Chalid Muhammad : Arah Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintahan Jokowi-JK

1. Arah Kebijakan
Lingkungan Hidup
Pemerintahan Jokowi-JK
CHALID MUHAMMAD

2. Fakta Penguasaa SDA di Indonesia
40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71
miliyar US$ atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari merea
adalah pengusaha yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusaha
Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yang
berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam
Joyo Winoto (Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% asset
yang ada di tanah air baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya
oleh 0,2 % penduduk Indonesia.
Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihat
berdasarkan sektor pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektar
hutan pada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit
perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut 06/09
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkan
untuk dibongkar oleh industri pertambangan.
Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 juta
hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yang
mengontrol 600 perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh
26,7 Juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahal
masih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah atau menguasai tanah dibawah
0,5 hektar

3. Konsesi HPH

4. Konsesi Perkebunan

5. Konsesi Migas

6. Konsesi SDA

7. Korupsi yg makin menjadi
Korupsi di sektor kehutanan adalah salah satu penyebab utama terjadinya
kehancuran hutan di Indonesia. Praktik korupsi ini telah berlangsung lama dan
dilakukan dengan beragam cara. Antara lain suap dalam proses pemberian izin
konversi kawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging. Jumlah
kerugian Negara untuk 8 juta ha hutan dari DR dan PSDH sedikitnya 217,6 Triliun.
Kementerian Kehutanan tahun 2011 mencatat terjadinya kerugian Negara akibat
pembukaan perkebunan dan pertambangan sedikitnya 273,924 Triliun dari
pembuakaan 727 unit perkebunan dengan luas 7.945.199,18.ha dan 1.722
pertambangan dengan luas 8.854.934,96 ha
Beberapa Modus Kejahatan Kehutanan yang berpotensi menimbulkan kerugian
Negara adalah: a) Dikeluarkannya izin tanpa pelaksanaan kewajiban dan memenuhi
persyaratan administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; b)
Dikeluarkannya izin di wilayah yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas perizinan
yang bersangkutan. (Aktivitas perkebunan diareal gambut dalam dan/atau hutan
primer); c) Aktivitas tanpa izin di kawasan hutan, antara lain: Aktivitas tanpa Izin
Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan atau Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (IPPKH) bagi usaha pertambangan; Aktivitas tanpa IUPerkebunan
dan IUPertambangan; d) Aktivitas di luar konsensi; e) Tidak membayar Provisi
Sumber Daya Hutan- Dana Reboisasi (PSDH-DR) dan menebang tanpa Izin
Pemanfaatan Kayu (IPK).

9. NAWACITA; RPJM DAN KERJA KEMENTRIAN ADAKAH JALAN
BARU?

10. 3 jari kelola sampah
(Pilah, Kompos,
Daur Ulang)
Berantas mafia
dengan pendekatan
multi-pintu
Implementasi UU no 6
tahun 2014 tentang Desa
dan realisasi dana
desa Rp 1M/ desa
Implementasi
TAP MPR
No.IX/2001
Publikasi Indeks Kesetaraan dan
Keadilan Gender (sebagai basis
insentif/disinsentif DAK)
Implementasi
UU 44/2009
Pusat Pemantauan Kesra
Nasional (Ruang Kesra
Presiden, Basis Data Terpadu,
Layanan Satu Atap)
Badan Otoritas
Pangan
Perluasan PPT di RS A/B
utk perempuan korban
kekerasan
Lembaga
Koordinasi
bansos pusat
Kartu Indonesia
Sehat di 57
kabupaten
Peningkatan pelayanan kesehatan
primer melalui Laskar Indonesia Sehat, Task
Shifting, dan Rumah Sehat di wil. pilot KIS dan
Puskesmas DTP
Puskesmas
kerjasama
dgn Dinas
Transfusi
Darah
Gerakan Nasional
Perlindungan
Anak
Indeks Komposit
Perlindungan
Anak
Indonesia Pintar
(KIP termasuk untuk anak putus sekolah,
BOS, perluasan BOP mis: pesantren,
keaksaraan, PAUD, Percontohan Sekolah
Pintar, Perbaikan Tata Kelola)
Evaluasi pendidikan
universal di kelas 5, 8, 11
Magang di Industri dan
KKN tematik di desa-desa
Program Santri Mandiri
Badan Khusus di bwh
presiden >> konflik agraria
Inisiasi hak kelola desa
(Warung Kayu)
Akselerasi ijin-ijin perhutanan
sosial >> HKm, HTR, HD
Pilot Project 1000 Desa Mandiri
Benih & Teknologi
Program Daulat Pangan 3333 (Beras, Jagung,
Kedelai)
Program Pemulihan Perkebunan Rakyat
Gerakan Nelayan Hebat
(kepastian pasokan BBM, lemari
es/pedningin, TI dan aplikasi sistem, armada)
Gerakan Kemandirian Pembudidaya
Ikan (CBIB, Unit Pembenihan Rakyat, kebun bibit
rumput laut, budidaya biofloc, akses pemodalan)
Gerakan Cinta Laut dan
Rehabilitasi Pesisir (bakau,
sabuk pantai, rekayasa hybrid)
Inpres penetapan
kewajiban ikut serta BPJS
Naker bagi seluruh peg
BUMN dan sebagai syarat
perpanjangan ijin usaha
Inpres dan peluncuran bursa informasi
peluang LN dan pelatihan TKI yang
dijalankan oleh pemerintah
Memetakan
kebutuhan naker
dari industri-
industri utama
Simposium Naker Nasional
Lingkungan Hidup Desa
Pemberdayaan
Perempuan
Kesehatan
Pemberantasan
Kemiskinan
Petani, Pertanian &
Kehutanan
Perlindungan Anak
Pendidikan
Nelayan, Perikanan &
Lingkungan Hidup
Ketenagakerjaan &
Kependudukan
(pelatihan antenatal
dan postnatal care di
rumah; gizi 1000 hari
setelah kelahiran)
Rumah
Sehat
Rumah Sehat (Kader untuk penyuluhan
promotif dan preventif)
Perbaikan
sistem rujukan
melalui Implementasi
UU 44/2009
Kewirausahaan dalam
pendidikan formal: salah
satu mata ekskul wajib SMA (dan
setara), modul kuliah wajib
Gerakan Desa Hebat
dimulai dengan 3500 desa
percontohan: penguatan untuk tata
kelola dan manajemen kinerja yang
beorientasi hasil di desa
Meningkatkan kapasitas
serikat buruh (pemimpin
dan verifikasi data)
Call center TKI
50 Program Quick Win Kesra...
Inkubator
Inovasi Sosial
Pendukung
Implementasi Kesra
Stimulasi
Pembiayaan
Agro Maritim
Rumah
Wirausaha
Pengelolaan
berbasis Koperasi
Tujuan:
Masyarakat Indonesiayang
TANGGUH, SEHAT, PINTAR,
MAKMURDAN MAJU
mel al ui pertumbuhan yang
BERORIENTASI MANUSIA
Sekolah Peternakan Rakyat 1111
Portal Stimulasi
Wirausaha
Nasional
Olimpiade
Wirausaha
Nasional

11. … yang dilengkapi dengan detil mekanisme eksekusi untuk setiap
program
Strategic
theme
Improving ‘link and match’ for workforce
Protection of
workforce abroad
Improving welfare and life quality of
labor family
Improving labor
monitoring and
industrial relationship
quality
Main
indica-
tor
Jumlah
penganggu-
ran muda
(19-24 thn)
Tingkat
penganggu-
ran
Pekerja tidak
penuh
setengah
penganggur
Tingkat
kepuasan
penguasaha
terhadap
kualitas
buruh UMR
Persentase
TKI yang
terdoku-
mentasi
Diversifikasi
jenis
lapangan
kerja bagi TKI
Jumlah BLK Persentase
pekerja
formal yang
ikut dalam
BPJS
kesehatan
Persentase
pekerja
formal yang
ikut dalam
BPJS Ketena-
gakerjaan
Persentase
serikat buruh
dan
organisasi
pengusaha
yang
terverifikasi
Pelaksanaan
simposium
ketenaga-
kerjaan
tripartit plus
From
(2013)
200 ribu 7,15 juta 10,57 juta N/A 62% (4 dari
6,5 juta)
90% PRT,
10% non-PRT
trampil
255 17% 30% 20% Pembentu-
kan konsep
dan panitia
2015
target
180 ribu Penurunan
sebesar 2 %
Penurunan
sebesar 2 %
Naik 10% 70% 85% PRT,
15% non-PRT
trampil
255, dengan
40 di
revitalisasi
50% 50% 30% 1x di Jakarta
(simposium
nasional)
to(2019) 100 ribu Penurunan
sebesar 50 %
Penurunan
sebesar 50 %
Naik 20% 100% 60% PRT,
40% non-PRT
terampil
600,
semuanya
telah
revitalisasi
100% 100% 100% 5x di Jakarta
4x di 6 kota:
Tangerang,
Batam,
Semarang,
Surabaya,
Medan,
Makassar
A. Tema Strategis, Indikator Utama,
dan Draft Target
B. Pemetaan Program: Quick Win
dan Janji Jokowi/JK
Increase Productivity and Compeititveness of
Fishery and Maritime Products
Indikator: (i) Meningkatnya produksi dan Ekspor Perikanan (ii) Meningkatnya utilitas UPI,
(iii)Meningkatnya kualitas SDM perikanan, (iii) Diterapkannya iptek
Increase Welfare of Fisherman and Fish-farmer
Indikator: (i) Menurunnya kemiskinan masyarakat pesisir; (ii) Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan &
Pembudidaya Ikan, (iii) Meningkatnya kualitas hidup
Ensure sustainability of Fishery and
Maritime Resources
Indikator: (i) Menurunnya intensitas IUU fishing dan (ii) efektivitas kawasan
konservasi laut, (iii) rehabilitasi kawasan pesisir .
Objectives
Increase Productivity and Competitiveness of Fisherman and Fish-farming to achieve social welfare and sustainable resource management
(i) Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Budidaya
Menerapkan Cara Pembudidayaan Ikan Baik (CPIB)
Memperkuat Pusat Induk Lokal Unggul
Mengembangkan Infrastruktur Tambak
Quick wins
Janji
Menjamin mutu Benih Unit Pembenihan Rakyat
(ii) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Peningkatan Kapasitas Penangkapan Ikan di Wilayah
Potensial dan Perbatasan
Peningkatan Kualitas, Prasana, & Manajemen Pelabuhan
(iii) Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan
Penguatan Sistem Penyuluhan
Regenerasi Nelayan
Sarjana Turun ke Laut
(iv) Penguatan Rantai Nilai & Pemasaran Produk Perikanan dan
Kelautan
Efisiensi Transportasi/Sistem Logistik
Pengembangan Lemari Pendingin
Menjamin Mutu dan Keamanan Pangan
Meningkatkan Utilitas Unit Pengolahan Ikan
(i) Akses pada Saranan Produksi Perikanan &
Teknologi
Menjamin Ketersedian Bahan Bakar Migas
Menyediakan Alat Tangkap & Pengembangan
Armada
Meningkatkan akses Teknologi Perikanan
Mengembangkan Diversifikasi Usaha
Perikanan
(ii) Akses pada Informasi Cuaca, Daerah
Tangkap dan Pasar
(iii) Meningkatkan Kualitas Hidup Nelayan &
Pembudidaya
Memperbaiki Rumah Nelayan
Kartu Indonesia Sehat
Kartu Indonesia Pintar
Memfasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan
(iv) Akses Finansial Bagi Nelayan &
Pembudidaya
Mengembangkan Bank Agro-Maritim
Menguatkan Badan Langsung Umum
Perikanan
Mengembangkan Asuransi Perikanan
(v) Penguatan
Keorganisasian Nelayan
Kartu Nelayan
Koperasi
Perikanan/Kelom-pok
Usaha Bersama
(i) Pemberantasan Perikanan Ilegal
MCS Terpadu
Pembenahan Sistem Perizinan
Mendirikan BAKAMLA
(ii) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber
Daya Ikan (SDI)
Pembentukkan Kelembagaan Wilayah
Pengelolaan Perikanan
Menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan
(RPP)
Pembenahan Sistem Informasi dan Data
Perikanan
Integrasi Sistem Perizinan (Pusat-Daerah)
(iii) Pengelolaan Pesisir & Laut
Meningkatkan Efektivitas Konservasi Laut
Akselerasi Kebijakan Satu Peta Pesisir & Laut
Integrasi Tata Ruang Pesisir & Darat
Rehabilitasi Kawasan Pesisir
Output Success case to-date
Desa
Demokratis
- Desa Nol Korupsi
- Kerukunan
- Gotong Royong
- Warga Kritis dan Aktif
Informasi Desa Online, Radio
komunitas, transparansi, forum
warga (Desa Cikadu, Cianjur;
Mandalamekar, Tasik, dll)
Pokja Desa
Pokja Taskin
Desa Sehat
- Air Bersih
- Mortalitas Ibu dan
Anak
- Sanitasi Lingkungan
Karangrejek, Gunungkidul.
Karampi, Bima. Batu Layar,
Lombok Barat. Labbo,
Bantaeng. Oemasi, Kupang. dll
Pokja Kesehatan
Pokja Lingkungan
Desa Pintar
- Bebas Buta Huruf
- Ketersediaan PAUD
- Kurikulum lokal
Tematik
Tana Modu (Sumba Tengah),
Kekeri (Lombok Barat)Pokja Pendidikan
Desa Makmur
- Mandiri Pangan
- Mandiri Energi
- Produktif
Desa Panggungharjo (Bantul),
Desa Karakrejek (Gunungkidul),
Mbata-kapidu (Sumba Timur),
Pilangrejo (Demak), dll
Pokja Pertanian
Pokja Perikanan
Desa Maju
- Teknologi Tepat Guna
- Sistem administrasi dan
informasi berbasis IT
- Pelayanan 5 Menit
Nglegi Gunungkidul, Mandala-
mekar, Terong Bantul, Desa
Plakat, Sumsel (Mikro Hydro
CSR PTBA untuk Listrik Desa)
Pokja Taskin
Pokja Desa
Desa Tangguh
& Lestari
- Ketahanan dalam
menghadapi bencana
- Ketersediaan pangan
untuk situasi darurat
Desa Pesisir Tangguh
Pokja Lingkungan
Pokja Pertanian
Pokja Perikanan
Taskforce SAMPAI DES 2014 SEMESTER 1 - 2015 SEMESTER 2 - 2015
• Re-alokasi pendamping program eksisting (al. PNPM
Mandiri )untuk diarahkan ke Desa
• Penetapan Peraturan Pendukung pelaksanaan
pembinaan dan perekrutan Fasilitator Desa
• Penetapan persyaratan untuk fasilitator spesialis
• Penetapan Standar Penilaian Fasilitator Spesialis dan
Fasilitator Desa
• Perekrutan Fasilitator spesialis dan koordinator
• Pemilihan desa percontohan untuk pilot Desa Hebat
• Finalisasi kontrak kesra
• Kickoff Kontrak Kesra antara Presiden dan
Bupati/Camat & Kades Desa Percontohan
• Berjalannya konsep pendampingan di berbagai
tingkat untuk minimum 50% dari jumlah desa-
desa percontohan
• Pelatihan dan pendidikan untuk semua fasilitator
spesialis dan fasilitator koordinator
• Rollout ke desa percontohan lainnya
• Evaluasi di akhir tahun
• Revisi prosedur dan sistim bila diperlukan
• Persiapan untuk roll out ke xxx ribu desa di 2016
• Adanya payung hukum dan arahan yang jelas dalam
merekrut fasilitator koordinator
Desa
• Terbentuknya APBDes, RKPDes, dan RPJM Des yang siap
untuk diajukan persetujuan
• Adanya pendampingan ke Desa hasil re-alokasi
• Ada pelatihan intensif ke aparatur desa
Kabupaten
Masyarakat
• Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dalam
penetapan APBDes
• Koordinator Fasilitator mulai bekerja di tingkat
kecamatan
• Disetujuinya APBDes dan RPJM Des
• Cairnya sebagian anggaran desa
• Keberadaan fasilitator desa mulai bekerja dan
mengimplementasikan program desa
• Kegiatan pembangunan pedesaan dari APBDes mulai
dapat dijalankan
• Fasilitator spesialis mulai bekerja dan berkeliling
antar desa
• Program APBDes dan RPJM Desa mulai dapat
diimplementasikan
• Program pembinaan pedesaan mulai berjalan
• Fasilitator spesialis mulai turun melakukan
pembinaan
Hasil yang terasa oleh…
Yang harus dilakukan…
Kementerian
Desa
Bupati
Desa
• Perekrutan koordinator untuk tingat kecamatan
• Mengajukan spesialis pada tingkat kabupaten
• Melakukan muswyawarah desa untuk perekrutan
fasilitator untuk desa (bila belum ada)
• Sosialisasi ke warga desa
• Pelatihan fasilitator spesialis dan koordinator
fasilitator desa
• Berkoordinasi dengan kementerian Desa untuk pilot
Desa Hebat
• Fasilitator menjalankan tugas pendampingan
• Proses berjalan untuk menentukan RPJM 2016
• Pemantauan kinerja desa dan fasilitator, koordinator,
dan spesialis
• Melakukan review pertama atas kinerja fasilitator
spesialis dan koordinator fasilitator
• Fasilitator menjalankan tugas pendampindan
• Proses berjalan untuk menentukan RPJM 2016
Presiden
• Menerbitkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
mengatur fasilitator desa
• Menetapkan kedudukan dan kewenangan fasilitator desa
dalam peraturan perundangan
• Menerbitkan Inpres peningkatan kapasitas aparatur desa
• Penandatanganan kontrak komitmen secara simbolis
dengan kepada desa
• Launching program Desa Hebat
• Pemantauan berkala
C1. Elemen dari Setiap Program C2. Roadmap untuk Setiap Program

12. Perbaikan Tata Kelola
Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup
Isu-isu Strategis Reformasi Lingkungan Hidup
Mencegah dan Memulihkan
Pencemaran dan Perusakan LH
Keseiapsiagaan Menghadapi
Perubahan Iklim dan Bencana
Ekologis
Penegakan Hukum Lingkungan
tanpa Pandang Bulu
Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Melindungi, mengelola dan memulihkan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.
(i) Menetaparkan Perpres
Percepatan Implementasi Tap MPR
IX/2001
(ii) Mengimplementasikan One
Map sebagai basis perencanaan
tata ruang wilayah, kebijakan, &
program pemerintah berbasis daya
dukung-daya tampung
Penguatan institusi BIG (Badan
Informasi Geospasial)
(i) Menurunkan 75% intensitas dan
luasan kebakaran hutan/lahan,
serta 100% di dalam konsesi
perusahaan
(i) Membentuk Tim Aksi Anti Mafia
SDA dengan pendekatan multi-
doors melalui Inpres
(i) Mengeluarkan Perpres tentang
Perlindungan Total Hutan Alam dan
Lahan Gambut
Bentuk Badan Ad-hoc
Penyelesaian konflik agraria-
SDA
Mengeluarkan Inpres
percepatan Kebijakan Peta
Tunggal (One Map)
Quick wins
Janji
(iii) Minimal 30% kawasan hutan
dikelola oleh Masyarakat dgn
skema Hutan Adat, Hutan Desa,
dan Hutan Kemasyarakatan
Percepatan penetapan ijin HD
dan HKM yg telah diajukan
masyarakat
(ii) Memulihkan 5,5 juta Ha hutan
dan ekosistem penting sangat kritis
& rusak dengan melibatkan
masyarakat
(iii) Gerakan Nasional “3 Jari”
(Pilah-Kompos-Daur Ulang) untuk
penanganan sampah dengan
partisipasi aktif warga (Role model)
Kampanye publik secara masif
(iv) Pemulihan DAS kritis (dengan 4
prioritas Ciliwung, Citarum, Siak,
Kapuas)
Roadmap Zero Waste
Insentif warga dan Pemda
Koordinasi Tim Aksi dengan KPK,
BPK, PPATK, Kepolisian,
Kejaksaan, Dirjen Pajak, dan
Interpol
Penindakan terhadap aktor
utama di sektor migas,
tambang, hutan, perkebunan,
kelautan/ perikanan
(iii) Membentuk Kanal Aspirasi
sebagai saluran pelaporan warga
(ii) Penindakan hukum terhadap
kasus-kasus pelanggaran
lingkungan hidup oleh korporasi
(iv) Peningkatan kapasitas SDM
aparat penegak hukum lingkungan
hidup
Revisi Inpres Moratorium ijin, &
memperpanjang masa
moratorium
(ii) Revisi & Perkuat Rencana Aksi
Nasional Adaptasi Peru-bahan Iklim
dengan APBN/D
(iii) Bencana ekologis menjadi
Tupoksi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
Desa Mandiri Pangan dan Energi
(iv) Mengefektifkan diplomasi
internasional Perubahan Iklim
Perpres pemulihan DAS kritis

13. Tema
Strategis
Perbaikan Tata Kelola Sumberdaya Alam
dan Lingkungan Hidup
Mencegah dan Memulihkan Pencemaran
dan Perusakan LH
Penegakan Hukum Lingkungan
tanpa Pandang Bulu
Kesiapsiagaan Menghadapi
Perubahan Iklim dan Bencana
Ekologis
Indikator
Utama
1. Reforma Agraria dan Pengelolaan SDA
berjalan sesuai Tap MPR IX/ 2001
2. Persentase aturan hukum tumpang
tindih
3. Persentase perijinan tumpang tindih
4. Jumlah konflik agraria yang
diselesaikan badan Ad hoc
5. Implementasi kebijakan satu peta (one
map policy)
6. Area kawasan hutan dikelola
masyarakat secara lestari
1. Titik api kebakaran hutan
2. Area lahan kritis yang dipulihkan
3. Laju deforestasi
4. Persentase pemulihan pesisir dan karst
sumber air yang kritis yang terintegrasi
5. Adanya Gerakan Nasional Pengelolaan
Sampah berbasis masyarakat dan
industri
6. Jumlah bank sampah
7. Jumlah DAS kritis dipulihkan secara
terpadu & dengan masyarakat
1. Jumlah mafia SDA
2. Kerugian negara dari mafia SDA
3. Jumlah IUP pertambangan
melanggar
4. Partisipasi rakyat dalam
mendukung penegakan hukum
5. Persentase tuntutan pelanggaran
lingkungan menang di peradilan
6. Jumlah penyidik LH tangguh
1. Hutan alam dan lahan gambut
yang tersisa tidak rusak
2. Area gambut dikelola
masyarakat secara lestari
3. Jumlah desa mandiri pangan &
energy
4. Jumlah emisi karbon
5. Peristiwa bencana ekologis
6. Jumlah agenda Indonesia
disetujui dalam perundingan
internasional
Dari (2014)
1. TAP MPR belum diimplementasikan
2. Banyak
3. 80%
4. Tidak ada badan penyelesaian konflik
agraria, total 588 potensi konflik
agraria (2014 saja)
5. One map belum terkonsolidasi
6. 500 ribu Ha
1. 8.343 titik api
2. Minimum, dari total 42 juta Ha
3. 0,6-1,1 juta Ha / tahun
4. Tidak ada
5. Tidak ada
6. 1.195 bank sampah
7. 0 DAS dari total 62 DAS Kritis
1. Banyak mafia SDA (belum
teridentifikasi)
2. Kerugian Rp. 150 Tr
3. ~10,000 IUP melanggar
4. Tidak ada
5. 0,5%
6. Minimum
1. 92 juta hutan terdegradasi,
2. Minimum
3. Minimum
4. 2 Giga ton
5. 1.392
6. Minimum
Menjadi
(2015 &
2019)
1. Inpres Tap MPR (2015)
2. 0%
3. 0%
4. Badan Ad hoc terbentuk (2015) dan
jumlah konflik agraria yang diselesaikan
100 kasus (2015), 100% kasus yang ada
(2019)
5. Inpres percepatan one map (2015) dan
integrasi dalam kebijakan dan
perencanaan spasial (2019)
6. 10 juta Ha (2015); 40 juta Ha (2019)
1. Zero hot spot di konsesi perusahaan
2. 1,1 juta Ha (2015), 5,5 juta Ha (2019)
3. 250,000 Ha / tahun (2015)
4. Ada planning pemulihan (2015), area
yang dipulihkan 50% (2019)
5. Ada roadmap gerakan nasional (2015)
6. 1.000 bank sampah baru (2015), total
3.255 bank sampah (2019)
7. 4 DAS kritis (Ciliwung,s Citarum, Siak
dan Kapuas) (mulai 2015); 30 DAS kritis
(2019)
1. Terbentuk Tim Cepat Anti Mafia
SDA (2015); nol mafia SDA (2019)
2. Nol kerugian (2019)
3. Nol IUP melanggar (2015)
4. Terbentuk Kanal Aspirasi Rakyat
(2015)
5. 100% (2015)
6. 5.000 orang (2019)
1. 100% tidak rusak
2. Meningkat (2015)
3. 5.000 desa (2019)
4. 1,4 Giga ton (2019)
5. 700 (2019)
6. Seluruh agenda
Tujuan dan Indikator

14. Rangkuman program Lingkungan Hidup
Dampak
TINGGI
untuk
pemecahan
akar
masalah
1. Implementasi One Map sebagai basis pe-rencanaan tata
ruang wilayah, kebijakan, & program berbasis daya
dukung-daya tampung
2. Penetapan ijin HD dan HKM yg telah diajukan masyarakat,
dengan target 30% dari lahan hutan
3. Menurunkan 75% intensitas & luasan kebakaran
hutan/lahan, serta 100% di dalam konsesi perusahaan
4. Pemulihan DAS kritis (dengan 4 prioritas Ciliwung, Citarum,
Siak, Kapuas)
5. Penindakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran
lingkungan hidup oleh korporasi
1. Menerbitkan Inpres pembentukan Tim Aksi Anti Mafia SDA
dengan pendekatan multi-doors
2. Membangun role model Lingkungan Hidup: Gerakan 3 Jari
Kelola Sampah (Pilah, Kompos, Daur Ulang)
3. Percepatan Implementasi TAP MPR No.IX/2001 tentang
Reforma Agraria dan Sumber Daya Alam dengan menetapkan
Perpres.
4. Menerbitkan Inpres percepatan Kebijakan Peta Tunggal (One
Map Policy)
5. Membentuk Kanal Aspirasi sebagai saluran pelaporan warga
6. Menetapkan Perpres pemulihan DAS kritis
Dampak
RENDAH
untuk
pemecahan
akar
masalah
1. Penguatan institusi BIG (Badan Informasi Geospasial)
2. Memulihkan 5,5 juta Ha hutan & ekosistem sangat kritis
dengan melibatkan Masyarakat
3. Peningkatan kapasitas SDM Aparat Penegak Hukum
lingkungan hidup (PPNS, Polisi, Jaksa)
4. Menetapkan Perpres tentang Perlindungan Total Hutan Alam
dan Lahan Gambut
5. Revisi & Perkuat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan
Iklim dengan APBN/D
6. Menetapkan bencana ekologis sebagai Tupoksi Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
7. Mengefektifkan diplomasi internasional Perubahan Iklim
TERKENDALA untuk implementasi cepat (mis: kapabilitas
dan infrastruktur terbatas, baik kelembagaan maupun fisik)
MUDAH untuk implementasi cepat (mis: ada kapabilitas dan
infrastruktur, baik kelembagaan maupun fisik)

15. C1. Berantas mafia dengan pendekatan multi-pintu
Apa dan kapan dieksekusi? Apa dampaknya
kepada masyarakat?
Kapan dampak
dirasakan?
KPI Contoh kasus
sukses
Notes (cth:
budget)
 1 bulan pertama: tim aksi cepat
mafia SDA dibentuk
 Kwartal 4 2014: Kasus pertama
(kasus lama yg mandek) dibawa
ke pengadilan
 2015: Setiap 3 bulan sekali
harus ada kasus besar ditangani
Memperlihatkan ke
pelanggar dan
masyarakat keseriusan
pemerintah dalam
menindak & menjaga
LH/SDA
Di Kuartal 2015
harus ada 1 kasus
yang dijatuhi
hukuman (vonis)
2-3 kasus besar
dijatuhi hukuman
pada tahun 2015
Aceh (Rawa Tripa)
Deskripsi: Mafia SDA merugikan negara, memiskinkan masyarakat & merusak LH. Cara-cara yang digunakan semakin canggih dan menembus batas negara
sehingga tidak dapat digunakan pendekatan konvensional. Selain ketentuan LH, perlu dikenakan tuntutan Tipikor & Pencucian Uang. Sebagian praktik
mafia telah menjadi temuan BPK, KPK, PPATK, KLH namun penegakan hukumnya sangat lemah. Oleh karena itu penting dibentuk tim aksi cepat anti mafia
SDA di bawah kantor kepresidenan.
Janji
Detail Inisiatif Quick Wins Pokja Lingkungan Hidup

16. PentahapanRencanaKerja: Berantas MafiadenganPendekatanMulti-Pintu
SAMPAI DES 2014 SEMESTER 1-2015 SEMESTER 2 – 2015
Hasil yang dirasa oleh:
PEMERINTAH
Keyakinan meningkat bahwa pemberantasan Mafia
SDA dapat dilakukan.
• Jumlah keterlibatan oknum pemerintah dalam
aktivitas mafia SDA menurun.
• Adanya ketertiban yang meningkat dalam
pengelola an SDA dan peningkatan PNBP
Adanya ketertiban yang meningkat dalam
pengelola an SDA dan peningkatan PNBP
MASYARAKAT
LOKAL
Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
meningkat
Masyarakat percaya kepada Pemerintah dan secara
sadar membantu pemberantasan Mafia SDA.
Masyarakat percaya kepada Pemerintah dan secara
sadar membantu pemberantasan Mafia SDA.
APARAT PENEGAK
HUKUM
• Koordinasi antar penegak hukum semakin baik
• Keyakinan dan pengalaman dalam
pemberantasan kejahatan terhadap SDA
meningkat
Semakin berpengalaman ,dan yakin bahwa
tindakan ini didukung sepenuhnya oleh Masyarakat
dan Pemerintah.
Semakin berpengalaman ,dan mengembangkan
aktifitas di bidang pencegahan
Yang harus dilakukan:
KANTOR
KEPRESIDENAN
Membentuk Tim Aksi Cepat Pemberantasan Mafia
SDA dan deklarasi perang terhadap mafia SDA
Melakukan pengawasan terhadap Tim Aksi Cepat Melakukan pengawasan terhadap Tim Aksi Cepat
TIM AKSI CEPAT
ANTI-MAFIA SDA
• Membuat peta jalan pemberantasan mafia SDA
• Koordinasi dengan aparat penegak hukum, KPK,
BPK, PPATK, Interpol
• Melakukan investigasi kasus yang berdampak
luas
• Melimpahkan kasus pertama pada APGAKUM
• Melanjutkan investigasi kasus lain dan
melimpahkan kasus ke APGAKUM
• Memonitor jalannya penegakkan hukum
• Memberikan laporan pada kantor kepresidenan
• Melanjutkan investigasi kasus lain dan
melimpahkan kasus ke APGAKUM
• Memonitor jalannya penegakkan hukum
• Memberikan laporan pada kantor kepresidenan
APARAT PENEGAK
HUKUM
(APGAKUM)
• Menyumbangka SDM terbaik untuk menjadi
bagian tim aksi cepat
• Mulai memroses satu kasus pertama, yang
selama ini berhenti, untuk proses penuntutan
dengan tuntutan berlapis (Tipikor, Pencucian
Uang dan Pajak)
• Kasus pertama dikenakan vonis Pengadilan.
• Kasus-kasus lain diajukan ke Pengadilan
Kasus-kasus lain diajukan ke Pengadilan
KPK, BPK, PPATK
Mendukung Tim dengan menyuplai data dan
informasi terkait
Secara rutin menyuplai data dan informasi
pelanggaran terhadap SDA
Secara rutin menyuplai data dan informasi
pelanggaran terhadap SDA
KEMENTERIAN
SEKTORAL
Menyumbangkan SDM terbaik menjadi bagian dari
Tim Aksi Cepat
Capacity building untuk PPNS di Kementeriannya
dan sebagai sumber SDM Tim Aksi Cepat
Capacity building untuk PPNS di Kementeriannya
dan sebagai sumber SDM Tim Aksi Cepat
PEMDA
Mendukung Tim dengan memberikan informasi &
data yang valid, dan memberikan penyadaran
kepada Masyarakat.
Mendukung Tim dengan memberikan informasi &
data yang valid, dan memberikan penyadaran
kepada Masyarakat.
Mendukung Tim dengan memberikan informasi &
data yang valid, dan memberikan penyadaran
kepada Masyarakat.

17. C2. Role Model Lingkungan Hidup:
Gerakan 3 Jari Kelola Sampah (Pilah, Kompos, Daur Ulang)
Apa dan kapan dieksekusi? Apa dampaknya
kepada masyarakat?
Kapan dampak
dirasakan?
KPI Contoh kasus
sukses
Notes (cth:
budget)
 1 bulan pertama: Deklarasi
Gerakan 3 Jari Kelola Sampah
 Q4 2014: Roadmap Zero Waste
Indonesia
 2015 kampanye dan pemberian
insentif pada Pemda (DAK),
masyarakat dan pelaku industri
yang aktif dalam Gerakan 3 Jari
Perbaikan sistem
pengelolaan sampah
Masyarakat
mendapatkan manfaat
ekonomi dari bank
sampah
Lingkungan lebih sehat
1 Januari 2015
Tahun Baru Tanpa
Sampah
Q1 2015
Pertumbuhan 2.000
bank sampah
masyarakat
5 kota besar model
gerakan 3 jari kelola
sampah
10 perusahaan
besar menerapkan
‘Take Back Policy’
Beberapa bank
sampah dan
composting di
Jakarta, Surabaya.
Jepang, Eropa,
California
Deskripsi: Data Kementerian Lingkungan hidup menyebutkan, sampah dalam negeri di tahun 2013 telah mencapai 38,5 juta ton/tahun, dan yang
diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya 13,6 juta ton/tahun. Saat ini, hampir 90 % kota di Indonesia masih menggunakan teknologi open
dumping dan dibakar. Tidak ada upaya pemilihan sampah sebelum masuk ke TPA. Dilain sisi, ada 1.195 bank sampah yang dikelola dan memberikan
manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun belum menjadi gerakan kolektif publik.
Janji
Detail Inisiatif Quick Wins Pokja Lingkungan Hidup

18. 5 elemen revolusi mental birokrat dalam implementasi Nawacita
untuk mencapai Kesejahteraan rakyat
From
Penekanan terhadap PROGRAM (“Sudah
dilaksanakan”)
To
Penekanan terhadap HASIL (“Sudah
dicapai”)
SEMUA terlibat, TIDAK ADA yang
bertanggungjawab
SATU pertanggungjawaban hasil, semua
terlibat
“Kota” mengarahkan desa Desa mengarahkan desa, “kota”
memantau dan membantu desa
PROYEK: Pemerintah merancang dan
memimpin implementasi
GERAKAN: Implementasi yang
partisipatoris, gotong royong
PEMIMPIN HEBAT: Pertumbuhan ekonomi
Negara Indonesia
RAKYAT HEBAT: Pertumbuhan
Kesejahteraan rakyat Indonesia
1
2
3
4
5