1. PENDAHULUAN
Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar
terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam
alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang
dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya
pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian,
masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah
yang berkepanjangan.
Kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh
Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika
Serikat. Negara inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era
kebangkitan revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat bahkan
mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga
puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya
di dunia. Sebagai warga negara Indonesia, dalam mengentaskan kemiskinan tidak
hanya bertumpu pada bantuan pemerintah saja namun di zaman globalisasi ini warga
negara Indonesia dituntut untuk mempunyai kualitas SDM yang unggul sehingga
memungkinkan munculnya keunggulan individual yang dapat memberikan
sumbangan kepada kemakmuran individu dan masyarakat.

2. PEMBAHASAN
DEFINISI KEMISKINAN
Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar
hidup minimum. Sementara menurut Badan Pusat Statistik (2007) kemiskinan
didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun
dipedesaan dan 480 kg beras/kapita/tahun. Sedangkan Kemiskinan sebagaimana
yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976 adalah sebagai minimnya
kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai
berikut :
1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan,
sandang, papan dan sebagainya).
2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk
komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik,
angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi
mereka
4. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang
lebih luas dari hak-hak dasar manusia.
5. Penciptaan lapangan kerja (employment) baik sebagai alat maupun tujuan
dari strategi kebutuhan dasar.
Arti kemiskinan manusia secara umum adalah “kurangnya kemampuan esensial
manusia terutama dalam hal “ke-melek-huruf-an” (kemampuan membaca;literacy)
serta tingkat kesehatan dan gizi”. Selain itu diartikan pula sebagai kurangnya
pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi minimum

3. Nugroho & Dahuri, 2004:165-168 menyatakan kemiskinan merupakan
kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok
masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi
kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di
dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural.
 Kemiskinan natural
Disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya
manusia. Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang
terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat
tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai
baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya
pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan,
mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. kemiskinan
natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah
seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.
 Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung
oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan,
kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang
berjalan tidak seimbang. Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang
disebabkan oleh factor - faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi
yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan
kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan
kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural
disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu
dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun
karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak
merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan
masyarakat menjadi tidak merata pula,sehingga menimbulkan struktur
masyarakat yang timpang. Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas
sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur,

4. yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan
rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah.
 Kemiskinan kultural
Adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam
masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang
menjebak dirinya dalam kemiskinan. Kemiskinan kultural merupakan
suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya atau adat
istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan kultural
mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang
disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka
merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok
masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam
pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah
tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah
menurut ukuran yang dipakai secara umum. Penyebab kemiskinan ini
karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat
pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan
norma dalam masyarakatnya.Definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat
pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan,
pendidikan dan perumahan.
Kemiskinan Absolut Dan Kemiskinan Relatif
Kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat absolut bila
kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan dengan suatu standar
tertentu tanpa memperhitungkan kondisi masyarakat secara umum.
Sedangkan kemiskinan dapat juga dipandang sebagai suatu kondisi yang
bersifat relatif bila kondisi seseorang atau suatu rumah tangga diperbandingkan
dengan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

5. Jika menggunakan standar absolut, standar kemiskinan konsumsi (garis
kemiskinan) dihitung berdasarkan nilai uang yang dibutuhkan untuk membayar
jumlah kalori minimal yang dibutuhkan untuk hidup layak dan kebutuhan non-
makanan tertentu tanpa memperhitungkan tingkat konsumsi seluruh penduduk. Di
Indonesia, angka kemiskinan absolut dihitung menggunakan garis kemiskinan (GK).
GK adalah ukuran atau indikator kesejahteraan yang menunjukkan kemampuan daya
beli yang sama dari tahun ke tahun. Kemiskinan absolut ini paling sesuai untuk
digunakan dalam pemantauan program penanggulangan kemiskinan antar waktu.
Jika menggunakan standar relatif, standar kemiskinan akan dihitung
berdasarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara umum. Tentunya standar ini
akan berubah antar-waktu dan antar-tempat. Kemiskinan relatif ini sangat relevan
khususnya apabila Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan
program penanggulangan kemiskinan hanya difokuskan pada segmen termiskin
tertentu, misalnya pada 10% atau 20% termiskin dari populasi. Pada saat inilah
pendekatan kemiskinan relatif lebih tepat untuk digunakan. Berbeda tujuan dengan
kemiskinan absolut yang digunakan untuk evaluasi naik-turunnya tingkat kemiskinan,
pendekatan kemiskinan relatif ditujukan sebagai dasar perhitungan atau pertimbangan
dalam mendesain program yang ditargetkan untuk membantu masyarakat miskin.
Pada taraf yang lebih luas tujuan segmentasi kemiskinan dalam pendekatan
relatif adalah untuk menyediakan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi
distribusi kemiskinan saat ini agar dapat digunakan oleh program penargetan
kemiskinan dalam menyusun strategi dan jumlah target yang sesuai antara anggaran
dan kebutuhan tiap tingkatan masyarakat atau dapat juga dimanfaatkan untuk
menyusun strategi pembangunan pada setiap level pemerintahan, dari pusat hingga
daerah.
Indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika,
antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan
papan).

6. 2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk
pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang
berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita
korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan
terpencil).
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan
1. Pengangguran
Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin
yang ada di sekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak
bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal
kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu
pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat,
yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri,
perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.
2. Tingkat pendidikan yang rendah
Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih,
masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik.
Karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami
bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan
manusia. Dengan belajar, orang yang semula tidak bisa menjadi bisa, salah
menjadi benar, dsb. Maka dengan tingkat pendidikan yang rendah masyarakat
akan dekat dengan kemiskinan.
3. Bencana Alam

7. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya
panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan
dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan
penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.
Langkah - Langkah Mengatasi Masalah Kemiskinan :
Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih
membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa langkah
yang bisa dilakukan diantaranya adalah :
1. menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja
sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu
sumber penyebab kemiskinan terbesar di indonesia.
2. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap
masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak
pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat.
3. Menghapuskan korupsi.
Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat
tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana
mestinya.
4. Menggalakkan program zakat.
Di indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat
diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan
di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi
zakat di indonesia, ditengarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan
jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya
kesejahteraan masyarakat.
5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

8. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga
miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan
pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
6. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus
program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin
memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.
7. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis
masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan
optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan
serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan
berusaha bagi penduduk miskin.
KEBIJAKSANAAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Mengingat adanya dua bentuk kemiskinan yaitu Kemiskinan Absolut (Absolute
Poverty) dan Kemiskinan Relatif (Relative Poverty) maka pemerintah perlu
menetapkan kebijaksanaan (policy; political will), strategi maupun program-program
yang spesifik untuk mengentaskan kedua bentuk kemiskinan tersebut. Kemiskinan
Absolut harus dilihat sebagai prioritas, darurat (emergency) sifatnya dan memerlukan
penanganan jangka pendek sampai menengah, karena biasanya permasalahan yang
dihadapi tidak dapat menunggu terlalu lama dan membutuhkan program-program
yang bersifat dadakan (crash program) Sedangkan pengentasan Kemiskinan Relatif
memerlukan kebijaksanaan, strategi, dan program-program yang konsisten untuk
jangka panjang, karena berkaitan dengan mengubah dan memelihara pemerataan
distribusi pendapatan.
1) Pengentasan Kemiskinan Absolut.
Pengentasan Kemiskinan Absolut kerapkali bergelut dengan upaya untuk
membebaskan masyarakat dari sindrom-sindrom kemiskinan. Sindrom

9. kemiskinan di sini meliputi kondisi gizi dan kesehatan yang buruk,
pendidikan/pengetahuan umum yang sangat minimal, sampai kepada sikap mental
berupa keputusasaan, perilaku menyimpang yang bisa berimplikasi kriminalitas.
Sindrom-sindrom tadi pada tahap awal memerlukan crash program yang sifat
rehabilitative. Dengan kata lain, kondisi gizi dan kesehatannya harus dipulihkan,
pendidikan/pengetahuan umumnya ditingkatkan, dan sikap mentalnya diperbaiki.
Selanjutnya dibutuhkan upaya-upaya pemberdayaan (empowerment) yang
bertujuan meningkatkan potensi kemandiriannya sehingga kembali menjadi
manusia yang produktif.
2) Pengentasan Kemiskinan Relatif.
Sesungguhnya Kemiskinan Relatif tidaklah mungkin dapat dientaskan. Hal yang
mungkin dilakukan adalah mempersempit kesenjangan antara Kelompok-
kelompok Pendapatan (Income Group) melalui kebijaksanaan pemerintah dan
instrumen-intrumen makro ekonomi. Harus diakui bahwa pada negara-negara
yang menganut sistem ekonomi pasar (market economy), kebijaksanaan dan
instrumen-instrumen untuk itu agak sulit untuk diterapkan. Karena maksud-
maksud untuk pemerataan pendapatan seringkali berbenturan dengan kepentingan
untuk pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal ini bisa diamati pada negara-negara
sedang berkembang di mana pembangunan ekonomi justru menyebabkan yang
kaya semakin kaya dan sebaliknya yang miskin semakin miskin (ter-
proletarianisasi, ter-marjinalisasi).
Menurut Todaro (1995: pp 174-175) usaha-usaha memperbaiki distribusi
pendapatan masyarakat di negara-negara sedang berkembang dapat ditempuh
melalui campur tangan pemerintah yang meliputi:
 Mengubah distribusi pendapatan secara fungsional melalui pola kebijakan
untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Misalnya meningkatkan
gaji pegawai negeri, menetapkan upah minimum bagi para pekerja (buruh),
kemudahan investasi, keringanan pajak, subsidi tingkat bunga, keringanan bea
masuk, dan sebagainya.
 Mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan
harta. Contoh klasik dan ektrim tentang hal ini adalah Reformasi Lahan (Land

10. Reform). Namun bentuk reformasi lain sebenarnya cukup luas seperti
memprioritaskan kredit komersil maupun bersubsidi bagi pengusaha-
pengusaha kecil, memberi kesempatan kepada para pekerja untuk turut
memiliki saham pada perusahaan, serta pemberdayaan lembaga-lembaga
ekonomi rakyat seperti koperasi, dan lain sebagainya.
 Mengubah distribusi pendapatan golongan atas melalui pajak pendapatan dan
kekayaan yang progresif. Dalam hal ini beban pajak dibuat sedemikian rupa
sehingga beban yang lebih berat akan dikenakan pada golongan yang
berpenghasilan tinggi.
 Mengubah distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran
tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah. Misalnya , proyek-
proyek kesehatan masyarakat di desa-desa dan di daerah-daerah pinggiran
kota, pemberian makan siang bagi anak-anak sekolah, perbaikan gizi anak-
anak balita, pemberian air bersih serta listrik di pedesaan, tunjangan dan
subsidi pangan bagi daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan yang miskin.
Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya
tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan
masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). ini
mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan
masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan
pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam
jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi
masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan
lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke
jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.
Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan
Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai

11. prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan
prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai wujud gerakan bersama dalam
mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi
Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif
dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia. Sebagai dasar
arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial
dalam mengatasi kemiskinan. Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan
antara lain sebagai berikut:
a. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan;
(i) Penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi
dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih.
(ii) Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-
daerah tertinggal.
(iii) Redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang
memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana
Alokasi Khusus (DAK) .
b. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana
stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan
meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
c. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan
pelayanan antara lain
(i) Pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9
tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang
mampu
(ii) Jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk
miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

12. Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di
Indonesia.
Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di
Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25
Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan
kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang
yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli
berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku,
ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik. Oleh karena sumbangan dari para
dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan
kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan
sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan
mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang
miskin sekali dan paling miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.

13. KESIMPULAN
Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar
hidup minimum. Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang
menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak
mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata
nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Secara garis besar factor
– factor penyebab kemiskinan yaitu pegangguran, tingkat pendidikan dan bencana
alam yang tidak terduga. Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap
pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam
kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah
kemiskinan bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus
menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama
pemerintah dan masyarakat.
SARAN
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih
kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif.
Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau dengan
meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan
moralitas yang standarnya adalah standar global.