2. Dasar HukumDasar Hukum
โข UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok KepegawaianUU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana diubah dg UU Nomor 43 Tahun 1999.sebagaimana diubah dg UU Nomor 43 Tahun 1999.
โข PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNSPP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
sebagaimana diubah dengan PP 40 Tahun 2010.sebagaimana diubah dengan PP 40 Tahun 2010.
โข PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian PNS.pemindahan dan pemberhentian PNS.
โข Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang RumpunKeputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional PNSJabatan Fungsional PNS
โข Kep Menpan ...... (sesuai jabatan fungsional yang ditetapkan).Kep Menpan ...... (sesuai jabatan fungsional yang ditetapkan).
โข SKB No .... (sesuai jabatan fungsional yg ditetapkan)SKB No .... (sesuai jabatan fungsional yg ditetapkan)
โข Keputusan Menteri yang membidangiKeputusan Menteri yang membidangi
3. 33
( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )
๏ PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
Jabatan
Struktural
Jabatan
Fungsional
Umum
Khusus/Tertentu
(Dgn Angka Kredit)
๏ Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan
Prinsip Profesionalisme, sesuai :
๏ถ Kompetensi
๏ถ Prestasi Kerja
๏ถ Jenjang Pangkat
๏ถ Syarat Obyektif lainnya
5. Jabatan Fungsional adalahJabatan Fungsional adalah
โข Kedudukan yang menunjukkan tugas,Kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan haktanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang PNS dalam suatu satuanseseorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaanorganisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahliantugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau ketrampilan tertentu yangdan/atau ketrampilan tertentu yang
bersifat mandiribersifat mandiri..
6. 66
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
melalui cpns
pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan
dari js atau jf lain ke dalam jabatan fungsional
tertentu (114), Kab.Magelang 40 jbtn
Pengangkatan dlm jabfung bagi PNS yg
pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, ybs telah
dan masih melaksanakan tugas jabfung
7. JENJANG JABATAN FUNGSIONALJENJANG JABATAN FUNGSIONAL
terdiri dariterdiri dari ::
โข Tingkat terampilTingkat terampil ::
๏ง Pelaksana Pemula Gol. II/aPelaksana Pemula Gol. II/a
๏ง Pelaksana Gol.II/b-II/dPelaksana Gol.II/b-II/d
๏ง Pelaksana Lanjutan Gol.III/a-III/bPelaksana Lanjutan Gol.III/a-III/b
๏ง Penyelia Gol. III/c-III/dPenyelia Gol. III/c-III/d
โข Tingkat ahliTingkat ahli
๏ง Pertama Gol.III/a-III/bPertama Gol.III/a-III/b
๏ง Muda Gol.III/c-III/dMuda Gol.III/c-III/d
๏ง Madya Gol.IV/a-IV/cMadya Gol.IV/a-IV/c
๏ง Utama Gol.IV/d-IV/eUtama Gol.IV/d-IV/e
8. โข Untuk kelancaran penilaian & penetapan angkaUntuk kelancaran penilaian & penetapan angka
kredit wajib mencatat/menginventarisir seluruhkredit wajib mencatat/menginventarisir seluruh
kegiatan yg dilakukankegiatan yg dilakukan
โข Mengajukan usul penilaian dan penetapan angkaMengajukan usul penilaian dan penetapan angka
kreditkredit
โข Penilaian dan penetapan angka kredit sekurang-Penilaian dan penetapan angka kredit sekurang-
kurangnya 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulankurangnya 2 kali dalam 1 tahun yaitu 3 bulan
sebelum periode kenaikan pangkatsebelum periode kenaikan pangkat
9. 9
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pejabat fungsional yang
digunakan sebagai salah satu
syarat untuk
๏ pengangkatan
dalam jabatan
๏ kenaikan
pangkat
๏ kenaikan
jabatan
11. 11
Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan
setingkat lebih tinggi apabila telah
memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a.Sekurang-kurang nya 1 tahun dlm jabatan
b.Telah mencapai angka kredit kumulatif yg
ditentukan (PAK)
c.DP-3 bernilai baik setiap unsurnya
d.Tersedianya formasi
e.Usul dari Pimpinan unit kerja
12. KENAIKAN PANGKATKENAIKAN PANGKAT
Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebihJabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih
tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan :
a.a.Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkatSekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat
b.b.Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukanTelah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan
(PAK)(PAK)
c.c.DP-3 bernilai baik setiap unsurnyaDP-3 bernilai baik setiap unsurnya
d.d.Usul dari Pimpinan unit kerjaUsul dari Pimpinan unit kerja
e.e.Untuk kenaikan Pangkat dalam jenjang Jabatan yang lebihUntuk kenaikan Pangkat dalam jenjang Jabatan yang lebih
tinggi, dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannyatinggi, dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (saat ini barutelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (saat ini baru
diberlakukan pada jabatan2 tertentu)diberlakukan pada jabatan2 tertentu)
14. 14
11.. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka KreditTidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
2.2. Dijatuhi hukuman Disiplin.tingkat sedangDijatuhi hukuman Disiplin.tingkat sedang
atau berat berupa penurunan pangkatatau berat berupa penurunan pangkat
3.3. Diberhentikan sementara sebagai PNSDiberhentikan sementara sebagai PNS
4.4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatanDitugaskan secara penuh diluar jabatan
5.5. Cuti diluar tanggungan negaraCuti diluar tanggungan negara
6.6. Tugas belajar lebih dari enam bulanTugas belajar lebih dari enam bulan
15. 15
1. Telah selesai menjalani hukuman disiplin.
2. Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan
tugasnya.
3. Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti diluar
tanggungan negara.
4. Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan tugas
belajarnya
a.a. Jenjang Jabatan yang terakhir.Jenjang Jabatan yang terakhir.
b.b. ditetapkan AK yang terakhirditetapkan AK yang terakhir
/angka kredit terakhir sebelum/angka kredit terakhir sebelum
dibebaskan dari jabfungnyadibebaskan dari jabfungnya
16. 1. 1 tahun sejak dibebaskan sementara tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan.
2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat &
telah mempunyai kekuatan hukum tetap
kecuali penurunan pangkat
17. 17
Pejabat yang berwenang
mengangkat โ memindahkan โ memberhentikan
๏ป Presiden
๏ข pns pusat/daerah untuk jenjang utama
๏ป Menteri
๏ pns pusat dilingkungan Dep
untuk jenjang pel. pemula s/d penyelia dan
jenjang pertama s/d madya
๏ป Pimpinan Kesekretarian Lt/Ln, Non Dep
๏ pns pusat dilingkungan Lt/Ln, Non Dep
untuk jenjang pel. pemula s/d penyelia dan
jenjang pertama s/d madya
๏ป Gubernur/Bupati/Walikota
๏ pns daerah provinsi/kabupaten/kota
untuk jenjang pel. pemula s/d penyelia dan
jenjang pertama s/d madya
18. 18
(ahli)(trampil)
diklat fungsional berbasis kompetensi
Diklat teknis menjalankan
fungsi keahlian dan/atau keterampilan yang mandiri
berdasarkan tugas pokok masing-masing jabatan
Diklat
Fungsional
19. โข PP 32 Thn 1979 tentang Pemberhentian PNS : BUPPP 32 Thn 1979 tentang Pemberhentian PNS : BUP
PNS adalah 56 Tahun,dan dapat diperpanjang sampaiPNS adalah 56 Tahun,dan dapat diperpanjang sampai
60 tahun bagi yang memangku jabatan tertentu60 tahun bagi yang memangku jabatan tertentu
โข PP 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PPPP 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP
Nomor 32 Tahun 1979Nomor 32 Tahun 1979
โข PP 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas PPPP 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas PP
Nomor 32 Tahun 1979Nomor 32 Tahun 1979
โข SE BAKN Nomor 02/SE/1987 tentang BUP PNSSE BAKN Nomor 02/SE/1987 tentang BUP PNS
โข Peraturan Presiden pada jabatan-jabatan fungsionalPeraturan Presiden pada jabatan-jabatan fungsional
tertentu tentang Perpanjangan BUPtertentu tentang Perpanjangan BUP
20. Perpanjangan BUP sampai dgn 60 tahunPerpanjangan BUP sampai dgn 60 tahun
โโtidak otomatisโtidak otomatisโ, artinya :, artinya :
โข Harus ditetapkan dgn Keputusan PPK (Bupati)Harus ditetapkan dgn Keputusan PPK (Bupati)
untuk 1 kali masa perpanjangan paling lama 2 tahununtuk 1 kali masa perpanjangan paling lama 2 tahun
dan dapat ditetapkan masa perpanjangan berikutnyadan dapat ditetapkan masa perpanjangan berikutnya
paling lama 2 tahun setelah mendapat pertimbanganpaling lama 2 tahun setelah mendapat pertimbangan
BAPERJAKATBAPERJAKAT
21. Kriteria/pertimbangan tertentu dlmKriteria/pertimbangan tertentu dlm
perpanjangan jabfung :perpanjangan jabfung :
a. Memiliki keahlian dan pengalaman yga. Memiliki keahlian dan pengalaman yg
sangat dibutuhkan organisasinyasangat dibutuhkan organisasinya
b. Memiliki moral & integritas yg baikb. Memiliki moral & integritas yg baik
c. Menunjukkan kinerja yg baikc. Menunjukkan kinerja yg baik
d. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dgd. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dg
ket. tim penguji kesehatanket. tim penguji kesehatan
e. Mempertimbangkan proses kaderisasie. Mempertimbangkan proses kaderisasi
dilingkungannyadilingkungannya
22. 22
๏ฐ menyusun formasi jf
๏ฐ melaksanakan pengangkatan, pemindahan,
pembebasan sementara, pemberhentian
dalam dan dari jf
๏ฐ penyelenggaraan pembinaan karier
pejabat
๏ฐ memfasilitasi pelaksanaan tugas
pejabat
๏ฐ berkoordinasi dengan instansi
pembina jf
25. KEWAJIBAN PEJABAT
KEPEGAWAIAN
1. Memfasilitasi pengusulan pengangkatan
pertama dalam jabatan fungsional bagi PNS
formasi jabatan fungsional, dilampiri
persyaratan :
a. Usulan Kepala SKPD
b. SK CPNS, SK PNS
c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas
d. PAK pertama
e. DP3
26. 2. Memfasilitasi pengusulan Kenaikan Jabatan
dan Alih Jenjang bagi PNS jabatan fungsional di
SKPD, dilampiri dengan persyaratan :
a. Usulan Kepala SKPD
b. SK pangkat dan jabatan terakhir
c. PAK terakhir
d. Ijazah terakhir
e. DP3 terakhir
f. Ajuan paling lambat akhir pebruari untuk KP
April dan akhir agustus untuk KP Oktober
27. 3. Memfasilitasi pengusulan perpanjangan BUP bagi
Jabatan fungsional tertentu yang dapat diperpanjang,
dengan syarat :
a. Usulan Kepala SKPD
b. SK pangkat dan jabatan terakhir
c. PAK terakhir
d. DP3 terakhir
e. Ijazah terakhir
4. Memfasilitasi pengusulan pembebasan sementara dan
pemberhentian dari Jabatan fungsional, persyaratan
sama dg no.3, ditambah keputusan tentang
pembebasan/pemberhentiannya.
