2. 3. Dibawa sejak lahir; berarti
HAM bersifat kodrati yang
mengandung konsekuensi
bahwa perlindungannya
merupakan kewajiban setiap
pemerintah yang berkuasa
dimana saja dan kapan saja.
4. Anugrah Tuhan; yang
mengandung konsekuensinya
bahwa penggunaannya harus
disesuaikan dengan keinginan
(aturan) Tuhan si pemberi
HAM tsb.
3. HAM saat ini telah menjadi
salah satu isu global kontemporer
(the contemporary global issu)
yang sangat mempengaruhi
hubungan Internasional, bahkan
saat ini HAM telah menjadi
semacam “agama baru” yang
dijadikan ukuran baik-buruknya
suatu perbuatan /tingkah laku
manusia.
4. Apa itu HAM?
Dalam pasal 1 (1) UU No. 39 Tahun 1999
(UU HAM) dirumuskan sbb:
“HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakekat keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerinth dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia”.
Apapun bunyi rumusan HAM baik yang
dirumuskan dalam hukum positif atau
dirumuskan oleh para sarjana,
5. HAM itu berkaitan dengan:
Seperangkat Hak dasar yang dimiliki setiap
manusia sejakLahir dan merupakan anugrah
(pemberian) Tuhan Yang Maha Esa/Pencipta
yang harus dilindungi oleh siapapun juga demi
harkat dan martabat manusia.
Berdasarkan rumusan-rumusan HAM yang
pernah ada, maka dapat ditegaskan bahwa HAM
setidaknya mengandung empat unsur penting
sbb:
1. Hak dasar (basic rights); berarti HAM berkaitan
dengan hak pokok dan sangat penting bagi
kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Dimiliki setiap manusia; berati nilai dasar
HAM bersifat universal, kendatipun dalam
implementasinya diakui adanya nilai partikular
6. Penerapan HAM pada dasarnya tidak ada yg
absolut, karena dibalik HAM pasti ada kewajiban asasi
(KAM) yg harus kita tunaikan terhadap pihak/orang
lain.
KAM adalah bentuk pasif dari tanggung jawab.
Sesuatu yg dilakukan karena tanggung jawab asasi
adalah kewajiban asasi. Kewajiban tidak
memperhitungkan untung atau balasan. Ia dilakukan
karena tuntutan suara hati (nurani), bukan karena
pertimbangan pikiran. Ia adalah suruhan dari dalam.
Misalnya orang tua bersusah payah mengasuh
anaknya, karena kewajiban asasi.
7. Nilai dasar HAM adalah bersifat universal, dlm arti
berlaku sama di semua tempat dan di semua kondisi
(keadaan).
Namun dalam implementasinya diakui bahwa
penerapan HAM ada nilai partikularitas (reLatif budaya)
karena adanya perbedaan idelogi.
Karena itu, penerapan HAM pada masyarakat
Barat sangat diwarnai oleh nilai-nilai ideologi
masyarakatnya, yakni Liberal, sedangkan pada
masyarakat Indonesia sesuai pula dengan nilai ideologi
Pancasila yang pada intinya menganut paham
keseimbangan dan keserasian dan keselaran (3S)
8. Pada umumnya para sarjana menulis sejarah
perkembangan HAM sbb :
1. Magna Charta (1215), yang antara lain berisi:
a. Raja tidak boleh memungut pajak tanpa
seizin penasehat raja
b. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa atau
dihukum tanpa alasan yang sah
2. Habeas Corpus Act (1568); berisi antara lain:
a. Jika seseorang ditangkap, maka hakim
harus dapat menunjukkan alasan penangkapan
secara lengkap.
b. Orang yang ditangkap harus diperiksa
selambat-lambatnya dua hari setelah
penangkapan.
9. 3. Bill of Rights (1789) isinya antara lain :
a. Membuat Undang-undang harus
dengan persetujuan parlemen
b. Pemungtan pajak, juga harus dengan
persetujuan parlemen.
4. Deklarasi Kemerdekaan Prancis
(1789):Liberte, Egalite, Fraternite.
5. The Declaration of Independence of
Amerika (1776), yg isinya al.
menegaskan :
“Semua orang diciptakan sama.
dikurnia Tuhan hak-hak yang tidak dapat
dilepaskan darinya…dst.nya”.
10. 6. The four Freedoms of F.D Roosevelt (1941)
yang isinya antara lain :
a. Freedom of Speech and Expression
b. Freedom of religion
c. Freedom from want
d. Freedom from fear
7. The Universal Declaration of Human Rights
(1o Desember 1948) =DUHAM
11. Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic
rights) antara lain:
Hak hidup
Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut
dilukai atau dibunuh oleh orang lain
Hak kebebasan
Hak untuk bebas
Hak untuk memiliki agama/kepercayaan
Hak untuk memperoleh informasi
Hak menyatakan pendapat
Hak berserikat
Hak pemilikan,hak untuk memilih sesuatu.
5. Macam-macam HAM :
(Derogable/Non derogable)
12. Para sarjana umumnya mmbagi
prkembangan pemikiran HAM dlm 4
generasi sbb :
1. Generasi prtama, brpendapat bahwa HAM
hanya brpusat pd bid. Hukum dan politik
(SIPOL). Hal ini dsebabkan oleh dampak
dan situasi PD II, totaliterisme dan
keinginan ngr2 yg baru merdeka utk
mnciptakan suatu trtib hukum yg baru.
13. 2. Generasi kedua, di sini pmikiran HAM tdk saja mnuntut
hak yuridis dan poltis, melainkan juga hak2 bid. Ekosob.
Jadi pd gnerasi kedua ini mnunjukkan prluasan
pngertian dan konsep dan cakupan HAM.
3. Generasi ketiga, sbg reaksi pmikiran gnerasi kedua yg
mnjanjikan adanya integrasi antara hak ekosob dan
polhuk(SIPOL) dlm suatu keranjang yg dsebut dgn
hak2 mlaksanakan pembangunan. Dlm
pelaksanaannya hasil pmikiran HAM generasi ketiga ini
mngalami ktidakseimbangan krn trjadi penekanan thd
hak ekonomi, dlm arti ekonomi menjadi prioritas utama
dan hak2 lain terabaikan sehingga mnimbulkan korban
krena banyak hak2 rakyat lainnya yg terlanggar.
14. 4. Generasi keempat, yg mengkritik peranan ngr yg
sangat dominan dlm proses pembangunan yg
terfokus pd pemb. Ekonomi makro dan
menimbulkan dampak negatif seperti diabaikan
aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program
pembangunan yg dijalankan tdk brdasarkan pd
kbutuhan rakyat scr kseluruhan melainkan hanya
mmenuhi kbutuhan sekelompok elit. HAM generasi
keempat ini dipeopori oleh ngr2 dikwasan ASEAN
yg pd tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yg
dsebut dgn: Declaration of The Basic Duties of Asia
People and Government.
15. Macam-macam HAM menurut
Deklarasi HAM PBB :
Hak-hak juridis: hak untuk hidup,tidak
menjadi budak,tidak disiksa,dan tidak
ditahan,dipersamakan di muka hukum
(equality before the law), mendapatkan
praduga tidak bersalah, dll nya.
Hak-hak lain yang termuat dalam
deklarasi adalah: hak - hak akan
nasionalitas, pemilikan, agama,
pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan
berbudaya (Hak hak Politis/non Yuridis)/
16. Dimensi pemikiran HAM :
Menurut Frans Magnis-Suseno, konsep dasar
HAM memiliki dua dimensi pemikiran sbb:
1. Dimensi Universalitas, yakni substansi HAM itu pada
hakikatnya bersifat umum. HAM akan selalu
dibutuhkan oleh siapa saja dlm aspek kebudayaan
di manapun itu berada.
2. Dimensi Kontekstualitas, yakni menyangkut
penerapan HAM bila ditinjau dari tempat
berlakunya. Maksudnya adalah ide-ide HAM dapat
diterapkan secara efektif, sepanjang tempat ide-ide
HAM tsb memberikan suasana kondusif untuk itu.
17. Pelanggaran HAM
Menurut UU No. 26/2000 (ttg. Pengadilan
HAM) : pelanggaran HAM adalah perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik scr sengaja ataupun tidak
sengaja atau kelalaian yang scr hukum
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan
atau mencabut HAM seseorang atau kelompok
orang yg dijamin oleh UU ini, dan tidak
didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaaian hukum scr adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yg
berlaku.
18. Klasifikasi Pelanggaran HAM
Ada dua pelanggaran HAM, yakni pelanggaran
HAM berat (genosida, kejahatn perang dan kejahatan
kemanusiaan), dan pelanggaran HAM ringan(diiuar
genosida, kejahatan perang dan kejahatan
kemanusiaan).
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yg
dilakukan dgn maksud utk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kel. bangsa,
ras, kel. etnis, kel. agama. Kejahatan genosida
dilakukan dgn cara membunuh anggota kel.
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yg berat
thd anggota kel. menciptakan kondisi kehidupan kel.
yg akan mengakibatkan kemusnahan scr fisik,
19. Kejahatan kemanusiaan:
adalah setiap perbuatan yg dilakukan sbg
bagian dari serangan yg meluas (masif) atau
sistematis, padahal diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan scr langsung thd pdd sipil
berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiran atau pemindahan pdd scr paksa,
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau
sterilisasi paksa, perbudakan seksual, pelacuran
paksa, penyiksaan, perkosaan, atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yg setara, dst.nya...
yg telah diakui scr universal sbg hal yg dilarang
menurut hukum internasional.
20. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Hak
dan kewajiban adalah laksana pangkal dan ujung,
yang tak terpisahkan. Hubungan kewajiban
dengan hak terkait dgn aspek keadilan.
Apabila seseorang telah menjalankan
kewajibannya dengan sendirinya memperoleh hak.
Apabila hak itu tidak didapatnya, maka itu adalah
ketidakadilan.
Sebaliknya orang yg menuntut hak tanpa
menjalankan kewajibannya, ia telah bertindak
tidak adil.
Hak dibatasi oleh kewajiban (dibalik hak
pasti ada kewajiban). Hak saya akan berhenti,
ketika saya harus menunaikan kewajiban saya
terhapa orang/pihak lain.
