Panduan laporan spm lh

4,937 views

Published on

SPM

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
166
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan laporan spm lh

  1. 1. PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LHPEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup 2009
  2. 2. KATA PENGANTARDengan dikeluarkannya SPM bidang lingkungan hidup, maka pemerintah daerahpropinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan SPM tersebut.Untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam penerapan danpencapaian SPM bidang lingkungan, maka perlu dilakukan evaluasi. Salah satu bahanuntuk melakukan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidupdaerah propinsi dan daerah kabupaten/kota adalah berdasarkan laporan penerapan danpencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota.Dalam rangka memenuhi amanah Pasal 17 ayat (3) Permendagri Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan untuk memudahkandaerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan danpencapaian SPM bidang LH, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup telahmenyusun “Panduan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPMBidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”.Harapan kami, panduan ini dapat menjadi acuan bagi lembaga lingkungan hidup daerahprovinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan pencapaianSPM Bidang LH. Deputi Menteri Negara LH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Dr. Henry Bastaman, MES
  3. 3. BAB I PENDAHULUANI. LATAR BELAKANG Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka memudahkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan pencapaian SPM bidang LH, Kementerian Lingkungan Hidup menyusun “Panduan Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”. Panduan ini berisi format laporan tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, yang mengacu pada Lampiran II Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan juga format laporan yang sifatnya lebih detil dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang LH yang merupakan lampiran dari laporan tahunan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.II. TUJUAN Tersusunnya panduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
  4. 4. III. MANFAAT Tersedianya acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
  5. 5. BAB II MEKANISME DAN WAKTU PELAPORANA. MEKANISME PELAPORAN 1. Laporan Tahunan a. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada Mendagri melalui Gubernur b. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup c. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada Menteri LH . Mekanisme laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan dapat dilihat pada diagram alir berikut : Bupati/Walikota Gubernur MenLH Evaluasi 2. Laporan Teknis Tahunan Pemerintah Daerah Kab/Kota a. Lembaga LH Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH kepada Bupati/Walikota dengan tembusan lembaga LH Daerah Provinsi b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah kab/kota kepada Gubernur c. Berdasarkan laporan tersebut, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada lembaga LH daerah kab/kota Mekanisme laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan daerah kab/kota dapat dilihat pada diagram alir berikut :
  6. 6. Bupati/Walikota Lembaga LH Daerah (tembusan Lembaga LH Kab/Kota Provinsi) Unit yang mengkoordinir Gubernur penyusunan laporan SPM L Unit yang bertanggung Pembinaan dan jawab dlm pelaksanaan SPM pengawasan3. Laporan Teknis Tahunan Pemerintah Daerah Provinsi a. Lembaga LH Daerah Provinsi menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH kepada Gubernur b. Gubernur menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup provinsi dan ringkasan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah kabupaten/kota kepada KLH d. Berdasarkan laporan tersebut, KLH melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup kepada lembaga LH daerah provinsi dan juga lembaga LH daerah kab/kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota Mekanisme laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan daerah provinsi dapat dilihat pada diagram alir berikut : Bupati Kab/Kota Lembaga LH Daerah Kab/Kota Gubernur Lembaga LH Daerah Provinsi Kementerian Negara Unit yang mengkoordinir Lingkungan Hidup penyusunan laporan SPM Unit yang bertanggung Pembinaan dan jawab dlm pelaksanaan SPM pengawasan
  7. 7. B. WAKTU PELAPORAN 1. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib membuat laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH 2. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH untuk daerah kabupaten/kota diserahkan kepada provinsi (Gubernur) melalui surat Bupati/Walikota paling lambat bulan Februari 3. Laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH untuk daerah provinsi dan laporan ringkasan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah kab/kota diserahkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui surat Gubernur paling lambat bulan Maret 4. KLH membuat laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang LH daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota secara nasional dan di sampaikan ke Depdagri melalui surat Meneg. LH paling lambat bulan April.
  8. 8. BAB III FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNANBerdasarkan lampiran II Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan dan Penertapan Standar Pelayanan Minimal, maka format laporanpenerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerahkabupaten/kota adalah : LAPORAN TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …….. TAHUN ……………KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup selain karena perintah peraturan perundang-undangan. B. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam RPJMD C. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG LH 1. Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang LH.
  9. 9. 2. Indikator dan nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional Berdasarkan SE Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor tentang Penerapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota bagi lembaga lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang belum melaksanakan SPM bidang LH pada tahun 2009, dapat melaksanan pada tahun 2010 dengan pencapaian target tahun 2010.3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah dan Realisasinya Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Lingkungan Hidup selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Keterangan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi pencapaiannya. Contoh : berdasarkan hasil pemantauan, bahwa sungai A telah memenuhi semua kriteria baku mutu air kelas I dan sudah ditetapkan serta diinformasikan status mutu airnya melalui papan pengumuman No Jenis Target Target Realisasi Keterangan Pelayanan Nasional Daerah 1 2 34. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari : APBD Sumber lain yang sah No Jenis Pelayanan (Rp.) Sumber Jumlah (Rp.) 1 2 3
  10. 10. 5. Dukungan Personil Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH baik PNS maupun non PNS dan juga menjelaskan tentang unit yang menangani setiap jenis pelayanan No Jenis SDM Unit Tupoksi Pelayanan Penddk PNS/non Lainny PNS a 6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang LH baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh 7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang LH, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan sinkronisasi baik dalam hal penetapan objek SPM maupun dalam penyusunan anggaran. Sinkronisasi ini dapat melibatikan instansi LH sendiri maupun sektor terkait.BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang LHBAB IV KESIMPULAN DAN SARANLAMPIRAN1. LAPORAN SPM BIDANG LH DAERAH PROVINSI2. LAPORAN SPM BIDANG LH DAERAH KABUPATEN / KOTA3. DATA-DATA LAIN, MISAL: a. RP-SPM Bidang LH b. SK Tim Pelaksanaan SPM c. Dokumen Perencanaan d. SK Bupati/Walikota tentang Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah e. Peta f. Foto Kegiatan g. Data Sekunder dan Data Primer h. Dan lain-lain
  11. 11. BAB IV PENUTUPSalah satu kendala kenapa pemerintah tidak bisa secara cepat mengambil tindakanuntuk pembinaan dan pengawasan dalam penerapan dan pencapaian SPM bidanglingkungan hidup adalah karena belum adanya format baku pelaporan penerapan danpencapaian SPM bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu dengan tersusunnyaPanduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidupdaerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ini diharapkan arah pembinaan danpengawasan dari KLH akan lebih focus dan terarah, sehingga kinerja pemerintah daerahpropinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk selanjutnya lebih optimal dalampencapaian SPM bidang lingkungan hidup.Panduan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidupini antara lain berisi format laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian SPMbidang lingkungan hidup dan format laporan teknis tahunan yang merupakan lampirandari panduan ini.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantutersusunnya buku ini dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dapat dipahami didaerah. Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kamimohon masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan buku ini.
  12. 12. LAMPIRAN I LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI1. PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU AIR a. Jumlah sumber air : ……………………………………………… b. Disain pemantauan NO SUMBER AIR LOKASI TARGET TAHUN PEMANTAUAN PEMANTAUAN (1) (2) (3) (4) 2009 2010 2011 2012 2013 1 ………………….. V V V V V 2 ………………… V V V V 3 ………………… V V V 4 ……………….. V V 5 ……………….. V Catatan (1) Nomor sumber mata air berdasarkan target tahun pemantauan. (2) Sumber air mencakup sungai, mata air, danau dengan minimal 5 lokasi yang diprioritaskan untuk Air Baku Air Minum (ABAM) selama periode waktu rencana target SPM (misalnya antara 2009-2013). (3) Lokasi pemantauan, diisi dengan informasi :
  13. 13. • Titik koordinat untuk setiap titik pantau (hulu, tengah dan hilir), jika tidak ada titik koordinat dapat menampilkan peta lokasi. • Nama daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) Keterangan tambahan: • Penetapan titik pantau paling sedikit 3 (tiga) titik pantau yang mewakili daerah hulu, tengah dan hilir dari setiap sumber air, sesuai dengan SNI 6989.57:2008. Sedangkan parameter pemantauan Sesuai dengan kriteria mutu air kelas I berdasarkan PP 82/2001 , meliputi fisika, kimia anorganik, mikrobiologi, radioactivitas dan kimia organik • Waktu pengambilan contoh air dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, mewakili musim hujan dan kemarau.(4) Target tahun pemantauan untuk tiap-tiap sumber air berdasarkan rencana SPM bidang LH tahun 2009-2013
  14. 14. d. Penyebaran Informasi Tempat dan waktu No Media informasi Keterangan publikasi (1) (2) (3) (4) 1 2 3 Catatan: (1) Nomor urut (2) Media informasi dapat berupa papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dll (3) Tempat dan waktu publikasi diisi lokasi dan kapan informasi disampaikan kepada masyarakat (4) Keterangan diisi pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi e. Format Pencapaian Target % Jml Sbr Air Yg Jml Sbr Air Yg Dipantau Dipantau Jml Sbr Air Yg Kualitasnya Tahun No Kualitasnya Telah Ditetpkn Dr Dittpkn Status Pelaksanaan Dittpkn Status Mt Hsl Identifikasi* Mutu Air & Air & Diinformskn Diinformskn (3)/ (4)X100% (1) (2) (3) (4) (5) 1 2009 1 5 20 2 2010 2 5 40 3 2011 4 2012 5 2013 *Minimal 5 (lima) lokasi sumber air yang ditetapkan sebagai ABAM
  15. 15. 2. PELAYANAN INFORMASI STATUS MUTU UDARA AMBIEN a. Jumlah kab/kota yang melakukan pemantauan kualitas udara mandiri (lampirkan) : …………………………. b. Jumlah kab/kota yang dipantau oleh instansi LH propinsi (lampirkan) : …………………… c. Jumlah laboratorium di wilayah propinsi (lampirkan) : …………………………………........... d. Disain pemantauan NO KAB/KOT LOKASI ALAMAT TARGET TAHUN PEMANTAUAN A PEMANTAUA N 2009 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) 1 …………… v v v v V … 2 ……………. V v v V . 3 …………… v v V … 4 ……………. V V 5 …………… V … 6 Dst Catatan: (1) Nomor urut kabupaten/kota yang akan dipantau berdasarkan skala prioritas (2) Semua kabupaten/kota harus dipantau
  16. 16. (3) Setiap kab/kota menetapkan 3 lokasi pemantauan (kawasan padat lalu lintas/permukiman/kawasan industria) dan minimal 1 (satu) titik pantau pada setiap lokasi pemantauan dan diambil 2 (dua) kali dalam setahun(4) Berisi tentang alamat setiap lokasi pemantauan dan keterangan tentang lokasi setiap titik pantau(5) Berisi tentang perencanaan target tahun pemantauan setiap kab/kota
  17. 17. f. Penyampaian informasi No Media informasi Tempat dan waktu publikasi Keterangan (1) (2) (3) (4) 1 2 3 4 Catatan: (1) Nomor urut (2) Media informasi dapat berupa papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dll (3) Tempat dan waktu publikasi diisi lokasi dan kapan informasi disampaikan kepada masyarakat (4) Keterangan diisi pihak-pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi
  18. 18. g. Format Pencapaian Target Prosentase Jml Kab/Kt Jml Kab/Kt Yg Yg Dipantau Kualitas Dipantau Kualitas Tahun Jml Kab/Kota Yg Udr Ambien & Diinfo No Udr Ambien & Pelaksanaan Ada Diwilayahnya* Status Mut Udr Diinfo Status Mutu Ambiennya Udr Ambiennya (3)/(4) X 100% (1) (2) (3) (4) (5) 2009 2 10 20 2010 4 10 40 2011 2012 2013 * Misal : Jumlah Kab/Kota di suatu wilayah provinsi ada 103. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN a. Jumlah PPNS dan PPLH : ……………………………………………………… b. Disai Pemantauan Pengaduan Masy Yang Tahun Pemantauan No Ditindaklanjuti 2009 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 A X 2 B X 3 C X 4 D X 5 E X c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan Penanganan Pengaduan Pejabat/insta Waktu Sumber (7) PokokNo Pengadu nsi tujan diterimanya klasifikasi Diteruskan ke Diserahkan ke KLH Dilakukan Aduan pengaduan pengaduan pengaduan dinas terkait atau inst. LH verifikasi kab/kt lapangan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (b) (c)
  19. 19. Catatan: (1) Nomor urut pengaduan yang diterima (2) Pokok Aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan (3) Pengadu berisi tentang identitas pengadu (4) Pejabat/instansi tujuan pengaduan berisi tentang jabatan atau instansi pemerintah yang menjadi tujuan pengadu (5) Waktu diterimanya pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan (6) Klasifikasi pengaduan berisi tentang kateggori pengaduan,apakah termasuk pengaduan lingkungan atau pengaduan non-lingkungan. Pengaduan lingkungan dikategorikan lagi menjadi kewenangan instansi LH provinsi, kab/kota atau KLH (7) Penanganan pengaduan berisi tentang bentuk penanganan pengaduan berdasarkan klasifikasi pengaduan. Bentuk penanganan pengaduan berupa: diteruskan ke dinas terkait bagi pengaduan nin lingkungan, diserhakan ke KLH atau instansi LH kab/kota bagi pengaduan lingkungan yang bukan kewenangan instansi LH provinsi dan dilakukan verifikasi lapangan bagipengaduan lingkungan yang merupakan kewenangan instansi LH provinsi. d. Jumlah pengaduan yang ditindalkanjuti pada tahun berjalan TAHUN ……………………………. Jenis Waktu Usulan HasilNo. Pengaduan Pokok Aduan Diterimanya Tindak Keterangan Verifikasi Lingkungan Pengaduan Lanjut(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Catatan: (1) Nomor urut pengaduan lingkungan berdasarkan hasil klasifikasi pengaduan yang diterima (2) Jenis pengaduan dibedakan menjadi: a. Pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, udara atau tanah; b. Perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pembukaan lahan, pembakaran atau kegiatan lainnya. (3) Pokok aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan (4) Waktu Diterimanya Pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan oleh unit kerja yang menangani pengaduan.
  20. 20. (5) Hasil verifikasi pengaduan meliputi 2 yaitu: a. Pengaduan tidak terbukti (tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan & pengelolaan lingkungan; dan b. Pengaduan terbukti, yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu: 1). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 2). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan; 3). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009; 4). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.(6) Usulan tindak lanjut dapat berupa: diinformasikan kepada pengadu & yang diadukan, penerapan sanksi administrasi, penerapan saksi administrasi dan/atau penegakan hukum perdata, penerapan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana dan peninjauan kebijakan atau peraturan.(7) Keterangan: a. Target pencapaian untuk jenis pelayanan ini berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima setiap tahun (tidak akumulasi) b. Apabila pengaduan lingkungan yang masuk belum ditindaklanjuti pada tahun berjalan, maka ditindaklanjuti pada tahun berikutnya c. Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan : ……………….. d. e. Format Pencapaian Target Prosentase Jumlah Jumlah Pengaduan Jumlah Tahun Pengaduan Yang No Yang Pengaduan Pelaksanaan Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti Yang Diterima (3)/(4) X 100% (1) (2) (3) (4) (5) 1 2009 30 50 60 2 2010 3 2011 4 2012 5 2013
  21. 21. LAMPIRAN II LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN/KOTA1. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air (data dilampirkan) :………………………… b. Prioritas Jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau, (minimal 5 usaha dan/atau kegiatan) NAMA JENIS LOKASI NO USAHA/KEGIATAN USAHA/KEGIATA USAHA/KEGIATAN TARGET TAHUN PEMANTAUAN N 200 201 201 201 2013 (1) (2) (3) (4) 9 0 1 2 (5) 1 X X X X X 2 X X X X 3 X X X 4 X X 5 X Catatan: (1) Nomor urut usaha/kegiatan yang akan dipantau (2) Nama usaha/kegiatan yang akan dipantau, minimal 5 usaha/kegiatan (3) Diisi jenis usaha/kegiatan dari usaha/kegiatan yang akan dipantau (4) Diisi alamat lengkap dari usaha/kegiatan yang akan dipantau (5) Rencana target tahun pemantauan dari setiap usaha/kegiatan yang akan dipantau c. Format Laporan
  22. 22. Persyarata Status n teknis Status Usaha Persyara Param Kesimp DST No (Ada/Tid (Kepmen (Ada/Ti BM THN I /Kegiatan tan Adm eter* Thn I …. ak) LH 51/95 dak) Ps 6) 1*Parameter disesuaiakan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku,contoh : industri tekstik sesuai Kepmen. 51/95 tentang Baku mutu limbah cair untuk kegiatanindustryContoh Pemantauan Industri Tekstil Persyarata Status n teknis Status Usaha/ Persyarata Paramet BM Kesimp No (Ada/ (Kepmen (Ada/ THN I DST Kegiatan n Adm er* (mg/l) THN I Tidak) LH 51/95 Tidak) Ps 6) 1 PT. ……. Izin Tekstil usaha/ke g IPLC BOD 60 … Slrn pemb AMDAL lbh cair COD 150 … Alt ukur UKL/UPL debit TSS 50 … Fenol Dll Dll total 0,5 … Krom total 1,0 … Minyak dan lemak 3,0 … pH 6.0 - 9.0 … Debit … limbah mak
  23. 23. d. Format Pencapaian Target Jml Usaha Dan/Atau Keg Prosentase Jml Usaha Jml Usaha Tahun Yg Mentaati Persy Adm Dan/Atau Keg Yg Mentaati No Dan/Atau Keg Pelaksanaan & Tekns Pencghn Penc Persy Adm & Tekns Pencghn Yang Diawasai Air Penc Air (3)/(4) X 100% (1) (2) (3) (4) (5) 1 2009 1 5 20 2 2010 2 5 40 3 2011 4 2012 5 20132. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang potensial mencemarai udara yang telah diinventarisir (data dilampirkan): …………. b. Matrik Pemantauan NAMA JENIS TARGET TAHUN PEMANTAUAN USAHA YANG NO POTENSIAL JENIS/USAHA ALAMAT MENCEMARI 2009 2010 2011 2012 2013 UDARA 1 PT A Boiler X X X X X 2 PT B Kaca X X X X 3 PT C X X X 4 PT D X X 5 PT E X 6 Dll
  24. 24. c. Format Laporand. Hasil Pemantauan 1) Nama industri :………………………….. 2) Jenis industri yang dipantau: ……………………….. 3) Lokasi industri yang dipantau:………………………. 4) Hasil pemantauan dengan menggunakan CEM:….. 5) Hasil pemantauan manual dan pihak – pihak yang terlibat:……………….. 6) Jumlah terjadinya kasus/kerusakan:………………………………..e. Format Pencapaian Target
  25. 25. JML USAHA JML USAHA PROSENTASE JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR DAN/ATAU KEG DAN/ATAU KEG SBR TDK TAHUN TDK BGRK YG SBR TDK BGRK YG BGRK YG MENTAATI PERSYNO PELAKSANA MENTAATI PERSY POTENSIAL MENC ADM & TEKNS PENCGHN AN ADM & TEKNS UDR YG TLH PENC UDR (3)/ PENCGHN PENC DIINVENTARISASI (4) x 100% UDR(1) (2) (3) (4) (5)3. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA a. Matrik Penetapan Kerusakan Lahan Dan/Tanah LUAS KERUSAKAN LAHAN TAHUN PEMANTAUANNO DAN/TANAH YANG DITETAPKAN UTK PROD BIOMASSA 2009 2010 2011 2012 2013(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 X X X X X2 X X X X
  26. 26. 3 X X X 4 X X 5 X b. Format Laporan HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN KERING LOKASI PEMANTAUAN : …………………………. TAHUN : ……………………No Luas Hasil Pengukuran Lahan Pada Titik Pantau Kesimp Parameter Ambang Kritis Ket Tahun I 1 2 3 4 Dst(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 A ha Erosi Tebal (mm/10 tanah tahun) < 20 cm > 0,2 -< 1,3 20 - <50 1,3 - < 4,0 cm 50 - <100 4,0 - <9,0 cm 100 – 150 9,0 – 12 cm >150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 Kebatuan permukaan >40 (%) Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa Berat isi (g/cm3) >1,4 Porositas total (%) <30; >70 Derajat pelulusan air <0,7; >8,0 (cm/jam) pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 Daya hantar >4,0 listrik/DHL (mS/cm)
  27. 27. No Luas Hasil Pengukuran Lahan Pada Titik Pantau Kesimp Parameter Ambang Kritis Ket Tahun I 1 2 3 4 Dst(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Redoks (mV) <200 Jumlah Mikroba >102 (cfu/g tanah) HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN BASAN LOKASI PEMANTAUAN : …………………………. TAHUN ……………………………………………. Hasil Pengukuran Luas Pada Titik Pantau No Parameter Ambang Kritis Kesimp Keterangan Lahan 2 3 4 d 1 st (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 2 B ha Subsidensi >35 cm/5 tahun gambut di untuk ketebalan atas pasir gambut ≥3 m atau kuarsa (cm 10 %/5 tahun atau %) untuk ketebalan gambur <3 m Kedalaman <25 (dengan lapisan pH≤2,5) berpirit dari permukaan tanah (cm) Kedalaman >25 air tanah dangkal (cm) Redoks untuk >100 tanah berpirit (mV) Redoks untuk >200 gambut (mV) pH (H2O) <4,0;>7,0 1:2,5 Daya Hantar >4,0 Listrik/DHL
  28. 28. (mS/cm) Jumlah <102 mikroba (cfu/g tanah)c. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (SK dengan dilampiri peta lahan yang ditetapkan status kerusakannya).d. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah kepada masyarakat Bukti-bukti penyebarluasan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah seperti Foto Papan Pengumuman, Kliping Media Cetak, selebaran. Daerah harus melampirkan: 1) Peta lahan potensi rusak skala 1:50.000 2) SK Bupati tentang penetapan kerusakan lahan/tanah 3) Bukti penyebaran informasi statuse. Format Pencapaian Target Luas Lahan Yang Prosentase Luas Lahan Dittpkn & Luas Lahan Yg Yang Dittpkn & Tahun Diinformskn No Diperuntukkn Utk Diinformskn Status Kerskn Pelaksanaan Status Kerskn Prod Biomassa Lhn/Tnh Utk Prod Biomassa Lhn/Tnh Utk Prod (3)/(4)X100% Biomassa (1) (2) (2) (3) (4) 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 5 20134. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN a. Jumlah PPNS dan PPLH : ………………………………………………………
  29. 29. b. Disai Pemantauan Pengaduan Masy Yang Tahun Pemantauan No Ditindaklanjuti 2009 2010 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 A X 2 B X 3 C X 4 D X 5 E X c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan Penanganan Pengaduan Pejabat/insta Waktu Sumber (7) PokokNo Pengadu nsi tujan diterimanya klasifikasi Diteruskan ke Diserahkan ke KLH Dilakukan Aduan pengaduan pengaduan pengaduan dinas terkait atau inst. LH verifikasi kab/kt lapangan(1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (b) (c) Catatan: (1) Nomor urut pengaduan yang diterima (2) Pokok Aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan (3) Pengadu berisi tentang identitas pengadu (4) Pejabat/instansi tujuan pengaduan berisi tentang jabatan atau instansi pemerintah yang menjadi tujuan pengadu (5) Waktu diterimanya pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan (6) Klasifikasi pengaduan berisi tentang kateggori pengaduan,apakah termasuk pengaduan lingkungan atau pengaduan non-lingkungan. Pengaduan lingkungan dikategorikan lagi menjadi kewenangan instansi LH provinsi, kab/kota atau KLH (7) Penanganan pengaduan berisi tentang bentuk penanganan pengaduan berdasarkan klasifikasi pengaduan. Bentuk penanganan pengaduan berupa: diteruskan ke dinas terkait bagi pengaduan nin lingkungan, diserhakan ke KLH atau instansi LH kab/kota bagi pengaduan lingkungan yang bukan kewenangan instansi LH provinsi dan dilakukan verifikasi lapangan bagipengaduan lingkungan yang merupakan kewenangan instansi LH provinsi. d. Jumlah pengaduan yang ditindalkanjuti pada tahun berjalan Jenis Waktu Usulan Hasil No. Pengaduan Pokok Diterimanya Tindak Keterangan Verifikasi Lingkungan Aduan Pengaduan Lanjut (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  30. 30. Catatan:(1) Nomor urut pengaduan lingkungan berdasarkan hasil klasifikasi pengaduan yang diterima(2) Jenis pengaduan dibedakan menjadi: a. Pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, udara atau tanah; b. Perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pembukaan lahan, pembakaran atau kegiatan lainnya.(3) Pokok aduan berisi tentang pokok permasalahan yang diadukan(4) Waktu Diterimanya Pengaduan berisi tentang tanggal diterimanya pengaduan oleh unit kerja yang menangani pengaduan.(5) Hasil verifikasi pengaduan meliputi 2 yaitu: a. Pengaduan tidak terbukti (tidak terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan & pengelolaan lingkungan; dan b. Pengaduan terbukti, yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu: 1). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; 2). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan telah menimbulkan kerugian bagi orang atau lingkungan; 3). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau ada indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009; 4). terjadi pelanggaran pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup karena belum adanya atau kesalahan kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.(6) Usulan tindak lanjut dapat berupa: diinformasikan kepada pengadu & yang diadukan, penerapan sanksi administrasi, penerapan saksi administrasi dan/atau penegakan hukum perdata, penerapan sanksi administrasi dan/atau penegakan hukum pidana dan peninjauan kebijakan atau peraturan.(7) Keterangan:
  31. 31. a. Target pencapaian untuk jenis pelayanan ini berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima setiap tahun (tidak akumulasi) b. Apabila pengaduan lingkungan yang masuk belum ditindaklanjuti pada tahun berjalan, maka ditindaklanjuti pada tahun berikutnyae. Format Pencapaian Target Prosentase Jumlah Jumlah Tahun Jumlah Pengaduan Pengaduan YangNo Pengaduan Yang Pelaksanaan Yang Diterima Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti (3)/(4) X 100%(1) (2) (3) (4) (5) 1 2009 30 50 60 2 2010 3 2011 4 2012 5 2013

×