Dokumen tersebut membahas delapan prinsip asuransi utama, termasuk insurable interest, utmost good faith, indemnity, proximate cause, subrogation, dan contribution. Jenis risiko dan ketidakpastian serta risiko yang dapat diasuransikan juga dijelaskan."
2. • Menurut UU RI no.2 tahun 1992
Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
dengan mana pihak penangggung melibatkan diri kepada
tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan
3. Jenis risiko & ketidakpastian
• Jenis risiko :
– Risiko pribadi (personal risk)
– Risiko harta (property risk)
– Risiko tanggung gugat (liability risk)
• Ketidakpastian :
– Ketidakpastian ekonomis
– Ketidakpastian berkaitan dengan alam
– Ketidakpastian yang manusiawi
4. Risiko yang dapat diasuransikan
• Dapat dinilai dengan uang
• Serupa dan dalam jumlah yang memadai
• Harus bersifat murni
• Terjadi kebetulan / tidak direncanakan
• Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
• Premi asuransi harus wajar
• Pihak yang mengasuransikan harus pihak yang
memiliki (insurable interest)
5. 1. Insurable interest (kepentingan terhadap objek)
2. Utmost good faith (itikad baik)
3. Indemnity (kembali pada posisi semula)
4. Proximate cause (sebab akibat yang berantai)
5. Subrogation (Menuntut pihak lain yang
mengakibatkan kerugian)
6. Contribution (Pihak penangggung mengajak penangggung
lain untuk ikut menanggung)
Prinsip Asuransi
6. • Tertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek
pertanggungan karena adanya hubungan kepentingan
(keuangan) yang diakui secara hukum antara tertanggung dan
objek pertanggungannya tersebut.
• Kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungannya
tersebut yang akan menjadi pokok perjanjian asuransi.
1. Insurable interest (kepentingan terhadap objek)
7. • Contoh:
• Seseorang yang mengasuransikan kendaraan
bermotor, tempat tinggal, atau properti berharga
lainnya.
• Seorang kepala keluarga atau pencari nafkah utama
yang mengasuransikan dirinya dalam asuransi jiwa,
kesehatan, atau kecelakaan diri bagi kepentingan
keluarganya jika ia sewaktu-waktu tidak dapat bekerja.
• Pengusaha yang mengasuransikan bisnis komersilnya.
8. • Utmost Good Faith (itikad baik) adalah kewajiban
tertanggung untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai
objek pertanggungan (material facts) yang ia miliki.
• Fakta-fakta yang bersifat penting dan dibutuhkan oleh
penanggung harus dijabarkan secara lengkap dan akurat, baik
atas permintaan penanggung atau sukarela serta tidak boleh
ada hal yang disembunyikan atas risiko yang akan ditimbulkan
dari objek pertanggungan tersebut.
• Apabila ada material facts yang sengaja disembunyikan,
penanggung akan menganggapnya sebagai sebuah penipuan
(fraudulent) dan selanjutnya, perusahaan asuransi berhak
untuk menolak membayar ganti rugi jika terjadi klaim atau
penghentian kontrak asuransi.
2. Utmost Good Faith
9. • Di sisi lain, penanggung juga harus menyatakan dengan
jujur apakah pihaknya memiliki kemampuan untuk
menjamin objek pertanggungan tersebut atau tidak.
Contoh:
• Menginformasikan penyakit kronis atau penyakit bawaan
yang diderita dalam penutupan asuransi kesehatan.
• Menginformasikan penggunaan kendaraan bermotor,
apakah untuk penggunaan pribadi atau komersil.
• Memberitahukan barang-barang di dalam rumah yang
memiliki potensi besar yang dapat menimbulkan
kebakaran.
10. • Indemnity (indemnitas) adalah suatu prinsip asuransi yang
mengatur mekanisme mengenai pemberian ganti rugi.
• Mekanisme tersebut adalah upaya penanggung dalam
memberikan ganti rugi bagi tertanggung untuk
mengembalikan tertanggung kepada posisi keuangannya
seperti semula, yaitu tepat sesaat sebelum kerugian itu
terjadi.
• Dalam hal ini, ketika terjadi kerugian atau klaim,
penanggung akan memberikan ganti rugi sesuai dengan
kerugian finansial yang benar-benar diderita tertanggung
tanpa tambahan atau pengaruh dari unsur-unsur mencari
keuntungan atau profit.
3. Indemnity (kembali pada posisi semula)
11. • Contoh :
• Perbaikan bagi rumah yang terbakar yang terbatas pada
bagian rumah yang benar-benar rusak karena kebakaran
tersebut.
• Penggantian terhadap mobil yang hilang dengan nilai
maksimal sesuai dengan harga pertanggungannya
jika mobil tersebut tidak under insured.
• Prinsip indemnitas ini tidak berlaku pada jenis asuransi
yang objek pertanggungannya adalah jiwa seseorang,
seperti asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, ataupun
perjalanan.
12. Pelaksanaan prinsip Indemnity
• Pembayaran tunai atas suatu klaim dengan penyerahan
langsung kepada tertanggung atau kepada pihak ketiga dalam
hal tanggung gugat
• Penggantian (replacement) atas barang tertanggung dalam
bentuk barang yang sama
• Perbaikan (repair) barang milik tertanggung
menjadi bentuk / kondisi semula (kerusakan kendaraan)
• Pembangunan kembali (reinstatement), biasanya pada
property insurance
13. • Proximate cause adalah penyebab utama paling awal.
Prinsip ini sangat diperlukan karena dalam asuransi terdapat
kesulitan untuk tentukan penyebab utama. Contoh dalam
satu kejadian terjadi peristiwa berturutturut yang
menyebabkan kerugian.
• Rumah terbakar pada saat terjadi kebakaran dan angin
topan. Dari peristiwa tersebut harus dirunut mana yang
terjadi terlebih dahulu.
4. Proximate cause (sebab akibat yang berantai)
14. • Biasanya dilakukan dua macam pendekatan:
• Dirunut dari kejadian awal. Bila kejadian awal tersebut
menyebabkan kejadian berikutnya maka proximate cause-nya
adalah kejadian awal tersebut. Bila tidak, maka ada kejadian
lain yang jadi penyebab.
• Dirunut dari kejadian akhir. Dari situ dilihat runutnya dan
rangkaian yang tidak terputus merupakan proximate cause.
15. Contoh Lain prinsip Proximate Cause
• Badai menerpa dan menghantam tembok dinding pagar
• Tembok roboh menyebabkan instalasi listrik rusak
• Rusak instalasi listrik menimbulkan korsleting dan percikan
api
• Percikan api menimbulkan kebakaran
• Pemadam kebakaran menyemprotkan air
• Air yang disemprotkan menimbulkan kerusakan barang lain
yang tidak terbakar
16. • Subrogation (subrogasi) adalah prinsip asuransi yang
memberikan hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung
kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian
ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya
kerugian.
• Hak penuntutan tersebut diberikan apabila pihak
penanggung sudah menyelesaikan perihal ganti rugi kepada
tertanggung.
Contoh:
• Pada asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi
berhak untuk meminta hak penuntutan ganti rugi dari
tertanggungnya secara tertulis untuk menuntut pihak ketiga
yang telah menyebabkan kerugian tertanggungnya.
5. Subrogation
17. • Pada asuransi kebakaran. Apabila kebakaran pada aset
tertanggungnya disebabkan oleh merambatnya api dari
kebakaran aset pihak ketiga di sekelilingnya, pihak asuransi
berhak untuk memperoleh hak subrograsinya.
• Jika terjadi kecelakaan diri yang disebabkan oleh pihak lain,
asuransi dapat meminta hak subrogasinya kepada
tertanggungnya.
• Jadi, hak subrogasi secara mutlak bisa diminta oleh pihak
asuransi apabila kerugian yang terjadi disebabkan oleh
tindakan kelalaian pihak ketiga.
• Namun, tidak semua hak subrogasi bisa dilakukan karena
perusahaan asuransi memiliki pertimbangan tersendiri untuk
menggunakan hak subrogasinya atau tidak.
18. • Contribution adalah prinsip asuransi yang berlaku jika suatu
objek pertanggungan dipertanggungkan kepada dua atau
lebih penanggung.
• Dalam hal ini, kerugian akan ditanggung bersama-sama
sesuai dengan bagian kewajiban (liability) dari masing-masing
penanggung.
Prinsip ini hanya berlaku untuk perjanjian asuransi yang
bersifat indemnitas.
Contoh:
Mobil mewah yang diasuransikan ke tiga perusahaan asuransi
yang berbeda.
Sebuah rumah dipertanggungkan ke beberapa perusahaan
asuransi yang berbeda.
6. Contribution
19. • Perusahaan asuransi yang mendapatkan bagian
pertanggungan yang terbesar menjadi pemimpin (leader) dan
perusahaan yang lain menjadi anggota (member). Pemimpin
tersebut bertanggungjawab untuk mengumpulkan premi dari
para anggota dan memutuskan diterima atau tidaknya suatu
klaim serta menentukan besar ganti rugi dari klaim tersebut.
• Seluruh anggota harus mengikuti si pemimpin berdasarkan
kepatutan. Hal ini dikenal dengan prinsip follow the fortune.
21. Penyebaran risiko
• Co-insurance
– Pertanggungan dilakukan oleh beberapa perusahaan
asuransi atas satu objek pertanggung
– Salah satu perusahaan asuransi bertindak sebagai Leader
untuk mengelola pertanggungan
• Re-insurance
– Suatu perusahaan menutup risiko asuransi dalam jumlah
besar lebih dulu
– Kemudian penanggung menyebarkan risiko kepada
beberapa perusahaan lain atas asuransi yang telah ditutupnya
22. Fungsi Reasuransi
• Meningkatkan kapasitas akseptasi sehingga pertanggungan
yang ditutup bisa melebih batas kemampuannya
• Alat penyebaran risiko sehingga tidak terkosentrasi pada
jenis asuransi tertentu
• Meningkatkan kestabilan usaha karena klaim ditanggung
bersama sehingga tidak mengguncang keuangan perusahaan
• Meningkatkan kepercayaan karena risiko yang diambil
mendapat jaminan dari perusahaan asuransi lain
23. Investasi dana perusahaan Asuransi
• Sejalan dengan risiko yang dihadapi datang tidak terduga
maka perusahaan asuransi menjaga likuidatas dana dengan
cara penempatan pada :
– Deposito
– Saham, Obligasi
– Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
– Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
– Surat Pengakuan Hutang
– Penyertaan
– Tanah dan bangunan (maksimum 40 % dari modal)
– Penyertaan
– Hipotik
24. Polis Asuransi
• Pasal 255 KUHD mengatur tentang kontrak
asuransi yang umumnya disingkat “DICE”,
merupakan akronim dari :
– D = Declaration
– I = Insurance
– C = Condition
– E = Exclution
25. • Declaration adalah suatu informasi tentang resiko
asuransi yg digunakan dalam penetapan polis;
Perjanjian yg berbentuk traktat atau dokumen tidak
resmi.
• Insuring agreements adalah perjanjian yg melibatkan
dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.
• Conditions adalah untuk mengatur kedua pihak dalam
suatu kejadian.
• Exclusions adalah pengecualian mengenai perjanjian
diluar tanggung jawab penanggung.
26. Isi Polis Asuransi
• Perusahaan asuransi penanggung
• Nama si tertanggung
• Apa yang dipertanggungkan
• Jangka waktu pertanggungan
• Jumlah yang dipertanggungkan
• Besarnya premi
• Jenis bisnis
27. Polis Asuransi
Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat
perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis.
• dibuat dengan iktikad baik dari kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian.
• dituliskan / disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai
halhal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, hak-hak
masing-masing pihak, sangsi atas pelanggaran perjanjian, dan
sebagainya.
• Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehingga dengan
mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak
memberi peluang untuk menyalahtafsirkannya.
28. Pengertian Otentik
Pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta,
yang dinamakan polis (pasal 255 KUHD). Pembuatan
persetujuan mewajibkan penanggung untuk menandatangani
polis dan menyerahkannya kepada tertanggung dalam jangka
waktu tertentu (pasal 257 KUHD).
Menurut pasal 257 KUHD, hanya penanggung yang
menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral,
tetapi mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan atas
polis tersebut (penanggung dan tertanggung).
29. Penyerahan Polis
Penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung
dalam jangka waktu sebagai berikut :
• bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antara
penanggung dan tertanggung atau yang dikuasakan
tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh
penanggung harus diserahkannya kepada tertanggung
dalam tempo 24 jam (pasal 259 KUHD).
• jika pertanggungan dilakukan melalui makelar asuransi
(broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh
penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling
lama dalam tempo 8 hari (pasal 260 KUHD).
30. Sekalipun secara otentik telah ditetapkan batas waktu
penyerahan polis oleh penanggung kepada tertanggung,
namun di dalam praktek asuransi, penanggung baru mau
menyerahkan polis kepada tertanggung setelah dia
memperoleh pembayaran premi dari tertanggung.
31. Fungsi Umum Polis
• perjanjian pertanggungan (a contract of indemnity).
• sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung
untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dialami oleh
tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya,
dengan prinsip :
– untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya
semula sebelum terjadi/mengalami kerugian.
– Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan (total
collapse).
• bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada
penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.
32. Fungsi Polis bagi Tertanggung
• sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk
mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang
ditanggung oleh polis.
• sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada
penanggung.
• sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai
atau tidak mematuhi jaminannya.
33. Fungsi Polis bagi Penanggung
• sebagi bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung
• sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya
kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang
mungkin diderita oleh tertanggung.
• sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi
(klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi
syarat-syarat polis.
34. Macam-macam Polis
• Polis ditaksir
Polis ditaksir atau valued policy merupakan polis yang jumlah
harga pertanggungannya ditaksir. Di dalam polis dicantumkan
syarat valued at atau so valued. Polis ini dapat berupa polis
perjalanan atau polis waktu atau polis yang lainnya.
Untuk harga pertanggungan Rp 10.000.000,- misalnya, maka di
dalam polis dicantumkan valued at Rp. 10.000.000,- atau Rp.
10.000.000,- so valued. Berarti harga pertanggungan yang
disetujui oleh penanggung dan tertanggung adalah sebesar Rp.
10.000.000,- tidak menjadi soal apakah harga yang sebenarnya
(real value) lebih besar atau lebih kecil dari itu.
Bila dialami total loss, maka ganti rugi Rp. 10.000.000,- asalkan
total loss diakibatkan oleh resiko (bahaya) yang ditanggung oleh
polis. Bila dialami partial loss, maka ganti rugi sesuai dengan
kerugian.
35. • Polis tidak ditaksir
Polis tidak ditaksir atau unvalued policy merupakan kebalikan
dari valued policy. Harga pertanggungan yang dicantumkan
dalam polis diperlukan sebagi dasar untuk perhitungan premi
asuransi dan batas maksimal ganti rugi.
Bila harga pertanggungan Rp. 5 juta dan harga yang
sebenarnya (real value) hanya Rp. 4 juta maka apabila dialami
total loss mka ganti ruginya sesuai dengan real value. Jika
dialami partial loss Rp 1 juta, maka ganti rugi Rp 1 juta karena
jumlah ini merupakan kerugian yang sebenarnya. Bila barang
yang rusak itu masih bias dijual Rp 500.000,- maka ganti rugi
Rp. 500.000,Bila harga perranggungan Rp. 5 juta dan harga
realnya Rp. 6 juta. Bila dialami total loss, maka yang diganti Rp
5 juta. Kelebihan yang Rp. 1 juta dianggap tidak
diasuransikan.
36. • Polis perjalanan
Polis perjalanan menjamin insurable interest selama dalam
perjalanan dari tempat pemberangkatan sampai dengan ke
tempat tujuan. Kedua tempat itu harus disebutkan namanya
di dalam polis perjalanan, misalnya dari Tanjung Priok ke
London. Jalan yang ditempuh oleh alat pengangkut harus jalur
yang lazim. Bila ada penyimpangan yang diperlukan dalam
perjalanan, penyimpangan itu harus disebutkan dalam polis
kontrak. Polis perjalanan dapat digunakan untuk menanggung
barang dalam perjalanan maupun dalam alat pengangkut.
Polis perjalanan yang digunakan dalam pengangkutan melalui
laut disebut voyage policy.
37. From warehouse to warehouse adalah pertanggungan sejak
pengangkutan dari gudang asal sampai dengan ke gudang
tujuan.
At and from adalah pertanggungan sejak pengangkutan dari
samping kapal mulai barang diangkut sampai samping kapal
barang di tempat tujuan. Contoh : at and from Tanjug Piok to
London.
Form adalah pertanggungan sejak kapal siap berangkat, tali
yang menambat kapal dilepas dan jangkar dinaikkan sampai
dengan kapal diba di tujuan jangkar diturunkan dan tali
penambat di pasang.
Resiko yang mungkn dihadapi, seperti kerusakan, kebakaran,
kehilangan, dan lain-lain untuk partial loss dan atau total loss
juga disebutkan dalam polis.
38. • polis waktu
Polis waktu merupakan polis yang terikat dengan jangka
waktu, misalnya 6 bulan, 12 bulan atau lebih dari 12 bulan.
Yang lazim adalah 12 bulan. Premi dibayar dimuka ketika polis
dikeluarkan oleh penanggung.
39. Pokok-Pokok Isi Polis
• Penyusun Isi Polis
Ditinjau dari jangka berlakunya polis, pada hakekatnya hanya
ada 2 macam polis, yaitu polis perjalanan dan polis waktu.
Polis asuransi jiwa termasuk polis waktu (biasanya jangka
panjang).
• Isi polis dan syarat-syarat pertanggungan pada umumnya
disusun sendiri oleh masing-masing penanggung (perusahaan
asuransi) sehingga di dalam praktek asuransi, bisa saja
didapat perbedaan isi dan syarat-syarat pertanggungan
anatara penanggung yang satu dengan penanggung yang lain
untuk jenis asuransi yang sama.
40. • Banyak penanggung yang menyesuaikan isi dan syarat
pertanggungan dengan berpedoman pada polis-polis asuransi
yang luas digunakan di dunia.
• Berbagai macam polis mempunyai isi sendiri-sendiri sesuai
dengan jenis polis itu. Isi polis asuransi tentu berbeda dengan
polis perjalanan, juga berbeda dengan polis kerugian. Polis
kebakaran, polis kendaraan bermotor, dan lain-lain.
• Walaupun berbeda, semua bernama polis, berarti pada
polis-polis tersebut terdapat bagian-bagian yang pada
hakikatnya tetap sama, yaitu pokok-pokok umum isi polis.
41. • Pokok-pokok Umum Isi Polis
Pokok-pokok umum isi polis, dapat dogolongkan ke dalam
beberapa golongan. Dalam pembahasan ini digolongkan ke
dalam :
• mukaddimah
• syarat uraian
• syarat operatif
• kondisi-kondisi (conditions)
• pengecualian-pengecualian (exclusions)
• syarat tanda tangan
• program ikhtisar
• informasi lain-lain
42. Perjanjian Asuransi Berakir
Ada dua macam penyebab berakhirnya perjanjian asuransi,
yaitu
– perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya
perjanjian telah berakhir sebagaimana yang telah dijanjikan
semula.
– Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalakan
oleh salah satu pihak walau masa berlakunya perjanjian
belum berakhir.
Segera setelah perjanjian berakhir, maka semua kerugian yang
diderita oleh tertanggung tidak lagi mendapat ganti rugi dari
penanggung.
43. Perjanjian Asuransi Batal
• menyimpang dari warranty
• tanpa insurable interest
• perdagangan tidak legal
• tidak mengindahkan iktikad baik
• perjanjian dibatalkan
• kapal melakukan deviasi (dalam asuransi
pengangkutan/perjalanan)