E ktp

- KTP
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERBASIS
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)
SECARA NASIONAL
Oleh :
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Tanjungpinang

Tanjungpinang, Desember 2010

DAFTAR ISI
DASAR HUKUM 3-6

PENDAHULUAN 7 - 12

PROSES E-KTP 13 - 27

RANCANGAN E-KTP 28

PENUTUP 29

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang http://disduktpi.com

DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006.
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK
Secara Nasional.
Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perpres No.
26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
Peraturan Mendagri No. 38 Tahun 2009 Tentang Standar dan Spesifikasi
Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara
Nasional.


Pasal-pasal yang berkaitan dengan NIK dan -KTP

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 5 huruf E, yaitu : Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan
berskala nasional.
Pasal 6 huruf D, yaitu : Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan antara
lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Provinsi.
Pasal 7 huruf G, yaitu : Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan
antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kab/Kota.
Pasal 13, yaitu :
Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK). NIK hanya bisa diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
SIAK.
NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan
dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak,
Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan identitas lainnya.


Pasal-pasal yang berkaitan dengan NIK dan -KTP

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Pasal 63 ayat 6, yaitu : Penduduk hanya diperboleh-kan memiliki 1 (satu) KTP
Pasal 64 ayat 3, yaitu : Mewajibkan kpd Pemerintah, bahwa dalam KTP harus
disediakan ruang untuk memuat kode keamanan & rekaman elektronik data
kependudukan
Pasal 82, yaitu : Memerintahkan kepada MENDAGRI untuk melakukan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan melalui pembangunan SIAK
Pasal 83, yaitu : Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan
Database Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di
bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan data penduduk tersebut
harus mendapat izin dari Penyelenggara (Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan
Bupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan data penduduk.
Pasal 101 huruf A dan B, yaitu :
Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap
penduduk paling lambat tahun 2011.
Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk menjadikan NIK sebagai
dasar dalam penerbitan dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi,
Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya) paling lambat tahun
2011.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan -KTP

Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK
Secara Nasional.
Pasal 2 ayat 2, yaitu : Standar dan Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak
dan blangko e-KTP diatur dengan Peraturan Menteri (jo Permendagri No. 38 Tahun
2009).
Pasal 6 ayat 1, yaitu : e-KTP memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman
elektronik (chip).
Pasal 10, yaitu : Penerapan e-KTP paling lambat akhir tahun 2011 dengan jo
Perpres No. 35 Tahun 2010 menjadi paling lambat akhir tahun 2012.


PENDAHULUAN
Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri
yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk
untuk satu penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik
data kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan;

Bahwa untuk efektivitas rekaman elektronik pada Kartu Tanda Penduduk
berbasis Nomor Induk Kependudukan, perlu adanya perubahan muatan
rekaman sidik jari tangan penduduk;

Oleh sebab itu maka diperlukannya dan diciptakannya e-KTP untuk menjadi
identitas resmi penduduk yang memiliki keamanan dan dapat diakses secara
nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pengertian
KARTU TANDA PENDUDUK, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, selanjutnya disingkat NIK adalahnomor identitas
penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
KTP BERBASIS NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional
dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. ( -KTP )
PENDUDUK WAJIB KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin
atau pernah kawin secara sah.
KODE KEAMANAN adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukan identitas diri
penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen
kependudukan sebagai milik orang tersebut.
REKAMAN ELEKTRONIK adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang
dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data
kependudukan. ( CHIP )

Tujuan
TERTIB DATABASE KEPENDUDUKAN
Terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kab/Kota,
Provinsi dan Pusat;
Database kependudukan Kab/Kota tersambung (on-line) dengan Provinsi
dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK);
Database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung (on-line)
dengan Instansi pengguna.
TERTIB PENERBITAN NIK
NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga
(F-1.01) dengan menggunakan SIAK;
Tidak adanya NIK ganda;
Pemberian NIK kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011.
TERTIB DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK, KTP, AKTA PENCATATAN SIPIL)
Prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu.


Strategi
STRATEGI UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINDUK
Pemutakhiran database kependudukan;
Meningkatkan kualitas database kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan
Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
dengan menggunakan SIAK secara on line dari Kab/Kota ke Provinsi dan
Pusat;
Percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Perda
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta diikuti dengan
penegakan hukum (Law Enforcement) bagi pelanggaran Administrasi
Kependudukan;
Penerapan awal (uji petik) KTP berbasis NIK secara Nasional yang
dilengkapi dengan sidik jari dan chip;
Pemberian NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan
Sidik Jari dan Chip (e-KTP) paling lambat tahun 2012;
Melakukan kerjasama antara Kemendagri dengan BPPT, Lembaga Sandi
Negara, ITB dan APTIKOM.

Manfaat
PEMERINTAH
DAERAH KEMEN
LEMBAGA
KEU
KEUANGAN
KEMEN
KEMEN HUKHAM
KES

KEMEN
KEMEN AGAMA
HAN DATABASE
KEPENDUDUKAN KPU
BKKBN
BERBASIS
KEMEN
NAKERTRANS
NIK POLRI

KEMEN
DUNIA USAHA
SOSIAL

BIN DKP

BAPPENAS BPN


Dampak

PERENCANAAN
KEAMANAN
PEMBANGUNAN
NEGARA
NASIONAL YG TEPAT

AKSES PELAYANAN
TERORISME
DEMOKRASI PUBLIK (Pajak,
INTERNASIONAL/
(Pemilu & Pemilukada) Perbankan, Bisnis,
DOMESTIK
Kepolisian dll)

DATA STATISTIK
CITRA/EKSISTENSI PEKERJA ILEGAL/
KEPENDUDUKAN YG
NEGARA IMIGRAN
AKURAT

STATUS PENYALAHGUNAAN
KEMUDAHAN
KEPENDUDUKAN DOKUMEN
BEPERGIAN
SESEORANG PENDUDUK


PROSES - KTP
PROSES-PROSES DALAM E-KTP Adalah sebagai berikut :

PENERAPAN AWAL (UJI PETIK) E-KTP

PERENCANAAN TAHAPAN KEGIATAN

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN

KEGIATAN DALAM PROSES PENERBITAN NIK

KEGIATAN DALAM PROSES PENERAPAN E-KTP

PENGGUNAAN ANGGARAN

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN


Lanjutan Proses - KTP
PROSES PENERAPAN AWAL (UJI PETIK) E-KTP Adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN :
Untuk menguji apakah sistem, perangkat, infrastruktur jaringan dan
prosedur yg terkait dengan pelaksanaan penerbitan e-KTP sudah
benar dan dapat berfungsi dengan baik;
Untuk mengetahui apakah SDM khususnya tenaga teknis, baik Pusat
(Ditjen Adminduk Depdagri, BPPT, ITB, Lembaga Sandi Negara dan
APTIKOM) dan tenaga teknis daerah mampu mengoperasikan sistem
dan perangkat e-KTP dengan baik.

2. PELAKSANAAN :
Uji petik e-KTP dilaksanakan sejak Oktober s/d akhir Desember
2009.



3. HASIL KEGIATAN :
Uji petik e-KTP dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
Sistem, perangkat dan jaringan utk penerbitan e-KTP di Pusat dan
Daerah dapat berfungsi dengan baik;
Biodata, pas photo, sidik jari dan tanda tangan penduduk telah
terekam dan tersimpan dlm database kependdkn dan chip, serta
terkonsolidasi dari Daerah ke Data Center Pusat, sehingga tidak
dimungkinkan lagi adanya data penduduk ganda;
E-KTP yg memuat biodata, pas photo, sidik jari dan tanda tangan
penduduk telah diterbitkan dan diserahkan kepada penduduk
wajib KTP;
Petugas teknis Pusat dan petugas Daerah mampu
mengoperasikan sistem pelayanan dan penerbitan e-KTP secara
mandiri.



4. MANFAAT E-KTP BAGI MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA :
Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu
sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat;
Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yg akurat,
khususnya yg berkaitan dgn data penduduk wajib KTP yg identik dgn
data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT Pemilu yg
selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, sehingga semua WNI
yang berhak memilih terjamin hak pilihnya;
Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif
dari tertutupnya peluang KTP ganda & KTP palsu, dimana selama ini
para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda
dan KTP palsu;
Bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yg sudah memenuhi semua
ketentuan yg diatur dalam UU No. 23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn
2009, sehingga berlaku secara Nasional, dengan demikian
mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga
Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

PERENCANAAN TAHAPAN KEGIATAN

PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN, PENERBITAN NIK DAN PENERAPAN
KTP BERBASIS NIK NASIONAL (E-KTP) DILAKSANAKAN DENGAN TAHAPAN :

TAHUN 2010 :
Pemutakhiran Data Kependudukan di semua Kabupaten/Kota
(Kecuali Provinsi DKI Jakarta) melalui anggaran Dekonsentrasi.
Penerbitan NIK di 329 Kabupaten/Kota (Kab/Kota yg sudah
menggunakan SIAK dalam pelayanan).
TAHUN 2011 :
Penerbitan NIK di 168 Kabupaten/Kota.
Penerapan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota.
TAHUN 2012 :
Untuk Penerapan e-KTP di 300 Kabupaten/Kota.



Pemutakhiran data secara massal dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bersama aparat Kecamatan,
Desa/Kelurahan, RW, RT dan kepala keluarga, sesuai dgn Petunjuk Teknis,
SOP, dengan mekanisme sebagaimana tergambar di bagan dalam slide
selanjutnya;
Pemutakhiran data secara reguler dilakukan melalui pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan PERPRES No. 25 Th. 2008;
Verifikasi & Validasi dalam pemutakhiran data kependudukan menggunakan
2 faktor yaitu :
Sesuatu yang diketahui (something you know) misalnya nama ibu,
nama anggota keluarga yang lain.
Sesuatu yang dimiliki (something you have) misalnya Kartu Keluarga,
Ijazah, Akta Kelahiran.
Verifikasi dan validasi belum menggunakan faktor ke-3 yaitu Sesuatu yang
melekat (something you are) pada diri/fisik misalnya sidik jari.
Faktor ke-3 ini diterapkan kepada penduduk wajib KTP yang
pengambilannya dilakukan pada saat penerbitan e-KTP.


MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN
1 2 3

PRINT OUT / DISTRIBUSI & COKLIT OLEH PETUGAS
PENDUDUK
CETAK FORM F1-01 PENGEMBALIAN PENGISIAN F1-01
F1-01 KE KELUARGA (VERIFIKASI & VALIDASI)

5 4

PENGEMBALIAN F1-01 PENGEMBALIAN F1-01
RT / RW,
DARI RT/RW KE DESA/KEL DARI KK KE RT/RW
DESA /
KELURAHAN
DAN VERIFIKASI/ VERIFIKASI/PENGEMBALIAN
KECAMATAN PENGEMBALIAN F1-01 DARI F1-01 DARI KEC
DESA/KEL KE KECAMATAN KE DISDUKCAPIL
6 7

9 8
KABUPATEN ENTRI OLEH VERIFIKASI OLEH
/ KOTA DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL


KEGIATAN DALAM PROSES PENERBITAN NIK

KEGIATAN DALAM PROSES PENERBITAN NIK Antara lain, yaitu :
Sosialisasi Dan Koordinasi.
BINTEK Dan DAMTEK.
Pemutakhiran Data Kependudukan.
Pengadaan Perangkat Pendukung Operasional Pemutakhiran Dan
Konsolidasi Di Data Center Kependudukan Dan Daerah.
Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Dari Kabupaten/Kota Ke
Pusat Dan Provinsi Untuk Sinkronisasi Database Kependudukan
Kabupaten/Kota Dengan Pusat (Online).
Penerbitan Dan Pemberitahuan NIK Kepada Seluruh Penduduk.



1. INVENTARISASI KAB/KOTA YG SUDAH SIAP DAN MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK PENERAPAN E-KTP :
Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan
sipil wajib disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Mempunyai Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yg mengacu
pada regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan;
Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Sudah memiliki database kependudukan yang mutakhir dan dapat
dipertanggung jawabkan;
Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP;
Sanggup menyediakan Genset di tempat pelayanan e-KTP bagi Kecamatan yg
belum memiliki Listrik, yg dituangkan dengan surat pernyataan Bupati/Walikota
yang bersangkutan.
Siap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mobilisasi penduduk wajib
KTP dan pelayanan penerbitan e-KTP, baik pada saat pendampingan maupun
setelah selesainya masa pendampingan dari Tim Pusat dan Provinsi dengan
segala konsekuensinya, yang dituangkan dalam surat pernyataan
Bupati/Walikota.


2. BINTEK DAN DAMTEK, SESUAI DENGAN JADWAL YG DISEPAKATI.
3. PENGADAAN PERANGKAT PENDUKUNG OPERASIONAL DI DATA CENTER
KEPENDUDUKAN DAN DAERAH.
4. PENYEDIAAN JASA JARINGAN KOMUNIKASI DATA DI KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PUSAT DAN PROVINSI UNTUK SINKRONISASI DATABASE
KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA DENGAN PUSAT (ONLINE).
5. PELAYANAN PENERBITAN E-KTP DI KECAMATAN YG DIDUKUNG OLEH
MOBILISASI PENDUDUK WAJIB KTP, dgn tahapan :
Tahap Awal, akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pusat (Adminduk, BPPT,
ITB, LSN, POLRI dan APTIKOM);
Setelah Pendampingan Selesai, Tenaga Teknis Daerah melanjutkan Pelayanan
Penerbitan secara mandiri dibawah Koordinasi Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota selaku Penanggung
Jawab.


PENGGUNAAN ANGGARAN

PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN

1. Anggaran disediakan melalui Dekonsentrasi, yg penggunaan utamanya
untuk kegiatan Pemutakhiran Data di Kabupaten/Kota, sampai dengan
Petugas RT/RW.
2. Penggunaannya telah dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Anggaran.
3. Hal-hal yang prinsip untuk diperhatikan :
Satu jenis pekerjaan tidak boleh menggunakan 2 (dua) sumber
dana.
Apabila terdapat sumber dana dari APBD pada tahun 2010, dapat
dilakukan :
Anggaran dari APBD direvisi pemanfaatannya untuk keperluan
diluar pemutakhiran data; atau
Anggaran APBD tetap digunakan dengan konsekwensi Anggaran
Dekonsentrasi disetor kembali ke Kas Negara; atau
Sebagian tahapan menggunakan APBD, dan sebagian tahapan lainnya
menggunakan Anggaran Dekonsentrasi.

PENGGUNAAN ANGGARAN

PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENERBITAN NIK

1. Anggaran disediakan melalui DIPA Ditjen Adminduk, utk keperluan :
Sewa Jaringan Komunikasi Data.
Pengadaan Perangkat Pendukung.
Formulir Surat Pemberitahuan NIK per Keluarga.
Sosialisasi.
Sewa Jaringan sampai dgn tahun 2012 akan dianggarkan melalui
APBN.
Sewa Jaringan setelah tahun 2012 dan Pemeliharaan Perangkat
dibiayai melalui APBD .


PENGGUNAAN ANGGARAN

PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENERAPAN e-KTP

1. Anggaran disediakan melalui DIPA Ditjen Adminduk, untuk keperluan :
Sewa Jaringan Komunikasi Data.
Pengadaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem dan
Blangko e-KTP.
Pendampingan Pelayanan oleh Tim Pusat.
Sosialisasi.
Sewa Jaringan sampai dengan tahun 2012 akan dianggarkan
melalui APBN.
Sewa Jaringan setelah tahun 2012 dan Pemeliharaan Perangkat
dibiayai melalui APBD.
Anggaran untuk Penerbitan e-KTP secara Reguler (setelah
pelayanan Massal) dibebankan pada APBD.



1. PEMERINTAH PUSAT :
Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis.
Menyediakan anggaran utk Pemutakhiran Data Kependudukan secara
massal pada tahun 2010, Penerbitan NIK tahun 2010 dan 2011,
Penerapan e-KTP tahun 2011 dan 2012.
Menyiapkan Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Sistem, Sewa
Jaringan, Blangko e-KTP untuk pertama kali.
Melakukan Sosialisasi, Bintek, dan Damtek.

2. PEMERINTAH PROVINSI :
Melakukan Sosialisasi.
Mengkoordinasikan, memberikan Bimbingan, Supervisi dan
Konsultasi kepada Kabupaten/Kota di Provinsi masing-masing.
Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah
Pusat.



3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA :
Melakukan Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat.
Mengkoordinasikan Penyelenggaraan semua kegiatan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten/Kota masing-masing.
Menyelenggarakan/ Melaksanakan Pemutakhiran Data
Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan e-KTP, dengan
melibatkan Kecamatan, Desa/ Kelurahan, RT/RW.
Monitoring dan Evaluasi, serta melaporkannya kepada Pemerintah
Provinsi dan Pusat.


RANCANGAN - KTP

Protection Film

Printing Film RF Antenna

Smart Card Chip
Card Body

Printing film with
Printing Film
background figure and
laser anti-fake sign.

Protection Film
Printed photo and text

Authority & Valid Date


PENUTUP
Program dan kegiatan di bidang Administrasi Kependudukan pada tahun
2010 s/d 2012, merupakan kegiatan strategis nasional yang memerlukan
anggaran yang besar, namun hasil dan manfaatnya juga sangat besar bagi
masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan
efisien, dengan hasil yang optimal, maka diperlukan peran aktif dari semua
pihak, baik oleh aparat maupun dari masyarakat.


E ktp

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to E ktp

Similar to E ktp (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

E ktp