Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013

@masbaim/danatransferkedaerah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

TAHUN 2013
1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus)
5. Dana Penyesuaian
1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TP Guru
PNSD)
3. Dana Tunjangan Penghasilan Guru PNSD (DTP Guru
PNSD)
4. Dana Insentif Daerah
5. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2)
2

0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013
Perkembangan Anggaran Transfer ke Daerah
310,55
345,73
412,14
460,85
528,62
3

DANA
PERIMBANGAN
Rp444.8 T
DANA OTSUS DAN
PENYESUAIAN
Rp83.8 T
DANA
OTSUS
Rp13.4 T
DANA
PENYES
Rp70,4 T
DBH PAJAK
Rp49,9 T
DBH SDA
Rp52.0 T
DANA OTSUS ACEH = Rp6.2T
DANA OTSUS PAPUA = Rp4.4 T
DANA OTSUS PAPUA BARAT = Rp1.8 T
DANA TAMBAHAN INFRAS.OTSUS PAPUA = Rp0.5 T
DANA TAMBAHAN INFRAS OTSUS PAPUA BARAT =
Rp0.4 T
DBH = Rp101.9 T
DAU = Rp311.1 T
DAK = Rp31.7 T
DBH PBB = Rp25,9 T
DBH PPh = Rp22.1 T
DBH CUKAI = Rp1.8 T
DBH KEHUTANAN = Rp2.2 T
DBH PERTUM = Rp14.1 T
DBH PERIKANAN = Rp0.1 T
DBH MINYAK BUMI = Rp18.7 T
DBH GAS BUMI = Rp16.4T
DBH PANAS BUMI = Rp0.3 M
TUNJ. PROFESI GURU PNSD = Rp43.1T
BANT. OPS. SEKOLAH = Rp23.4 T
DANA TAMSIL GURU PNSD = Rp2.4 T
DANA INSENTIF DAERAH = Rp1.4 T
DANA P2D2 = Rp81,M
TRANSFER
KE DAERAH
Rp528.6 T
4

5
(triliun rupiah)
Realisasi 2013 s.d tgl 20 Juni 2013
No Jenis Transfer
2009
%
2010
%
2011
%
2012
%
2013
Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real Pagu Real
1
Dana Bagi
Hasil
77,98 76,13 97,6 92,36 92,18 99,8 96,91 96,91 100,0 109,99 111.5 101,4 101,9 36.5
a. Pajak 41,07 39,27 95,6 45,98 45,82 99,7 41,52 41,53 100,0 45,65 47,21 103,4 49,9 17.7
b. SDA 35,85 35,80 99,9 45,17 45,17 100,0 53,97 53,97 100,0 62,60 62,60 100,0 52,0 18.3
c. CHT 1,07 1,07 100,0 1,22 1,20 98,9 1,42 1,41 99,5 1,74 1,72 99,3 1,8 0.4
2 DAU 186,41 186,41 100,0 203,61 203,57 100,0 225,53 225,53 100,0 273,81 273.8 100 311,1 181.5
3 DAK 24,82 24,71 99,5 21,13 20,96 99,2 25,23 24,80 98,3 26,12 25.94 99,3 31,6 9,2
4 Dana Otsus 9,53 9,53 100,0 9,10 9,10 100,0 10,42 10,42 100,0 11.95 11.95 100,0 13,5 4,0
5
Dana
Penyesuaian
11,81 11,81 99,9 19,58 18,92 96,6 54,04 53,66 99,3 58.47 57.44 98,2 70,4 29.5
Jumlah 310,55 308,59 99,4 345,73 344,73 99,7 412,14 411,32 99,8 480,34 480.7 100,1 528,6 260.8

TAHUN 2009 – 2013
Posisi per :
2010
99,14%
30.19%
2011
98.30%
28.12%
201299.33%
28.18%
2013
29.28%
2009
99,55%
30.85%
31 Des
20 Juni
6

7JUMLAH DAERAH YANG TIDAK TERSALUR 100%
2009
2010
2011
2012
2013
Penjelasan :
Telah dikirimkan surat permintaan penjelasan kepada 17
Daerah yang tidak menerima transfer 100% TA 2012.

CARA PENYALURAN
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
(RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
8

DANA ALOKASI UMUM
Penyaluran
Disalurkan pada awal hari kerja untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja
sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari s.d. Desember
Besaran
Penyaluran setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas)
dari besaran alokasi masing-masing daerah
PMK No. 06/PMK.07/2012
9

Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per
bulan dilakukan apabila pemda terlambat menyampaikan :
a) Perda APBD
b) Laporan Realisasi APBD Semester I
c) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
(PMK No.4/PMK.07/2011 ttg Tata cara Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah).
Pemotongan DAU dilakukan apabila ada :
a) Lebih salur Dana Bagi Hasil pd tahun sebelumnya yang tidak
bisa dipotongkan pada DBH ybs (PMK No. 06/PMK.07/2012 dan
Perdirjen Perimbangan Keuangan No: PER- 01/PK/2012);
b) Tunggakan pinjaman daerah (PMK No.47/PMK.07/2011 ttg
Tatacara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemda kpd
Pemerintah melalui Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH);
10

Penundaan DAU sebesar 25% dari pagu rencana penyaluran per bulan
dilakukan apabila Pemda terlambat menyampaikan Perda APBD (PMK
No.4/PMK.07/2011 ttg Tatacara Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah). Daerah yang terkena sanksi ini:
tahun 2008 : 3 daerah tahun 2010 : 2 daerah
tahun 2009: 3 daerah tahun 2011 : 19 daerah
tahun 2012: 16 daerah
11
3 3 2
19 16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Daerah Terkena Sanksi Pemotongan/Penundaan DAU

ALOKASI UNTUK DAERAH SE-PROV. NAD, PROV. PAPUA, & PROV. PAPUA BARAT
Penyaluran Secara Bertahap
Disalurkan secara bertahap, tidak dpt dilakukan sekaligus, yaitu :
Tahap I : 30 % dari alokasi (Maret)
Tahap II : 45 % dari alokasi (Juli)
Tahap III : 25 % dari alokasi (Oktober)
Rekomendasi
Penyaluran dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri
Dalam Negeri
PMK No. 06/PMK.07/2012
12

13UNTUK GURU PNSD YG SUDAH MEMPUNYAI SERTIFIKASI
 Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25%
pagu alokasi per daerah.
 Triwulan I pada akhir Maret 2013.
 Triwulan II pada akhir Juni 2013.
 Triwulan III pada akhir September 2013.
 Triwulan IV pada akhir November 2013.
 Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi
Semester II Dana TPG PNSD TA 2012 diterima oleh Dirjen
Perimbangan Keuangan.
PMK No. 41/PMK.07/2013

14UNTUK GURU PNSD YG BELUM MEMPUNYAI SERTIFIKASI
 Disalurkan secara triwulanan, masing-masing sebesar 25%
pagu Alokasi per daerah.
 Triwulan I pada akhir Maret 2013.
 Triwulan II pada akhir Juni 2013.
 Triwulan III pada akhir September 2013.
 Triwulan IV pada akhir November 2013.
 Penyaluran Triwulan II dilakukan setelah Laporan Realisasi
Semester II Dana Tamsil Guru PNSD TA 2012 diterima oleh
Dirjen Perimbangan Keuangan.
PMK No. 42/PMK.07/2012

15
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
• Disalurkan 25% dari pagu alokasi
• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari kerja setelah PMK BOS diundangkan
• Pemda Prov menyalurkan ke masing2 Sekolah plg lambat 7 hari kerja stlh Dana diterima di RKUD
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Maret
• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Juli 2013
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 30 Sept.
• DJPK menyalurkan ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari kerja pada awal April 2013
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK dan Kemendiknas paling lambat tgl 30 Juni
• DJPK menyalurkan ke Pemda Prov paling lambat 7 hari kerja pada awal Oktober 2013
• Pemda Prov menyampaikan Laporan Realisasi kpd DJPK & Kemendiknas paling lambat tgl 31 Des
UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL
PMK No. 246/PMK.07/2012

16
Triwulan 4
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir.
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir.
• Dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir.
• Dilakukan paling lambat 14 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.
DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TIDAK TERPENCIL
Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi dari Menteri pendidikan dan
Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
Rekomendasi tersebut paling lambat disampaikan oleh
Kemendikbud paling lambat 30 hari kerja sebelum
triwulan berjalan berakhir.

17
Semester 1
Semester 2
• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 14 hari
setelah PMK diundangkan;
• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.
• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja
setelah dana diterima di RKUD.
• DJPK menyalurkan BOS utk daerah terpencil ke Pemda Provinsi paling lambat 7 hari setelah
awal bulan Juli 2012;
• Besaran penyaluran sebesar 50% dari alokasi.
• Pemda Provinsi menyalurkan ke masing-masing sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah
dana diterima di RKUD.
UNTUK DAERAH TERPENCIL
PMK No. 246/PMK.07/2012

18
Semester 1
Semester 2
• Dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum
semester I berakhir.
• Dilakukan paling lama 14 (tujuh) hari kerja sebelum
semester II berakhir
DANA CADANGAN BOS UNTUK DAERAH TERPENCIL
Penyaluran Dana Cadangan BOS dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi dari Menteri
pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar. Rekomendasi tersebut paling
lambat disampaikan oleh Kemendikbud paling
lambat 30 hari kerja sebelum semester berjalan
berakhir.

 Disalurkan sekaligus (100%)
 Penyaluran DID dilakukan setelah Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima dokumen
persyaratan dari daerah penerima DID.
 Dokumen persyaratan penyaluran DID meliputi :
– PERDA APBD tahun Anggaran 2011
– Surat Pernyataan pencantuman DID dalam
APBD/ APBD-P
– Rencana Penggunaan DID
DANA INSENTIF DAERAH
PMK No. 202/PMK.07/2012
19

SESUAI DAERAH UNDANGAN
1. Kab. Tangerang
2. Kota Cilegon
3. Kab. Banyumas
4. Kab. Tegal
20

 Disalurkan sekaligus (100%)
 Penyaluran P2D2 dilakukan setelah Dirjen
Perimbangan Keuangan menerima rekomendasi
BPKP atas pelaksanaan evaluasi dana DAK bidang
Infrastruktur.
PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI
Daerah Percontohan P2D2
1. Provinsi Jambi
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi Kalimantan Tengah
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Sulawesi Barat
21

PENGANGGARAN
 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan
fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan
dinas.
22

PERMENDAGRI 37/2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2013
Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat
dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sepanjang
telah ditetapkan dalam APBN TA 2013. Dalam hal
pemerintah daerah memperoleh DAK TA 2013
setelah peraturan daerah tentang APBD TA 2013
ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan
DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD TA 2013 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung
dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2013 atau
dicantumkan dalam LRA bagi daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD TA 2013.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c tentang Kebijakan Penyusunan APBD:
23

DANA ALOKASI KHUSUS
1. Pemindahbukuan ke RKUD
Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke
RKUD.
2. Penyaluran dilakukan secara bertahap
Tahap 1 : 30% dari total pagu DAK.
3. Tidak dapat Sekaligus
Penyaluran DAK tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan tidak melampaui
tahun anggaran berjalan.
4. Memenuhi Persyaratan
Penyaluran DAK dapat dilakukan setelah dokumen persyaratan diterima
secara lengkap oleh DJPK.
Penyaluran DAK Tahap I paling cepat dilakukan pada bulan Februari.
PMK No. 06/PMK.07/2012 24

DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DAK
1.Tahap I
a) Perda tentang APDB tahun berjalan,
b) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya,
c) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya,
d) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap III tahun sebelumnya*,
e) Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.
2. Tahap II
a) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan,
b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan*.
3. Tahap III
a) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan,
b) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan*.
4. Telah 90%
Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau II dapat dibuat setelah
penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90% dari DAK yang diterima
Kasda. [ 0 < Sisa DAK di Kasda < 10%]
*Rekap SP2D disertai dengan file softcopy Aplikasi LDT
25

VALIDASI DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN
5. Batas Waktu Penyampaian
Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
Bila melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan
(HANGUS)
6. Validasi
Semua Dokumen Persyaratan tersebut harus di tanda tangani oleh kepala
daerah, dengan kertas berkop dan distempel.
Dokumen yang disampaikan kepada DJPK adalah Dokumen yang Asli (tanda
tangan dan stempel basah).
26

UU 33/2004 Pasal 41 , PP 55/2005 Pasal 61
 Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana
Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang
diterimanya.
 Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah
 Dana Pendamping digunakan untuk mendampingi kegiatan yang
dibiayai DAK
 Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang
bersifat kegiatan fisik.
 Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
27

1. Penyaluran
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri Keuangan
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
2. Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan DAK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang oleh SKPD) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Dapat dijadikan sebagai disinsentive bagi daerah yang tidak
melaporkan, melalui penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah
satu pertimbangan dalam penyusunan kriteria teknis
• Sebagai bahan laporan Menteri teknis setiap akhir tahun anggaran
kepada Menkeu, MenBappenas, Mendagri
28

29
• Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK
dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan
DAK dalam APBD-P.
• Optimalisasi dilakukan untuk kegiatan pada bidang yang sama
sesuai dengan juknis yang ditetapkan.
• Pada saat tahun anggaran berakhir, Sisa DAK pada KASDA
dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang
yang sama sesuai dengan juknis.
• Sisa DAK tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping
DAK.

30
 Keterbatasan dana APBD untuk alokasi dana pendamping DAK
 Perda APBD dan DPA terlambat ditetapkan
 Terlambatnya pelaksanaan tender kegiatan
 Dokumen yang dipersyaratkan terlambat diterima oleh DJPK karena
dikirim melalui pos
 Dokumen yang dipersyaratkan tidak diterima oleh DJPK kerena tidak
sesuai dengan ketentuan dalam PMK
 Pejabat pemda yang biasa menangani dipindah ke tempat lain dan
tidak/belum ada regenerasi kepada pejabat baru/pejabat lainnya.
 Kurangnya koordinasi antara SKPD pengguna DAK dan SKPD
pengelola keuangan daerah
 Juknis terlambat diterima
 Kegiatan yang diatur dalam juknis DAK terlalu rigid (kriteria dan
porsi).
 Juknis DAK yang tidak sinkron dengan peraturan lainnya

31
• Laporan yang disampaikan bukan laporan yang Asli
• Laporan tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah
• Berkas Laporan tidak lengkap sebagaimana yang
dipersyaratkan
• Format laporan tidak sesuai dengan lampiran PMK
• Laporan salah hitung, jumlah ke kanan atau ke bawah
tidak sama
• Laporan pada halaman muka tidak sama dengan
lampirannya
• Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali
• Sisa pagu pada salah satu atau beberapa bidang minus
• Laporan tidak konsisten dengan laporan tahap
sebelumnya
• Laporan tidak menyertakan softcopy
• Laporan melebihi batas akhir penerimaan laporan

32
PMK No. 201/PMK.07/2012
 DAK TA 2013 terdiri dari:
 DAK (reguler); dan
 DAK tambahan.
 DAK tambahan dialokasikan kepada daerah tertinggal di bidang
Infrastruktur Pendidikan dan Infrastruktur Jalan.
 Juknis DAK berlaku utk DAK reguler dan DAK tambahan.
Dana Pendamping DAK Tambahan
 Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan
menyediakan dana pendamping minimal 0% (nol persen);
 Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan
dana pendamping minimal 1% (satu persen);
 Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan
dana pendamping minimal 2% (dua persen); dan
 Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana
pendamping minimal 3% (tiga persen).

SESUAI DAERAH UNDANGAN
1. Kota Tangerang Selatan
33
1. Kab. Pasaman Barat

PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH
Legal formal
Mengingatkan daerah melalui surat nomor S-22/PK/2013 dan S-230/PK/2013
tentang upaya percepatan penyaluran DAK TA 2013
Non Formal
Via Telephon, SMS, Email dan Penjelasan Langsung.
Bimtek dan Sosialisasi
Direncanakan akan mengadakan Bimtek dan Sosialisasi di beberapa tempat
di wilayah Indonesia yang akan mengundang semua daerah penerima DAK.
Helpdesk
Bantuan kosultasi pendahuluan mengenai penyusunan laporan dan
permasalahan DAK via telephon kantor atau email.
• Belitung, 18 Juni 2013
• Yogyakarta, 27 Juni 2013
• Sorong, 2-5 Juli 2013
• Makassar, Oktober 2013
• Malang, 23 Mei 2013
• Medan, 30 Mei 2013
• Manado, 4 Juni
• Kupang, 13 Juni
34

Informasi tentang transfer :
- www.djpk.depkeu.go.id
- www.infotransfer.web.id (Aplikasi LDT)
- Telp. 021-344920 ext. 7367,7390
- Fax . 021-3505614
35

Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013

Similar to Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013 (20)

More from Beta Uliansyah

More from Beta Uliansyah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Mekanisme Transfer ke Daerah TA 2013