Teks tersebut membahas tentang pembinaan dan sosialisasi kode etik bagi para guru pasca sertifikasi di Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka pada tahun 2023. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa pasal yang terkait dengan kode etik bagi para pegawai pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan.

1. PEMBINAAN DAN SOSIALISASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN KINERJA DAN PROFESIONALISME GURU PASCA
SERTIFIKASI DINAS PENDIDIKAN KAB. GROBOGAN
TAHUN 2023
Oleh : Drs. SUWOTO, M.Pd
Pulokulon, 3 Februari 2023 / 12 Rajab 1444

2. Nama : Drs. Suwoto, M.Pd
NIP : 196706272007011013
TTL : Blora, 27 Juni 1967
Gol. : Penata Tk. I, III/D
Jab. : Analis Kepeg./Subko PPK
OPD : Dinas Pendidikan
No.HP : 085225163213
Imail : suwotopmptk@gmail,com
Istri : Dra. Any Yudiastuti
Anak :
1. Anindita Kusumawardani, S.Pd
2. Nurul Amirin Budiono, S.Pd (menantu)
3. Ubaidah Luthfia Nur Rahmah, S.K.H
Cucu :
1. A’izzah Khudoifah Adzkiya
2. AZZAM SYURAHBIL ALFATIH
BIODATA

3. Core Value BerAKHLAK Pondasi Prilaku Bagi ASN
Berorientasi Pelayanan
1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
3. Melakukan perbaikan tiada henti
Akuntabel
1. Melaksanakan tugas dengan jujur, berdisiplin tinggi dan
berintegritas tinggi
2. Menggunakan kakayaan dan barang milik negara secara
bertanggungjawab efektif dan efisien
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

4. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan
katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu
amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan
barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia
telah mendapat kemenangan yang besar. [Al-Ahzab 33 : 70 - 71]

5. Lanjutan BerAKHLAK
Kompeten
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang
selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Melaksanakan tugas dengan kwalitas terbaik
Harmonis
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
(Al Hujurat 49:13)
2. Suka Menolong orang lain (Al Maidah 5 : 2)
3. Membangun lingkungan kerja yang kondosif

6. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-
Maaidah 5 : 2)
13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
(QS. Al Hujurat 49:13)

7. Lanjutan BerAKHLAK
Loyal
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, setia
kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah (Az Zumar 39 : 65, Ali Imron 3:91)
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
(Al Hujurat 49:12)
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara
Adapatif
1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas
3. Bertindak proaktif
Kolaboratif
1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk
berkontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakan pemanfaatan dari berbagai sumber daya untuk
tujuan bersama

8. 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang
sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu
dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (Az Zumar 39 : 65 )

9. ِ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ۡ
‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬َ‫ب‬ۡ‫ق‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ٞ
‫ار‬َّ‫ف‬ُ‫ك‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ت‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ْ‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ َ‫ِين‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ٱ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬
ِ‫ب‬ ٰ
‫َى‬‫د‬َ‫ت‬ۡ‫ٱف‬ ِ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬ٗ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ذ‬ ِ
‫ض‬ ۡ
‫ر‬َ ۡ
‫ٱۡل‬ ُ‫ء‬ ۡ‫ل‬ِ‫م‬ ‫م‬ِ‫ه‬
ُ‫أ‬ ٓۗ‫ۦ‬ِ‫ه‬
ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َٰ‫ل‬ ْ‫و‬
َ‫ين‬ ِ
‫ر‬ ِ
‫ص‬
َّٰ‫ن‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ٞ‫يم‬ِ‫ل‬َ‫أ‬ ٌ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬
91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang
mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari
seseorang diantara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia
menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah
siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh
penolong (Ali Imron 3 : 91)

10. 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat
lagi Maha Penyayang. (Al Hujurat 49 : 12)

11. Pasal 1
3) Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Pemerintah Kabupaten Grobogan
yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta
kegiatan sehari-hari.
4) Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
yang selanjutnya disebut pegawai, adalah PNS, CPNS, PPPK, Pegawai
Tidak Tetap Pemerintah, tenaga lainnya termasuk tenaga rekanan yang
bekerja untuk dan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 38 TAHUN 2015
TTG KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

12. 5. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku,
perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai yang
bertentangan dengan Kode Etik.
6. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis
adalah tim yang bersifat Ad Hoc pada Pemerintah
Kabupaten Grobogan atau Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan yang bertugas melakukan penegakan
pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode
Etik oleh pegawai di Lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah tersebut.

13. 7. Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik.
8. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang
telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode
Etik.
9. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai
permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak pegawai yang telah melakukan pelanggaran
Kode Etik.

14. 10. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang
suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri,
ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang
sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan
tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga
telah melakukan pelanggaran Kode Etik

15. Pasal 2
Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai meliputi:
a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan UUD 1945 serta
pemerintahan yang sah;
c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada
publik;

16. Lanjutan Pasal 2
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan
dan program pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil
guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong
kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang
demokratis sebagai perangkat sistem karier.

17. Pasal 3
Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan,
citra dan kredibilitas pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan serta menciptakan keharmonisan
sesama pegawai, dalam rangka mencapai dan
mewujudkan visi misi organisasi.
Pasal 4
Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:
a. sikap;
b. perilaku;
c. perbuatan;
d. tulisan; dan
e. ucapan pegawai.

18. Pasal 6
(1) Etika dalam bernegara meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara
efisien dan efektif; dan
h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang
tidak benar.

19. Pasal 8
(1) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat,
santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka
dan adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam melaksanakan tugas

20. Pasal 9
(1) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
a. setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak
memberikan informasi yang tidak benar;
b. setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan
ketulusan;
c. setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi,
kelompok maupun golongan;
d. setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas
pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
e. setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi;
f. setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana dan sopan.

21. Pasal 9
(2) Utk melaksankaan etika (setiap pegawai wajib bersikap dan
bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; )
a. menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu harus menyatakan sesuai
dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta
yang ada;
b. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun
yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu yang dapat
mempengaruhi atau mengurangi objektifitas;
c. tidak bersikap munafik;
d. bersedia menerima dan menyeleksi usulan/saran/
petunjuk pihak lain; dan
e. luwes, dapat dan bersedia berinteraksi dengan orang lain
yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih
rendah

22. Pasal 9
(8) Utk melaksankaan etika g. setiap pegawai wajib menjaga
keutuhan dan keharmonisan keluarga;
a. tidak menelantarkan keluarganya;
b. berupaya memberikan pemenuhan kebutuhan primer
keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
c. memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
d. menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mengkhianati
terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.

23. Pasal 10
(1) Etika sesama pegawai meliputi:
a. setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga
negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
b. setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan
kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
c. setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman
sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam
suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat;
e. setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan
martabat Pegawai Negeri Sipil; dan
f. setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama
yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil.

24. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda_tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi)
tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka
itulah orang-orang yang lalai. [QS. Al A’raaf : 179]

25. PERMENDIKBUDRISTEK NO. 4 TH 2022 TTG JUKNIS PEMBERIAN
TPG, TKG DAN TAMSIL

26. Keterangan:
1. Input dan/atau Pembaruan Data Guru ASN Daerah
a. Guru ASN Daerah didampingi operator sekolah menginput
dan/atau memperbarui data Guru ASN Daerah melalui
Dapodik.
b. Guru ASN Daerah yang bersangkutan harus memastikan
data terinput dengan benar.
c. Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data
mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja,
golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan
status kepegawaian.
d. Guru ASN Daerah harus memastikan kesesuaian data yang
diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam
huruf c.

27. LANJUTAN TAHAPAN PENYALURAN

28. LANJUTAN TAHAPAN PENYALURAN

29. Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan

30. LANJUTAN Validasi dan Penetapan Penerima Tunjangan

31. 4. Informasi Penyaluran Tunjangan

32. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda_tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi)
tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka
itulah orang-orang yang lalai. [QS. Al A’raaf : 179]

33. Pasal 14 PNS menyebutkan bahwa “ PNS dilarang hidup
bersama dengan wanita lain yang bukan istrinya atau
dengan pria lain yang bukan suaminya sebagai suami istri
tanpa ikatan perkawinan yang sah” (Al Isra 17 : 32); Al
Mu’minun (23:1-6)
STUDI KASUS;
7 (menunggu disanksi) banding 1; Dugaan pelanggaran
asusila 4 , sdh dilaporkan 2 dlm proses
PP No. 10 th. 1983 jo PP No. 45 th 1990
tentang ijin perkawinan dan perceraian

34. a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;
b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di
luar kedinasan;
f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
PP 94 TH 2021 PASAL 3 ,KEWAJIBAN PNS :

35. PP 94/21 Hukuman Disiplin berat dalam Pasal 11 dijatuhkan
bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal4 huruf f berupa:
1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari
kerja dalam 1 (satu) tahun;
2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12
(dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua
puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

36. LANJUTAN PASAL 11
3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus
selama 10 (sepuluh) hari kerja.

37. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda_tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi)
tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka
itulah orang-orang yang lalai. [QS. Al A’raaf : 179]