tata usah sekolah.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
4. Kesejahteraan pegawai
5. Administrasi
6. Pembiayaan teknis educative
7. Pendataan

11. Dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS),
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS) di SDN 2 Way Mili biaya
keseluruhan (total coast) selama tahun 2015 adalah
sekitar Rp. 113.600.000. yang berasal dari Bantuan
Oprasional Sekolah Pusat. Jumlah siswa di SDN 2 Way
Mili ada sekitar 142 orang.
(142 siswa x Rp. 800.000 = Rp. 113.600.000)

12. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 2 Way Mili
dianggarkan sejumlah biaya untuk peningkatan prestasi
akademik dan non akademik. Sebagaimana tercantum
dalam Rencana Kegiatan dan angggaran sekolah (RKAS),
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah
(RAPBS).Diharapkan dengan adanya anggaran tersebut
prestasi akademik dan non akademik di SDN 2 Way Mili
semakin meningkat. Ini terbukti dengan meningkatnya
garfik kelulusan di SDN 2 Way Mili, dan lulusannya
sebagian besar melanjutkan sekolah ke jenjang tingkat
pendidikan yang lebih tinggi. Dalam prestasi non
akademik SDN 2 Way Mili cukup memuaskan,
diantaranya masuk kedalam peringkat 5 besar Pramuka
sekecamatan Gunung Pelindung.

13. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Dengan adanya bantuan Oprasional sekolah para siswa
sekarang sudah tidak dibebankan lagi dengan beratnya
biaya pendidikan. Bahkan, bagi keluarga yang sangat
miskin membantu meringankan pembiayaan sekolah.
bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga
miskin di daerah terpencil yang tempat tinggalnya
jauh dari sekolah mestinya juga memperoleh
perlakuan khusus. Seperti contohnya SDN 2 Way Mili
yang masih ada perbedaan dalam media pembelajaran
dibandingkan dengan sekolah setingkat SD yang
berada di wilayah perkotaan.

14. B. SARAN
Dana BOS tidak menutup semuanya, hanya sebagian
operasional. Maka pemerintah daerah wajib menutup
kekurangan biaya operasional sekolah penyelenggara
pendidikan dasar (SD/MI dan SD/MTs). Itu karena
daerah juga terbebani untuk menyukseskan
pendidikan dasar sembilan tahun.