Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 01 PAPARAN EVALUASI SAKIP 12 SEP - DisPUPRKIM - 11 Sep.pdf
Similar to 01 PAPARAN EVALUASI SAKIP 12 SEP - DisPUPRKIM - 11 Sep.pdf (20)
01 PAPARAN EVALUASI SAKIP 12 SEP - DisPUPRKIM - 11 Sep.pdf
- 1. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali 12 September 2022
- 2. 2 PEMERINTAH PROVINSI BALI Core Business FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi; 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan; 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas PUPRKIM Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya
- 3. 3 PEMERINTAH PROVINSI BALI Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 1 Pejabat Es II, 10 Pejabat Es III, 21 Kepala Seksi/Ka.Subag., 9 Sub Koordinator Urusan Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Urusan Pertanahan Sekretariat (1 Sekretaris, 1 Kasub Bag/ 2 Sub Koordinator Unit) Jabatan Fungsional 1. Arsiparis ; 2. Pranata Komputer; 3 Perencana ; 4. Teknik Jalan dan Jembatan ; 5. Penata Ruang ; 6. Teknik Penyehatan Lingkungan ; 7. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; 8. Teknik Pengairan Struktur Organisasi Dan Urusan UPTD PAM UPTD PAL UPTD BPP 1 Ka UPTD, 1 KSB TU, 2 Kasi 1 Ka UPTD, 1 KSB TU, 2 Kasi 1 Ka UPTD, 1 KSB TU, 2 Kasi Cipta Karya Bina Marga Sumber Daya Air Bina Konstruksi 1 Kabid, 2 Kasi, 1 Sub Koord 1 Kabid, 2 Kasi, 1 Sub Koord 1 Kabid, 2 Kasi, 1 Sub Koord 1 Kabid, 2 Kasi, 1 Sub Koord Perkim & Pertahanan 1 Kabid, 1 Kasi, 2 Sub Koord Tata Ruang 1 Kabid, 2 Kasi, 1 Sub Koord
- 4. 4 PEMERINTAH PROVINSI BALI Pembangunan infrastruktur secara terintegrasi Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan Tata kehidupan Krama Bali berdasarkan lingkungan bersih & hijau Pangan, Sandang, Dan Papan 1 Kesehatan dan Pendidikan 2 Pariwisata 5 Adat, Agama,Tradisi,Seni, dan Budaya 4 Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan 3 5 Bidang Prioritas Misi Yang Diampu MISI 1 22 Misi Pemprov. Bali MISI 11 MISI 18 MISI 21 Tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kertih
- 5. 5 PEMERINTAH PROVINSI BALI Isu Strategis 4 MISI Yang Diampu Isu Strategis 1. Belum terpenuhinya target kondisi dan kapasitas Infrastruktur Pekerjaan Umum 2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan sarana penunjang ke-PU-an 3. Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi 4. Belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang 5. Masih Terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 6. Belum Tersedianya Data Base Pertanahan TUJUAN/KINERJA/ SASARAN Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum INDIKATOR : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kondisi yang Ingin Diwujudkan
- 6. 6 PEMERINTAH PROVINSI BALI Tujuan dan Sasaran Strategis SLIDE 6 TUJUAN Strategis : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum INDIKATOR : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air INDIKATOR TUJUAN : Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik SASARAN 2 : Meningkatnya akses layanan air minum aman di Provinsi Bali INDIKATOR TUJUAN : Persentase cakupan layanan air minum aman SASARAN 3 : Meningkatnya akses layanan air limbah layak di Provinsi Bali INDIKATOR TUJUAN : Persentase cakupan layanan air limbah layak SASARAN 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Jalan Provinsi INDIKATOR TUJUAN : Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap SASARAN 5 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan lingkungannya INDIKATOR TUJUAN : Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik SASARAN 6 : Meningkatnya daya saing pelaku Jasa Konstruksi INDIKATOR TUJUAN: Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat SASARAN 7 : Meningkatnya kualitas penataan ruang INDIKATOR :Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang SASARAN 8 : Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Huni INDIKATOR TUJUAN : 1. Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi 2. Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh Internal Pemprov 1. Bappeda Provinsi Bali; 2. Inspektorat Provinsi Bali; 3. BPKAD Provinsi Bali; 4. Dinas Perhubungan Provinsi Bali; 5. DKLH Provinsi Bali; Instansi Vertikal 6. Badan Pertanahan di Provinsi Bali; 7. Instansi Vertikal Kementerian PUPR di Provinsi Bali; Crosscutting Pohon Kinerja
- 7. 7 PEMERINTAH PROVINSI BALI Tujuan dan Sasaran Strategis SLIDE 7 TUJUAN Strategis : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum INDIKATOR : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sumber daya air INDIKATOR TUJUAN : Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik SASARAN : Meningkatnya kapasitas layanan dan kondisi DI (Daerah Irigasi) INDIKATOR : Persentase Daerah Irigasi yang terlayani sistem irigasi dengan baik Meningkatnya kualitas perencanaan teknis sistem irigasi Indikator :Persentase hasil perencanaan teknis sistem irigasi yang dimanfaatkan Meningkatnya kualitas data perencanaan teknis sistem irigasi Indikator : Persentase data sistem irigasi yang valid Meningkatnya kualitas SDM perencanaan teknis sistem irigasi Indikator : Persentase SDM perencanaan teknis sistem irigasi yang mendapat bimtek Meningkatnya kualitas pengawasan teknis penanganan sistem irigasi Indikator : Persentase hasil pekerjaan konstruksi yang sesuai Surat Perjanjian Kerja Meningkatnya kualitas pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem irigasi Indikator : Persentase sistem irigasi dalam kondisi baik SASARAN : Meningkatnya ketersediaan air baku INDIKATOR : Persentase kebutuhan air baku yang terpenuhi SASARAN : Meningkatnya pengelolaan jaringan drainase INDIKATOR : Persentase kawasan yang terhambat fungsi drainasenya SASARAN : Menurunnya luasan Daerah Aliran Sungai yang tererosi INDIKATOR : Persentase Daerah Aliran Sungai bebas erosi SASARAN : Menurunnya panjang pantai yang terabrasi INDIKATOR : Persentase panjang pantai yang bebas abrasi Pohon Kinerja
- 8. 8 PEMERINTAH PROVINSI BALI Indikator Kinerja Utama 2018-2023
- 9. 9 PEMERINTAH PROVINSI BALI Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021
- 10. 10 PEMERINTAH PROVINSI BALI Capaian Kinerja Tahun 2021 – LKJIP No Indikator Kinerja Target 2021 Realisasi 2021 % Capaian 2021 TARGET 2022 TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA SISA TARGET S/d Akhir 2022 1 Persentase prasarana irigasi dalam kondisi baik (%) 76,80% 76,80% 100,00% - - - 2 Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik (%) 58,06% 58,06% 100,00% 48.33% 48.50% 0.36% 3 Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%) 77,98% 79,01% 101,32% 74.00% 75.50'% 1.78% 4 Persentase cakupan pelayanan infrastruktur air minum provinsi dalam kondisi baik (%) 75,00% 75,00% 100,00% - - - 5 Persentase Cakupan Air Minum Aman - - - 92,00% 93,00% 3,00% 6 Persentase bangunan gedung dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik (%) 68,00% 66,79% 98,22% 72,00% 74,00% 7.00% 7 Persentase pelaku jasa konstruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat (%) 20,00% 10,25% 51,25% 16.51% 19.64'% 6.00% 8 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat (%) 100,00% 100,00% 100,00% - - - 9 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Pelayanan Air Minum (%) 100,00% 100,00% 100,00% - - - 10 Persentase responden yang puas terhadap kualitas Pelayanan Air Limbah (%) 100,00% 100,00% 100,00% - - - 11 Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%) 93,00% 93,00% 100,00% 94,00% 95,00% 2,00% 12 Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Dampak Program Pemerintah Daerah Provinsi 66,66% 66,66% 100,00% 70,00% 71,00% 4,00% 13 Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh - - - 45,00% 35,00% 10,00% 14 Persentase data informasi pertanahan yang handal (%) 30,00% 30,00% 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
- 11. 11 PEMERINTAH PROVINSI BALI Refocussing Anggaran Tahun 2021 PAGU REFOCUSSING (RP) NO APBD INDUK TAHUN 2021 I II III IV V Pagu Akhir 2.243.616.177.810 2.191.116.177.810 2.160.241.586.455 2.020.402.230.974 Tidak Ada Perubahan 1.997.558.958.446 1.681.040.095.919 1. Besaran nilai Refocusing Anggaran terhadap Pagu Refocusing Sebelumnya 52.500.000.000 30.874.591.355 139,839.355.481 Tidak Ada Perubahan 22.843.272.528 314.942.780.636 2. Persentase Refocusing terhadap Pagu Refocusing Sebelumnya 2,34% 1,41% 6,47% Tidak Ada Perubahan 1,13% 0,84% Total Refocussing: Rp. 561 Milyar
- 12. 12 PEMERINTAH PROVINSI BALI Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % I. Sekretariat 24.433.215.088,00 22.530.236.608,00 92,21 II. Bidang Sumber Daya Air 120.433.327.598,00 95.745.554.442,00 79,50 III. Bidang Bina Marga 259.895.765.126,00 113.708.915.208,00 43,75 IV. Bidang Cipta Karya 1.222.437.695.184,00 572,389,460,424.00 46,82 V. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 1.110.458.308,00 1.107.674.383,00 99,75 VI. Bidang Perumahan 916.924.664,00 904.862.987,00 98,68 VII. Bidang Bina Konstruksi 637.836.307,00 634.262.524,00 99,44 VIII. UPTD. Balai Peralatan dan Pengujian 4.138.960.571,00 3.964.720.083,00 95,79 IX. UPTD. Pengelolaan Air Limbah 13.693.895.433,00 12.387.586.787,00 90,46 X. UPTD. Pengelolaan Air Minum 33.342.017.640,00 29.747.615.527,50 89,22 Jumlah total 1.681.040.095.919,00 853.120.888.973,50 50,75
- 13. 13 PEMERINTAH PROVINSI BALI Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Berhasil Memperoleh Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Bali Tahun 2021 – Dengan Nilai 93.48
- 14. 14 PEMERINTAH PROVINSI BALI Inovasi Dinas PUPRKIM Prov Bali 86 Nilai Simulasi Inovasi
- 15. TERIMA KASIH MATUR SUKSMA Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat 15
- 16. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI LAMPIRAN – ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 17. 17 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tahun 2021, melalui dana APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, meliputi : ➢ DED Bangunan Sodetan D.I Tiyingtali di Kabupaten Buleleng; ➢ Pengawasan RehabilitasiJaringan Irigasi D.I Tiyingtali di Kabupaten Buleleng (DAK); ➢ Pendataan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi melalui Sistem Aplikasi (E-Paksi) D.I Gerana di Kabupaten Badung (DAK); ➢ Pendataan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi melalui Sistem Aplikasi (E-Paksi) D.I Dwi Ekabuan di Kabupaten Gianyar, Bangli (DAK); ➢ Pendataan PMengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi melalui sistem aplikasi (E-PAKSI) DI Tiyingtali di Kab. Buleleng; ➢ Pendataan Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi melalui sistem aplikasi (E-PAKSI) DI Benel di Kab. Jembrana. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2021 adalah terdapat paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- 18. 18 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi baik Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan teknis serta pengawasan pekerjaan yang ada pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, meliputi : 1. Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai Pangkung Tibah di Kabupaten Tabanan; 2. Pengawasan Pembangunan Tebing Pengaman Sungai di SMAN 1 Semarapura. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pembayaran atas beberapa kontrak dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu 60% dibayarkan dalam tahun 2021 dan 40% dibayarkan tahun 2022 namun konstruksi selesai 100%. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas dan menganggarkan 40% kekurangan pembayaran kontrak.
- 19. 19 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2021, telah dilaksanakan pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi dari APBD Murni dan DAK dengan uraian sebagai berikut : 1. Peningkatan Jalan Provinsi Bts.Kabupaten Buleleng - Kubutambahan di Kabupaten Buleleng (DAK Reguler); 2. Peningkatan Jalan Provinsi Surabrata - Belatungan - Kemoning di Kabupaten Tabanan (DAK Penugasan); 3. Belanja Pemeliharaan Trotoar Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 Kab/Kota; 4. Pembangunan Jembatan Provinsi Tukad Buah 15m di Kabupaten Karangasem; 5. Belanja Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi Tersebar di 9 Kab/Kota; 6. Belanja Perkuatan Tebing pada Ruas Jalan Provinsi bts. Kota Bangli-Penelokan (Kab Bangli). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pembayaran atas beberapa kontrak dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu 60% dibayarkan dalam tahun 2021 serta 40% dibayarkan tahun 2022 namun konstruksi selesai 100%. Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas dan menganggarkan 40% kekurangan pembayaran kontrak.
- 20. 20 PEMERINTAH PROVINSI BALI Persentase cakupan pelayanan infrastruktur air minum provinsi dalam kondisi baik (%) Untuk mencapai target tahun 2021 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan paket pekerjaan sebagai berikut : 1. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional Provinsi (SPAM Jaringan Perpipaan) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan (DAK)Pengembangan SPAM Perdesaan (Desa Sembiran) Kecamatan Tejakula Kab. Buleleng; 2. Pembangunan SPAM Burana Titab. Dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan diatas, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan teknis serta pengawasan pekerjaan sebagai berikut : 1. Pengawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional Provinsi(SPAM Jaringan Perpipaan) - Tematik Penanggulangan Kemiskinan; 2. Pengawasan Pembangunan SPAM Burana Titab. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pembayaran atas beberapa kontrak dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu 60% dibayarkan dalam tahun 2021 serta 40% dibayarkan tahun 2022 namun konstruksi selesai 100%. Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas dan menganggarkan 40% kekurangan pembayaran kontrak.
- 21. 21 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik Untuk menunjang tercapainya target tahun 2021 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagai berikut : 1. Belanja Bahan Baku Bangunan dalam rangka Pembangunan Bahan Bangunan Fasilitas Pemeliharaan Anjing Kintamani di Desa Baturiti, Kab. Tabanan; 2. Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Aset Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung; 3. Pembangunan Yayasan Pendidikan Islam Al-Maymun; 4. Pembangunan Pengadilan Tinggi Denpasar; 5. Renovasi Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A; 6. Pembangunan Infrastruktur Pelindungan Kawasan Suci Besakih. 7. Kegiatan Lainnya Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pembayaran paket pekerjaan sebagian besar dilaksanakan 2 (dua) tahap yaitu 60% dibayarkan dalam tahun 2021 serta 40% dibayarkan tahun 2022 namun konstruksi selesai 100%. Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas dan menganggarkan 40% kekurangan pembayaran kontrak.
- 22. 22 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah terdapat paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- 23. 23 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi (UPTD BPP) Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 100% dan tingkat capaian dari indikator persentase responden yang puas terhadap kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Alat Berat adalah sebesar 100% sehingga persentase capaian di akhir tahun 2021 sebesar 100 dari target yang ditetapkan. Untuk menunjang tercapainya target tahun 2021 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan paket pekerjaan : Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- 24. 24 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase Responden Puas Terhadap Kualitas Pelayanan Air Minum Target layanan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2021, lebih dominan untuk menunjang operasional dan pemeliharaan SPAM yang dikelola antara lain : Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Belanja Bahan Kimia untuk Operasional SPAM, Penyediaan Biaya Rekening Listrik untuk Operasional SPAM, Penyediaan Biaya Uji Laboratorium Kualitas Air Minum, Belanja Jasa Tenaga Pengelolaan Air Minum Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional SPAM Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut : • Penyerapan oleh off taker (pelanggan) pada SPAM Petanu dan SPAM Penet menurun drastis akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan BLUD UPTD.PAM. • Terganggunya pendistribusian air SPAM Penet ke Perumda Air Minum Kota Denpasar dan Perumda Air Minum Kabupaten Badung, khususnya pada saat musim hujan dikarenakan sering kempesnya bendung karet secara otomatis akibat level air sungai yang terlalu tinggi sehingga IPA SPAM Penet tidak dapat memproduksi air. • Penyerapan yang terlalu rendah pada SPAM Petanu (pernah mencapai 50 lt/dtk) dari kapasitas total 300 lt/dtk, menyebabkan beban kerja pompa sangat berat dan tekanan air pada pipa tinggi berakibat terjadi kerusakan pada pompa dan beberapa kali terjadi kebocoran pipa. • Pendistribusian air SPAM Guyangan sebesar 18 lt/dtk masih belum mencukupi kebutuhan di Nusa Penida akibat kapasitas produksi maksimal saat ini hanya sebesar 20 lt/dtk. Pengembangan pendistribusian SPAM Telagawaja masih belum optimal akibat menunggu kesiapan off taker untuk menyerap dan belum terujinya kehandalan beberapa infrastruktur SPAM Telagawaja yang terbangun. Upaya Penanganan akan dilakukan pada Tahun 2022 , seperti Optimalisasi, dan Penggunaan Program OPOR SPAM
- 25. 25 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase responden yang puas thd pelayanan pengelolaan air limbah (UPTD PAL) Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 100%. Tingkat capaian dari indikator persentase responden yang puas terhadap kualitas Pelayanan Air Limbah adalah sebesar 100% sehingga persentase capaian di akhir tahun 2021 sebesar 100 dari target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) serta penurunan pendapatan akibat banyaknya hotel dan restoran sebagai penunjang pariwisata yang tidak beroperasi terkena dampak pandemi Covid-19. Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- 26. 26 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang Untuk menunjang tercapainya target tahun 2021 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah yaitu Integrasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Bali. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- 27. 27 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi Rumah Korban Bencana Provinsi dan Dampak Program Pemerintah Daerah Provinsi Dalam rangka capaian target tahun 2021 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Relokasi Program Provinsi dan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni kewengangan Provinsi. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas dan Sesuai dengan hasil verifikasi Proposal yang disampaiakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- 28. 28 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi Dalam rangka capaian target tahun 2021 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman kewengangan Provinsi. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa paket pekerjaan yang tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali paket pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas. Dan Sesuai dengan hasil verifikasi Proposal yang disampaiakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota
- 29. 29 PEMERINTAH PROVINSI BALI Analisis Persentase data informasi pertanahan yang handal Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah 30,00% dan tingkat capaian dari indikator persentase data informasi pertanahan yang handal adalah sebesar 30,00% sehingga persentase capaian di akhir tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi pada tahun 2021 adalah beberapa pekerjaan tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2022 adalah dengan menganggarkan kembali pekerjaan yang terkena refocusing anggaran sesuai dengan skala prioritas.