SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
PEMETAAN KEUANGAN

      dalam


 Dipresentasikan dalam
 Pelatihan untuk TIM IUWASH
 Bandung, Februari 2012
 Untuk mengetahui besarnya anggaran sanitasi
  yang sudah dialokasikan kabupaten/kota;
 Dasar justifikasi tingkat layanan sanitasi
  eksisting;
 Dasar justifikasi alokasi anggaran sanitasi ke
  depan;
 Dasar justifikasi sinkronisasi program sanitasi
  antar SKPD.
Pilih salah
                                                          satu…

 Realisasi APBD (5 tahun terakhir)
   Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (5 tahun terakhir)
   LAKIP
   DPA-SKPD
   PERATURAN MENTERI KEUANGAN (KMK tentang Kapasitas
    Fiskal Daerah setiap tahunnya)
   Struktur umum APBD kabupaten/kota
   Belanja sanitasi per-SKPD
   Belanja sanitasi per-subsektor
   Belanja sanitasi per-penduduk
   Realisasi retribusi sanitasi per-subsektor
   DSCR-Ruang Fiskal-Public Saving
   Isu-isu keuangan
 DSCR                  =((PAD+DBH+DBH Prov.+DAU) – Blj.Wajib ) /
                         (Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain2)
   Merupakan Indikator kemampuan Pemda Dalam Memenuhi Kewajiban keuangannya
 Ruang Fiskal = Total Pendap – (DAK + Pendap.Hibah + Dana
                 Darurat + Dana Peny./Otsus) – Belanja
                 Pegawai Tdk. Langsung
   Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai : ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran
   pemerintah, untuk menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi
   keuangan pemerintah. (Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan
   yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti
   belanja pegawai dan belanja bunga). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005)
 Public Saving = Penerimaan – Belanja Wajib
   Merupakan Tabungan Masyarakat (Pendanaan yang tersedia di APBD yang dapat digunakan untuk
   kepentingan masyarakat
2007           2008           2009           2010           20011
             DSCR
PAD                               9,778         10,674         11,781         13,226         15,172
DBH                              32,250         34,790         37,803         41,406         46,219
DBHD
DAU                             261,174        273,514        287,084        302,039        318,560
Blj.Wajib :
  Blj. Pegawai                  203,687        220,797        240,735        264,647        293,826
  Angs.Pokok Pinj.               23,830
  Angs.Bunga Pinj.
  By. Lain
Pokok Pinjaman                          -              -              -              -               -
Bunga
By. Lain-lain                       5,749          6,414          7,247          8,330           9,793
DSCR                                13.16          15.31          13.24          11.05            8.80
            RUANG FISKAL
Total Pendapatan                418,043        440,886        466,924        497,126        533,213
DAK                              37,060         40,321         44,313         49,358         55,961
Pendap. Hibah
Dana Darurat
Dana Peny./Otsus                 68,344         71,214         74,414         78,093         82,339
Blj. Pegawai Tdk. Lgs           203,687        220,797        240,735        264,647        293,826
R.Fiskal                        108,953        108,554        107,462        105,028        101,087
           PUBLIC SAVING
Penerimaan
PAD                                9,778         10,674         11,781         13,226         15,172
DBH Pajak & DBH bkn. Pajak    32,250,000     34,789,688     37,803,344     41,405,530     46,218,954
DAU                          261,173,715    273,514,173    287,083,895    302,038,992    318,559,855
DAK                           37,060,200     40,321,498     44,313,326     49,358,398     55,961,256
DBH Pajak - Provinsi           9,438,310     10,372,703     11,527,962     13,004,478     14,961,593
Belanja Wajib
Belanja Mengikat             203,686,903    220,796,602    240,734,536    264,646,697    293,825,663
Kewajiban Daerah
Public Saving                136,245,100    138,212,132    140,005,773    141,173,928    141,891,168
 Fasilitasi setiap anggota Pokja untuk merekap anggaran terkait
  sanitasi di SKPD masing-masing 5 tahun terakhir
 Arahkan data sesuai tabel keuangan yang akan disusun
 Hitung rata2 pertumbuhan persentase masing-masing struktur
  pendapatan dan belanja APBD
 Hitung total anggaran sanitasi per-SKPD dan per-subsektor
  sanitasi
 Hitung rata2 pertumbuhan dan komparasi anggaran sanitasi
  terhadap total belanja APBD tahun bersangkutan
 Hitung      total   anggaran     per-jumlah  penduduk   untuk
  memperlihatkan posisi investasi sanitasi kab/kota terkait
  terhadap investasi sanitasi ideal
 Tampilkan perhitungan ekonomi untuk memperlihatkan
  kemungkinan peningkatan anggaran sanitasi
Compound Annual Growth Rate (CAGR)
         What Does Compound Annual Growth Rate (CAGR) Mean? The year-over-year growth rate of an investment over a specified period; calculated by
         taking the (N)th root of the total percentage growth rate, where (N) is the number of years in the period being considered. It is expressed as follows:
         Investopedia explains Compound Annual Growth Rate (CAGR) In reality, CAGR is not the actual return but an imaginary number that describes the
         rate at which an investment would have grown if it had grown at a steady rate. CAGR can be thought of as a way to smooth out returns.

         This concept may seem fuzzy, and CAGR is better defined by example. Suppose you invest $10,000 in a portfolio on January 1, 2005, and it grows to
         $13,000 by January 1, 2006, then to $14,000 by 2007, and finally to $19,500 by 2008. Your CAGR would be the ratio of your ending value to your
         beginning value ($19,500/$10,000 = 1.95) raised to the power of 1/3 (since 1/number of years = 1/3). Then 1 is subtracted from the resulting number:
         1.95 raised to 1/3 power = 1.2493. (This could be written as 1.95^0.3333.) 1.2493 - 1 = 0.2493. Another way of writing 0.2493 is 24.93%. The CAGR for
         your three-year investment is equal to 24.93%, representing the smoothed-out annualized gain earned over the time frame of the investment.




   Konvensional
   CAGR
   Regresi sederhana – Regresi dengan model ekonometrika
   Moving Average
   Exponential Smoothing
   dll
“ Interpretasi terhadap perhitungan yang dilakukan :
apakah alokasi anggaran selama ini cukup/tidak…??? Isu
    apa saja yang muncul dari pemetaan keuangan
                   tersebut…??? ”
KEKUATAN (STRENGTH)                          KELEMAHAN (WEAKNESS)

Pendanaan sanitasi telah dilakukan di Pendanaan sanitasi seringkali kalah dari
setiap SKPD terkait                   pembangunan sektor lain




      PELUANG (OPPORTUNITY)                          TANTANGAN (THREAT)

Pendanaan DAK Sanitasi yang diterima setiap   20% pendanaan untuk pendidikan
tahun                                         10% pendanaan untuk kesehatan
Program RPIJM untuk sanitasi
 UU 33/2004        tentang Perimbangan Keuangan
  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 PP 58/2005       tentang   Pengelolaan   Keuangan
  Daerah
 PERMENDAGRI 13/2006             tentang Pedoman
  Pengelolaan Keuangan Daerah
SELAMAT MEMFASILITASI…

More Related Content

What's hot

Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanNurul Dharmayanti
 
Anjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmAnjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmperilaku
 
Anjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatanAnjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatanReddy Prayudie
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Anjab jfu penata laporan keuangan
Anjab jfu penata laporan keuanganAnjab jfu penata laporan keuangan
Anjab jfu penata laporan keuanganReddy Prayudie
 
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012Bayu Wahyudi
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanAnjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanReddy Prayudie
 
Contoh anjab jfu
Contoh anjab jfuContoh anjab jfu
Contoh anjab jfuRaden Ilham
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programReddy Prayudie
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 

What's hot (20)

Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 
Kasubag umum
Kasubag umumKasubag umum
Kasubag umum
 
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi PembangunanContoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
Contoh Sasaran Kerja Pegawai - Kasi Pembangunan
 
Anjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdmAnjab analis perencanaan sdm
Anjab analis perencanaan sdm
 
Anjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatanAnjab jfu analis jabatan
Anjab jfu analis jabatan
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Kasi pem
Kasi pemKasi pem
Kasi pem
 
Anjab jfu penata laporan keuangan
Anjab jfu penata laporan keuanganAnjab jfu penata laporan keuangan
Anjab jfu penata laporan keuangan
 
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012
Analisis Jabatan Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2012
 
Anjab sekretaris
Anjab sekretarisAnjab sekretaris
Anjab sekretaris
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Pengadministrasi umum
Pengadministrasi umumPengadministrasi umum
Pengadministrasi umum
 
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaanAnjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
Anjab jfu penyusun bahan rencana program & penelaah data perencanaan
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Contoh anjab jfu
Contoh anjab jfuContoh anjab jfu
Contoh anjab jfu
 
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan programAnjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
Anjab jfu pengumpul & pengolah data bahan perencanaan program
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 

Similar to Pemetaan Keuangan Daerah

Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor SanitasiPendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasiinfosanitasi
 
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerahkabupaten_pakpakbharat
 
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdfINFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdfdiskominfopb1
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasiinfosanitasi
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptxdicoba83
 
RINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdfRINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdfdiskominfopb1
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019pandirambo900
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019pandirambo900
 
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008rakhmadise
 
16 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 201916 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 2019pandirambo900
 
Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf
Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdfLaporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf
Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdfMizan Amanah
 
14 15 ringkasan perda papbd 2020
14 15 ringkasan perda papbd 202014 15 ringkasan perda papbd 2020
14 15 ringkasan perda papbd 2020pandirambo900
 
Ppt tekno siak
Ppt tekno siakPpt tekno siak
Ppt tekno siakayudewani
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Kang Margino
 

Similar to Pemetaan Keuangan Daerah (20)

Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor SanitasiPendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
Pendanaan Pembangunan Sektor Sanitasi
 
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan KeuanganBuku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan
 
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah17. Pejabat pengelola keuangand daerah
17. Pejabat pengelola keuangand daerah
 
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdfINFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdf
INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD TA 2022.pdf
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program SanitasiPotensi Pendanaan Program Sanitasi
Potensi Pendanaan Program Sanitasi
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
 
RINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdfRINGKASAN RKA TA 2021.pdf
RINGKASAN RKA TA 2021.pdf
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
 
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008Mardiasmo transfer ke daerah   kebijakan 2008
Mardiasmo transfer ke daerah kebijakan 2008
 
16 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 201916 penjabaran papbd 2019
16 penjabaran papbd 2019
 
Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf
Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdfLaporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf
Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf
 
4 RKA SKPD 2022.pdf
4 RKA SKPD 2022.pdf4 RKA SKPD 2022.pdf
4 RKA SKPD 2022.pdf
 
2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf
 
14 15 ringkasan perda papbd 2020
14 15 ringkasan perda papbd 202014 15 ringkasan perda papbd 2020
14 15 ringkasan perda papbd 2020
 
Ppt tekno siak
Ppt tekno siakPpt tekno siak
Ppt tekno siak
 
Skpkd
SkpkdSkpkd
Skpkd
 
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018
 
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013
 

More from infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

More from infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Pemetaan Keuangan Daerah

  • 1. PEMETAAN KEUANGAN dalam Dipresentasikan dalam Pelatihan untuk TIM IUWASH Bandung, Februari 2012
  • 2.  Untuk mengetahui besarnya anggaran sanitasi yang sudah dialokasikan kabupaten/kota;  Dasar justifikasi tingkat layanan sanitasi eksisting;  Dasar justifikasi alokasi anggaran sanitasi ke depan;  Dasar justifikasi sinkronisasi program sanitasi antar SKPD.
  • 3. Pilih salah satu…  Realisasi APBD (5 tahun terakhir)  Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (5 tahun terakhir)  LAKIP  DPA-SKPD  PERATURAN MENTERI KEUANGAN (KMK tentang Kapasitas Fiskal Daerah setiap tahunnya)
  • 4. Struktur umum APBD kabupaten/kota  Belanja sanitasi per-SKPD  Belanja sanitasi per-subsektor  Belanja sanitasi per-penduduk  Realisasi retribusi sanitasi per-subsektor  DSCR-Ruang Fiskal-Public Saving  Isu-isu keuangan
  • 5.  DSCR =((PAD+DBH+DBH Prov.+DAU) – Blj.Wajib ) / (Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain2) Merupakan Indikator kemampuan Pemda Dalam Memenuhi Kewajiban keuangannya  Ruang Fiskal = Total Pendap – (DAK + Pendap.Hibah + Dana Darurat + Dana Peny./Otsus) – Belanja Pegawai Tdk. Langsung Ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai : ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah, untuk menyediakan sumber daya tertentu tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. (Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurang pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005)  Public Saving = Penerimaan – Belanja Wajib Merupakan Tabungan Masyarakat (Pendanaan yang tersedia di APBD yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat
  • 6. 2007 2008 2009 2010 20011 DSCR PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172 DBH 32,250 34,790 37,803 41,406 46,219 DBHD DAU 261,174 273,514 287,084 302,039 318,560 Blj.Wajib : Blj. Pegawai 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826 Angs.Pokok Pinj. 23,830 Angs.Bunga Pinj. By. Lain Pokok Pinjaman - - - - - Bunga By. Lain-lain 5,749 6,414 7,247 8,330 9,793 DSCR 13.16 15.31 13.24 11.05 8.80 RUANG FISKAL Total Pendapatan 418,043 440,886 466,924 497,126 533,213 DAK 37,060 40,321 44,313 49,358 55,961 Pendap. Hibah Dana Darurat Dana Peny./Otsus 68,344 71,214 74,414 78,093 82,339 Blj. Pegawai Tdk. Lgs 203,687 220,797 240,735 264,647 293,826 R.Fiskal 108,953 108,554 107,462 105,028 101,087 PUBLIC SAVING Penerimaan PAD 9,778 10,674 11,781 13,226 15,172 DBH Pajak & DBH bkn. Pajak 32,250,000 34,789,688 37,803,344 41,405,530 46,218,954 DAU 261,173,715 273,514,173 287,083,895 302,038,992 318,559,855 DAK 37,060,200 40,321,498 44,313,326 49,358,398 55,961,256 DBH Pajak - Provinsi 9,438,310 10,372,703 11,527,962 13,004,478 14,961,593 Belanja Wajib Belanja Mengikat 203,686,903 220,796,602 240,734,536 264,646,697 293,825,663 Kewajiban Daerah Public Saving 136,245,100 138,212,132 140,005,773 141,173,928 141,891,168
  • 7.  Fasilitasi setiap anggota Pokja untuk merekap anggaran terkait sanitasi di SKPD masing-masing 5 tahun terakhir  Arahkan data sesuai tabel keuangan yang akan disusun  Hitung rata2 pertumbuhan persentase masing-masing struktur pendapatan dan belanja APBD  Hitung total anggaran sanitasi per-SKPD dan per-subsektor sanitasi  Hitung rata2 pertumbuhan dan komparasi anggaran sanitasi terhadap total belanja APBD tahun bersangkutan  Hitung total anggaran per-jumlah penduduk untuk memperlihatkan posisi investasi sanitasi kab/kota terkait terhadap investasi sanitasi ideal  Tampilkan perhitungan ekonomi untuk memperlihatkan kemungkinan peningkatan anggaran sanitasi
  • 8. Compound Annual Growth Rate (CAGR) What Does Compound Annual Growth Rate (CAGR) Mean? The year-over-year growth rate of an investment over a specified period; calculated by taking the (N)th root of the total percentage growth rate, where (N) is the number of years in the period being considered. It is expressed as follows: Investopedia explains Compound Annual Growth Rate (CAGR) In reality, CAGR is not the actual return but an imaginary number that describes the rate at which an investment would have grown if it had grown at a steady rate. CAGR can be thought of as a way to smooth out returns. This concept may seem fuzzy, and CAGR is better defined by example. Suppose you invest $10,000 in a portfolio on January 1, 2005, and it grows to $13,000 by January 1, 2006, then to $14,000 by 2007, and finally to $19,500 by 2008. Your CAGR would be the ratio of your ending value to your beginning value ($19,500/$10,000 = 1.95) raised to the power of 1/3 (since 1/number of years = 1/3). Then 1 is subtracted from the resulting number: 1.95 raised to 1/3 power = 1.2493. (This could be written as 1.95^0.3333.) 1.2493 - 1 = 0.2493. Another way of writing 0.2493 is 24.93%. The CAGR for your three-year investment is equal to 24.93%, representing the smoothed-out annualized gain earned over the time frame of the investment.  Konvensional  CAGR  Regresi sederhana – Regresi dengan model ekonometrika  Moving Average  Exponential Smoothing  dll
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14. “ Interpretasi terhadap perhitungan yang dilakukan : apakah alokasi anggaran selama ini cukup/tidak…??? Isu apa saja yang muncul dari pemetaan keuangan tersebut…??? ”
  • 15. KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS) Pendanaan sanitasi telah dilakukan di Pendanaan sanitasi seringkali kalah dari setiap SKPD terkait pembangunan sektor lain PELUANG (OPPORTUNITY) TANTANGAN (THREAT) Pendanaan DAK Sanitasi yang diterima setiap 20% pendanaan untuk pendidikan tahun 10% pendanaan untuk kesehatan Program RPIJM untuk sanitasi
  • 16.  UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah