Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.

1. KONSULTAN MANAJEMEN PENDAMPINGAN
PENANGANAN KUMUH WILAYAH SUMATERA
Disampaikan oleh : Tiar Pandapotan Purba, ST, IAP (PT. VIRAMA KARYA)
dalam rangka Rapat Koordinasi Pekerjaan KMW, KMP dan KPD-SI
di Direktorat Pengembangan Permukiman – Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24 Juli 2015

2. LATAR BELAKANG
1. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
terutama pada bab VII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Arahan RPJP dan RPJM Nasional 2015-2019 bidang permukiman diarahkan
untuk memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana pendukung;
3. Sasaran sektor infrastruktur terkait bidang Cipta Karya hingga 2019 yakni:
(i) tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol)
persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 ha
dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan. Untuk P
Sumatera terdapat 1040 Kawasan Kumuh dengan total luas mencapai
16.857,174 ha atau 43,81% berada di Pulau Sumatera. (ii) Tercapainya 100
persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai
prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen
sesuai kebutuhan dasar (basic needs); (iii) Tercapainya 100 persen pelayanan
sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen
penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah
sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan
sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15
persen sesuai kebutuhan dasar (basic needs).
2

3. LATAR BELAKANG
4. Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan
bahwa peran pemerintah (pusat) meliputi penetapan sistem kawasan
permukiman, penataan kawasan dan peningkatan kualitas permukiman;
5. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang menyebutkan bahwa Pemerintah (pusat) dalam melaksanakan
pembinaan mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan
dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Amanat Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Direktorat Pengembangan
Permukiman melaksanakan tugas antara lain perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman di daerah
untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada akhir tahun 2019.
7. Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang menyebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah (Kab/Kota) adalah
menetapkan lokasi permukiman kumuh di wilayah masing-masing;
3

4. LATAR BELAKANG
8. Direktorat Pengembangan Permukiman pada tahun
anggaran 2014 telah melakukan pemutakhiran
data permukiman kumuh pada 400 kab/kota dari
505 kab/kota yang ada di Indonesia;
9. Sebagai upaya untuk me-mutakhir-kan database dan
profil tersebut, dan menyelesaikan target 0% kumuh
pada tahun 2019 dilakukanlah kegiatan “Konsultan
Manajemen Wilayah Pendampingan Pelaksanaan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Wilayah
Sumatera” pada tahun anggaran 2015.
4

5. MAKSUD
Memberikan advice (saran) teknis,
pemantauan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas
permukiman kumuh di 10 Provinsi Pulau
Sumatera
5

6. TUJUAN
Memberikan bantuan teknis, manajemen dan
pendampingan kepada Direktorat Pengembangan
Permukiman dalam melaksanakan pembinaan,
pengendalian, monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pengembangan kawasan
permukiman yang menitik beratkan pada
pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman
kumuh, mulai dari perencanaan tingkat kab/kota,
pelaksanaan fisik dan tindak lanjutnya berupa
pengendalian pasca pelaksanaan termasuk
melakukan kalkulasi penurunan persentase
kumuh di wilayah
6

7. SASARAN 1: PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
1. Tersusunnya format terkait pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan
kualitas permukiman kumuh.
2. Teridentifikasinya kebutuhan prasarana dan sarana pada lokasi-lokasi terpilih;  menurut
KMW ini juga dilakukan oleh RKP-KP, sehingga perlu dukungan dari RKP-KP yang
menangani kawasan kumuh KMW
3. Terlaksananya kunjungan lapangan, konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres
lapangan;
4. Tersedianya laporan, inventaris permasalahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil
monitoring dan kunjungan lapangan;
5. Tersedianya Strategi Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2015-2019;
6. Tersedianya rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait pengawasan dan
pengendalian kegiatan yang akan datang.
7. Terintegrasinya peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui RKP (Rencana Kawasan
Permukiman) Kabupaten/Kota pada TA. 2015.  KMW menginginkan adanya kesamaan
indikator dan parameter dalam perencanaan RKP-KP seperti yang telah dirumuskan dalam
Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
7

8. SASARAN 2: PENDAMPINGAN DAN
LAYANAN INFORMASI
1. Tersusunnya format terkait pendampingan
pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman
kumuh.
2. Tersusun dan tersebarnya informasi kegiatan di
tiap level pemerintahan dan masyarakat.
3. Tersedianya laporan serta inventarisasi penilaian
terhadap proses pendampingan dan pelayanan
informasi di tiap level pemerintahan dan
masyarakat.
4. Tersedianya rekomendasi advise teknis dan non
teknis terkait pendampingan dan pelayanan
informasi kegiatan.
8

9. SASARAN 3: KONSOLIDASI
DATABASE
1. Tersedianya format terkait pendampingan, konsolidasi, konsinyasi dan pelaporan
konsolidasi data.  KMW telah membuat format database dan perlu kesepahaman soal isi
database. Sesuai dengan tugas KMW, 19 Indikator beserta parameter telah masuk ke dalam
format, namun perlu kesepahaman juga dengan KMP RKP-KP terkait perolehan data
indikator tersebut.
2. Tersedianya analisis dan penilaian terhadap setiap data yang diperoleh.
3. Tersedianya hasil-hasil pembangunan fisik yang direkomendasikan sebagai best practice
untuk dapat diresmikan.
4. Tersusunnya kesimpulan dan rekomendasi terkait konsolidasi data kegiatan yang akan
datang
5. Terintegrasinya data lokasi pengendalian Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) termasuk perhitungan berkurangnya baseline
luasan kawasan kumuh pada periode 2015;  asumsi dan hipotesa awal KMW luasan
kawasan kumuh periode 2015 berkurang menurut indikator penanganan yang dilakukan
oleh Dit Bangkim PUPR melalui Satker SNVT Provinsi dan jika memungkinkan termasuk
penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Semisal Luasan Kawasan Kumuh pada
Aspek 2 Jalan Lingkungan tertangani 100% sehingga luasan kawasan kumuh 0 Ha. Namun
luasan kawasan kumuh untuk aspek lainnya masih sama alias kumuh.
6. Tersedianya database Pemutahiran data SK Penetapan lokasi kumuh oleh Pemerintah
Daerah.  Perlu kesepahaman dengan KMI dan KMP RKP-KP terkait teknik perolehan
parameter tiap indikator. 9

10. SASARAN 4: MONITORING DAN
EVALUASI
1. Tersusunnya format terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas
permukiman kumuh.
2. Tersedianya evaluasi, inventarisasi permasalahan disertai rekomendasi tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan termasuk rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya;
3. Tersedianya evaluasi terhadap implementasi Pedoman Peningkatan Kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.
4. Tersedianya evaluasi terhadap kemajuan progres per minggu terutama terhadap baseline
luasan kawasan kumuh yang harus dikurangi.
5. Tersedianya rekapitulasi validasi data dan penetapan lokasi permukiman kumuh yang wajib
dilakukan sebelum kegiatan peningkatan permukiman kumuh.
6. Tersedianya pelaporan dan dokumentasi berkala, termasuk foto pelaksanaan kegiatan 0%-
50%-100% dan best practices TA 2015.
7. Tersedianya indikator-indikator keberhasilan sesuai pedoman kegiatan menjadi variabel-
variabel yang dapat diukur untuk penilaian evaluasi kegiatan
8. Tersedianya profil visualisasi tiga dimensi kondisi eksisting dan rencana penanganan
permukiman kumuh TA 2015.
9. Rekomendasi advise teknis dan non teknis terkait Monitoring dan Evaluasi.
10

11. KRITERIA, INDIKATOR DAN
PARAMETER
No Kriteria/Aspek Indikator Parameter
1
Kondisi Bangunan Gedung
Ketidakteraturan Bangunan Unit
2 Tingkat Kepadatan Bangunan Unit/Ha
3 Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Unit/Ha
4
Kondisi Jalan Lingkungan
Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan Ha
5 Kualitas Permukaan Jalan lingkungan Ha
6
Kondisi Penyediaan Air Minum
Ketersediaan Akses Aman Air Minum Jiwa
7 Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Jiwa
8
Kondisi Drainase Lingkungan
Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air Ha
9 KetidaktersediaanDrainase Ha
10 Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan M (Panjang)
11 Tidak terpeliharanya Drainase Ha
12 Kualitas Konstruksi Drainase Ha
13
Kondisi Pengelolaan Air Limbah
Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis Ha
14 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan TeknisHa
15
Kondisi Pengelolaan
Persampahan
Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis Ha
16 Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis Ha
17 Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Ha
18
Kondisi Proteksi Kebakaran
Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ha
19 Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran Ha
Sumber: RAPERMEN PUPR tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
11

12. 109 LOKASI PRIORITAS KUMUH P SUMATERA
SESUAI PROGRAM/KEGIATAN PENINGKATAN
KUALITAS KAWASAN TA 2015
No Provinsi Kota Jumlah Kawasan Ket
1 Aceh
Banda Aceh 20
Langsa 5
Lhokseumawe 8
2 Sumatera Utara Medan 5
3 Sumatera Barat
Padang 4
Payakumbuh 9
Solok 5
4 Riau Pekanbaru 11
5 Kepulauan Riau Batam 3
6 Jambi Sungai Penuh 5
7 Bengkulu Bengkulu 3
8 Sumatera Selatan Lubuk Linggau 11
9 Bangka Belitung Pangkal Pinang 8
10 Lampung Bandar Lampung 14
Total 109
12
Sumber: RKA-KL Direktorat Bangkim, Tahun Anggaran 2015

13. FORMULASI JALAN LINGKUNGAN
13

14. FORMULASI JALAN LINGKUNGAN
14

15. FORMULASI AKSES AMAN AIR MINUM
15

16. FORMULASI PERMUKIMAN KUMUH
16

17. FORMULASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
17

18. FORMULASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
18

19. FORMULASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
19

20. FORMULASI DRAINASE LINGKUNGAN
20

21. FORMULASI BANGUNAN GEDUNG
21

22. KESEPAHAMAN, PENYEPAKATAN
DAN KOORDINASI
1. Kriteria, Indikator dan Parameter yang
digunakan oleh KMW, RKP-KP dan KPD-SI;
2. Isi konten database KMW dan KPD-SI;
3. Koordinasi data terkait pengawasan dan
pengendalian yang dilakukan oleh KMW yang
mana juga dilakukan oleh RKP-KP pada lokasi
KMW;
4. Perlu group diskusi berupa whatsup aplikasi
dan atau email untuk keterpaduan kinerja
antar konsultan manajemen yakni KMW-KMP
RKP KP – KPD SI.
22

23. Terima Kasih
Disampaikan oleh : Tiar Pandapotan Purba, ST, IAP (PT. VIRAMA KARYA)
Email : tiar.poerba@gmail.com
Phone: +6281310418551