SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Sikap Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai Pembentukan
                  Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu


Asalamualaikum Wr Wb

FPAN menilai pemekaran kecamatan dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 19/2008 pada pasal 8 dan 9 yang menyebutkan, daerah perbatasan pedalaman
dapat dimekarkan tidak secara regular seperti pasal 3 dalam aturan tersebut.

Berhubung kondisi alam yang cukup luas dan tempat tinggal penduduk berjauhan, sehingga
pemerintah perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka sudah selayaknya
adanya pemekaran kecamatan Pagelaran Utara

Namun kami menyarankan agar Tim pemekaran kecamatan Pagelaran Utara segara
mensosialisasikan tentang Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini kepada masyarakat agar
dapat berperan serta lebih aktif lagi sehingga terciptanya pemerataan pembanguna serta
peningkatan sumber daya manusia yang baik di Kecamatan Pagelaran Utara .

Untuk mempercepat Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini dan menunggu pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah oleh badan legislasi Tim Pemekaran dapat segera melengkapi
syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.(misalnya:pemasangan patok, juga pembuatan
peta).

Demikian pandangan umum ini semoga dapat dijadikan masukan baik kepada eksekutif dan
badan legislasi DPRD, semoga dalam pembahasannya dapat berjalan lancar dan dapat
mengasilkan Produk hukum atau Peraturan Daerah yang dapat melindungi masyarakat dan
meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang kita cintai ini.Amin.

Demikian penyampaian pandangan umum ini, atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu dan Hadirin
semua kami ucapkan terimakasih.

Bilahi Taufik Walhidayah.

Wasalamualaikum Wr Wb.

More Related Content

What's hot

Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di Pemilu
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di PemiluPeraturan KPU tentang Dana Kampanye di Pemilu
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di PemiluAndamAnnisa
 
Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019
Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019
Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019Fitra Ntb
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Dede Muhidin
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Dede Muhidin
 
PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015 PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015 Arifuddin Ali.
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Lesmana Putra
 
Peraturan KPU soal Kampanye
Peraturan KPU soal KampanyePeraturan KPU soal Kampanye
Peraturan KPU soal KampanyeSari Kusuma Dewi
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
 
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPSSosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPSFakhrur Al Izza
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKHelmi Irfansah
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...Lesmana Putra
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015Arifuddin Ali.
 
Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015KPUwakatobi
 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Lesmana Putra
 

What's hot (18)

Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di Pemilu
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di PemiluPeraturan KPU tentang Dana Kampanye di Pemilu
Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di Pemilu
 
Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019
Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019
Ringkasan Potret DPRD NTB Periode 2014-2019
 
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...
 
Dewan pimpinan cabang
Dewan pimpinan cabangDewan pimpinan cabang
Dewan pimpinan cabang
 
PKPU Nomor 10 Tahun 2017
PKPU Nomor 10 Tahun 2017PKPU Nomor 10 Tahun 2017
PKPU Nomor 10 Tahun 2017
 
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...
 
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018PKPU Nomor 6 Tahun 2018
PKPU Nomor 6 Tahun 2018
 
PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015 PKPU nomor 9 tahun 2015
PKPU nomor 9 tahun 2015
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
PKPU Nomor 4 Tahun 2017
PKPU Nomor 4 Tahun 2017PKPU Nomor 4 Tahun 2017
PKPU Nomor 4 Tahun 2017
 
Peraturan KPU soal Kampanye
Peraturan KPU soal KampanyePeraturan KPU soal Kampanye
Peraturan KPU soal Kampanye
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Perbawaslu no. 4 tahun 2015  tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
 
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPSSosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
Sosialisasi Pembentukan PPK,PPS, KPPS
 
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPKKisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
Kisi Kisi Soal Tes Tulis PPK
 
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...
 
PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015PKPU nomor 8 tahun 2015
PKPU nomor 8 tahun 2015
 
Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015Uu nomor 8 tahun 2015
Uu nomor 8 tahun 2015
 
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...
 

Viewers also liked

Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio.
Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio. Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio.
Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio. Daniela Petrecca
 
La Que Se Avecina
La Que Se AvecinaLa Que Se Avecina
La Que Se Avecinaraulapov72
 
Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)
Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)
Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)INPPARES / Perú
 
Whitepaper Wissensmanagement
Whitepaper WissensmanagementWhitepaper Wissensmanagement
Whitepaper WissensmanagementJustRelate
 
Scuola, sciopera della fame contro i tagli
Scuola, sciopera della fame contro i tagliScuola, sciopera della fame contro i tagli
Scuola, sciopera della fame contro i tagliFrancesco Errani
 
Conoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórroga
Conoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórrogaConoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórroga
Conoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórrogaSoy Ejecutivo Fiscal
 
Neue Spender im Internet suchen, finden und binden
Neue Spender im Internet suchen, finden und bindenNeue Spender im Internet suchen, finden und binden
Neue Spender im Internet suchen, finden und bindenJustRelate
 
mapa conceptual
mapa conceptualmapa conceptual
mapa conceptualauralit
 
Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario
Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario
Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario JAHL86
 

Viewers also liked (20)

Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio.
Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio. Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio.
Maggio dei monumenti , associazioni in subbuglio.
 
La Que Se Avecina
La Que Se AvecinaLa Que Se Avecina
La Que Se Avecina
 
Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)
Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)
Pronunciamiento Juvenil en la Segunda Vuelta Electoral (Mayo 2011)
 
Whitepaper Wissensmanagement
Whitepaper WissensmanagementWhitepaper Wissensmanagement
Whitepaper Wissensmanagement
 
Scuola, sciopera della fame contro i tagli
Scuola, sciopera della fame contro i tagliScuola, sciopera della fame contro i tagli
Scuola, sciopera della fame contro i tagli
 
El santo capo del norte
El santo capo del norteEl santo capo del norte
El santo capo del norte
 
Conoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórroga
Conoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórrogaConoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórroga
Conoce la lista de las declaraciones informativas 2015 que tienen prórroga
 
Neue Spender im Internet suchen, finden und binden
Neue Spender im Internet suchen, finden und bindenNeue Spender im Internet suchen, finden und binden
Neue Spender im Internet suchen, finden und binden
 
mapa conceptual
mapa conceptualmapa conceptual
mapa conceptual
 
Fotos
FotosFotos
Fotos
 
Life is grand
Life is grandLife is grand
Life is grand
 
Series 2
Series 2Series 2
Series 2
 
A luta continua
A luta continuaA luta continua
A luta continua
 
dropbox
dropboxdropbox
dropbox
 
Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario
Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario
Formación y Desarrollo Profesional del Docente Universitario
 
Trabajo de clase
Trabajo de claseTrabajo de clase
Trabajo de clase
 
Aviso de copa ris
Aviso de copa risAviso de copa ris
Aviso de copa ris
 
Hadzas
HadzasHadzas
Hadzas
 
Dejando huellas de amor
Dejando huellas de amorDejando huellas de amor
Dejando huellas de amor
 
dropbox
dropboxdropbox
dropbox
 

Similar to Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara

Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008adi-adp
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDAde Suerani
 
materi SATPOL PP Damkar.pdf
materi SATPOL PP Damkar.pdfmateri SATPOL PP Damkar.pdf
materi SATPOL PP Damkar.pdfRizkyZai
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Ade Suerani
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 
Pandangan umum tanggal 12 april 2013
Pandangan umum tanggal 12 april 2013Pandangan umum tanggal 12 april 2013
Pandangan umum tanggal 12 april 2013apotek agam farma
 
Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...
Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...
Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...digitalisasipsbisaef
 
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011apotek agam farma
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxstatus11
 

Similar to Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara (20)

Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
Perbup Tanggamus 2013
Perbup Tanggamus 2013Perbup Tanggamus 2013
Perbup Tanggamus 2013
 
Perbup 2013
Perbup 2013Perbup 2013
Perbup 2013
 
UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008UU Nomor 33 Tahun 2008
UU Nomor 33 Tahun 2008
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRDPenjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
Penjelasan Pengusul Atas Raperda Prakarsa DPRD
 
materi SATPOL PP Damkar.pdf
materi SATPOL PP Damkar.pdfmateri SATPOL PP Damkar.pdf
materi SATPOL PP Damkar.pdf
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
Pendapat Akhir F. Bangun Sultra Pertanggungjawaban APBD 2010
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 
Pandangan umum tanggal 12 april 2013
Pandangan umum tanggal 12 april 2013Pandangan umum tanggal 12 april 2013
Pandangan umum tanggal 12 april 2013
 
Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...
Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...
Perlindungan Hukum dalam pelaksanaan tugas & fungsi pengadaan tanah bagi pemb...
 
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
Pandangan umum 4 ranperda tahun 2011
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
 

More from apotek agam farma (20)

Tugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus statTugas pak dr.agus stat
Tugas pak dr.agus stat
 
Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994Tugas beda kbk degan k 1994
Tugas beda kbk degan k 1994
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3Proposal tesis bab 1,2,3
Proposal tesis bab 1,2,3
 
Manajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santriManajemen pendidikan karakter santri
Manajemen pendidikan karakter santri
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbkMakalah kurikulum kbk
Makalah kurikulum kbk
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbkBeda kurikulum 1994 dengan kbk
Beda kurikulum 1994 dengan kbk
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Tugas dr.hendri
Tugas dr.hendriTugas dr.hendri
Tugas dr.hendri
 
Presentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasiPresentasi manajemen organisasi
Presentasi manajemen organisasi
 
Tugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum pptTugas analisis kurikulum ppt
Tugas analisis kurikulum ppt
 
Makalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum pptMakalah kurikulum ppt
Makalah kurikulum ppt
 
Jurnal kurikulum
Jurnal kurikulumJurnal kurikulum
Jurnal kurikulum
 
Analisis kurikulum
Analisis  kurikulumAnalisis  kurikulum
Analisis kurikulum
 
Korelasi
KorelasiKorelasi
Korelasi
 
Latihan 1 statistika
Latihan 1 statistikaLatihan 1 statistika
Latihan 1 statistika
 
Regresi
RegresiRegresi
Regresi
 

Sikap fraksi pan tt pemekaran pagelaran utara

  • 1. Sikap Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu Asalamualaikum Wr Wb FPAN menilai pemekaran kecamatan dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19/2008 pada pasal 8 dan 9 yang menyebutkan, daerah perbatasan pedalaman dapat dimekarkan tidak secara regular seperti pasal 3 dalam aturan tersebut. Berhubung kondisi alam yang cukup luas dan tempat tinggal penduduk berjauhan, sehingga pemerintah perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka sudah selayaknya adanya pemekaran kecamatan Pagelaran Utara Namun kami menyarankan agar Tim pemekaran kecamatan Pagelaran Utara segara mensosialisasikan tentang Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini kepada masyarakat agar dapat berperan serta lebih aktif lagi sehingga terciptanya pemerataan pembanguna serta peningkatan sumber daya manusia yang baik di Kecamatan Pagelaran Utara . Untuk mempercepat Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini dan menunggu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh badan legislasi Tim Pemekaran dapat segera melengkapi syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.(misalnya:pemasangan patok, juga pembuatan peta). Demikian pandangan umum ini semoga dapat dijadikan masukan baik kepada eksekutif dan badan legislasi DPRD, semoga dalam pembahasannya dapat berjalan lancar dan dapat mengasilkan Produk hukum atau Peraturan Daerah yang dapat melindungi masyarakat dan meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang kita cintai ini.Amin. Demikian penyampaian pandangan umum ini, atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu dan Hadirin semua kami ucapkan terimakasih. Bilahi Taufik Walhidayah. Wasalamualaikum Wr Wb.