Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2005-2025. Dokumen ini menjelaskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangungan Kota Probolinggo selama 20 tahun ke depan dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan.

2. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2005-2025
PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

3. 1
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 – 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan
dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang
mempunyai karakteristik sendiri;
b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka panjang
berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006
tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 dan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2006-2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini,
sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c konsiderans ini, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

4. Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025;

6. 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010
4
Nomor 2);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO DAN
WALIKOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005- 2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam
Peraturan Daerah ini yang dimaksud :
1. Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah
Kota Probolinggo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005
- 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-
2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJM
Nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut RTRW
Kota adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra
ruang pembangunan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD Kota adalah
5
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
13. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
14. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah.
Pasal 2 Sistimatika
RPJP Daerah terdiri dari :
a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Analisis Isu-Isu Strategis;
d. Visi dan Misi Daerah;
e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
f. Kaidah Pelaksanaan.

8. 6
Pasal 3
(1) Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari latar
belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.
(2) Kondisi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari kondisi
umum daerah, tantangan daerah dan prediksi kondisi umum daerah.
Pasal 4
(1) Visi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO YANG
AMAN,
DEMOKRATIS, ADIL DAN SEJAHTERA.
(2) Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai
dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat.
Pasal 5
Dalam rangka mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
ditetapkan misi pembangunan yang terdiri dari :
a. mewujudkan Trikarsa Bina Praja, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota
Probolinggo untuk melestarikan ciri khas Kota Bayuangga (Angin, Anggur dan
Mang-ga), membangun citra kota Indaditasi (Industri, Perdagangan, Pendidikan
dan Transportasi), dan membudayakan motto Kota Bestari (Bersih, Sehat,
Tertib, Aman, Rapi dan Indah);
b. mewujudkan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan
harmonisasi antar kelompok masyarakat;
c. mewujudkan peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan;
d. mewujudkan penanggulangan kemiskinan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan
memacu kewirausahaan;
e. mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
percepatan pembangunan infra struktur;
f. mewujudkan optimali- sasi pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan
hidup;

9. g. mewujudkan ketenteraman dan ketertiban, supremasi hukum dan hak azasi
7
manusia;
h. mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui
reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik
Pasal 6
Kebijakan Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut :
a. Misi Pertama, memantapkan citra kota industri, perdagangan, pendidikan dan
transportasi dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, tertib, aman dan indah.
Kota Probolinggo akan terus dikembangkan sebagai kota industri, perdagangan
dan transportasi karena posisinya yang sangat strategis dilihat dari
koneksitasnya dengan kota-kota di wilayah Timur, Selatan dan Barat di Jawa
Timur. Didukung juga oleh adanya fasilitas perhubungan darat dan laut yang
cukup representatif. Sedangkan fokus sebagai kota yang bersih, sehat, tertib,
aman dan indah adalah bentuk kota idaman yang harus tetap diwujudkan
mengiringi perkembangan kota sebagai kota metropolitan
b. Misi Kedua, meningkatkan upaya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan memantapkan
harmoninasi hubungan antar kelompok yang ada dalam masyarakat;
c. Misi Ketiga, Pembangunan Transportasi, Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Wilayah,
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembangunan Sistem Informasi dan
Komunikasi;
d. Misi Keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan terjangkau serta
peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat
penting demi peningkatan produktivitas sumber daya manusia;
e. Misi Kelima, meningkatkan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan,
mewujudkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja dan mewujudkan iklim
kewirausahaan yang sehat guna menunjang pertumbuhan perekonomian kota;
f. Misi Keenam, menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;

10. g. Misi Ketujuh, peningkatan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
8
masyarakat serta pencegahan tindak kriminal; dan
h. Misi Kedelapan, memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dan memantapkan
pelaksanaan reformasi birokrasi.
BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA PROBOLINGGO
Pasal 7
(1) Program Pembangunan Kota Probolinggo periode 2005-2025 dilaksanakan
sesuai dengan RPJP Daerah dan RTRW Kota Probolinggo yang merupakan satu
kesatuan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah.
(2) Penjabaran dari RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(3) RTRW Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kebijakan yang berfungsi sebagai matra ruang RPJPD Kota Probolinggo untuk
penyusunan RPJMD Kota Probolinggo dalam periodesasi yang telah ditentukan.
Pasal 8
(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo
yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota Probolinggo.
(2) RPJMD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Probolinggo.
Pasal 9
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan
rencana pembangunan daerah Kota Probolinggo, Walikota yang sedang
memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD

11. Kota Probolinggo untuk tahun pertama periode Pemerintahan Walikota
berikutnya.
(2) RKPD Kota Probolinggo yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya.
9
Pasal 10
(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi acuan
dalam penyusunan RPJMD Kota Probolinggo yang memuat visi, misi dan
Program Walikota.
(2) RPJMD Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 11
(1) Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJP Daerah.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(3) RPJP Daerah dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bahwa Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun
2006-2025 dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 20062025,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

12. 10
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo pada
tanggal 24 Desember 2013
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI
Diundangkan di Probolinggo pada
tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001
LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 11
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AGUS HARTADI
Pembina Tingkat I
NIP. 195660817 199203 1 016

13. 11
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA
PROBOLINGGO TAHUN 2005-2025
I. UMUM
Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan
bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya pada pasal
5 ayat (1) disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evauasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD daam bentuk Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
RPJPD yang sedang berjalan.
Dalam pelaksanaannya, RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan,
tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam
masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Walikota
yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Probolinggo. RPJM Daerah memuat
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota serta kerangka
ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM
Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka
ekonomi makro serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

14. Maksud disusunnya RPJP Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025
adalah menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dengan jangka
dua puluh tahunan yang memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh
komponen pembangunan di Kota Probolinggo dalam mewujudkan cita-cita dan
tujuan bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah
disepakati bersama. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam setiap penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5
tahunan yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah. Sedangkan tujuan
penyusunan RPJP Daerah adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan
pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kota Probolinggo, sinergis,
koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat
Kota Probolinggo yang diidamkan 20 tahun ke depan.
Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka
waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu tahun 2005-
2025. Namun periodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodesasi RPJM
Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala
Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor
12
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025 terdiri atas 5 Bab dan 14 Pasal.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Cukup jelas

15. 13
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Program pembangunan adalah uraian secara umum
tentang arah kebijakan pembangunan.
Ayat (2)
: Cukup jelas
Ayat (3)
: Cukup jelas
Pasal 8
: Cukup jelas
Pasal 9
Pasal 10
: Cukup jelas
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
: Cukup jelas
Ayat (1)
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota
Probolinggo dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan RPJPD Daerah dari masing-masing Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
Ayat (2)
: Cukup jelas
Ayat (3)
: Cukup jelas
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas

16. 14
: Cukup jelas
###### ######

17. i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………….. I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan …………………………………. I-2
1.3 Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen …………….. I-5
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………. I-6
1.5 Maksud dan Tujuan ………………………………………….
I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KODISI DAERAH II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi ………………………… II-1
2.1.1 Aspek Geografis …………………………………………… II-1
2.1.2 Aspek Demografi ………………………………………….. II-5
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat……………………… II-7
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi………. II-7
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat…………… …………. II-10
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga……………………… II-13
2.3 Aspek Pelayanan Umum …………………………………. II-14
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib …………………………… II-14
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan ………………………….. II-26
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-28
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah……………………. II-28
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur…………………….. II-30
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi……………………………………
II-33

18. ii
BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS
……………………………………..
3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah …….
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Terkait Urusan Wajib ………...
3.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Urusan Pilihan ……….
3.2 Isu Strategis ………………………………………………….
BAB IV VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO
………………………..
4.1 Perumusan Visi……………………………………………….
4.2 Perumusan Misi ………………………………………………
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KOTA PROBOLINGGO ………………………………
5.1 Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan …………….
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan …………………..
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
……………………………………….
III-1
III-1
III-1
III-13
III-16
IV-1
IV-1
IV-3
V-1
V-1
V-8
VI-1
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Gambar 2.1
Hubungan Antara RPJPD Kota
Probolinggo
Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Lainnya ……………………………………………….. I-1
Peta Kota Probolinggo………………………………. II-1

19. iii
Gambar 2.2 Jumlah Kelurahan Tiap Kecamatan Kota
Probolinggo…………………………………………… II-2
Gambar 2.3 Jumlah RW Tiap Kecamatan Kota Probolinggo……. II-3
Gambar 2.4 Jumlah RT Tiap Kecamatan Kota Probolinggo……. II-3
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun
2007-2011………………………………………………… II-6
Grafik 2.2 Populasi Penduduk Kota Probolinggo Menurut
Kelompok Umur Tahun 2008-2011……………………. II-7
Grafik 2.3 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2006-2010……………. II-9

20. iv
Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2006-
2010 ………………………………………………………. II-10
Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo
Tahun 2007-2010……………………………………….. II-11
Grafik 2.6 Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2006-
2010………………………………………………………. II-13
Grafik
2.7 Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun
2007-2011…………………………………………………
II-14

21. v
Tabel
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo… II-2
Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Probolinggo
Tahun 2010-2011 …………………………………….
II-5
Tabel 2.3 PDRB Kota Probolinggo Tahun 2006-2010
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun
2000……………………………………………………….
II-8
Tabel 2.4 Angka Melek Huruf Kota Probolinggo Tahun 2006-
2010………………………………………………………. II-12
Tabel 2.5 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Probolinggo Tahun
2007-2011………………………………………………..
II-12
Tabel 2.6 Angka Harapan Hidup Masyarakat di
Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-13
Tabel 2.7 Data kinerja layanan pendidikan di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011………………………………………..
II-16
Tabel 2.8 Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011………………………………………..
II-17
Tabel 2.9 Data kinerja layanan pekerjaan umum di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-
18
Tabel 2.10 Data kinerja layanan perumahan rakyat di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-18
Tabel 2.11 Data kinerja layanan penataan ruang di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-19
Tabel 2.12 Data kinerja perencanaan pembangunan di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-19
Tabel 2.13 Data kinerja layanan perhubungan
di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-20
Tabel 2.14 Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-20

22. vi
Tabel 2.15 Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo
Tabel
Tahun 2007-2011………………………………………..
II-21
2.16 Data kinerja layanan administrasi kependudukan dan

23. vii
Tabel
catatan sipil di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…. II-21
Tabel 2.17 Data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Kota Probolinggo Tahun 2007-
2011………………………………………………………..
II-21
Tabel 2.18 Data kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…….
II-22
Tabel 2.19 Data kinerja urusan sosial di Kota Probolinggo Tahun
2007-2011…………………………………………………
II-22
Tabel 2.20 Data kinerja urusan ketenagakerjaan di
Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-23
Tabel 2.21 Data kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah
di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…..
II-23
Tabel 2.22 Data kinerja urusan penanaman modal di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-24
Tabel 2.23 Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011………………………………………..
II-24
Tabel 2.24 Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di
Kota Probolinggo Tahun 2007-2011……………………
II-24
Tabel 2.25 Data kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011..
II-25
Tabel 2.26 Data kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011………………..
II-25
Tabel 2.27 Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011………………………….
II-26
Tabel 2.28 Data kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011…………
II-26
Tabel 2.29 Data kinerja urusan statistik daerah di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011………………………….
II-27

24. viii
Tabel 2.30 Data kinerja urusan kearsipan daerah di Kota
Tabel
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-27
2.31 Data kinerja urusan komunikasi dan informatika di
Kota Probolinggo Tahun 2007-2011………………….. II-28
Tabel 2.32 Data kinerja urusan perpustakaan di
Kota ProbolinggoTahun 2007-
2011…………………………..
II-28
Tabel 2.33 Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011………………………………………..
II-29
Tabel 2.34 Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011………………………………………..
II-29
Tabel 2.35 Data kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-30
Tabel 2.36 Data kinerja urusan kelautan dan perdagangan di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-30
Tabel 2.37 Data kinerja urusan kelautan dan perindustrian di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011…………………………
II-31
Tabel 2.38 Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di
Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011………………
II-32
Tabel 2.39 Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di
Kota Probolinggo Pada Tahun 2006 – 2008 (Dalam
Jutaan Rupiah)……………………………………………
II-33
Tabel 2.40 Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun
2011……………………………………………………….
II-35
Tabel 2.41 Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2011
…………………………………………………………….
II-35
Tabel 2.42 Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota
Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….
II-36
Tabel 2.43 Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota
Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….
II-37
Tabel 2.44 Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota
Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….
II-37

25. ix
Tabel 2.45 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota
Tabel
Probolinggo Tahun 2007 – 2011……………………….
II-38
Tabel 2.46 Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di
Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011………………… II-39
2.47 Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota Probolinggo

26. x
Tahun 2007 – 2011………………………. II-40
Tabel 2.48 Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di
Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011………………… II-41

27. I | xi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang dimaksud dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk periode 20
(dua puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah pada dasarnya merupakan satu
kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan
tingkat kewenangannya.
Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan secara sekuensial
serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan
pembangunan daerah, yakni : dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah,
serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, menyesuaikan
dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Tahapan penyusunan Dokumen RPJPD diawali dengan persiapan
penyusunan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan
rancangan akhir serta penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembanganunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2025.
Mencermati perkembangan keadaan yang terjadi pada saat ini, dengan
tingkat akselerasi yang sangat tinggi pada hampir semua segi kehidupan, serta
masih banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kota Probolinggo,
jelas diperlukan upaya-upaya terencana, strategis dan berkesinambungan, yang
dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
berdimensi jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan
masyarakat. RPJP ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan
pembangunan lima tahunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah atau RPJMD, serta menjadi arah bagi para calon kepala daerah dalam
merumuskan visi, misi dan program yang akan dilaksanakannya dalam kurun
waktu lima tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengikat

28. I | xii
seluruh komponen masyarakat Kota Probolinggo, baik pemerintah daerah, dunia
usaha maupun masyarakat umum lainnya.
Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis menunjukkan bahwa
keberadaannya sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan
daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidak jelasan arah dan
sasaran pokok pembangunan daerah, sekaligus sulit untuk menjaga konsistensi
dan kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan, Apabila
setiap periode pemerintahan daerah (kurun lima tahunan) tanpa dipedomani
dengan arah dan sasaran pokok pembangunan untuk masa 20 tahun, maka setiap
periode pemerintahan akan berjalan dengan mengesampingkan aspek
kesinambungann pencapaian sasaran pembangunan antar periode pemerintahan.
Substansi RPJPD Kota Probolinggo sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah selama 20 tahun sampai dengan tahun 2025.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam
penyusunan RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

29. I |
xiii
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daserah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

30. I |
xiv
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209)
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi
Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2025.

31. I | xv
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009 – 2028;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 – 2029;
1.3 Hubungan Antara RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Lainnya
RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 penyusunannya
memperhatikan keselarasan dengan dan sekaligus mengacu pada RPJP Nasional
dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan
antara visi, misi , arah dan kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo
dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang
Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penyusunan RPJPD Kota Probolinggo juga
memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW
Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan dalam
pemanfaatan struktur dan pola ruang dan dapat dihindari adanya konflik
pemanfaatan ruang wilayah.
Secara skematik, pola hubungan antara RPJPD Kota Probolinggo Tahun
2005-2025 dengan dokumen Rencana Pembangunan lainnya dapat digambarkan
sebagai berikut :
Gambar I.1

32. I |
xvi
Hubungan Antara RPJPD Kota Probolinggo Dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lain
UU No. 17 Tahun 2007
Tentang RPJP Nasional
Tahun 2005 - 2025
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang RPJPD
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 -
2025
1.4 Sistematika Penulisan
PP No. 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang
N asional Tahun 2008 - 2028
Perda Prov Jatim No. 5 Tahun
20 12 Rencan a Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011 - 2031
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005 – 2025 memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen rencana
pembangunan disusun berdasarkan tata urut penulisan sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum
penusunan, hubungan antara RPJPD dengan dokumen rencana
pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud
dan tujuan.
Bab II :
Gambaran Umum Kota Probolinggo, yang memuat penjelasan umum
mengenai kondisi eksisting berbagai sektor prmbangunan strategis
serta tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu sampai dengan
tahun 2025 mendatang.
Bab III :
Analisis Isu-Isu Strategis, yang berisi berbagai permasalahan utama
pembangunan daerah dan isu-isu strategis.
Rencana
Pembangungan
Jangka Pa njang
Dae rah Kabupaten
Probolinggo
Rencana
Pembangungan Jangka
Panjang Daerah Kota
Probolinggo
Rencana
Tata Ruang
Kota
Probolinggo
Rencana
Tata Ruang
W ilayah
Kabupaten
Probolinggo

33. I |
xvii
Bab IV :
Visi dan Misi Kota Probolinggo, yang memuat perumusan visi dan
misi pembangunan Kota Probolinggo hingga tahun 2025.
Bab V :
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka
penjang daerah untuk masing-masing misi pada setiap tahapan 5
(lima) tahunan, selama kurun waktu 20 tahun.
Bab VI : Kaidah Pelaksanaan, dimana pada bab ini diuraikan langkah-langkah
pelaksanaan visi dan misi serta arah kebijakan
pembambanguan jangka panjang daerah yang telah disusun dalam
dokumen RPJPD.
1.5 Maksud dan Tujuan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun
2005 – 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20
(dua puluh) tahun dimaksudkan unttuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan
bagi seluruh komponen pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Probolinggo dalam
rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. RPJPD Kota Probolinggo
disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah.
Tujuan penyusunan RPJPD Kota Probolinggo adalah untuk :
1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk
waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025, dalam rangka peningkatan
pertumbuhan dan pengembangan pembangunan daerah guna meningkatkan
derajat kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten
Probolinggo dan Kota Probolinggo.

34. I |
xviii
3. Memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi upaya mewujudkan visi dan misi
pembangunan nasional serta Millenium Development Goals.

35. I I | 1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota Probolinggo
2.1.1 Aspek Geografis
Letak Kota Probolinggo berada pada 7º 43’ 41” sampai dengan 7º 49’ 04”
Lintang Selatan dan 113º 10’ sampai dengan 113º 15’ Bujur Timur dengan luas
wilayah 56,667 Km². Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit
yang menghubungkan kota-kota (sebelah timur Kota) : Banyuwangi, Jember,
Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat Kota) :
Pasuruan, Malang, Surabaya.
Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :
 Sebelah Utara : Selat Madura
 Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
 Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, dan Sumberasih
Kabupaten Probolinggo
 Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Gambar 2.1

36. I I | 2
Peta Kota Probolinggo
Secara administrasi Pemerintahan Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan
yaitu Kecamatan Mayangan dengan 5 Kelurahan, Kecamatan Kanigaran dengan
6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih
dengan 6 Kelurahan dan Kecamatan Kademangan dengan 6 Kelurahan
(Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan
Pengembangan Kelembagaan Kecamatan). Pembagian Wilayah Administrasi
Kota Probolinggo terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Probolinggo
Nama Kecamatan Jml Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT
Kademangan 6 31 171
Kedopok 6 35 143
Wonoasih 6 39 182
Mayangan 5 42 257
Kanigaran 6 51 251
Jumlah Total 29 198 1004

37. I I | 3
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Sumber : BPS Kota Probolinggo

38. I I | 4
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap
tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu
musim penghujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli dan Nopember
sampai dengan Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan
Agustus sampai bulan Oktober. Jumlah curah hujan pada tahun 2009 dari hasil
pemantauan pada 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo, rata
– rata tercatat sebesar 955 mm dan hari hujan sebanyak 64 hari. Apabila
dibandingkan dengan rata-rata curah hujan tahun 2009 sebesar 932 mm dengan
75 hari hujan, maka kondisi tahun 2010 lebih basah dibandingkan tahun 2009.
Ada banyak terjadi fenomena perubahan iklim di tahun 2010, datangnya
musim hujan tidak lagi memungkinkan diperkirakan dengan pengetahuan lokal.
Curah hujan naik pada periode Nopember sampai bulan Maret. Kenaikan sampai
dengan 50mm. Musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai
dengan bulan Oktober, pada tahun 2010 musim kemarau lebih panjang yang
dimulai pada bulan April dengan intensitas curah hujan menurun sampai dengan
September.
Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari sebesar 336 mm,
sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari dengan 21 hari hujan.
Musim kering yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober di Kota
Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari
arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan ”Angin Gending”

39. I I | 5
Secara umum, kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif
untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang
cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman
pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah yang merupakan komoditi
unggulan. Akan tetapi ada beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Kota
Probolinggo dan perubahan pola hujan menyebabkan pergeseran dalam periode
tanam, musim dan pola tanam, degredasi tanah dan penurunan ketersediaan air
pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Sumber data yang
disampaikan diatas hasil dari pemantauan dan kerjasama antara Pemerintah
Federal Jerman (GIZ) Perubahan Iklim (PAKLIM) dan Pemerintah Kota
Probolinggo.
Meskipun merupakan wilayah perkotaan, pola penggunaan tanah di Kota
Probolinggo tahun 2010 ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.866
hektar, lahan bukan sawah seluas 3.801 hektar. Lahan bukan sawah terbagi atas
lahan kering 3.702,28 hektar dan lahan lainnya (tambak dan mangrove) seluas
98,72 hektar. Melihat potensi dan pemanfaatan wilayah demikian itu, banyak
alternatif yang bisa dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan
pemberdayaan potensi daerah kota, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Kota Probolinggo melalui percepatan penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran berbasis investasi produktif dan berkesinambungan
2.1.2 Aspek Demografi
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan
dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi
menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang
makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi
aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan
pendudukan di Kota Probolinggo selama ini menunjukkan peningkatan, dapat
dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 217.349 jiwa menjadi
sebanyak 218.061 jiwa pada tahun 2011, sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP) Kota Probolinggo pada tahun 2011 mencapai 0,33%.
Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas yang
cukup tinggi (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya

40. I I | 6
pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar
daripada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang
datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar Kota
Probolinggo. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 56,667 km2
sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2011 adalah 38,48 jiwa per
km2. Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kota Probolinggo dapat
diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 2.2
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Probolinggo Tahun
2010-2011
No Uraian 2010 2011 2012 Peningkatan/
Penurunan
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 217,349 218,061 219.139 0.49%
2 Rata-rata Kepadatan Penduduk
(km2)
3,836 3,848 3,867 0,49%
3 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) -0,77 0.33 0,49 0,16%
4 Komposisi Penduduk, menurut:
a. Jenis Kelamin
- Pria 108,026 108,321 108,810 0,45%
- Perempuan 109,323 109,740 110,329 0,53%
b. Angkatan Kerja
- Jumlah Tenaga Kerja 108,239 110,316 113.966 3,20%
- Jumlah Tenaga Kerja
yang Bekerja
88.181 90.702 94.625 4,15%
- Jumlah pengangguran 20,058 19,614 19.341 -1,41%
- Tingkat Pengangguran Terbuka 6,85 4,66 5,12 89,84%
c. Penduduk berdasarkan
pendidikan terakhir
- Tidak/belum pernah sekolah/
tidak/belum tamat SD
49.109 49.447 60.811 18,69%
- Tamat SD/MI/sederajat 62.948 63.178 55.516 -13,80%
- Tamat SMP/MTs/sederajat 29.519 29.584 27.876 -6,13%
- Tamat SLTA/sederajat 50.829 50.893 49.460 -2,90%
- Perguruan Tinggi 13.742 13.767 15.248 9,71%
Sumber: BPS Kota Probolinggo, 2011

41. I I | 7
Grafik 2.1
Pertumbuhan Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2007-2012
Sumber : BPS Kota Probolinggo
Grafik 2.2
Populasi Penduduk Kota Probolinggo Menurut Kelompok Umur Tahun
2008-2012
Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka (BPS) Tahun 2013
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Probolinggo dapat dielaborasi
kedalam tiga fokus utama, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
fokus kesejahteraan masyarakat serta fokus seni budaya dan olah raga. Identifikasi
terhadap ke tiga fokus utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

42. I I | 8
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Metode yang biasa dipergunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi di daerah adalah melalui pengukuran pencapaian
indikator makro ekonomi. Komponen-komponen dari indikator makro ekonomi
tersebut diantaranya adalah Produk Domistik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per
Kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Laju Inflasi. Indikator ekonomi
makro untuk Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah
adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Ditinjau dari segi pendapatan Kota Probolinggo, PDRB merupakan
jumlah dari semua pendapatan yang timbul oleh karena ikut sertanya faktor
produksi dalam proses produksi diwilayah Kota Probolinggo. Pada tahun 2006
PDRB (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000) Kota Probolinggo sebesar
Rp.1,603 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1,706 triliun pada tahun 2007.
Sedangkan PDRB tahun 2008 sebesar Rp. 1.808 triliun dan meningkat menjadi
Rp. 1,905 triliun pada tahun 2009 serta menjadi Rp. 2,032 triliun (angka
sementara) pada tahun 2010.
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.3
PDRB Kota Probolinggo Tahun 2006-2010
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000
NO URAIAN TH 2008 TH 2009 TH 2010 TH 2011 * 2012**
1 Atas Dasar
Harga
Berlaku
1.1 PDRB (Juta
Rupiah)
3.792.923,65 4.230.400,82 4.767.748,72 5.290.802,42 5.865.792,68
1.2 PDRB Perkapita
(Rp)
16.735.234,05 19.704.327,00 21.935.910,00 24.262..950,00 26.766.720,00
2 Atas Dasar
Harga Konstan
2000
2.1 PDRB (Juta
Rupiah)
1.808.452,67 1.905.226,66 2.021.826,54 2.154.960,07 2.301.193,44
2.2 PDRB Perkapita
(Rp.)
7.979.300,79 8.759.622,53 9.302.210,00 9.882.370,00 10.500.780,00
3 Laju

43. I I | 9
Pertumbuhan
Ekonomi
6,02 5,35 6.06 6,58 6,85
Keterangan :
** Angka sementara tahun 2012
Grafik 2.3
PDRB Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Tahun 2013
2. PDRB Per Kapita
Dari tabel 2.3 juga nampak bahwa PDRB per kapita Kota Probolinggo terus
mengalami peningkatan yang cukup berarti. Apabila pada tahun 2007 baru
mencapai Rp. 14.685.948,95, tahun 2008 meningkat menjadi Rp.
16.735.234,05, pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi Rp. 19.704.327,00 dan
pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 21.935.910,00. Selanjutnya pada dua
tahun terakhir 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp.
24.262.950,00 dan Rp. 26.766.720,00. Dari data tersebut berarti PDRB per
kapita penduduk Kota
Probolinggo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meningkat sebesar 34,19 %.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dari data yang ada pada tabel 2.3 juga dapat dijelaskan bahwa laju
pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo dengan memperhatikan tampilan tabel

44. I I | 10
2.3 juga dapat dicatat adanya peningkatan yang sangat berarti. Apabila pada
tahun 2006 mencapai 5,92% meningkat menjadi 6,39% pada tahun 2007. Pada
tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo 6,02%, tahun 2009
menjadi 5,35 % dan tahun 2010 pertumbuhan ekonimi tercapai sebesar 6,06
%.
Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Tahun 2010
4. Laju Inflasi
Gambaran mengenai laju inflasi PDRB yang terjadi di Kota Probolinggo
dapat dijelaskan bahwa dari kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2010, inflasi
tertinggi terjadi pada tahun 2008 yakni sebesar 10,89 % dan tingkat inflasi terendah
terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 3,55%. Apabila tingkat inflasi masih berada
di bawah 10% per tahun maka masih digolongkan sebagai inflasi ringan.
Berdasarkan kelompok sektor, pada tahun 20O8 inflasi tertinggi terjadi pada sektor
makanan jadi, rokok dan tembakau yang mencapai sebesar

45. I I |
11
19,35%, sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada sektor pendidikan, rekreasi
dan olah raga yakni sebesar 6,44 %.
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan
merupakan stu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan terhadap seluruh siklus
hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan
manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat
dan kemakmuran bangsa.
Untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pembangunan kesejahteraan
masyarakat antara lain dapat diketahui dari indikator sebagai berikut :
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin
meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat
dari tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
IPM Kota Probolinggo tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut :
Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo Tahun 2008-2012

46. I I |
12
Sumber : BPS Kota Probolinggo Tahun 2010
Dukungan terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo
tersebut antara lain berasal dari :
 Angka Melek Huruf
Data Angka Melek Huruf di Kota Probolinggo dari tahun 2006 sampai
dengan tahun 2010 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ini
menunjukkan bahwa kontribusi Angka Melek Huruf terhadap Indeks
Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan cukup bermakna dari tahun ke
tahun. Selanjutnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4
Angka Melek Huruf Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
90,78 % 91,28 % 92,49 % 92,50 % 93,35%
 Rata-Rata Lama Sekolah
Indikator bidang pendidikan dalam kerangka Indeks Pembangunan Manusia
selanjutnya adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Terjadi kecenderungan tren
yang terus meningkat dari tahun ke tahun rata-rata lama sekolah di Kota
Probolinggo. Kondisi demikian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

47. I I |
13
Tabel 2.5
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Probolinggo Tahun 2007-2012
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
8,29 8,29 8,35 8,52 8,53
 Angka Harapan Hidup
Berdaskan kecenderungan yang ada, angka harapan hidup manusia terus
mengalami peningkatan. Demikian pula angka harapan hidup masyarakat di
Kota Probolinggo yang mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai
dengan tahun 2010. Peningkatan tersebut nampak pada tabel berikut ini :
Tabel 2.6
Angka Harapan Hidup Masyarakat di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
Tidak Terdata 70,12 70,52 70,52
2. Kondisi Ketenagakerjaan
Indikator lain yang juga dapat dipergunakan untuk menggambarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap
pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi tenaga kerja di Kota Probolinggo
tahun 2010 meliputi angkatan kerja sebanyak 108.239 orang. Jumlah lowongan
kerja sejumlah 3.561 buah dengan pencari kerja tahun 2010 yang terdaftar
sebanyak 3.493 orang, berhasil ditempatkan 2.228 orang, sehingga jumlah pencari
kerja yang masih terdaftar hingga akhir tahun 2010 sebanyak 14.836 orang.
Kondisi ketenagakerjaan tahun 2007-2011 dapat digambarkan sebagai berikut :
Grafik 2.6
Kondisi Tenaga Kerja Kota Probolinggo Tahun 2007-2011

48. I I |
14
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Grafik 2.7
Peluang Kerja Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk
melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta
mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah-tengah semakin
derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni
dan budaya di Kota Probolinggo diarahkan untuk memperkuat jati diri masyarakat
seperti solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti
kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa
daerah. Dengan pengembangan seni dan budaya daerah diharapkan dapat
dipertahankan dan terus digali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.
Aktivitas yang terus dijaga adalah keberadaan grup kesenian daerah, baik dari segi

49. I I |
15
jumlah grup kesenian yang sekarang ada sejumlah 50 grup maupun intensitas
kegiatannya yang terus diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang.
Strategi pembangunan pemuda selama ini dilakukan dengan cara: (1)
membangun moral dan budi pekerti luhur, (2) membangun sarana dan prasarana
fisik dan non fisik dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, (3) membangun sumber daya
manusia dengan keteladanan, solidaritas, gotong royong, sopan santun, ramah
tamah, saling menghormati, saling menghargai dan memelihara kepekaan sosial,
(4) dan membangun semangat juang dan cinta tanah air. Wujud pembangunan
generasi muda secara nyata adalah : (1) pemberdayaan pemuda untuk
membangkitkan potensi pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan, (2)
pengembangan pemuda untuk menumbuhkembangkan potensi manajerial,
kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, dan (3) perlindungan pemuda dalam
pengertian untuk menolong pemuda dalam menghadapi demoralisasi, degradasi,
tindakan destruktif, regenerasi dan perlindungan hak dan kewajiban pemuda.
Diharapkan di masa depan nanti akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dari
generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air, memiliki sikap,
intelektualitas dan perilaku luhur.
Pembinaan olah raga selama ini siarahkan pada upaya pembinaan dan
pengembangan keolahragaan. pengelolaan keolahragaan, penyelenggaraan
pekan dan kejuaraan olahraga, pembangunan dan peningkatan prasarana dan
sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pendanaan
keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat
dalam pembangunan olahraga, peningkatan peranserta secara lintas bidang dan
sektoral serta masyarakat, peningkatan kemampuan atlit, pelatih, dan pembina
olahraga, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olah raga, dan
pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran
jasmani masyarakat. Meskipun hasilnya belum cukup menggembirakan, tetapi
progres kearah peningkatan prestasi olah raga dapat diwujudkan. Kondisi ini
didukung dengan terus berkembangnya klub olah raga di Kota Probolinggo yang
sekarang berjumlah 59 klub olah raga (berkembang dari keadaan tahun 2008
sejumlah 50 klub) dan jumlah gedung olah raga yang bertambah dari 4 gedung
menjadi 7 gedung olah raga sekarang ini.

50. I I |
16
2.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan
publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang,
pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Secara garis besar gambaran umum mengenai aspek pelayanan umum ini
dapat dielaborasi dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan
fokus layanan urusan pilihan pemerintah daerah.
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
terdiri atas 26 bidang, yaitu :
1. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis
dalam ikut menentukan kualitas sumber daya manusiayang diharapkan yakni
yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti
yang luhur. Capaian kinerja pembangunan pendidikan antara lain dapat
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.7
Data Kinerja Layanan Pendidikan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pendidikan Dasar :
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI (%)
123,92 115,54 114,35 114,70 111,31 110,13
2 Angka Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs (%)
104,76 103,08 106,49 120,17 138,00 116,63
3 Rasio Ketersediaan Sekolah /
Penduduk Usia Sekolah
1 : 160 1 : 140 1 : 150 1 : 160 1 : 151 1:163
4 Rasio Guru/Murid 1 : 31 1 : 31 1 : 30 1 : 30 1 : 16 1:15
Pendidikan Menengah:
1 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SM (%)
117,58 118,04 118,84 119,84 122,19 126,19

51. I I |
17
2 Rasio Ketersediaan Sekolah /
Penduduk Usia Sekolah
1 : 231 1 : 216 1 : 212 1 : 196 1 : 193 1:269
3 Rasio Guru/Murid 1 : 16 1 : 15 1 : 14 1 : 14 1 : 13 1:12
Fasilitas Pendidikan :
1 Gedung SD/MI dalam kondisi
baik
163 164 166 166 169 -
2 Gedung SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA dalam kondisi
baik
91 96 102 100 105 -
Angka Putus Sekolah :
1 APS SD/MI (%) 0,19 0,20 0,16 0,05 0,10 0,07
2 APS SMP/MTs (%) 2,03 0,40 0,75 0,77 0,25 0,18
3 APS SMA/SMK/MA (%) 1,69 1,52 1,75 1,78 1,45 2,13
Angka Kelulusan :
1 AL SD/MI (%) 96,55 97,01 97,98 98,68 98,48 99,94%
2 AL SMP/MTs (%) 93,93 94,93 95,04 96,04 98,79 99,77%
3 AL SMA/SMK/MA (%) 95,55 96,95 97,01 98,01 98,97 96,80%
Angka Melanjutkan :
1 AM SD/MI ke SMP/MTs (%) 109,39 111,30 115,65 119,17 104,67 106,09
2 AM SMP/MTs ke SMA/
SMK/MA (%)
128,12 116,75 127,76 132,68 142,68 121,29
Sumber : Data Pokok Pendidikan dan BPS
2. Kesehatan
Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pembangunan kesehatan
di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 2.8
Data kinerja layanan kesehatan di Kota Probolinggo Tahun 2009-2012
No Indikator 2009 2010 2011 2012
1 Rasio ketersediaan puskesmas,
puskesmas pembantu dan poliklinik per
satuan penduduk
1:30.000 1:30.000 1:30.000 1:30.000
2 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1TT:10.000 1TT:10.000 1TT:10.000 1TT:10.000
3 Rasio dokter per satuan penduduk 1:3.333 1:3.333 1:3.333 1:3.333
4 Cakupan pertolongan persalinan oleh
Nakes
87,61% 91,89% 96,32% 88.88%
5 Cakupan kelurahan UCI 93,10% 72,41% 86,21% 80,66%
6 Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan
52,82% 100% 100% 100%
7 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA
66,23% 90,04% 104,76% 88,24%
8 Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
100% 100% 100% 100%

52. I I |
18
9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
100% 3,03% 4,19% 0%
10 Cakupan Puskesmas 6 6 6 6
11 Cakupan Puskesmas Pembantu 20 20 21 21
3. Pekerjaan Umum
Indikator kinerja yang dapat menunjukkan hasil capaian pelaksanaan urusan
pekerjaan umum di Kota Probolinggo dapat digambarkan pada tabel berikut :
Tabel 2.9
Data Kinerja Layanan Pekerjaan Umum di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
1 Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik (%)
65,4 65,2 65,6 77,78 81,11
2 Rasio jaringan irigasi (%) 57,4 57,9 58,2 58,5 63,0
3 Panjang jalan dilalui roda 4
(km)
195 195 195 198,3 198,3
4 Panjang jalan dalam kondisi
baik (> 40 km/jam)
127,53 127,14 127,92 145,95 144,36
5 Panjang jalan yang memiliki
trotoir dan drainase (min
1,5 m)
12,68 13,46 13,46 14,36 14,36
6 Drainase dalam kondisi baik
/ aliran air tidak tersumbat
(km)
99 99 102 105 107
7 Pembangunan turap di jalan
penghubung dan aliran
sungai rawan longsor (%)
50 52 54 60 62
8 Luas irigasi dalam kondisi
baik (Ha)
2011 2011 1973 1973 1866
4. Perumahan
Capaian indikator kinerja pelaksanaan urusan perumahan rakyat di Kota
Probolinggo dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 2.10
Data Kinerja Layanan Perumahan Rakyat di Kota Probolinggo Tahun
2007-2011

53. I I |
19
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah rumah tangga
berakses air bersih (%)
- 39,09 40,92 43,71 45 46,85
2 Jumlah rumah tangga
bersanitasi lingkungan (%)
- 59,01 56,54 57,97 - 59
3 Jumlah rumah tangga
pengguna listrik (%)
98,19 99,69 99,60 99,23 99,25 -
5. Penataan Ruang
Kondisi capaiann kinerja pelaksanaan urusan penataan ruang di Kota Probolinggo
dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.11
Data Kinerja Penataan Ruang di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Rasio ruang terbuka hijau kota
per satuan luas wilayah (%)
- - 13,5 13,8 14 14
2 Rasio jumlah bangunan yang
memiliki IMB (%)
- 311 314 352 404 388
6. Perencanaan Pembangunan
Kinerja perencanaan pembangunan daerah tingkat capaiannya dapat diukur dari
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.12
Data Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kota Probolinggo Tahun
2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk Ada Tdk
1 Dokumen
RPJPD yang
ditetapkan
dengan Perda
V V V V V
2 Dokumen
RPJMD yang
ditetapkan
dengan Perda
V V V V V

54. I I |
20
3 Dokumen
Renstra
SKPD yang ditetapkan
dengan
Keputusan Walikota
V*) V V V V
4 Dokumen RKPD yang
ditetapkan dengan
Peraturan Walikota
V V V V V
5 Dokumen Renja
SKPD yang ditetapkan
dengan
Peraturan Walikota
V*) V V V V
*) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD
7. Perhubungan
Kondisi capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan perhubungan dapat
digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.13
Data Kinerja Layanan Perhubungan di Kota Probolinggo
Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah ijin trayek perkotaan 215 215 215 215 215
2 Jumlah uji kir angkutan umum 337 340 316 325 326
3 Penumpang angkutan umum
yang dapat dilayani (%)
100 100 100 100 100
4 Jumlah kepemilikan kir angkutan
umum
337 340 316 325 326
5 Pemasangan rambu-rambu 40 221
6 Biaya pengujian kelayakan
angkutan perkotaan
47.500 47.500 35.000 37.500 37.500
7 Bongkar Muat barang
di
Pelabuhan Probolinggo (m3) :
a. Bongkar
b. Muat
2013.047
26.425
214.961
32.675
189.837
26.670
218.351
22.942
186.741
18.453
8. Lingkungan Hidup
Gambaran umum mengenai capaian kinerja terkait pelaksanaan urusan
lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.14
Data kinerja layanan lingkungan hidup di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011

55. I I |
21
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah Volume
Sampah Yang Masuk
TPA (Kg/Th)
21.941.232 18.469.896 15.640.742 13.742.723 12.515.063
4 Jumlah TPS per
Satuan Penduduk
1:3400 1:300 1:2900 1:2900 1:2100
5 Penegakkan Hukum
Lingkungan (kali)
0 7 2 2 -
6 Cakupan
Pengawasan
Terhadap Pelaksaan
AMDAL (kali)
0 11 5 5 -
9. Pertanahan
Kinerja pelaksanaan urusan pertanahan tingkat capaiannya dapat digambarkan
melalui indikator kinerja sebagai berikut
Tabel 2.15
Data kinerja layanan pertanahan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
1 Persentase luas lahan
bersertifikat
1,7 % 0,8 % 1,6 % 1,6 % 1,1%
2 Penyelesaian ijin lokasi - 19 38 34 49
3 Penyelesaian kasus pertanahan 2 2 1 - 1
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat
digambarkan melalui capaian indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.16
Data Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kota Probolinggo Tahun 2009-2012
No Indikator 2009 2010 2011 2012
1 Rasio Penduduk ber KTP per Satuan
Penduduk (%)
94,42 95,69 96,07 92,82%
2 Jumlah Layanan Akta Kelahiran 3.599 3.570 2.983 3.663
3 Jumlah Kepemilikan KTP 153.227 153.246 156.762 156.556
4 Jumlah Kepemilikan KK 80.682 61.009 60.429 61.371

56. I I |
22
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tingkat capaian kinerjanya
dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.17
Data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Kota Probolinggo Tahun 2007-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah pekerja perempuan di
lembaga pemerintahan
2.001 2.187 2.415 2.464 2.410
2 Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintahan
47,2 48,2 48,7 49,3 49,84
3 Jumlah pekerja perermpuan di
lembaga swasta
2.150 2.187 2.228 2.521 -
12.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelaksanaan urusan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.18
Data kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kota
Probolinggo Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Rata-rata jumlah anak
per keluarga
1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2
2 Jumlah akseptor KB 1.272 6.531 9.866 11.533 10.160
3 Jumlah Pasangan Usia Subur
PUS
- - 48.458 47.864 49.379
3 Presentase akseptor
KB Terhadap PUS
- - 20,36% 24,10% 20,58%
4 Persentase jumlah keluarga pra
sejahtera-sejahtera 1
18,73 18,71 17,92 17,33 -

57. I I |
23
13. Sosial
Gambaran umum kondisi daerah terkait pelaksanaan pembangunan sosial
tingkat capaian kinerjanya dapat diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.19
Data kinerja urusan sosial di Kota Probolinggo Tahun 2007-2012
No Indikator 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial
7.714 9.027 8.447 7.571
2 Persentase jumlah PMKS yang dibina dan
berhasil mandiri
1,02 1,21 0,99 1,20
3 PMKS yang memperoleh bantuan sosial 51 31 26 -
4 Bantuan untuk veteran 100 70 70 -
14. Ketenagakerjaan
Tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kota
Probolinggo dapat digambarkan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.20
Data kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Penduduk usia kerja 138.576 140.091 143.983 146.060 152.532
2 Angkatan kerja 105.060 106.575 108.239 110.316 113.966
3 Kesempatan Kerja 84.986 85.953 88.181 90.702 94.625
4 Penganggur terbuka 20.074 20.622 20.018 19.614 19.341
6 Angka sengketa pengusaha-pekeja
per tahun
27 10 19 21 14
15. Koperasi dan UKM
Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil
menengah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinrtja sebagai berikut :

58. I I |
24
Tabel 2.21
Data kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah di
Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah koperasi aktif 191 189 172 150 158 201
2 Jumlah UKM non BPR/LKM
UKM
65 87 108 135 135 -
3 Jumlah BPR/LKM 2 2 6 6 7 7
4 Usaha Mikro dan Kecil 248 253 384 429 405 409
16. Penanaman Modal
Gambaran mengenai tingkat capaian kinerja urusan penenaman modal daerah
di Kota Probolinggo antara lain dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja
sebagai berikut :
Tabel 2.22
Data kinerja urusan penanaman modal di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
No Indikator 2008 2009 2010 2011
1 Jumlah investor berskala
nasional (Jumlah
PMA/PMDN)
19 19 20 20
2 Jumlah nilai investasi
PMA/PMDN
84.300.000 10.225.629 240.176.752.890 424.584.382
3 Daya serap tenaga kerja 12.822 10.409 10.959 9.089
17.Kebudayaan
Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat
dijelaskan dengan melihat capaian indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.23
Data kinerja urusan kebudayaan di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
1 Jumlah sarana seni dan budaya 1 1 1 1 1

59. I I |
25
2 Jumlah penyelenggaraan seni
dan budaya
1 1 1 2 2
3 Jumlah benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang
dilestarikan (unit)
1 1 1 1 1
18. Kepemudaan dan olah raga
Gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah
raga salah satunya dapat dilihat dari indikator jumlah organisasi pemuda dan
olah raga, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.24
Data kinerja urusan kepemudaan dan olah raga di Kota Probolinggo
Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah organisasi pemuda 12 14 10 10 9
2 Jumlah organisasi olah raga 18 20 26 29 29
3 Jumlah kegiatan kepemudaan 9 11 12 16 16
4 Jumlah kegiatan olah raga 28 30 35 39 39
5 Gelanggang/balai remaja 12 12 15 16 16
6 Lapangan olah raga 8 10 10 12 12
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan
indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.25
Data kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP (kali)
2 2 2 2 2
2 Kegiatan pembinaan
politik daerah
3 3 3 3 3
20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

60. I I |
26
Gambaran keadaan tingkat capaian kinerja pelaksanaan urusan otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian dapat dijelaskan melalui indikator kinerja sebagai
berikut :
Tabel 2.26
Data kinerja urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
per 10.000 penduduk
5 5 5 5 5
2 Rasio jumlah linmas per 10.000
penduduk
1:437 1:437 1:437 1:437 1:437
3 Jumlah Pos Siskamling 507 549 592 619
4 Persentase penyelesaian
penegakan K3
81 85 90 95
5 Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (ada/tidak ada)
Ada Ada ada Ada Ada
6 Sistem informasi
pelayanan
perijinan (ada/tidak ada)
Ada Ada ada Ada Ada
7 Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
66 64 62 79
21. Ketahanan Pangan
Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan ketahanan pangan salah satunya
dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.27
Data kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
1 Ketersediaan pangan
utama (beras/ton)
7.098,69 6.078,41 5.872,25 6.073,19 6.206,59
2 Ketersediaan pangan
utama (jagung/ton)
5.367,34 12.883,90 15.511,10 14.098,40 11.888,20

61. I I |
27
22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan
desa salah satunya dapat dilihat tingkat capaiannya berdasarkan indikator
kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.28
Data kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota
Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah kelompok binaan LPM 29 29 29 29 29
2 Jumlah kelompok binaan PKK 34 34 34 34 34
3 Jumlah PKK aktif 34 34 34 34 34
4 Jumlah Posyandu aktif 215 216 216 217 217
5 Jumlah LSM aktif 72 74 34 37 45
23. Statistik
Gambaran umum kinerja pelaksanaan urusan statistik salah satunya dapat dilihat
tingkat capaiannya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.29
Data kinerja urusan statistik daerah di Kota Probolinggo
Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Ketersediaan dokumen PDRB Ada ada ada Ada Ada
2 Ketersediaan dokumen IPM Ada ada ada Ada Ada
3 Ketersediaan dokumen
Kota Probolinggo dalam
angka
Ada ada ada Ada Ada
4 Ketersediaan dokumen
monografi daerah
Ada ada ada Ada Ada
5 Ketersediaan dokumen Indeks
Gini Ratio
tdk ada tdk ada tdk ada tdk ada tdk ada
6 Ketersediaan dokumen IKM ada ada ada ada ada
7 Ketersediaan dokumen IHK ada ada ada Ada Ada
24. Kearsipan

62. I I |
28
Gambaran kondisi daerah terkait dengan kinerja pelaksanaan urusan kearsipan
daerah dapat dijelaskan berdasar indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.30
Data kinerja urusan kearsipan daerah di Kota Probolinggo Tahun
2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah SKPD yang telah menerapkan
pengelolaan arsip secara baku
35 35 35 35 35
2 Jumlah pengelola arsip yang
telah
melakukan pelatihan
- 2 4 6 -
25. Komunikasi dan Informatika
Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan
kearsipan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.31
Data kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah SKPD yang memiliki
akses internet
31 35 39 39 39
2 Jumlah media yang digunakan
untuk penyebaran informasi
8 7 10 11 11
3 Jumlah titik hotspot yang
difasilitasi Pemda
- - - - 2
26. Perpustakaan
Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan kinerja pelaksanaan urusan
perpustakaan daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sebagai
berikut :

63. I I |
29
Tabel 2.32
Data kinerja urusan perpustakaan di Kota ProbolinggoTahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah perpustakaan milik
Pemda
1 1 1 1 1
2 Taman baca 1 1 1 1 1
3 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
49.644 40.778 28.933 27.694 -
4 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
30.631 34.876 38.730 42.460 -
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
Layanan urusan pilihan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
terdiri atas 8 (delapan) urusan. Dari jumlah urusan tersebut, yang secara intensif
dapat dilaksanakan di Kota Probolinggo adalah :
1. Pertanian
Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pertanian dapat
dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.33
Data kinerja urusan pertanian di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Produktivitas padi (ton/ha) 5,61 6,40 6,50 5,58 5,79
2 Produktivitas palawija (ton/ha) 6,50 6,90 6,37 7,10 7,66
3 Persentase kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB (ADH Berlaku)
9,06 8,88 7,77 6,75 6,36
4 Persentase kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB (ADH Konstan)
-1,08 1,12 -7,23 -5,16 -2,40
2. Pariwisata

64. I I |
30
Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan pariwisata di Kota
Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai
berikut :
Tabel 2.34
Data kinerja urusan pariwisata di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah kunjungan wisata 178.180 187.539 206.444 293.290 767.717
2 Kontribusi sektor jasa hiburan dan
rekreasi terhadap PDRB
5,45 4,03 5,92 9,69 7,20
3. Kelautan dan Perikanan
Gambaran umum mengenai kinerja pelaksanaan urusan Kelautan dan
Perikanan di Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator
kinerja sebagai berikut :
Tabel 2.35
Data Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Probolinggo
Tahun 2007-2011
No Indikator 2009 2010 2011 2012
1 Produksi perikanan tangkap (ton) 43.040,8 36.234 18.372,2 10.222,90
2 Produksi perikanan budidaya (ton) 617,9 934,58 1.219,4 760,78
3 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) - 31,509 36,236 -
4 Cakupan bina kelompok nelayan dan
pembudidaya
25 36 45 54
4. Perdagangan
Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perdagangan di
Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja
sebagai berikut :
Tabel 2.36
Data Kinerja Urusan Perdagangan di Kota Probolinggo Tahun 2008-2012
No Indikator 2008 2009 2010 2011 2012

65. I I |
31
1 Nilai ekspor bersih perdagangan
(dalam juta rupiah)
105.941 78.812 70.34 90.297 65.381
2 Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB (%)
37,46 38,13 39,74 41,01 42,24
3 Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha informal
648 680 710 654 -
5. Perindustrian
Gambaran keadaan mengenai kinerja pelaksanaan urusan perindustrian di
Kota Probolinggo dapat dijelaskan berdasarkan capaian indikator kinerja
sebagai berikut :
Tabel 2.37
Data kinerja urusan perindustrian di Kota Probolinggo Tahun 2007-2011
No Indikator 2007 2008 2009 2010 2011
1 Pertumbuhan jumlah industri 164 164 182 446 598
2 Kontribusi sektor perindustrian
terhadap PDRB
16,23 14,78 14,11 13,64 13,50
3 Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor industri
83,41 84,75 84,51 83,55 82,89
4 Cakupan bina
kelompok
pengrajin
57,32 59,76 70,33 32,29 26,59
6. Energi dan Sumberdaya Mineral
Urusan energi dan sumberdaya mineral, secara khusus di Kota Probolinggo
sebagaimana karakteristik kota pada umumnya, urusan ini kurang
mendapatkan porsi sebagaimana wilayah perdesaan. Perhatian yang berkaitan
dengan urusan sumberdaya mineral adalah ditekankan pada keberadaan
sumberdaya air tanah di wilayah perkotaan. Dengan kebutuhan air yang terus
meningkat maka akan mempengaruhi potensi jumlah air tanah yang terkandung
di wilayah kota Probolinggo. Dengan kebutuhan air yang terus meningkat
tersebut maka doperlukan suatu penanganan dan manajemen pengelolaan air
tanah yang tepat agar tidak cepat habis dan mempercepat intrusi air laut ke
daratan. Langkah yang diambil selama ini dalam rangka pengendalian jumlah

66. I I |
32
air tanah adalah dengan pengendalian ijin pengambilan dan pemanfaatan air
tanah.
2.4 Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu
daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan
ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai
tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah
bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi
yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier
effect bagi peningkatan daya saing daerah.
Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan ekonomi daerah
salah satunya dapat dilihat dari indikator : pengeluaran rata-rata konsumsi rumah
tangga per kapita / angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan
(pangan dan non pangan) dan produktivitas total daerah.
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa
atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah
tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah
Untuk kota Probolinggo, indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah
tangga tersebut pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 adalah
sebagaimana tergambar pada tabel berikut :
Tabel 2.38

67. I I |
33
Angka Konsumsi Rata-Rata RT Per Kapita Per Bulan di
Kota Probolinggo Tahun 2007 – 2011
No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1 Pengeluaran konsumsi ratarata
rumah tangga per kapita
sebulan (pangan)
329.615 507.514 517.689 586.502 578.748
2 Pengeluaran konsumsi ratarata
rumah tangga per kapita
sebulan (non pangan)
157.098 268.719 302.600 324.088 307.279
3 Jumlah pengeluaran rumah
tangga per kapita sebulan
(pangan dan non pangan)
486.713 776.229 820.289 910.590 886.027
2. Produktivitas Total Daerah
Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat
produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah.
Sektor / lapangan usaha di Kota Probolinggo yang menunjang PDRB terdiri atas
9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, yaitu : pertanian, pertambangan dan
penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi,
perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan,
sewa dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Gambaran dari produktivitas total
daerah di Kota Probolinggo tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah
sebagaimana tergambar pada tabel 2.36 berikut ini :
Tabel 2.39
Produktivitas Total Daerah Per Sektor (ADH Berlaku) di Kota
Probolinggo Pada Tahun 2007– 2012 (Dalam Jutaan Rupiah)
No
Sektor/
Lapangan Usaha
2007 2008 2009
(Rp) % (Rp) %
(Rp) %
PDRB
1 Pertanian 317.154,68 9,69 344.001,49 9,07 375.496,96 8,88
2 Pertambangan dan
Penggalian
43,49 0,02 46,84 0,02 48,87 0,00
3 Industri Pengolahan 538.887,59 16,47 593.128,28 15,64 606.440,28 14,34
4 Listrik, Gas dan Air
Bersih
58.986,55 1,80 61.960,31 1,63 45.607,26 1,08
5 Konstruksi 10.584,25 0,32 13.594,60 0,36 41.209,12 0,97
6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran
1.264.763,16 38,65 1.526.159,60 40,24 1.732.097,46 40,94
7 Pengangkutan dan
Konstruksi
602.562,48 18,41 687.465,74 18,12 641.368,12 15,16

68. I I |
34
8. Keuangan, Sewa
&
Jasa Perusahaan
245.270,09 7,50 289.948,30 7,64 278.258,03 6,58
9 Jasa-Jasa 290.002,21 8,86 337.284,02 8,89 509.874,72 12,05
No Sektor/
Lapangan
Usaha
2010 2011 2012
(Rp) % (Rp) % (Rp) %
PDRB
1 Pertanian 370.378,54 7,77 355.214,09 6,75 374.029,90 6,36
2 Pertambangan dan
Penggalian
47,83 0,00 53,32 0,00 55,37 0,00
3 Industri Pengolahan 655.549,23 13,75 700.548,18 13,61 750.674,37 12,76
4 Listrik, Gas dan Air
Bersih
51.436,37 1,08 57.290,47 1,09 61.739,51 1,05
5 Konstruksi 51.062,30 1,07 57.896,15 1,10 65.114,36 1,11
6 Perdagangan, Hotel dan
Restoran
2.031.352,91 42,60 2.317.139,37 44,03 2.669.151,60 45,39
7 Pengangkutan dan
Konstruksi
684.642,11 14,36 747.905,91 14,21 811.694,91 13,80
8. Keuangan, Sewa
&
Jasa Perusahaan
321.827,29 6,75 366.616,15 6,97 414.648,13 7,05
9 Jasa-Jasa 601.703,45 12,62 659.709,05 12,54 733.883,47 12,48
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur kota dalam konteks daya saing daerah adalah
bahwa dengan semakin lengkapnya ketersediaan infrastruktur akan memiliki daya
tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah
untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.
Kondisi daerah Kota Probolinggo terkait dengan kemampuan menyediakan
infrastruktur kota salah satunya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut
:
1. Ketersediaan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan infrastruktur perhubungan sangat penting dalam rangka
menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut maka
arus distribusi barang dan orang serta jasa transportasi lainnya akan berjalan

69. I I |
35
lancar. Fasilitas perhubungan yang tersedia di Kota Probolinggo dalam rangka
menunjang daya saing daerah tersebut adalah :
Tabel 2.40
Fasilitas Perhubungan di Kota Probolinggo Tahun 2012
No Uraian Keterangan
1 Fasilitas Perhubungan Darat 1. Terminal Bus Antar Kota Antar
Provinsi Tipe B
2. Terminal Kargo
3. Stasiun Kereta Api
2 Fasilitas Perhubungan Laut Dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga
3 Jumlah orang melalui terminal/stasiun/
dermana per tahun
± 480.000 orang
2. Penataan Ruang Kota
Penataan ruang kota yang memungkinkan tersedianya wilayah industri dan
niaga akan berdampak pada upaya peningkatan daya saing daerah. Sesuai
dengan struktur tata ruang kota Probolinggo, dari luas wilayah kota 56,667 Km².
peruntukan kawasan kota dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 2.41
Data Peruntukan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2012
No Peruntukan Luas (Ha) Persentase
1 Wilayah Permukiman 2.090,04 36,88
2 Wilayah Perdagangan/Jasa 262,05 4,62
3 Wilayah Industri 90,08 1,59
4 Wilayah Produktif 2.690,36 47,48
5 Wilayah Lainnya 534,17 9,43
3. Fasilitas Bank dan Non Bank
Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam
rangkamenunjang aspek daya saing darah. Dengan adanya fasilitas tersebut
maka segala urusan yang berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan
dapat berjalan dengan lancar. Indikator ketersediaan fasilitas ini dapat dilihat
dari jenis dan jumlah bank yang ada di Kota Probolinggo hingga saat ini.
Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bank umum dan

70. I I |
36
bank perkreditan rakyat. Sedangkan menurut kegiatan usahanya, bank dibagi
menjadi bank konvensional dan bank syariah.
Tabel 2.42
Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kota Probolinggo
Tahun 2008 - 2012
No Uraian Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012
1 Bank Umum 17 19 21 23 23
1.1 Konvensional - - - - -
1.2 Syariah - - - - -
2 BPR 4 5 5 6 6
2.1 Konvesional - - - - -
2.2 Syariah - - - - -
4. Fasilitas Hotel dan Penginapan
Ketersediaan fasilitas hotel dan penginapan sangat menunjang dalam
pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Apalagi posisi stratregis
Kota Probolinggo yang menghubungkan Kota-Kota Lumajang, Jember,
Bondowoso, Probolinggo dan Banyuwangi di sebelah Timur, dan Kota-Kota
Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya di sebelah Barat.
Banyaknya fsilitas hotel dan penginapan menunjukkan perkembangan kegiatan
perekonomian pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.
Tabel 2.43
Jumlah Fasilitas Hotel dan Penginapan di Kota Probolinggo
Tahun 2008 - 2012
No Uraian Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012
1 Hotel 10 10 10 12 12
2 Penginapan - - - 4 4
5. Fasilitas Restoran dan Rumah Makan

71. I I |
37
Ketersediaan restoran dan rumah makan di suatu daerah dapat mendorong dan
memberi insentif bagi tumbuhnya daya tarik investasi di daerah tersebut.
Banyaknya restoran dan rumah makan juga menunjukkan perkembangan
perekonomian suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Bagi
kehidupan kota, tumbuhnya usaha restoran dan rumah makan juga
menunjukkan bahwa dinamika perekonimian kota sangat kondusif bagi upaya
menunjang tumbuhnya daya saing daerah.
Gambaran mengenai keadaan restoran dan rumah makan di Kota probolinggo
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.44
Jumlah Fasilitas Restoran dan Rumah Makan di Kota Probolinggo Tahun
2007 - 2011
No Uraian Jumlah
2007 2008 2009 2010 2011
1 Jenis Usaha Restoran 3 4 4 5 5
2 Jenis Usaha Rumah Makan 11 11 12 13 16
6. Fasilitas Air Bersih dan Listrik
Ketersediaan air bersih dan listrik bagi kehidupan warga masyarakat dan
kegiatan usaha juga merupakan bentuk insentif bagi upaya pengembangan
daya saing daerah. Gambaran mengenai ketersediaan air bersih di Kota
Probolinggo dapat dijelaskan dengan indikator sebagai berikut :
Tabel 2.45
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Listrik di Kota Probolinggo
Tahun 2007 - 2011
No Uraian Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012
1 Kapasitas air bersih yang dapat
disediakan secara keseluruhan
14.011 14.663 15.781 16.366 200.589
2 Persentase rumah tangga yang
menggunakan air bersih
39,09% 40,92% 43,74% 44,96% 46,66%
3 Persentase RT yang
telah
99,69% 99,6% 99,23% 99,25% -

72. I I |
38
mendapat aliran listrik
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan
kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat
diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi
masalah kemiskinan.
Ada beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti
bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondisi keamanan dan politik
daerah, kemudahan pelayanan perijinan investasi, adanya peraturan daerah yang
menunjang investasi daerah, adanya beban pajak dan retribusi daerah.
Gambaran kondisi iklim berinvestasi di Kota Probolinggo dapat dijelaskan dengan
menggunakan berbagai indikator sebagai berikut :
1. Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri
Masuknya investasi, baik itu Penanaman Modal Asing maupun Penanaman
Modal Dalam Negeri ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan
dan politik dalam negeri. Stabilitas kondisi keamanan dan politik dalam negeri
suatu daerah, adalah merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.
Data yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan politik dalam negeri tersebut
dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :
Tabel 2.46
Data Kondisi Keamanan dan Politik Dalam Negeri di Kota Probolinggo
Tahun 2007 - 2011
No Uraian Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012
1 Jumlah kasus-kasus
kriminalitas yang terjadi
328 293 312 265 336
2 Angka kriminalitas 880 619 570 408 459
3 Jumlah kegiatan demonstrasi
dan unjuk rasa
2 0 0 19 0
4 Jumlah kasus mogok kerja 0 0 0 0 0

73. I I |
39
2. Kondisi Pelayanan Perijinan Investasi
Investasi yang akan masuk ke suatu daerah juga sangat bergantung pada
berbagai insentif yang diberikan, antara lain dalam bentuk kemudahan
pelayanan perijinan investasi. Semakin banyak insentif yang diberikan akan
mendorong minat investor dalam menanamkan modalnya, dan sebaliknya
sulitnya pengurusan ijin investasi akan mengurangi minat investasi ke suatu
daerah.
Gambaran mengenai pelayanan perijinan investasi di Kota Probolinggo dapat
terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.47
Data Pelayanan Perijinan Investasi di Kota Probolinggo
Tahun 2007 - 2011
No Uraian Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012
1 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 411 314 352 404 388
2 Surat Keterangan Rencana Kota 269 280 323 338 72
3 Persetujuan Prinsip / Ijin Lokasi 19 38 34 49 47
4 Surat Ijin Usaha Perdagangan
(SIUP)
491 550 661 729 706
5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 484 511 640 794 745
6 Ijin Usaha Industri (IUI) / Tanda
Daftar Industri (TDI)
8 4 0 1 5
7 Tanda Daftar Gudang (TDG) 0 0 9 11 8
8 Ijin Gangguan (HO) 252 205 167 155 234
9 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 464 447 357 392 278
10 Ijin Usaha Pariwisata (IUP) 9 28 42 80 77
11 Ijin Pemakaian Kekeayaan Daerah 83 36 29 42 92
12 Ijin Penutupan Sebagian Badan
Jalan
29 25 29 2 0
13 Ijin Penempatan Bedak 15 23 12 14 108
14 Ijin Reklame 1.055 898 1.013 412 419
15 Ijin Hiburan 150 125 108 96 76
16 Ijin Usaha Perikanan 5 19 22 1 3
17 Surat Penangkapan Ikan 4 24 24 19 8
18 Surat Pengolahan Ikan - 1 - - -
19 Ijin Pemakaman 410 207 352 196 318
20 Ijin Undian Gratis Berhadiah 6 - - 1 2

74. I I |
40
21 Surat Ijin Pengambilan Air Bawah
Tanah (SIPA)
- 13 26 - 27
3. Peraturan Daerah Penunjang Investasi
Peraturan Daerah adalah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang
bersifat formal. Melalui peraturan daerah dapat diketahui adanya insenti f
ataupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas
perekonomian. Peraturan daerah yang mendukung iklim investasi di daerah
adalah peraturan daerah yang berkaitan dengan perijinan, lalu lintas barang
dan jasa dan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan.
Gambaran mengenai adanya peraturan daerah yang mendukung iklim usaha di
Kota Probolinggo dapat terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.48
Data Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Probolinggo
Tahun 2007 - 2011
No Tahun Klasifikasi Perda
Terkait Perijinan Terkait Lalu Lintas
Barang dan Jasa
Terkait
Ketenagakerjaan
1 2007 Perda No.6 Thn. 2007
tentang Retribusi
Pergantian Cetak Peta
- -
2 2008 Perda No.9 Thn. 2008
tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
Perda No.3 Thn. 2008
tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
-
3 2009 - - -
4 2010 1. Perda No.9 Thn.
2010 tentang Izin
Hiburan
2. Perda No.10
Thn.
2010 tentang Izin
Reklame
- -

75. I I |
41
5 2011 1. Perda No.3 Thn. 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
2. Perda No.4 Thn. 2011
tentang Retribusi Jasa
Usaha
3. Perda No.5 Thn. 2011
tentang Retribusi
Perizinan Tertentu
4. Perda No.9 Thn. 2011
tentang Perlindungan,
Pemberdayaan Pasar
Tradisional, dan
Penataan Pasar
Modern
5. Perda No.10 Thn.
2011 tentang
Penyelenggaraan dan
Retribusi
Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
- -
6 2012 1. Perda No. 3 Thn 2012
tentang Ijin Usaha
Jasa Konstruksi
2. Perda No. 6 Thn 2012
tentang Perubahan
Perda No. 4 Thn 2011
tentang Retribusi Jasa
Usaha
Jumlah 11 1 0

76. I I | 1
I
BAB III
ANALISIS ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
Impelemtasi dari suatu rencana pembangunan daerah, biasanya
menimbulkan adanya permasalahan yang disebabkan karena terjadi “gap
expectation” antara kinerja nyata pembangunan yang dicapai pada saat ini
dengan kinerja pembangunan yang direncanakan. Adanya gap ini juga
terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin
dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah pada saat dokumen
rencana pembangunan disusun. Permasalahan pembangunan daerah
demikian ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya dalam
rangka mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah.
Permasalahan pembangunan daerah padav umumnya timbul dari
adanya potensi daerah sebagai faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan
secara optimal, kelemahan internal yang belum sepenuhnya dapat diatasi,
peluang yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal serta ancaman
eksternal yang belum dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karenanya
dalam penyusunan RPJP Kota Probolinggo perlu diawali dengan identifikasi
terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi agar
rencana pembangunan jangka penjang daerah yang akan disusun dapat
mengatasi atau minimal mengeliminir masalah yang dihadapi tersebut
dengan tingkat efektivitas yang tinggi.
Pemetaan terhadap permasalahan pembangunan daerah dapat
diuraikan berdasarkan permasalahan pembangunan pada
penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dan urusan pilihan
pemerintah daerah, sebagai berikut :
3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan
Wajib

77. I I | 2
Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007, urusan wajib adalah urusan pemerintahan
yang wajib
I
diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan
dasar masyarakat. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan
urusan wajib ini secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Bidang Pendidikan
Pembangunan pendidikan perlu terus mendapatkan prioritas
penanganan dimana keberhasilannya antara lain dapat diukur dari
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar, pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni ,
rasio guru, cakupan pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana
pendidikan. Meskipun upaya perbaikan yang dilakukan dalam urusan
pendidikan ini telah banyak terlihat hasilnya, dengan dukungan
anggaran yang porsinya terus ditingkatkan, beberapa aspek
permasalahan dalam jangka panjang tetap harus menjadi perhatian
utama, yakni :
• Masih belum teratasinya masalah anak putus sekolah terutama
dijenjang pendidikan menengah kejuruan, angkanya masih
tergolong tinggi tiap tahunnya.
• Belum terpenuhinya standar mutu, kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana pendidikan, hal ini ditunjukkan dengan masih belum
terpenuhinya semua indikator standar pelayanan minimal pendidikan
dasar.
• Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya
arti pendidikan bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing di masa depan.