Makalah ini membahas tentang pembayaran dan pelaporan pajak, termasuk cara melakukannya, syarat-syarat, batas waktu, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Hal ini penting karena pajak merupakan sumber pemasukan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah. Namun, seringkali pelaku UKM mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1. Tugas paper
DOSEN PEMBIMBING
Administrasi perpajakan
Zuliarni,s.Sos,MBA
Sri
“PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK”
D
I
S
U
S
U
N
OLEH :
NAMA : IMAM MUKAYAN
NIM : 1201135157
PRODI : ADMINISTRASI BISNIS

2. UNIVERSITAS RIAU
2013 - 2014
DAFTAR ISI
Daftar isi
bab 1 pendahuluan……………………………………………………………………….. i
1.1 latar belakang masalah……………………………………………………………… 1
1.2 rumusan masalah…………………………………………………………………………….. 1
1.3 tujuan makalah……………………………………………………………………………….. 2
BAB II KAJIAN TEORI………………………………………………………………….………… 2
2.1 texs book………………………………………………………………………………………. 2
2.2 artikel ilmiah…………………………………………………………………………………… 4
BAB III PEMBAHASAN…………………………………………………………………………… 6
3.1 pengertian pajak……………………………………………………………………………… 6
3.2 cara pembayaran dan pelaporan pajak…………………………………………………... 7
3.3
3.4
Syarat-syarat dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak……………………………... 9
Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pembayaran dan Pelaporan Pajak………………….. 10
3.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak………………………………………... 11
3.6.
Sanksi yang diberikan jika Wajib Pajak belum Melakukan Pembayaran dan Pelaporan
Pajak…………………………………………………………………………………………. 14
3.7.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak…………………………………………. 18

3. BAB IV STUDI KASUS…………………………………………………………………… 19
SUMBER REFERENSI……………………………………………………………………. 21
i
“PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK”
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajak juga disebut sumber penerimaan negara untuk pembiayaan
pemerintah dan pembangunan di Indonesia. Peran pajak terhadap penerimaan
negara dari tahun ke tahun semakin dominan, terutama sejak penerimaan minyak
dan gas bumi tidak mampu lagi membiayai belanja pemerintah. Semakin besarnya
peranan pajak dalam pembangunan menjadi perhatian semua pihak, karena
tingginya pajak menunjukkan kemampuan kemandirian bangsa dalam membiayai
pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Pajak dipungut penguasa berdasarkan
norma- hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif
untuk mencapai kesejahteraan umum.Pajak merupakan sumber utama pemasukan
negara yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral
Pajak. Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat,karena
kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk
pembangunan infrasruktur dan fasilitas umum,sehingga pajak tersebut seharusnya
dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain untuk
membangun infrastruktur dan fasilitas umum, pajak juga dipergunakan untuk
membayar gaji pegawai negeri,pensiunan pegawai negeri,bahkan subsidi yang
selama ini dirasakan oleh masyarakat berasal dari pajak yang dibayarkan.
Berbagai macam subsidi yang dikeluarkan pemerintah diantaranya subsidi BBM,
listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT),Raskin,dan Jamkesmas.Namun pada
prakteknya subsidi ini tidak tepat sasaran. Hal ini tantangan bagi Direktorat
Jenderal Pajak sebagai institusi yang menghimpun penerimaan negara dari pajak.
DJP memiliki visi menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem

4. administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien,dan dapat dipercaya
masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan menghimpun
pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan.
1.2. Rumusan Masalah
Adapun yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :
1)
Apa pengertian dan unsur-unsur Pajak ?
2)
Bagaimana cara pembayaran dan pelaporan Pajak ?
1
3)
Apa syarat-syarat pembayaran dan pelaporan Pajak ?
4)
Apa saja fungsi,tujuan dan kegunaan pembayaran dan pelaporan pajak ?
5)
Berapa lama jangka waktu pembayaran dan pelaporan Pajak ?
6) Apa sanksi yang diberikan jika wajib pajak belum melakukan pembayaran dan
pelaporan Pajak ?
7)
Bagaimana jika terjadi kelebihan Pembayaran Pajak ?
1.3. Tujuan Makalah
Tujuan dari penulisan makalah ini ialah :
1)
Untuk mengetahui pengertian pajak dan unsur yang didalamnya.
2)
Untuk mengetahui cara pembayaran dan pelaporan pajak.
3)
Untuk mengetahui syarat dalam pembayaran dan pelaporan pajak.
4)
Untuk mengetahui fungsi dan kegunaan pajak.
5)
Untuk melihat sejauh mana batas waktu pembayaran.
6) Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan dalam pembayaran dan
pajak.
7)
Untuk memahami kelebihan pembayaran pajak.
8)
Untuk mengetahui tujuan pembayaran dan pelaporan pajak.
BAB 2
pelaporan

5. KAJIAN TEORI
2.1. Teks Book
Pembayaran pajak.
Dalam sistem self assessment wajib pajak harus menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan ke
kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak
dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (ssp) dan untuk pelaporan
menggunakan surat pemberitahuan (sp).
Surat storan pajak.
Surat setoran pajak (ssp) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
kas negara melalui kantor pos dan/ atau bank badan usaha nilik negara atau
bank badan usaha milik negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
menteri keuangan.
2
SSP dibagi menjadi menjadi 2 (dua), adalah sebagai berikut:
SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor
penerimaaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke
kantor penerimaan pajak yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran
dengan menggunakan mesin transaksi dan/ atau alat lain yang sesuai
dengan yang ditetapkan dalam keputusan dirjen pajak dan mempunyai fungsi
yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.
SSP standar dibuat dalam rangkap lima (5) yang peruntukannya sebagai berikut:
Lembar1:
untuk arsip wajib pajak.
Lembar2:
untuk kantor pelayanan pajak melalui kantor pembendaharaan
dan kas negara.
Lembar3:
untuk dilaporkan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak.
Lembar4:
untuk arsip kantor penerimaan pembayaaran.
Lembar5:
ketentuan
untuk arsip wajib pungut dan pihak lain sesuai dengan
perundangan perpajakan yang berlaku.
SSP khusus dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran yang telah mengadakan
kerjasama monitoring pelaporan pembayaran pajak (mp3) dengan dirjan pajak.

6. Cara pengisian SSP khusus adalah sebagai berikut:
NPWP diisi dengan NPWP 11 dihit apabila SSP digunakan untuk melakukan
pembayaran sebelum 31 maret 2001.
NPWP baru 15 digit yang diterima oleh wajib pajak sebelum tanggal 1
april 2001 baru digunakan untuk identitas pembayaran pajak sejak 1 april
2001 dengan menggunakan SSP sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
dirjen pajak.
NTPP dan/ atau NTB dicantumkan pada ” ruang teraan”
Surat pemberitahuan
Surat pemberitahuan (spt) adalah surat yang oleh wajip pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan
paraturan perundangan-undangan perpajakan.
Fungsi surat pemberitahuan.
Bagi wajib pajak, surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk
melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang
sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
3
Pembayara atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakkan sendiri
dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1
(satu) tahun pajak bagian tahun pajak
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ atau bukan objek
pajak.
Harta dan kewajiban.
Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu)
masa, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
Bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak pertumbuhan nilai dan pajak penjualan
atas barang mewah yang sebenarnya tertuang dan untuk melaporkan
tentang:
Perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanaakan
sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/ atau melalui pihak

7. lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c.
Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat
pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
setorkan.
2.2. Artikel Ilmiah
Penarikan pajak atas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih menjadi
perdebatan, dengan alasan bahwa pajak akan memberatkan kondisi keuangan pelaku
UKM. Jika diteliti lebih jauh, sekurangnya ada lima problem UKM. Pertama,
pelaku UKM umumnya terkendala akses pemasaran produk dan menjaga standarisasi
produk. Kedua, UKM belum sepenuhnya faham dalam menghitung keuntungan dan
omset usaha, sebagai dasar pembayaran pajak. Ketiga, banyak pelaku UKM masih
belum mengerti kewajiban dan tatacara pembayaran pajak. Hal ini mungkin
diakibatkan keterbatasan jumlah SDM dibandingkan jumlah wajib pajak yang harus
dilayani. Keempat, bagi UKM yang telah mengerti pajak, justru enggan membayar
pajak dengan alasan keberatan atas tarif pajak. Problem kelima, banyak pelaku
UKM terkendala dalam membayar pajak di membayar di bank karena terbatasi oleh
jam waktu pelayanan bank dan jarak aksesbilitas ke bank.
Secara garis besar, solusi permasalahan akses pemasaran produk,
dapat dikerjasamakan dengan pembina Koperasi dan UKM yaitu dengan Kementerian
Koperasi dan UKM, maupun BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan.
Problem kedua, dimana UKM kesulitan untuk menghitung omset dan profit bisa
diselesaikan dengan penyuluhan intensif tatacara pembukuan dan pencatatan
usaha. Solusi ketiga, dengan penyuluhan jenis-jenis pajak yang harus dibayar
oleh UKM diharapkan dapat memberikan pengertian UKM tentang hak dan kewajiban
4
perpajakannya. Atas keberatan UKM membayar pajak, Pemerintah telah membuat
klasifikasi tarif dengan batasan omset Rp.4,8 milyar setahun mendapat
pengurangan sebesar 50 persen dari Pajak Penghasilan yang harus dibayar.
Masalah kelima telah coba diatasi oleh Ditjen Pajak dengan aplikasi EBilling dimana wajib pajak dapat membayar pajak, melalui teller di bank,
kantor pos atau melalui Anjungan Tunai Mandiri menggunakan kode billing.
Bagaimana dengan akses pembayaran pajak? Sistem pembayaran pajak
sampai saat ini masih sangat tergantung dengan layanan bank karena kantor
pajak dan pegawai pajak dilarang menerima pembayaran pajak dari wajib pajak.
Padahal Bank Indonesia mendata bahwa dari sekitar 240 juta penduduk

8. Indonesia, kurang lebih hanya 60 juta orang yang mengakses layanan perbankan.
Jumlah cabang bank di Indonesia, diperkirakan 30.000 cabang, dengan cabang
bank kebanyakan terkonsentrasi di sentra ekonomi dan kota besar. Itu pun tidak
semua cabang bank bisa menerima pembayaran pajak.
Kementerian KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menegah) memperkirakan
kontribusi KUKM bisa mencapai 57 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)
dengan jumlah unit usaha mencapai 55 juta unit. Masalahnya, dengan
keterbatasan pegawai yang ada, pelaku UKM harus datang ke bank atau kantor pos
untuk membayar pajak. Untuk melayani pembayaran pajak UKM yang tersebar sampai
pelosok Indonesia, perlu adanya terobosan lain selain perbankan dan kantor
pos.
Ditjen Pajak pernah memiliki objek PBB sebanyak 90 juta obyek
pajak dan hampir semuanya bisa tertagih. Keberhasilan penarikan pajak PBB,
antara lain karena melibatkan aparat Pemerintah Daerah untuk menyebarkan
tagihan PBB, menerima pembayaran PBB dan menagih tunggakan PBB. Pengalaman di
Surabaya, adalah billing system PDAM Surya Sembada tanpa melibatkan pembayaran
bank. Dengan menggunakan pihak ketiga, melakukan penagihan ke seluruh
pelanggan PDAM secara door to door, sehingga pelanggan tidak kehilangan waktu
untuk antri di bank.
Disadari oleh kalangan perbankan bahwa pembukaan cabang bank di
pelosok daerah akan menaikkan biaya operasional dan tidak efisien secara
ekonomi. Belakangan ini Bank Indonesia mewacanakan konsep branchless banking.
Bank bisa memperluas akses ke dunia perbankan secara inovatif, murah, cepat
dan mencapai semua lapisan masyarakat, tanpa membuka cabang bank baru. Konsep
ini menitikberatkan penggunaan teknologi seperti ATM dan phone banking, serta
POS (Point of Sales) dan EFT-POS (electronic funds transfer of point of sales)
menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Model branchless banking bisa
menggunakan agen non bank yang mendatangi nasabah dan bisa menerima simpanan
dan menarik tabungan.
Penyediaan kemudahan layanan pembayaran pajak secara luas bukan
lagi memperhatikan unit cost yang harus di bayar, melainkan opportunity yang
bisa ditangkap agar UKM mudah membayar pajak. Alternatif pertama, bisa
menggunakan agen dari pihak ketiga. Pelaku UKM disentra ekonomi akan didatangi
para agen yang membawa mesin EDC (electronic data capture) dan agen akan
menggesekkan kartu
5
debit/kartu kredit pelaku UKM ke mesin EDC sesuai dengan pajak yang harus
dibayar. Ini bisa mencegah moral hazard agen menyalahgunakan uang pembayaran
pajak dan menekan biaya perekrutan pegawai baru. Kedua, membuka layanan

9. pembayaran mendekati masyarakat melalui merchant non bank, seperti jaringan
minimarket modern yang berjumlah sekitar 15.000 outlet. Ini untuk mendekatkan
kesan ke masyarakat bahwa membayar pajak mudah dan tidak rumit. Model ketiga,
pembayaran pajak melalui sistem e-money yang dimiliki oleh operator seluler.
Analisa terbaru dari Juniper Research, jumlah penggunaan layanan transfer uang
secara mobile akan mencapai 500 juta secara global pada 2014 mendatang. Sampai
tahun 2012, jumlah pengguna ponsel di Indonesia lebih dari 250 juta nomor
aktif di Indonesia. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk pembayaran pajak via
ponsel karena penggunaan ponsel sudah lazim oleh masyarakat di pelosok
Indonesia, yang jauh dari kantor bank
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan
umum atau pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif
warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan
setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan
pemerintah.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan
tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang,
dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian
itu dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah:
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksananya;
Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran
perpajakan dapat dikenakan sanksi;
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
secara langsung oleh pemerintah;

10. 6
Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public
investment.
3.2 Cara Pembayaran dan pelaporan Pajak
Pembayaran dan pelaporan Pajak dapat dilakukan dengan menggunakan
fasilitas sisiem pembayaran online, dilaksanakan melalui Teller Bank
Persepsi/Devisa Persepsi online atau menggunakan fasilitas alat transaksi yang
disediakan oleh Bank Persepsi/ Devisa Persepsi online.
Cara pembayaran Melalui Teller Bank:
1)
Wajib Pajak (WP) mendatangi teller Bank dengan membawa:
Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi secara lengkap dan benar atau
data yang lengkap dan benar tentang :
Nomor Pokok Wajib Pajak.
Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai dengan jenis pajak yang akan
dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP.
Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis setoran pajak yang akan
dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada
kolom pertama tabel MAP yang bersangkutan).
Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang
akan dibayar ( hanya diisi apabila pembayaran dilakukan untuk melunasi
SKPKB, SKPKBT, atau STP).
Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar,
misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar
PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka
bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi
empat digit tahun pajak.
Alat Pembayaran senilai Pajak yang akan dibayarkan.
2)
WP menyampaikan SSP yang telah diisi secara lengkap dan benar atau
Data yang lengkap dan benar serta alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
angka 1 huruf a dan b diatas kepada Teller Bank Persepsi/Devisa Persepsi
Online.
3)
WP menjawab kebenaran identitas WP tentang Nama WP dan Alamat WP.

11. 4)
WP menerima Kembali SSP yang telah disahkan dengan tanda tangan
petugas teller dan cap Bank serta diberi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak
(NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB), dan atau SSP yang dicetak oleh
Bank yang telah diberi NTPP dan atau NTB dari Teller.
5)
WP memeriksa kebenaran SSP yang diterima dari Teller.
6)
WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7
Cara Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Alat Transaksi Bank
(misalnya ATM dan Internet Banking) :
1)
WP mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data yang lengkap dan
benar tentang:
Nomor Pokok Wajib Pajak.
Kode Mata Anggaran Penerimaan sesuai dengan jenis pajak yang akan
dibayar, sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada
keterangan diatas setiap tabel).
Kode Jenis Setoran sesuai dengan jenis setoran pajak yang dibayar,
sebagaimana diatur dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP (pada kolom pertama
tabel MAP yang bersangkutan)
Nomor ketetapan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP yang
akan dibayar (hanya diisi apabila pembayaran digunakan untuk melunasi
SKPKB, SKPKBT, atau STP).
Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar,
misalnya masa Agustus tahun 2002 diisi dengan 08-2002. Apabila membayar
PPh Pasal 29 tahunan, setelah kode jenis setoran diisi dengan 200 maka
bulan dalam masa pajak akan terisi 00 sehingga WP hanya tinggal mengisi
empat digit tahun pajak.
2)
WP membuka menu Pembayaran Pajak.
3)
WP mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 diatas secara tepat, lengkap dan benar.
4)
WP meneliti Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat WP yang
muncul pada tampilan. Apabila Identitas WP yang terdiri dari nama dan Alamat
WP pada tampilan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka proses
berikutnya harus dibatalkan dan kembali kepada menu sebelumnya untuk mengulang
pemasukan data yang diperlukan.
5)
WP mengisi elemen data lainnya yang diperlukan dalam tampilan
berikutnya secara tepat.
6)
WP mengambil SSP hasil keluaran fasilitas alat transaksi Bank.

12. 7)
WP memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.
8)
WP melaporkan SSP ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembayaran Pajak Menggunakan Fasilitas Cash Management Service (CMS).
Pembayaran melalui CMS dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara
Bank dan nasabah (Wajib Pajak) sepanjang sistem yang menangani jenis pelayanan
ini terhubung secara online dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
8
3.3
Syarat-syarat dalam Pembayaran dan pelaporan Pajak
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila
terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu
rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar
tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi
persyaratan yaitu:
Pemungutan pajak harus adil
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan
maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:
Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai
wajib pajak.
Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan
berat ringannya pelanggaran.
Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan
pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak,
yaitu:
1)
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU
tersebut harus dijamin kelancarannya.
2)
umum.
Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara
3)
Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak.

13. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan,
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama
masyarakat kecil dan menengah.
Pemungutan pajak harus efesien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak
harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada
biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak
harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak
tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi
penghitungan maupun dari segi waktu.
9
§ Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat
positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran
pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin
enggan membayar pajak. Contoh:
1)
Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2)
10%.
Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu
3)
Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun
perseorangan (pribadi)
3.4
Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Pembayaran dan Pelaporan Pajak
FUNGSI
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

14. sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa
fungsi, yaitu:
Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaranpengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan
melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh
dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin
seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni
penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini
dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan
yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri
maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam
rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang
tinggi untuk produk luar negeri.
10
Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasidapat dikendalikan, Hal
ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di
masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
MANFAAT
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau
keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-

15. pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak,
sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang
pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai
proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan,
sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang
yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam
rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga
negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati
fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang
yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak
bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda
pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Secara singkat pajak dimanfaatkan
untuk mendanai:
Pembangunan fasilitas dan infrastruktur
Alokasi Dana Umum
Pemilihan Umum ( PEMILU)
Penegakan hukum
Subsidi pangan dan BBM
Pelayanan Kesehatan
Pendidikan
Pertahanan dan Keamanan
Kelestarian lingkungan hidup
Kelestarian budaya
Transportasi missal
3.5 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010,
batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak diatur sebagai berikut:
11
Penyetoran Pajak
1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus
disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus
disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

16. 4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal
15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus
disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan
dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau
dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi
pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu)
hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
10)
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang
sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari
belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
11)
PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang
bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus
disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir.
12)
PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan
tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
13)
PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh
orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
12
(13a) PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan
atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi
atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa

17. Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
14)
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
(14a) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada
hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak
Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
15)
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN
selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal
15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
16)
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa
Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada
akhir Masa Pajak terakhir.
17)
Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang
melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus
dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.
Pelaporan Pajak
1)
Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran
pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak
berakhir.
(1a) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah
disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a), serta
Pasal 2A, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(1b) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat

18. 13
(13) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan
Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(1c) Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (13a) dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau
tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah
saat terutangnya pajak.
2)
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib
melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja
terakhir minggu berikutnya.
3)
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) wajib
melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa
Pajak berakhir.
(3a) Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (14) dan ayat (15) ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.
4)
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu
Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling
lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.
3.6.
Sanksi yang diberikan jika Wajib Pajak belum Melakukan Pembayaran dan
Pelaporan Pajak
Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena
pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka
pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan
kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk
dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan
pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.
Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan,
pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang
berlaku.

19. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur
pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada
konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah
pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk
menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan
14
sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak
dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang
perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan
diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Ada
2 macam Sanksi perpajakan, yaitu:
1.
Sanksi Administrasi
Terdiri dari:
Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan
dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah
tertentu, persentase dari
jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari
jumlah tertentu.
Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan
sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah
pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Untuk mengetahui lebih laniut,
dalam tabel 1 dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa
denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.
Sanksi Administrasi Berupa Bunga
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang
menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi
hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa
dengan bunga utang paiak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan
bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak
tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.
Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang
tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian
atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak

20. yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali
dengan disertai bunga lagi.
Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi
bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh.
Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak
dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih Jelas mengenai hal-hal yang
dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa
kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena
bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi
berlipat ganda. Sanksi berupa
15
kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah
pajak yang tidak kurang dibayar.
Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan
karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam
menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat
menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan dapat dilihat
dalam tabel 3.
2.
Sanksi Pidana
Kita sering mendengar isilah sanksi pidana dalam peradilan umum.
Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa
pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan
sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali
melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi
dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan
tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak
pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hatihati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan

21. kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan
dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.
Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak
pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terlampaui.Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya
pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan
yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10
(sepuluh) tahun.
Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana
pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun,
dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana
biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak
selalu ada.
3.7.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi
apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang
tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak
lain.
16
A. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar
dari pada jumlah pajak yang terutang:
a)
Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur
Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau
berdomisili.
b)
Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
§ Pajak Penghasilan, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang.
§ Pajak Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang

22. dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang
dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
§ Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar
lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
c)
SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:
Pajak yang yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah
dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau
kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang
dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya
dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.
Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi
yang belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke
kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar
atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas
pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus
melampirkan:
Asli bukti pembayaran pajak
Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.
WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan
permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP
tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP
tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh
dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau
dibiayakan. Surat permohonan harus melampirkan:
17
Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak.
Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan.
Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang.
WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan
restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang
melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan

23. pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang
dipotong atau dipungut adalah :
– orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
– subjek pajak luar negeri; atau
– terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan
kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat
ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha.
Surat permohonan harus melampirkan :
– Asli bukti pembayaran pajak;
– Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
– Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang; dan d. Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut
kepada WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan pemungutan.
Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan
pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima
secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut
terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil
penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka
Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.
B. Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak yang Memenuhi
Persyaratan Tertentu
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas;
Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh
kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
atau paling banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha
yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tersebut;
Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam
SPT Tahunan PPh paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah); atau
18
Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk suatu Masa Pajak paling

24. banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jumlah lebih
bayarnya paling banyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP melakukan
penelitian atas :
Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan
Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT
perubahan alamat. Dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan
diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu)
bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan
Nilai. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran
SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak
sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan
perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu
secara tertulis kepada WP.
BAB IV
STUDI KASUS
Rizki (2006) melakukan penelitian tentang identifikasi kepatuhan
wajib pajak dalam membayar PPB pada Dinas Pendapatan Kota Batu, dari hasil
penelitian ini diperoleh bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
mendaftarkan diri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun
2004 sebesar 78,47 % dan pada tahun 2005 menjadi 83,73%. Pada saat menyetorkan
kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) juga mengalami peningkatan
yaitu pada tahun 2004 sebesar 39,23% dan pada tahun 2005 sebesar 72,95%
sedangkan dalam pembayaran pajak terhutang ditemukan adanya ketidakpatuhan
wajib pajak yaitu pada tahun 2004 sebesar 99,88% dan pada tahun 2005 mengalami
penurunan menjadi 89,79% sedangkan pada saat pembayaran tunggakan mengalami
peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 4,89% dan pada tahun 2005 sebesar
6,19%.
Ningsih (2007) juga melakukan penelitian tentang Identifikasi
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas

25. Pendapatan Kota Malang, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa tingkat
keptuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri mengalami peningkatan yaitu pada
tahun 2005 sebesar 47,91% dan pada tahun 2006 menjadi 62,91%. Pada saat
menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) juga mengalami
peningkatan yaitu pada tahun
19
2005 sebesar 47,91% dan pada tahun 2006 sebesar 62,91% sedangkan dalam
pembayaran pajak terhutang ditemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak yaitu
pada tahun 2005 yaitu sebesar 85,14% dan pada 2006 sebesar 94,19%. Pada saat
pembayaran tunggakan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar
15,40% dan pada tahun 2006 sebesar 23,80%. Adapun factor-faktor yang
menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya yaitu, pelayanan yang
dilakukan kantor pajak atau lembaga lain yang ditunjuk oleh kantor pajak dalam
hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kurang memuaskan sehingga wajib pajak
malas membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kurangnya penyuluhan atau terbatasnya
informasi masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan wajib pajak asli
Kota Malang yang berdomisili di Kota Malang sehingga wajib pajak kesulitan
membayar Pajak Bumi mdan Bangungan,
Yulius (2010) melakukan analisa tingkat kepatuhan wajib pajak
orang pribadi terhadap penyampaian SPT di Kota Pontianak tahun 2007-2009
menerangkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan secara umum masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih
awamnya Wajib Pajak dalam hal pengetahuan tentang Perpajakan itu sendiri
sehingga menimbulkan ketidaktahuan Wajib Pajak akan arti penting pembayaran
pajak yang mereka bayar. Hal ini terlihat dalam persentase pelaporan SPT
Tahunan mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2008 adalah 43.29% terjadi
kenaikan sebesar 15.00% dari 28.29%, sedangkan pada tahun 2009 selisih
penurunan sangat signifikan yaitu 18.21% dari 43.29%, dari pelaporan SPT
Tahunan tersebut untuk jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan
yang begitu besar setiap tahunnya.
Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa sebenarnya yang menjadi
peranan penting dalam peningkatan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah adalah Kantor Pelayanan Pajak,
Kebijakan – kebijakan yang telah di buat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pontianak ternyata mampu membuat Wajib Pajak tergugah sehingga mereka mau
mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), tetapi
dengan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
tidak dibarengi dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat
Pemberitahuannya ( SPT ), sehingga ini menjadi suatu pekerjaan rumah bagi
Kantor Pelayanan Pajak Pontianak untuk lebih meningkatkan kualitas kerja.

26. Keterkaitan penelitian ini dengan
kesamaan dalam hal meneliti tingkat kepatuhan
kewajiban perpajakan. Dan perbedaannya dengan
penulis meneliti tentang keptuhan wajib pajak
di tahun 2009–2010.
penelitian terdahulu mempunyai
wajib pajak dalam memenuhi
penelitian terdahulu adalah
dalam menbayar pajak penghasilan
20
SUMBER REFERENSI
Moh.Zain dan Kustandi Arinti, 1990, Pembaharuan perpajakan nasional, citra
Aditya Bakti. Bandung.
Santoso Broto Diharjo, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Revisi, Erosco.
Bandung.
http://konsultanpajak-aaa.com/mengenal-sanksi-pajak.htm
http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaranpajak

27. 21