Dokumen tersebut membahas tentang kawasan konservasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan lebih dari 341,000 hektar untuk kawasan konservasi laut yang meliputi terumbu karang, padang lamun, dan mangrove. Kawasan-kawasan konservasi ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi termasuk 69 jenis karang, 578 jenis ikan karang, dan 3 jenis penyu. Dokumen ini juga memb

1. BENTANG LAUT SUNDA KECIL
2022
Prajak, 19 Maret 2022

2. Pendahuluan
• Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung
Pencapaian Program Nasional Penetapan Kawasan Konservasi
Seluas 20 Juta Hectare pada tahun 2020 dan 30 juta Ha pada
tahun 2030
• Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah
mengalokasikan 341,641 hectare sebagai kawasan konservasi
perairan daerah (Amanat Perda RZWP3K NTB nomor 12
tahun 2017)

3. Keanekaragaman hayati laut di NTB
 Luas ekosistem terumbu
karang : 76.420 ha
 Luas ekosistem padang
Lamun : 10.812 ha
 Luas ekosistem mangrove :
11.411 ha
 69 genera karang keras
 578 spesies ikan karang
 3 spesies penyu
 Lintasan Lumba-lumba dan
paus
 Hiu dan pari manta

4. Allocation of MPA in West Nusa
Tenggara
Kategori Penetapan
Kawasan Konservasi
Lokasi Luas (ha)
1) Penetapan Lahan
TWP Pulau Gili Ayer, Meno, dan Trawangan di Lombok
Utara 2,954.0
(Keputusan Menteri) TWAL Pulau Moyo di Kab. Sumbawa
6,000.0
TWA Pulau Satonda di Kab. Dompu
2,600.0
2) Pencadangan
Lahan
TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak di Kab. Lombok
Barat 21,332.5
(Keputusan Gubernur) TWP Gili Sulat dan Gili Lawang di Kab. Lombok Timur
10,000.0
TWP Teluk Bumbang di Kab. Lombok Tengah
6,310.0
TPK Gili Balu di Kab Sumbawa Barat
6,005.2
TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong di Kab.
Sumbawa 2,000.0
TWP Pulau Liang dan Ngali di Kab. Sumbawa
33,461.0
TWP Gili Banta di Kab. Bima
40,500.0
SAP Teluk Cempi di Kab. Dompu
22,387.3
KKP Pulau Rakit di Kab. Sumbawa
12,146.1
KKP Pulau Lipan dan Gili Taekebo di Kab. Sumbawa
14,494.8
TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk di Kab. Sumbawa dan
Kab. Sumbawa Barat 72,415.3
3) Usulan Perluasan
Kawasan Konservasi
KKP3K Pulau Panjang di Kab. Sumbawa
22,138.5
KKP Pulau Medang di Kab. Sumbawa
11,339.6
KKP3K Pulau Kelapa di Kab. Bima
6,947.3
KKP3K Pulau Sangiang di Kab. Bima
48,610.0
Total
341,641.5

5. MPA in West Nusa Tenggara
 Total luas pencadangan
tahun 2018 : 241.052,13 ha
 10 lokasi di 7 kabupaten, 15
kecamatan, 33 desa
 Jenis kawasan konservasi :
a. 5 Lokasi sebagai TWP
b. 1 Lokasi sebagai TPK
c. 1 Lokasi sebagai TP
d. 2 Lokasi sebagai SAP

6. •
MPA effectively managed
Terkelola Efektif_ panduan EKKP3K
Goals: Management of MPA

7. SK Dirjen KP3K Nomor Kep.44/KP3K/2012 tentang
Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau
Kecil.

8. TWP LIANG NGALI
Pencadangan: SK Gubernur No.
523-640 Tahun 2018
Luas zonasi :
Zona inti: 1.567,46 ha
(4,6%)
 zona pemanfaatan:
1.295,4 (3,78%)
Zona perikanan
berkelanjutan : 29.840,62
ha (89,18%)
Zona lainnya: 757,88
ha(2,26%)

9. Efektifitas kawasan
Tahun 2019
Merah :100%
Kuning: 82%
Hijau: 57 %
Biru: 54%
Emas:0%

10. Perumusan Kegiatan Pada
Setiap Zona
Perumusan Kegiatan No Jenis Kegiatan
Kegiatan yang boleh tetapi
dengan izin
1 Penelitian
2 Pendidikan, Pemeliharaan, Pemulihan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya
Ikan dan ekosistemnya
Kegiatan yang tidak
diperbolehkan
1 Semua Jenis Kegiatan dan Fasilitas / SaranaWisata
2 Tambatan kapal (Mooring buoy)
3 Berlabuh
4 Upacara adat dan ritual keagamaan
5 Menyelam untuk mengambil biota
6 Pengambilan karang hidup atau mati
7 Semua Jenis Kegiatan Penangkapan Ikan dan Kegiatan Budidaya
8 Pemasangan rumpon
9 Pembuatan foto, video, film untuk tujuan komersial dan non komersial
Zona Inti

11. Perumusan Kegiatan Pada
Setiap Zona
Zona Pemanfaatan
Perumusan kegiatan No Jenis Kegiatan
Kegiatan yang boleh tetapi dengan
izin
1 Penelitian
2 Pendidikan, Pemeliharaan,Pemulihan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan
ekosistemnya
3 Pengusahaan pariwisata alam perairan (Infrastruktur, peralatan, jasa transportasi, dan jasa
pramuwisata)
Kegiatan yang diperbolehkan 1 Pariwisata alam perairan (Rekreasi pantai, Wisata berenang, selam, snorkeling, pancing, perahu
layar, selancar, tontonan, olahraga permukaan air lainnya, pembuatan foto, video dan film
komersial)
2 Tambatan kapal (Mooring buoy)
3 Upacara adat dan ritual keagamaan
4 Berlabuh menggunakan mouring buoy
Kegiatan yang tidak diperbolehkan 1 Menyelam untuk mengambil biota
2 Pengambilan karang hidup atau mati
3 Semua Jenis Aktivitas Penangkapan Ikan dan Kegiatan Budidaya
4 Pemasangan Rumpon

12. Perumusan Kegiatan Pada Setiap Zona
Zona Perikanan Berkelanjutan
Perumusan kegiatan No Jenis Kegiatan
Kegiatan yang boleh 1 Pariwisata alam perairan (Rekreasi pantai, Wisata berenang, selam, snorkeling, pancing, perahu layar, selancar,
tontonan, olahraga permukaan air lainnya, pembuatan foto, video dan film komersial)
2 Aktifitas Penangkapan Ikan menggunakan: Pancing, , Rawai Dasar, Pancing, Jaring Atas, Jaring terinjang (gill
net), Jaring Mogong, Bubu, dan Mengambil biota/angsat (gleaning).
3 Tambatan kapal (Mooring buoy)
4 Penangkaran dan pelepasliaran satwa
5 Upacara adat, ritual keaagamaan
6 Budidaya
7 Pangkalan nelayan
1 Penelitian
Kegiatan yang boleh tapi
dengan izin
2 Pendidikan, Pemeliharaan, Pemulihan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Ekosistemnya
Kegiatan yang tidak
diperbolehkan
1 Aktifitas Penangkapan Ikan menggunakan:
Jaring Trawl, Jaring Muro ami, Huhate (pole & line), Payang, Bubu yang merusak karang, Akar Tuba, Sianida,
kompressor, Bom/Bahan Peledak dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan lainnya.

13. Hal yang perlu dilakukan
Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian hijau
dan biru :
• Menambah jumlah dan kualifikasi SDM pengelola yang
kompeten
• Penataan batas kawasan
• Penguatan kelembagaan
• Penetapan kawasan
• Monitoring dan evaluasi sumberdaya dan sosial ekonomi,
• Pengawasan berbasis masyarakat
• Pembuatan dokumen SOP penelitian dan pendidikan,
pariwisata alam perairan, kegiatan budidaya dan perikanan
tangkap.

14. Bagaimana mengelola dengan
efektif?
• Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan di NTB
• Membuat regulasi yang mengatur kegiatan pemanfaatan di wilayah
pesisir maupun wilayah konservasi pasca UU 23/2014
• Pelibatan dan penjangkauan masyarakat dalam konsep kerja sama
kemitraan
• Melakukan penegakan hukum terhadap Sumberdaya kelautan dan
Perikanan dan sosialisasi terkait alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan seperti bahan peledak, potassium, dan setrum/listrik
• Mempersempit kesenjangan SDM pengelola melalui peningkatan
kapasitas dan skema voluntary dalam mendukung pengelolaan
kawasan konservasi perairan

15. Terima Kasih