2. FASILITAS SEBELUM 2001
FASILITAS DI BIDANG PPN DAN PPnBM
SEBELUM 1 JANUARI 1995
1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN &
PPnBM ;
2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN &
PPnBM ;
3. PPN & PPnBM DTP ;
4. PPN & PPnBM DIBAYAR OLEH PEM;
5. PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT ;
6. DIBEBASKAN.
SEJAK 1 JANUARI 1995
1. PENANGGUHAN PEMBAY. PPN & PPnBM ;
2. PENUNDAAN PEMBAY. PPN & PPnBM ;
3. PPN & PPnBM DTP ;
4. PPN & PPnBM TIDAK DIPUNGUT ;
5. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK.
SEJAK 1 JANUARI 2001 :
1. PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
2. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
SEJAK 1 APRIL 2010 :
1. PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
2. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
UU NO. 42
TAHUN 2009
3. DASAR HUKUM FASILITAS PPN DAN PPnBM
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut
a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2001.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena
Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan
Berikat (KB). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KMK.01/1996 Tentang
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 855/KMK.01/1993 Tentang Entrepot Produksi
Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 88/KMK.01/1995.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat. Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan
Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat.
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 200/KMK.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan
Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.04/2001 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 Tentang Perlakuan
Perpajakan Dan Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat
(Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 584/KMK.04/2003 tentang Pemasukan barang-barang dari Luar Daerah
Pabean ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) daerah Industri Pulau Batam
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19/PMK.04/2005.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan
Internasional.
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut
g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 tentang
Toko Bebas Bea;
h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan
Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
616/PMK.03/2004;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2005 tentang
Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 89/PMK.04/2005; dan
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2005 tentang
Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan Dalam Rangka Proyek
Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun.
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut
Tambahan:
k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008
PPN DTP atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di DN U/
Tahun Anggaran 2009, Peraturan Direktur Jenderal
Pajak nomor PER-03/PJ./2009 tanggal 14 Januari 2009
tentang Tata Cara Penatausahaan PPN yang DTP atas
Minyak Goreng Sawit di DN, SE-02/PJ./2009 tanggal 14
Januari 2009 tentang Penyampaian Peraturan Direktur
Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ./2009 tanggal 14
Januari 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan PPN
yang DTP atas Minyak Goreng Sawit di DN.
7. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut
l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakuan
Kepabean, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran
Barang ke dan dari serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.03/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Tata Cara Pengawasan,
Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam
Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. SE-37/PJ/2009
tanggal 30 Maret 2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Perlakuan Kepabean, Perpajakan, dan Cukai
serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di
Kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas dan Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tanggal
5 Maret 2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta
Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau
Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam
Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. SE-39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Tata
Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan
Pabean di Kawasan Bebas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
45/PMK.03/2009.
8. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya
Tidak Dipungut
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 tentang PPN DTP
atas Impor dan atau/Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-3/PJ./2008 tanggal 08
Februari 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan PPN yang DTP atas Impor
dan atau/Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu, SE-6/PJ./2009
tanggal 8 Februari 2008 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal
Pajak nomor PER-3/PJ./2008 tanggal 08 Februari 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan PPN yang DTP atas Impor dan atau/Penyerahan Gandum
dan Tepung Gandum/Terigu.
n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.011/2007
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor
Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta
Panas Bumi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang
Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.
o. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
111/PMK.010/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 580/KMK.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor Dan Pengawasannya.
9. Penyerahan yang Dibebaskan dari
Pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
a. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
Tertentu. (pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak
Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 63/KMK.03/2002 dinyatakan
tidak berlaku).
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang
Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.03/2008 Tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 Tentang
Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
10. Penyerahan yang Dibebaskan dari
Pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM
c. Vienna Convention Tahun 1961 dan Tahun 1963 jis. Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
25/KMK.01/1998 yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/1998 tentang Restitusi/Pembebasan
Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan-badan Internasional Serta
Pejabat/Tenaga Ahlinya.
Tambahan:
d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlakuan PPN a/
Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu kepada Perusahaan
Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang
Melakukan Penerbangan Luar Negeri, SE-47/PJ/2009 tanggal 27 April
2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009
tentang Perlakuan PPN a/ Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu
kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian
Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri.
11. TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR
DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN
ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU
Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 10/KMK.04/2001 dan perubahannya,
yaitu :
KEP-48/PJ/2001 jo.
KEP-102/PJ/2002 jo.
KEP-233/PJ/2003
12. TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI YANG DIBEBASKAN
ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
Tindak Lanjut Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 155/KMK.03/2001 dan Perubahannya,
yaitu:
KEP - 294/PJ./2001 jo.
KEP - 362/PJ./2002 jo.
KEP - 234/PJ./2003
13. FASILITAS SEJAK 2001
FASILITAS PPN/PPnBM
Ps. 16B ayat (1)
PP
PAJAK TERUTANG
TDK DIPUNGUT
DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK
1. Kegiatan di kawasan/tempat tertentu di
dlm daerah Pabean
2. Penyer. BKP Berwujud /JKP tertentu
3. Impor BKP tertentu
4. Pemanfaatan BKP tdk berwujud atau JKP
tertentu dari luar, di dlm Daerah Pabean
14. PENJELASAN PASAL 16B AYAT (1)
Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas untuk:
a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat
Penimbunan Berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah
Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang
perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi,
serta kelaziman internasional lainnya;
c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin
yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional;
d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah
Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik
Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk
mendukung pertahanan nasional;
f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu
tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama
dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
15. PENJELASAN PASAL 16B AYAT (1)
g. mendorong pembangunan tempat ibadah;
h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan
bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat
strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana
pinjaman luar negeri;
l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu
yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan
dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
dan/atau
o. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran
perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana
transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang
yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
16. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang
Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang
atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambah-
an Nilai, dapat dikreditkan.
PKP A
(INDUSTRI
BENANG)
DPIL
PKP B
(INDUSTRI
TEKSTIL)
DPIL
PDKB
(INDUSTRI
GARMEN)
BENANG TEKSTIL
PPN TDP
FP FP
PPN
PM DPT DI-
KREDITKAN
Ps. 16B ay (2)
FP di-cap :
PPN Tidak Dipungut se-
suai di Kwsn/tmp tertentu
17. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang
Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang
atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.
PKP A
(PERCETAK-
AN)
PKP B
(PENERBIT)
PEM-
BELI
BR CETAKAN
Bk. PELAJ./
KITAB SUCI
BUKU PELA
JARAN/KITAB
SUCI
PPN = Nihil
FP
FP di-cap :
PPN Dibebaskan se-
suai PP No. 146/2000 s.t.d.t.d.
PP No. 38/2003
PPN
PM TIDAK
DAPAT DIKRE-
DITKANKAN
Ps. 16B ay (3)
18. PKP A
(PEMASOK
BKP)
DPIL
PKP B
(INDUSTRI
MESIN)
DPIL
PDKB
KOMPONEN
MESIN & BKP
TERKAIT MESIN
PPN = Nihil
FP
FP di-cap :
PPN Dibebaskan sesuai PP No.12/2001
sebagaimana telah beberapakali di-
ubah terakhir dengan PP No. 31/2007
SURAT KETERANGAN BEBAS PPN
Nomor : .……………………………….
Tanggal : ………………………………..
PPN
PM TIDAK
DAPAT DIKRE-
DITKANKAN
Ps. 16B ay (3) UU PPN 1984
FP
19. KAWASAN BERIKAT
Tempat Penimbunan Berikat
Suatu bangunan
Tempat/kawasan
dg batas tertentu
menimbun mengolah memamerkan
Barang untuk Dijual
Perlakuan Khusus
Kepabeanan, Cukai dan Perpajakan
KB Entreport
u/ Tujuan
Pameran
Pergudangan
Berikat
menyediakan
PP 33/1996 s.t.d.t.d
PP 43/1997
dan
KMK 291/KMK.05/1997
s.t.d.t.d PMK 101/PMK.04/2005
Toko Bebas
Bea
20. KAWASAN BERIKAT
Kawasan Berikat
(Kepmenkeu No.291/KMK.05/1997, 26 Juni 97)
Mulai berlaku 1 April 1997
Suatu bangunan
Tempat/kawasan
dg batas tertentu
Pengo-
lahan
Ranc.
bangun
Pereka-
yasaan
Penyor-
tiran
Pem.
Awal/Akhir
Penge-
pakan
Barang dan bahan asal impor atau
dari Daerah Pabean Ind. Lainnya (DPIL)
Hasilnya teru-
tama utk ekspor
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB)
PT Koperasi
(BH)
Yayasan
Memiliki, menguasai, mengelola & menyediakan
sarana, prasarana guna keperluan pihak lain di KB
Pergud./
Penimb.
PP 33/1996 s.t.d.t.
PP 43/1997
dan
KMK 291/KMK.05/1997
Jo. PMK 101/PMK.04/2005
21. Entreport untuk Tujuan Pameran
suatu bangunan atau kawasan dengan
batas-batas tertentu yang didalamnya
dilaksanakan kegiatan usaha
penyelenggaraan pameran barang hasil
industri impor atau barang industri dari
dalam Daerah Pabean yang
penyelenggaraannya bersifat
internasional
PP 33/1996 s.t.d.t.d
PP 43/1997
dan
PMK 101/PMK.04/2005
s.t.d.t.d KMK 291/KMK.05/1997
22. KAWASAN BERIKAT
Gudang Berikat
Suatu bangunan
Tempat
dg batas tertentu
Penim-
bunan
Penge-
masan
Penyor-
tiran
Peng-
epakan
pmberian
merek/label
Pemo-
tongan
rangka fungsinya sebagai
pusat distribusi barang-barang asal impor
Tujuan
DPIL KB
Re-ekspor
Kegiatan
Lainnya
PP 33/1996 s.t.d.t.
PP 43/1997
dan
PMK 101/PMK.04/2005
Jo. KMK 291/KMK.05/1997
23. Toko Bebas Bea
Bangunan dengan batas-batas tertentu yang
dipergunakan untuk melakukan kegiatan
usaha menjual barang asal impor atau barang
asal Daerah Pabean kepada orang yang
berhak membeli barang dalam batas nilai
tertentu dengan mendapatkan pembebasan
Bea Masuk, Cukai, dan Pajak
PP 33/1996 s.t.d.t.d
PP 43/1997
dan
KMK 291/KMK.05/1997
s.t.d.t.d PMK 101/PMK.04/2005
24. Penyelenggara
Perseroan Terbatas, koperasi yang berbentuk
badan hukum, atau yayasan, yang memiliki,
menguasai, mengelola, dan menyediakan
sarana dan prasarana guna keperluan pihak
lain yang melakukan kegiatan usaha di Tempat
Penimbunan Berikat yang diselenggarakannya
berdasarkan izin untuk menyelenggarakan
Tempat Penimbunan Berikat.
PP 33/1996 s.t.d.t.d
PP 43/1997
dan
KMK 291/KMK.05/1997
s.t.d.t.d PMK 101/PMK.04/2005
25. Pengusaha
Perseroan Terbatas atau koperasi yang
melakukan kegiatan usaha di Tempat
Penimbunan Berikat
PP 33/1996 s.t.d.t.d
PP 43/1997
dan
KMK 291/KMK.05/1997
s.t.d.t.d PMK 101/PMK.04/2005
26. Orang yg mem-
peroleh fasili-
tas pembebas-
an pajak dlm
rangka impor.
PPN DIKAWASAN BERIKAT
PERLAKUAN PPN DI KAWASAN BERIKAT
( KEPMENKEU No. 291/KMK.05/1997, 26 Juni 1997 jo
PERMENKEU No. 101/PMK.04/2005, 19 Oktober 2005 )
PPN, PPnBM &
PPh Ps.22
Tidak Dipungut
PDKB
“A”
PDKB
“B”
1.BKP utk
diolah
2. Alat pe-
ngemas
SUB
KONTR.
Br./Bh./Pemin-
jaman Mesin &
peralatan pabrik
Produk &
pengemba-
lian mesin
& peralat-
an pabrik
PPN,PPnBM,
PPh Ps.22
DIPUNGUT
Mak.,minuman & BKP yg
tdk berhub langsung dg
kegiatan menghasilkan
komoditi ekspor.
PAJAK HRS DIBAYAR
PKP
DAERAH PABEAN INDONESIA
LAINNYA (DPIL)
LUAR DAERAH PABEAN
1. Br. Modal/peral./
peral. perkantoran
(PKB&PDKB)
2. Br. Modal & Peral.
pabrik (PDKB)
3. Br./Bh. Utk diolah
(PDKB)
PRODUK
KAWA
SAN
BER-
IKAT
Produk PDKB
untuk diolah
Produk PDKB
untuk diolah
BKP
PRODUK
PPN 0%
PRODUK
PPN 0%
27. PROJECT AID
PEME-
RINTAH
KON-
TRAKTOR
UTAMA
SUB :
KONTRAKTOR
KONSULTAN
PEMASOK
BKP/JKP
BKP/JKP
FP
FP dibubuhi cap :
PPN & PPnBM
TDK DIPUNGUT
SESUAI PP NO. 42
TAHUN1995
FP
PPN
PM YANG
DAPAT
DIKREDITKAN
PPN ATAS PROYEK MILIK PEMERINTAH YG DANANYA
BERASAL DARI BANTUAN LUAR NEGERI
BANTUAN LN
IMPOR BKP
BKP TDK BERWUJ.
JKP
DASAR HUKUM & JUKLAK
PP No.42/1995 jo. PP 25/2001;
Kepmenkeu No.239/KMK.04/1995
Jo. Kepmenkeu No. 486/KMK.04/2000;
SE-19/PJ.53/1996, 4 - 6 - 1996
(SERI PPN 34-95)
PPN & PPnBM
TDK DIPUNGUT
28. KEMUDAHAN IMPOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
( KITE)
(KEPMENKEU No. 580/KMK.04/2003, 31 Desember 2003)
Jo. KEPMENKEU No. 111/PMK.010/2006, 24 November 2006
PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT
PT B
BKP/
BAHAN
KB
PRODUK
UTK DIOLAH
PRODUK
PT A
BKP/
BAHAN
Diolah
Dirakit
Dipasang pd BKP lain
PRODUK
BKP/
BAHAN
29. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Pemberian pembebasan dan/atau
pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau
Cukai serta PPN dan PPnBM tidak
dipungut atas impor barang dan/atau
bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain yang hasilnya terutama
untuk tujuan ekspor
30. Pembebasan
Pembebasan Bea Masuk (BM) dan/atau
Cukai atas impor barang dan/atau bahan
untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor
atau diserahkan ke Kawasan Berikat
31. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah (PPnBM) Tidak Dipungut
Fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM
atas impor barang dan/atau bahan untuk
diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain dengan tujuan untuk diekspor,
sepanjang atas impor barang dan/atau
bahan tersebut dibebaskan dari
pengenaan BM
32. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET)
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
200/KMK.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan
Kepabeanan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu. Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 11/KMK.04/2001 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
200/KMK.04/2000 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan
Kepabeanan Dikawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu.
33. Ketentuan Perpajakannya
Kepada PDKB di dalam wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas perpajakan
berupa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah tidak dipungut atas :
a. impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung
dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;
b. impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB;
c. pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya,
untuk selanjutnya disebut DPIL, ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
d. pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah
lebih lanjut;
e. pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke Perusahaan
industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
f. penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil pekerjaan subkontrak
oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL atau PDKB lainnya kepada
Pengusaha Kena Pajak PDKB asal;
g. peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka
subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL, atau PDKB
lainnya dan pengembaliannya ke PDKB asal.
34. Ketentuan Perpajakannya
Kepada Pengusaha yang melakukan
kegiatan usaha sebagai PKB di dalam
wilayah KAPET dapat diberikan fasilitas
berupa PPN dan PPnBM tidak dipungut
atas impor barang modal atau peralatan
untuk pembangunan/konstruksi/perluasan
Kawasan Berikat dan peralatan
perkantoran yang semata-mata dipakai
oleh PKB yang bersangkutan.
35. Tempat Penimbunan Berikat di Pulau
Batam, Bintan dan Karimun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.04/2005 tentang Tempat
Penimbunan Berikat di Pulau Batam,
Bintan dan Karimun sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 89/PMK.04/2005.
36. Ketentuan Perpajakan
1. Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean ke TPB diberikan
penangguhan Bea Masuk (BM), pembebasan cukai, dan tidak
dipungut PDRI.
2. Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL ke TPB tidak
dipungut PPN dan PPn BM.
3. Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL ke TPB diberikan
pembebasan cukai.
4. Pemasukan barang dari TPB diluar BBK ke TPB tidak dipungut PPN
dan PPnBM.
5. Pemasukan barang dalam rangka sub kontrak dari PDKB, PDKB
selain di BBK atau dari DPIL ke PDKB tidak dipungut PPN dan PPn
BM.
Pemasukan
37. Ketentuan Perpajakan – (1)
1. Pengeluaran barang impor dari TPB ke TPB di luar BBK diberikan
penangguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI.
2. Pengeluaran barang asal DPIL dari TPB ke TPB lainnya tidak dipungut PPN
dan PPn BM.
3. Pengeluaran Barang dari TPB di Pulau Batam ke DPIL Pulau Batam tidak
dikenakan BM, Cukai dan PDRI kecuali terhadap barang-barang yang
berdasarkan ketentuan yang berlaku dikenakan BM dan PDRI.
4. Pengeluaran barang dari TPB ke DPIL dikenakan BM, Cukai dan PDRI
kecuali ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas penangguhan BM,
Cukai dan tidak dipungut PDRI.
5. Pengeluaran barang dan hasil olahan dalam rangka sub kontrak dari PDKB
ke PDKB di luar BBK atau ke DPIL tidak dipungut BM, Cukai, dan PDRI.
Pengeluaran
38. Ketentuan Perpajakan – (2)
6. Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke DPIL dipungut PPN, PPn BM
dan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang merupakan :
a. barang hasil olahan dari PDKB ke DPIL yang seluruh bahan bakunya
berasal DPIL;
b. barang selain hasil olahan asal DPIL;
c. barang sisa dan/atau potongan dari hasil olahan yang bahan
bakunya berasal dari DPIL.
7. Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali
ke DPIL, dipungut BM dan PDRI atas komponen/sparepart yang berasal dari
LDP yang dipasang pada barang tersebut.
8. Barang asal DPIL yang direparasi/direkondisi di PDKB yang dikeluarkan kembali
ke DPIL dipungut PPN atas komponen/spare part yang berasal dari DPIL yang
dipasang pada barang tersebut.
Pengeluaran
39. Ketentuan Perpajakan – (3)
9. Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB yang
dikeluarkan ke DPIL, dipungut BM dan PDRI.
10. Barang asal LDP yang direparasi/direkondisi di PDKB dengan
menggunakan komponen/spare part asal DPIL yang
dikeluarkan ke DPIL, dipungut PPN atas komponen/spare part
yang berasal dari DPIL yang dipasang pada barang tersebut.
12. Pengeluaran barang asal DPIL yang tidak diproses lebih lanjut,
kemudian dikembalikan (reject) dari PDKB ke DPlL tidak
dipungut PPN sepanjang pengirim dan penerima barang di
DPIL adalah perusahaan pemilik yang sama.
Pengeluaran
40. Dibebaskan
Dari penge-
Naan ppn
PERATURAN PEMERINTAH
No. 146/2000 jo PERATURAN
PEMERINTAH No. 38/2003
PERATURAN PEMERINTAH
No. 12/2001 jo PERATURAN
PEMERINTAH No. 31/2007
Impor/penyerahan BKP Tertentu
dan penyerahan JKP tertentu
Impor/penyerahan BKP Tertentu
yang bersifat strategis
FASILITAS PPN
DIBEBASKAN
41. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
Ps. 1 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003
IMPOR
1. SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUT. DI AIR,
BWH AIR, UDARA, DARAT, KEND. LAPIS BA-
JA, PATROLI, DAN ANGK. KHUSUS LAINNYA
SERTA SUKU CAD. YG. DIIMPOR OLEH DEP-
HAN, TNI, POLRI/PIHAK LAIN YG DITUNJ.
2. KOMPONEN ATAU BAHAN YANG BLM DIBU-
AT DI DLM NEGERI YG. DIIMPOR OLEH PT
PINDAD YG DIGUNAKAN DLM PEMBUATAN
SENJATA & AMUNISI UTK DEPHAN TNI/POLRI
VAKSIN POLIO DALAM
RANGKA PIN
BUKU PELAJ. UMUM/
AGAMA & KITAB SUCI
1. KAPAL LAUT, KAPAL ANGK. SUNGAI, DANAU,
ANGKUT. PENYEBER. SUNGAI, KPL PANDU
TUNDA, PENANGKAPAN IKAN, TONGKANG.
2. SUKU CAD. & ALAT KESELAMAT. PELAY./
YG DIIMPOR & DIGUNAKAN OLEH PERUS. :
a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL
b. PENANGKAPAN IKAN NAS.
c. PENYELENGGARA JASA KEPELAB. NAS.
d. PENYELENGGARA JASA ANGK. SUNGAI,
DANAU, & PENYEBER. NASIONAL .
1. PESAW. UDARA & SK. CAD. & ALAT KE-
SELAMATAN. PENERBANGAN/MANUSIA
2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIHAR.
MELALUI YG DIIMPOR & DIGUNAKAN
OLEH PERUS. ANGK. UD.NIAGA NAS.
3. SUKU CAD. SERTA PERAL. PERBAIKAN/
PEMEL. PESAW. UDARA YG DIIMPOR O-
LEH PIHAK YG DITUNJUK OLEH PER-
USAHAAN ANGK. UDARA NIAGA NAS.
1. K.A & SK CAD. & PERAL. UTK PERBAIK-
AN/PEMEL & PRASRANA YG DIIMPOR
OLEH PT KAI
2. KOMPONEN/BAHAN YG DIIMP. OLEH PI-
HAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGU-
NAKAN UTK PEMBUATAN K.A, SK CD PE-
RAL. UTK PERBAIK-/PEMEL SERTA PRA
SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI
PERAL. BERIKUT SK CAD. YG DIGU-
NAKAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PE-
NYEDIAAN DATA BATAS PHOTO U-
DARA WIL.NEG. RI YG AKAN DILA-
KUKAN UTK MENDUKUNG HANAS,
YG. DIIMPOR OLEH DEPHAN, TNI,
ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK
IMPOR
BEBAS PPN
(PP
No.146/2000
)
42. DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
Ps. 2 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003
PPN-BEBAS.03.1
UNTUNG SUKARDJI-03
PENYERAHAN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGK. DI AIR, BWH
AIR, UDARA, DARAT, KEND.LAP.BAJA,PATRO-
LI & ANGKUT. KHUSUS LAINNYA, DAN SK CD
YG DISERAHKAN KPD DEPHAN, TNI, POLRI, &
KOMPONEN/BH YG DIPERLUKAN DLM PEMBU
ATAN SENJATA & AMUNISI OLEH PT PINDAD
UTK KEPERLUAN DEPHAN, TNI ATAU POLRI
VAKSIN POLIO DLM RANGKA PIN
1. KAP. LAUT, KAP. ANGKUT. SUNGAI, DANAU,
ANGKUT. PENYEB. SUNGAI, KPL PANDU, TUN-
DA, PENANGKAP IKAN,TONGKANG.
2. SK CAD. SERTA ALAT KESELAM. PELAY./MA-
NUSIA YG DISERAHKAN KPD & DIGUNAKAN
OLEH PERUSAHAAN :
a. PELAYARAN NIAGA NASIONAL
b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
c. PENYELENGG. KEPELABUHANAN NAS.
d. PENYELENGG. JASA ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU, & PENYEBERANGAN NASIONAL
1. PESAW. UDARA & SK. CAD. SERTA ALAT
KESELAM. PENERB./KESELAM. MANUSIA
2. PERAL. UTK PERBAIKAN/PEMELIH. YG DI-
SERAHKAN KPD & DIGUNAKAN OLEH PE-
RUS. ANGKUTAN. UDARA NIAGA NAS.
3. SK CAD. & PERAL. UT. PERBAIKAN/PEME-
LIHAR. PSW. UDARA YG DIPEROLEH PIHAK
YG DITUNJ. OLEH PERUS. ANGK. UDR NIA-
GA NAS. YG DIBERIKAN DLM RANGKA PE-
MELIHAR. JASA PERAW./REPAR. PSW UDA-
RA KPD. PERUS. ANGK. UD. NIAGA NAS.
1. K.A & SK CAD. SERTA PERAL. UTK PER-
BAIKAN/PEMEL. & PRASARANA YG DISE-
SERAH. KPD & DIGUNAKAN OLEH PT KAI
2. KOMPONEN/BAH. YG DISERAHKAN PI-
HAK YG DITUNJ. OLEH PT KAI YG DIGU-
NAKAN UTK PEMBUATAN KA, SK CD PEM
BUATAN K.A, SK CADANG, PERAL. UTK
PERBAIK./PEMELIAHARAAN SERTA PRA-
SARANA YG AKAN DIGUNAKAN PT KAI
PERAL. BERIKUT SK CAD. YG. DIGUNA-
KAN OLEH DEPHAN/TNI UTK PENYEDI-
AAN DATA BATAS & PHOTO UDARA WIL.
NEG. RI YG AKAN DILAKUKAN UTK PER-
TAHAN. NAS. YG DISERAHKAN KPD DEP.
HAN, TNI ATAU PIHAK LAIN YG DITUNJUK
BUKU PELAJ. UMUM/AGAMA,KITAB SUCI
RUMAH SDH, RSS, RUSUN SDH,PONDOK
BORO, ASRAMA MAH. & PELAJ. SERTA
PERUM LAINNYA YG BATASANNYA DI-
TETAPKAN OLEH MENKEU STL MENDE-
DENGAR PERTIMBANGAN MEN. PERUM.
43. JASA SEHUB. DG. PENYEDIAAN DATA
BATAS & PHOTO UDARA WIL. NEG.
RI UTK MENDUKUNG PERTAH. NASI-
ONAL KEPADA DEPHAN ATAU TNI
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
Ps. 3 PP No. 146/2000 jo PP No.38/2003
PENYERAHAN
JASA ;
1. PERSEWAAN PESAWAT UDARA
2. PERAWATAN ATAU REPARASI PESA-
WAT UDARA KPD PERUSAH. ANG-
KUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
JASA :
1. PERSEWAAN KAPAL
2. KEPELABUHANAN MELIPUTI JASA
TUNDA, PANDU, TAMBAT, DAN LABUH
3. PERAWATAN/REPARASI (DOCKING)
KAPAL KEPADA PERUSAHAAN :
a. ANGKUTAN LAUT NASIONAL
b. PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
c. PENYELENGG. JASA KEPELAB. NAS.
d. PENYELENGG. JASA ANGKUT. SU-
NGAI, DANAU, PENYEBER. NAS.
JASA PEMBOR. BANGUNAN :
1. RMH SEDERHANA, RSS, RUSUN SE-
DERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
MAHASIS. & PELAJ., SERTA PERUM.
LAINNYA YG BATASANNYA DITETAP
KAN OLEH MENKEU SETELAH MENDE-
PERTIMB. MENTERI PERUMAHAN
2. SEMATA-MATA UTK KEPERLUAN
TEMPAT IBADAH
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI
KERETA API KEPADA PT KAI
JASA PERSEWAAN RUSUN SEDER-
HANA, RMH SEDERHANA, DAN
RUMAH SANGAT SEDERHANA.
44. BR MODAL BEBAS PPN
PERKEMBANGAN FASILITAS BEBAS PPN EKS PP NOMOR 12/2001
PP No.12/2001
SEJAK 1 JANUARI 2001
1. IMPOR/PENYERAHAN :
a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL
PABRIK YG SECARA LANGSUNG DI-
PERLUKAN DLM PROSES MENGHA-
SILKAN BKP, OLEH/KPD PKP YBS.
b. IMPOR/PENYER. BH BAKU/MAKA-
NAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN.
c. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PER-
KEB. PERHUT., PETERN., PERIKANAN
PENANGKARAN
d. Bh. BAKU PERAK
e. Bh. BAKU PEMBUATAN UANG KER-
TAS/LOGAM RUPIAH OLEH/KPD.
BI DAN ATAU PERURI
2. PENYERAH. DI DLM DAER. PABEAN :
a. BR HASIL PERTANIAN YG DILAKU-
KAN OLEH PETANI/KLMP. PETANI
b. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELA-
LUI PIPA OLEH PAM
c. LISTRIK, KECUALI UTK PERUM. DG
DAYA >6600 WATT.
PP No.12/2001 jo
PP No. 43/2002
SEJAK 1 AGUSTUS 2002
1. IMPOR/PENYERAHAN :
a. Dihapus
b. IMPOR/PENYER. BH BAKU/MA-
KANAN TERNAK, UNGGAS & IKAN,
c. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PER
PERHUT., PETERN. PERIK.,PENANG.
d. Dihapus
e. Dihapus
2. PENYERAHAN DI DLM DAERAH PA-
BEAN :
a. BR HASIL PERTANIAN YG DILAKU-
KAN OLEH PETANI/KELOMPOK PE-
TANI;
b. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELA-
LUI PIPA OLEH PAM
c. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAH.
DG DAYA >6600 WATT.
PP No.12/2001 jo PP No.
43/2002 jo PP No.46/2003
SEJAK 13 AGUSTUS 2003
1. IMPOR/PENYERAHAN :
a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL..
PABRIK YG SECARA LANGSUNG DI-
PERLUKAN DLM PROSES MENGHA-
SILKAN BKP, OLEH/KPD PKP YBS.
b. IMPOR/PENYER. BH BAKU/MAKA-
NAN TERNAK, UNGGAS, DAN IKAN.
c. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PER-
KEB. PERHUT., PETERN., PERIKANAN ,
PENANGKARAN
d. Dihapus
e. Dihapus
2. PENYERAHAN DI DLM DAERAH PABEAN
a. BR HASIL PERTANIAN YG DILAKU-
KAN OLEH PETANI/KELOMP. PETANI
b. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELA-
LUI PIPA OLEH PAM
c. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAHAN
DG DAYA >6600 WATT.
45. BR MODAL BEBAS PPN
PERKEMBANGAN FASILITAS BEBAS PPN EKS PP NOMOR 12/2001
PP No.12/2001 jo
PP No. 7/2007
1. IMPOR/PENYERAHAN :
a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL. PA-
BRIK YG SECARA LANGSUNG DIPERLUKAN
DLM PROSES MENGHASILKAN BKP, OLEH/
KEPADA PKP YBS.
b. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS,DAN
IKAN.
c. BARANG HASIL PERTANIAN
d. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERKEB.,PER-
HUT., PETERN., PERIKANAN, PENANGKARAN
2. PENYERAH. DI DLM DAER. PABEAN :
a. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA
OLEH PAM
b. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAHAN. DE -
NGAN DAYA >6600 WATT.
PP No.12/2001 jo
PP No. 31/2007
1. IMPOR/PENYERAHAN :
a. BR. MODAL BERUPA MESIN & PERAL. PA-
BRIK YG SECARA LANGSUNG DIPERLUKAN
DLM PROSES MENGHASILKAN BKP, OLEH/
KEPADA PKP YBS.
b. BH BAKU/MAKANAN TERNAK, UNGGAS,DAN
IKAN.
c. BARANG HASIL PERTANIAN
d. BIBIT/BENIH BR. PERTANIAN, PERKEB.,PER-
HUT., PETERN., PERIKANAN, PENANGKARAN
2. PENYERAH. DI DLM DAER. PABEAN :
a. AIR BERSIH YG DIALIRKAN MELALUI PIPA
OLEH PAM
b. LISTRIK, KECUALI UTK PERUMAHAN. DE -
NGAN DAYA >6600 WATT.
c. RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
( RUSUNAMI )
Perubahan ke-3 mulai 1/1/2007 Perubahan ke-4 mulai 31 Mei 2007
46. RUSUNAMI
(Rumah Susun Sederhana Milik)
Ps 1 angka 4 PP No.12/2001 jo PP No. 31/2007
Bangunan bertingkat yg dibangun dlm suatu lingkungan yg dipergunakan
sbg tempat hunian dilengkapi kamar mandi/WC & dapur, baik bersatu dgn
unit hunian maupun terpisah dg penggunaan komunal, yg perolehannya
dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tdk bersubsidi,
yang memenuhi ketentuan :
Luas > 21m2 &
tdk > 36 m2
Harga Jual
tdk > Rp 144 juta
Utk or. Pribadi dg penghasi-
lan tdk >Rp4.500.000/bln
dan telah memiliki NPWP
Mrpkan unit hunian per-
tama yg dimiliki, diguna-
kan sendiri sbg tempat
tinggal & tdk dipindah-
tangankan dlm jangka
waktu 5 th sejak dimiliki
Pembangunannya me-
ngacu pd PERMEN PU
BEBAS PPN/PP No.12/2001
UNTUNG SUKARDJI - 07
47. PPN KORP DIPLOMATIK
Dibebaskan dari Pengenaan PPN & PPnBM
( Kep. Menkeu No. 25/KMK.01/1998, 27/1/1998 )
Asas
Timbal Balik
Perwakilan
Negara Asing
Badan Internasional
di Indonesia yg memperoleh
kekebalan diplomatik serta
Pejabat/tenaga ahlinya
SE-10/PJ.52/1998
18 Mei 1998
Restitusi mengacu pd surat DIRJEN PAJAK kpd KPP BADORA
No. S-2678/PJ.55/1993, 13/10/1993
Dlm hal terlanjur dipungut dapat
dimintakan restitusi
Atas
rekomendasi
Deplu/Sekab
KPP BADORA
SURAT PEMBEBASAN PPN/PPnBM
48. Kawasan perdagangan bebas dan
Pelabuhan bebas (kpbpb)
(UU Nomor 1/2000 jo UU No.36/2000)
Ps. 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2000 jo UU No. 36 Tahun 2000
KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pen-
jualan atas Barang Mewah, dan Cukai.
Ps. 1 angka 2 UU No. 1 Tahun 2000 jo UU No. 36 Tahun 2000
Pelabuhan adalah pelabuhan laut dan bandar udara.
49. PEMBENTUKAN KPBPB
(UU No.1/2000 jo UU No. 36/2000)
PERATURAN PEMERINTAH
PEMBENTUKAN KPBPB
(Ps. 4)
Batas-batas daratan
maupun perairan
KPBPB (Ps. 2)
Jenis kegiatan-kegiatan
di bidang ekonomi
(Ps. 3)
50. PRESIDEN
DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
(DKPBPB)
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
(BPKPBPB)
MEM-
BENTUK
MEM-
BENTUK
* Ketua & Anggota ditetapkan
oleh Presiden atas usul Gu-
bernur bersama-sama DPRD
* Masa kerja Ketua & Anggota
Dewan selama 5 (lima) th,
dapat diangkat kembali utk
satu masa jabatan.
* Kepala & anggota Badan Pe -
ngusahaan ditetapkan oleh
Dewan Kawasan.
* Masa kerja Kepala & Anggo-
ta BP 5 (lima) tahun, dapat
diangkat kembali utk satu
masa jabatan.
* BP bertanggung jawab kepa-
da Dewan Kawasan.
51. LALU-LINTAS
BARANG DARI
& KE KAWAS-
AN PERDAG.
BEBAS & PELA-
BUHAN BEBAS
(Ps. 11 UU No.36/2000)
Barang-barang yg terkena larangan, dilarang dima-
sukkan ke dlm Kawasan Perdag. Bebas & Pel. Bebas
Pemasukan & pengeluaran barang ke/dari Kawasan
Perdag. Bebas & Pelab. Bebas hanya dpt dilakukan
oleh pengusaha yang memperoleh izin dari Badan
Pengusahaan, & hanya berhub. dg.kegiatan usaha.
Pemasukan & pengeluaran barang ke/dari Kawasan
Perdag. Bebas & Pelab. Bebas melalui Pelabuhan &
bandara yg ditunjuk & dibawah pengawasan pabean
diberi pembebasan BM, PPN/PPnBM, dan Cukai.
Pemasukan & pengeluaran barang ke/dari Kawasan
Perdag. Bebas & Pelab. Bebas ke Daerah Pabean ber-
laku tata laksana kepabeanan impor/ekspor & cukai.
Pemasukan barang konsumsi yg jenis & jumlahnya
Ditetapkan oleh Badan Pengusahaan dari luar Dar-
Pab utk kebut. Penduduk di Kawasan Perdag Bebas
& Pelab. Bebas ke Daerah Pabean dibebaskan dari
BM, PPN, PPnBM, dan Cukai.
52. Kawasan
Perdagangan bebas
& pelabuhan bebas
Sabang
UU No. 37 Tahun 2000
Batam
PP No. 46 Tahun 2007
Bintan
PP No. 47 Tahun 2007
Karimun
PP No. 38 Tahun 2007
