Hukum adat dan kearifan lokal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
7,789
On Slideshare
7,788
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
242
Comments
1
Likes
3

Embeds 1

http://imunk-wwwyahyacom.blogspot.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. HUKUM ADAT & KEARIFAN LOKAL
  • 2. DEFINISI
    • Istilah Hukum Adat berasal dari kata Arab yaitu:
    • Huk’m (ahkam) = Suruhan
    • Adah  adat = Kebiasaan
    Hukum Adat = Aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing yang dikatakan HUKUM bila mempunyai sanksi dan di lain pihak dikatakan ADAT bila tidak dikodifikasi
  • 3.
    • Soekanto , Hukum Adat :
    • Kompleks adat2 yg kebanyakan tdk dikitabkan, tdk dikodifikasikan & bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum
  • 4.
    • Sifat dari hukum adat memiliki unsur elasitas, fleksible, dan Inovasi , ini dikarenakan hukum adat bukan merupakan tipe hukum yang dikodifikasi (dibukukan).
    • Istilah Hukum adat Indonesia pertama kali disebutkan dalam buku Journal Of The Indian Archipelago karangan James Richardson Tahun 1850.
  • 5.
    • adat istiadat :
    • adlh Tata kelakuan yg kekal serta kuat integrasinya dg pola2 kelakuan masya rakat, Kaidah yg dkenal, diakui, dihargai dan ditaati, namun tdk mempunyai kekuatan mengikat (binding force) yg dapat dipaksakan
  • 6.
    • Pada kenyataannya antara Hukum Adat dan Adat Kebiasaan batasnya tidak jelas.
  • 7.
    • Membedakan hukum adat & adat istiadat
    • Secara teor i tis dpt dibuat limitasinya
    • Scr praktek sulit dikenali , - suatu norma mrpk hkm adat atau adat istiadat sebab hkm adat mrpk sebagian dari adat istiadat (Solemen B. Taneko, 1987: 5)
  • 8.
    • Berbagai pendapat ttg kriteria pembeda:
    • Van vollenhoven : tdk hrs berteori tp hrs meneliti kenyataan
    • Teer Haar : Hkm adat timbul stlh ada penetapan para pejabat hukum. Shg kretria yg dipakai adlh “penetapan”
    • Soekanto : penerapan sanksi
    • Scr umum utk membedakan hkm adat & adat istiadat sbb:
    • 1. ada tidaknya keterlibatan petugas hukum
    • 2. ada tidaknya sanksi
  • 9.
    • 2. Djojodigoeno
    • - hkm yg tidk besumber kpd peraturan2 (hukum tertulis)
    • 3. 4. Soerjono Soekanto
    • - Hukum non statuter yg utk bagian terbesar mrpkn hkm kebiasaan sedangkan
    • utk bagian terkecil terdiri dari hukum agama. Selain itu jg mencakup hukum yg
    • didasarkan pd putusan2 hakim yg berisikan asas2 hkm dlm lingkungan dimana
    • suatu perkara diputuskan
    • 5. Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional
    • - hukum Indonesia asli yg tdk tertulis dlm bentuk peraturan perundang-
    • undangan Republik Indonesia yg disana sini mengandung unsur agama
    • C. Bentuk dan Sumber Hukum Adat
    • - bentuk tdk tertulis, hidup & berkembang sbg penjelmaan perasaan hkm rakyat
  • 10.
    • Ruang Lingkup Hukum Adat
    • - hkm adat sbg hkm tdk tertulis dijumpai pada semua bidang kehidupan masyrkt
    1. Soerojo Wignjodipoero, hkm adat sbbi: a. Hukum Negara b. Hukum Tata Usaha Negara c. Hukum Pidana d. Hukum Perdata e. Hukum Antar Bangsa Adat 2. Soepomo, hkm adat meliputi: a. Hukum Keluarga b. Hukum Perkawinan c. Hukum Waris d. Hukum Tanah e. Hukum Hutang piutang f. Hukum Pelanggaran 3. Van Vollenhoven, pembidanganya: a. Bentuk2 masya hkm adat b. Tentang Pribadi c. Pemerintahan & Peradilan d. Hukum Keluarga e. Hukum Perkawinan f. Hukum Waris g. Hukum Tanah h. Hukum utang piutang i. Hukum delik h. Sistem sanksi
  • 11. Masyarakat Adat dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2007
    • Undang-udang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat untuk teribat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
    • Dalam undang-undang tersebut didefinisikasn bahwa masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
  • 12.
    • Pasal 61 menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.
  • 13.
    • Dalam pasal 18 UU/27/2007 dijelaskan bahwa masyarakat adat diberikan hak untuk memiliki Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).
  • 14. KEARIFAN LOKAL
    • Keraf (2002), kearifan lokal/tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yanag menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.
    • Kearifan lokal/tradisional merupakan bagian dari etika dan moralitas yang berhubungan khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam
    • Cth : Panglima Laot (Aceh), Sasi (Maluku), Awiq2 (Lombok)
  • 15. Panglima laot
    • Panglima Laot merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukum Adat Laot.
    • Hukum Adat Laot dikembangkan berbasis syariah Islam mengatur :
    • tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang),
    • menetapkan waktu penangkapan ikan di laut,
    • menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, (sekarang pemerintah daerah).
  • 16. Sasi di Maluku
    • Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut.
    • sasi, pada hakekatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.
  • 17.
    • empat jenis sasi, yaitu: 1. Sasi Laut; 2. Sasi Kali; 3. Sasi Hutan; 4. Sasi dalam Negeri.
  • 18. peraturan sasi ikan lompa antara lain:
    • 1. Ikan-ikan lompa, pada saat berada dalam kawasan lokasi sasi, tidak boleh ditangkap atau diganggu dengan alat dan cara apapun juga. 2. Motor laut tidak boleh masuk ke dalam kali Learisa Kayeli dengan mempergunakan atau menghidupkan mesinnya. 3. Barang-barang dapur tidak boleh lagi dicuci di kali. 4. Sampah tidak boleh dibuang ke dalam kali, tetapi pada jarak sekitar 4 meter dari tepian kali pada tempat-tempatyang telah ditentukan oleh Kewang. 5. Bila membutuhkan umpan untuk memancing, ikan lompa hanya boleh ditangkap dengan kail, tetapi tetap tidak boleh dilakukan di dalam kali.
  • 19.
    • Bagi anggota masyarakat yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai ketetapan dalam peraturan sasi, yakni berupa denda.
    • Adapun untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran, akan dikenakan hukuman dipukul dengan rotan sebanyak 5 kali yang menandakan bahwa anak itu harus memikul beban amanat dari lima soa (marga besar) yang ada di Haruku.