OPTIMASI DAPODIK

LAYANAN PENGELOLAAN
PTK DIKDAS BERDASARKAN DUKUNGAN
DAPODIK TAHUN 2014
11
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
01 Mei 2014

Biodata
 Nama : Tagor Alamsyah Harahap. M.Kom
 Tgl Lahir : Batangtoru, 19 Oktober 1969
 Pendidikan :
 SDN : 3 Gunungtua Padang bolak - Lulus1982
 SMPN : 1 Gunungtua Padang bolak - Lulus1985
 SMAN 4 Padang Sidempuan – Lulus 1988
 S1 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2004)
 S2 : Universitas Budi Luhur Jurusan Teknik Informatika (2008)
 S3 : Universitas Pertanian Bogor, Jurusan PSL (Kuliah)
 Bergabung di Depdiknas sejak Tahun 1994
 Staf pada Direkorat Dikmenum 1994 – 1996
 Kasi Kompetensi Guru, Direktorat PMPTK 2009
 Kasi Penyusunan Program Direktorat P2TK Dikdas, 2010 - sekarang

Reformasi BirokrasiAgendaReformasiKemdiknas
2. PENATAAN TATA LAKSANA
3. PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
1. PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
7. PENGUATAN PENGAWASAN
6. TRANSFORMASI BUDAYA/
PERUBAHAN
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SDM APARATUR
4. PENINGKATAN MUTU LAYANAN PUBLIK
a. Layanan Satuan Pendidikan
b. Layanan Peserta Didik
c. Layanan PTK
d. Layanan Substansi Pendidikan
e. Layanan Kebudayaan/Kebahasaan
HasilyangDiharapkan
Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
dengan prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi
Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran (right size)
Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan
yang bersih & bebas KKN
Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta
terbangunnya birokrasi dengan integritas dan
kinerja tinggi
Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas,
profesional, modern dan sejahtera
Terwujudnya kemampuan
lembaga dalam memberikan
pelayanan prima

SkemaKebijakan
PengembanganPendidikanNasional

• Sekolah : penggandaan, entri data, kirim data
• UPTD Kecamatan / sekolah gugus/ Sekolah induk/ Forum
operator : sebagai technical support operational aplikasi
• Dinas Pendidikan Kabkota : sosialisasi dan bimbingan teknis,
verifikasi dan validasi front end (cek Dokumen)
• Dinas Pendidikan Provinsi : medorong, membina dan
memonitoring sekolah
• Pengawas Sekolah : Memonitoring dan Memverifikasi
kebenaran data sekolah binaannya. (cek fisik)
• Pusat :
- Sekretariat : membangun sistem, helpdesk, validasi backend
pengumpul-pengguna- penyaji data
- Direktorat : membangun sistem pengolahan dan
pemanfaatan data sesuai dengan TUPOKSI
D. Mekanisme Pendataan 2013

Cek Data Guru
setiap saat
OPERATOR DAPODIK
DISEKOLAH
SERVER P2TK DIKDAS
Kirim dapodik
Setiap Semester,
minimal setiap saat
jika ada perubahan
Ambil Data Guru,
Siswa dan Rombel
untuk tunjangan
Info data guru
baik yg valid atau tidakMemenuhi
syarat atau tidak?
Feedback Perbaikan data
jika belum valid
Cetak SK jika sudah Valid
(Yg dibayar melalui Pusat)
SERVER
DIT. SD
SERVER
DIT. SMP
SERVER
DIT. PKLK
Ambil Data SISWA,
UNTUK BOS, BSM, REHAB RUANG
SIKLUS DATA DAN INFORMASI
PENERBITAN SK TUNJANGAN
WEBSITE
TUNJANGAN
KAB. AAAA
SERVER DAPODIK
KAB. BBBB
OPERATOR KAB/KOTA
MENERIMA SOFTCOPY
SK TRANSFER SECARA ON-LINE
(Yg dibayar Kab/Kota)

2
Penggunaan Dapodik Untuk
Tunjangan Guru

11
1. Mengajar sesuai sertifikat pendidik
2. Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam
/minggu
3. Sebagai Guru Tetap di Departemen
4. Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio
minimal
5. Usia max 60 tahun
6. Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain
Persyaratan menerima Tunjangan Profesi
Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI PNSD, TH. 2014
DIREKTORAT P2TK SEKOLAH KAB/KOTA
Dapodik
Informasi Dari sekolah
Pemutahiran data dan informasi
dari Direktorat status SK dan
pencairan tunjangan
SK Tunjangan
Baru & Lama)
Penyaluran Tunjangan
Minggu ke-3 bulan
Maret
Memenuhi
Syarat?
ya
Tdk
Display di
website
BADAN PSDM
& PMP
Kelulusan
baru 2013
Rekening
Guru Lulusan
baru
Pencairan
(SPP/SPM)
SK Tunjangan
Baru &
Lama)
KPPN/BANK
PENYALUR
Penyaluran
ke rekening
penerima
Buku
Tabungan
Penerima
Penerbitan
SP2D
SP2D
Penerima
Lama
Cek persyaratan penyaluran sesuai PP 74 th. 2008
1. Beban mengajar 24 Jam
2. Rasio siswa guru
3. Masa Kerja, Gol,
4. Gaji Pokok, NPWP
Februari 2014
Maret 2014
Maret 2014
Minggu ke-4
Bulan Maret
Mengirimkan
laporan online
NRG dan
Sertifikat mengajar

.....MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014 DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015
SK yg terbit di Semester I
dengan masa berlaku SK
hanya 6 bulan untuk
membayar TW I dan II
(Jan – Juni)
3 bulan waktu untuk perbaikan data
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SK yg terbit di Semester II
dengan masa berlaku SK hanya
6 bulan untuk membayar TW III
dan IV (Juli – Des)
5 bulan waktu untuk perbaikan data
Batas Pergantian tahun ajaran baru
sehingga dapodik harus diupdate

Setelah sekolah mengirimkan data online
melalui aplikasi DAPODIK ke server pusat,
maka guru dapat melihat status kebenaran
data di Layanan INFO PTK yang berbasis
website dgn alamat :
http://223.27.144.195:8081
http://223.27.144.195:8082
http://223.27.144.195:8083
http://223.27.144.195:8084
http://223.27.144.195:8085
http://223.27.144.195:8086
http://223.27.144.195:8087
http://223.27.144.195:8088
http://223.27.144.195:8089
dan dapat mengirimkan kembali hasil koreksi
jika terdapat kesalahan. Hal ini hanya bisa
dilakukan sebelum penerbitan SK tunjangan.
LAYANAN INFO PTK BERBASIS WEBSITE

3
Contoh Informasi PTK Yang Sudah
Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

CONTOH INFO DATA GURU YANG SUDAH MEMENUHI SYARAT

4
Contoh Informasi PTK Yang Belum
Memenuhi Syarat Untuk Penerbitan SK

CONTOH INFO DATA GURU YANG BELUM MEMENUHI SYARAT

26
KEBIJAKAN PENATAAN
RASIO SISWA : GURU
TAHUN 2016
26
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
08 Februari 2014

18 20 22 17 22 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20
120/9 = 13,3
JENJANG SD
BERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015

18 20 22 17 22 21
20 18 22 17 25 21
120PAGI
SIANG 120
240/9 = 26,6
JENJANG SD

18 20 22 17 22 21
120PAGI
Tunjangan guru yg jumlah siswanya kurang dari 20
120/9 = 13,3
JENJANG SD
BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015

18 20 22 17 22 21
20 18 22 17 25 21
120PAGI
SIANG 120
240/13 = 18,5
JENJANG SD
BERLAKU SETELAH DESEMBER 2015

25 25 25
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
30 30 33
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22
84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
22
9.4
JENJANG SMP

20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22
84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
JENJANG SMP

20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22
84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMP

20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22
84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMP
MULAI BERLAKU JANUARI 2016

PEMANFAATAN DAPODIK UNTUK
KOMPETENSI GURU DENGAN
TUNJANGAN PROFESI

PERMENDIKNAS 35 TAHUN 2010
Pasal 2
(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan,
padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian,
beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap
melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.
Catatan :
Jika pembayaran dilakukan pusat maka tugas diatas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIK
Juknis Permendiknas 35 Tahun 2010
H. S A N K S I
1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari
Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.
a. dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi;
2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan
mendapatkan sanksi sebagai berikut.
a. diberhentikan sebagai guru;
b. wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan
memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut;
c. wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang
bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan
3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai
kewenangannya.
a. Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi
guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka per minggu.
REGULASI PEMBAYARAN/PEMBERHENTIAN TUNJANGAN GURU

PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN
FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM
RANGKA PEMBINAAN KARIR
PENILAIAN
DOKUMEN
PNS ?
SUDAH
INPASSING ?
PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS
(SESUAI PERMENEGPAN 16)
TIDAK
TIDAK YA
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014))
YA
PENGEMBANGAN DIRI
melalui CPD
PUBLIKASI ILMIAH dan/atau
KARYA INOVATIF
PENILAIAN KINERJA
Penyesuaian Ijazah tidak
relevan, tanda jasa, dsb
UNSUR
UTAMA
(Min.90%)
UNSUR
PENUNJANG
(Max.90%)
Guru
Pertama
Guru
Muda
Guru
Madya
Guru
Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
KECUKUPAN
ANGKA
KREDIT?
1.Naik Pangkat
2.Tunj. Profesi
YA
Guru Profesional
1. Tidak Naik Pangkat
2. Jam mengajar dikurangi
3. Tunj. Profesi tidak terima
TIDAK
Inpassing sudah
Berakhir des 2011
(Permendiknas 22 th. 2010)
TARGET ANGKA KREDIT
PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN
ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU
SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)
Proses pengganti Inpassing
Penyesuaian Ijazah yg
relevan
SK INPASSING SESUAI
PERMENEGPAN 84

KESEJAHTERAAN PEMBINAAN
KARIR
INPASSING
PERENCANAAN
KEBUTUHAN PTK

DUKUNGAN DAPODIK TERKAIT PENDATAAN DAN PENYALURAN
TUNJANGAN
(Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK)
Kemdikbud
Sekolah
Dapodik
P2TK
DIKDAS
PENILAIAN ANGKA
KREDIT
TUNJANGAN
PROFESI
PETA KELEBIHAN
/KEKURANGAN
GURU
RASIO DAN
BEBAN
MENGAJAR
Kecukupan Angka Kredit
TUNJANGAN
KHUSUS
STF
BANTUAN
KUALIFIKASI
AKADEMIK
Status telah
Sertifikasi
Bertugas di daerah khusus
Status GBPNS
Kebutuhan
Guru
Data Guru
Data Guru
Pelaksanaan Beban
Mengajar 24 jam
PENYETARAAN
GBPNS/PENYE
SUAIAN
JAFUNG DAN
ANGKA
KREDIT AWAL
Pelaksanaan Beban
Mengajar 24 jam
BANK MITRA
Guru
Profesional
Kesejahteraan
Data Guru
Status Kuliah
dan Ijazah
NPSN
NISN
NUPTK
Rombel
Daerah khusus
Data Individu
Siswa/PTK
No. Rek Guru
Kebutuhan Guru
Kebutuhan
Guru
Kebutuhan Anggaran
Tahun Berikutnya didapat
dari nominal setiap dana
yg masuk ke rekening guru
dan dimungkinkan
tunjangan disalurkan
setiap bulan
KEMENKEU
Bisa menginformasikan gaji terbaru
berdasarkan Penilaian Angka Kredit
(Permenegpan No.16/2009)

DATA DAPODIK DAPAT MENDUKUNG INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN GURU SECARA ON-LINE
(KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA )
KEMDIKBUD
Dapodik
BANK MITRA
Data Individu
Siswa/PTK
KEMENKEU
SEKOLAH
KAB/KOTA
1.Peta Kelebihan/ kekurangan guru (M)
2.Angka Kredit (M)
3.SK Tunj. Profesi PNSD (M)
BKD
1. Usulan Mutasi dari
Kab/Kota (K)
2. Permintaan
pengangkatan dari
Kab/Kota (K)
MENPAN
Formasi CPNS Guru dari
BKD
Informasi Kebutuhan
guru per Kab/kota (M)
Informasi Kebutuhan
per Kab/kota
P2TK
1. Row data individu guru (M)
2. Perencanaan Kebutuhan PTK (K)
3. Tunj. Profesi (K)
4. Pembinaan Karir (K)
5. Kebutuhan Angaran Tunjangan
Profesi (K)
PUSBANG
PRODIK
1. Usulan Tunjangan Profesi
Transfer Daerah (M).
2.Kekurangan Dana (M)
1. Tranfer Tunj. Profesi Non PNS (M)
2.Laporan Realisasi Transfer Tunj.
Profesi (K)
1.Kuota Sertifikasi (M)
2.Kelulusan Sertifikasi (K)
3.Nilai PKB dan PK Guru (K)
4.Nilai UKG (K)
PDSP
1.Kode Referensi (K)
2.Statistik Pendidikan (K)
3.Row Data Pendidikan (M)
Ketarangan :
M = Masuk ke Sistem eksternal
K = Keluar dari Sistem eksternal
PUSAT DATA KEMDIKBUD
DIKTI
1.Kuota Calon Guru
menurut Jurusan (M)
2.Lulusan dan Kuota
PPG (K)

RASIO PENDIDIK SEKOLAH DASAR 2013
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjan
g
PP
74/2008
Permendikn
as
No. 41/2007
SD 1:20 1:28
Secara Nasional Rasio SD saat ini
adalah 1:17. Hal ini menunjukkan
bahwa rasio berada di bawah standar
minimal PP 74 dan Permendiknas
No.41
Nasional
1 : 17
11
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
22
22
22
39
75
Aceh
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Barat
Sumatera Barat
Sulawesi Tenggara
Bengkulu
Jambi
Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara
Riau
Jawa Tengah
Lampung
Gorontalo
Sumatera Utara
Kalimantan Barat
Maluku
Sumatera Selatan
Bali
Kalimantan Timur
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Nusa Tenggara Timur
Maluku Utara
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Papua Barat
Papua

RASIO PENDIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2013
Rasio Minimal Siswa:Guru
Jenjan
g
PP
74/2008
Permendikn
as
No. 41/2007
SMP 1:20 1:32
Secara Nasional Rasio SMP saat ini
adalah 1:17. Hal ini menunjukkan
bahwa rasio berada di bawah standar
minimal PP 74 dan Permendiknas
No.41
Nasional
1 : 16
11
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
28
35
Aceh
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
DI Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Gorontalo
Sulawesi Tenggara
Jambi
Sulawesi Tengah
Kalimantan Tengah
Sulawesi Utara
Riau
Sulawesi Barat
Bengkulu
Sulawesi Selatan
Jawa Timur
Lampung
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Maluku
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau
Kalimantan Barat
Bali
Jawa Tengah
Maluku Utara
Kepulauan Bangka Belitung
DKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Papua Barat
Papua

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA
.....................

KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013
KABUPATEN KAB. GORONTALO
PNS 95 105 97 123 111 56 26 37 34 24 43 37 22
PNS Bersertifikat 78,9% 67,6% 81,4% 87,0% 92,8% 80,4% 65,4% 70,3% 79,4% 33,3% 0,0% 81,1%
Bukan PNS
(BPNS)
31 20 25 24 29 10 16 20 13 32 21 2 32
BPNS Bersertifikat 6,5% 0,0% 0,0% 4,2% 17,2% 10,0% 6,3% 10,0% 0,0% 9,4% 0,0% 50,0%
Jumlah Guru 126 125 122 147 140 66 42 57 47 56 64 39 54
Kebutuhan 115 115 115 115 115 66 66 66 66 66
Selisih 11 10 7 32 25 0 -24 -9 -19 -10
Jumlah guru : 1.085
95
105
97
123
111
56
26
37 34
24
43 37
22
31
20
25
24
29
10
16
20
13 32
21
2 32
126 125 122
147
140
66
42
57
47
56
64
39
54
BIND BING MAT IPA IPS PKN SEN PENJ MULOK TIK AGAMA BK 99
BPNS PNS
KEBUTUHAN PNS BERSERTIFIKAT
Jumlah Guru yg ada
melebihi kebutuhan
Jumlah Guru PNS yg
ada
melebihi kebutuhan

KEBUTUHAN GURU SMP NEGERI 2013
KABUPATEN KAB. BLITAR
PNS 189 159 198 191 190 102 75 79 121 50 70 128 17
PNS Bersertifikat 97,9% 93,1% 97,0% 96,3% 98,9% 100,0% 85,3% 93,7% 88,4% 66,0% 2,9% 88,3%
Bukan PNS
(BPNS)
10 11 2 5 5 4 6 6 33 25 32 12 19
BPNS Bersertifikat 20,0% 18,2% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 16,7% 6,1% 4,0% 0,0% 8,3%
Jumlah Guru 199 170 200 196 195 106 81 85 154 75 102 140 36
Kebutuhan 150 150 150 150 150 75 75 75 75 75
Selisih 49 20 50 46 45 31 6 10 79 0
Jumlah guru : 1.739
189
159
198 191 190
102
75 79
121
50
70
128
17
10
11
2
5 5
4
6 6
33
25
32
12
19
199
170
200 196 195
106
81 85
154
75
102
140
36
BIND BING MAT IPA IPS PKN SEN PENJ MULOK TIK AGAMA BK 99
BPNS PNS
KEBUTUHAN PNS BERSERTIFIKAT
Hampir semua mapel
menunjukkan Jumlah
yg disertifikasi
melebihi kebutuhan
guru
Tidak
dibutuhkan

OPTIMASI DAPODIK

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to OPTIMASI DAPODIK

Similar to OPTIMASI DAPODIK (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

OPTIMASI DAPODIK