Kebijakan pemerintah Orba dalam bidang pendidikan meliputi Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang membatasi aktivitas politik mahasiswa. Kebijakan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) mengindoktrinasi ideologi Pancasila sebagai acuan moral yang ditentang kalangan Islam. Muncul gerakan perlawanan terhadap kebijakan P4 seperti peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari.
2. KEBIJAKAN NKK/BKK
LATAR BELAKANG
Munculnya Peristiwa Malari tahun 1974, aksi ini muncul
karena kekecewaan mahasiswa terhadap konsep ekonomi
yang dijalankan Soeharto.
Gerakan mahasiswa berikutnya yaitu pada tahun 1978,
kekecewaan terhadap praktek politik Orba yang semakin
jauh dari nilai-nilai demokrasi. Terjadinya kecurangan yang
dilakukan pemerintah Orba dalam proses pemilu menjadi
pemicu mahasiswa berani mengkampanyekan penolakan
terhadap Soeharto yang ingin kembali mencalonkan
dirinya menjadi Presiden.
3. Untuk menghindari aksi-aksi berikutnya dari
mahasiswa, maka pemerintah mengeluarkan
kebijakan dalam bidang Pendidikan yaitu
Normalisasi Kehidupan Kampus berdasarkan
SK No. 0156/U/1978 dan Badan Koordinasi
Kemahasiswaan berdasarkan SK RI No.
037/U/1979. Keduanya dikeluarkan oleh
Menteri P & K, Daoed Yosoef.
4. Inti dari dua kebijakan ini adalah untuk
membatasi kegiatan aktifitas politik
mahasiswa. Di mana mereka hanya cukup
memahami politik dalam arti teori bukan
praktek.
5. Kebijaksanaan NKK/BKK kemudian lebih
diperketat lagi pada saat Mendikbud dijabat oleh
Nugroho Notosusanto, pemerintah
memberlakukan transpolitisasi yaitu ketika
mahasiswa ingin berpolitik, harus disalurkan
melalui organisasi politik resmi macam Senat,
BEM, UKM dll, diluar itu dianggap ilegal. Dalam
kurun waktu ini juga diberlakukan Sistem Kredit
Semester (SKS), sehingga aktivitas mahasiswa
dipacu hanya untuk cepat selesai studi/kuliah dan
meraih IP yang tinggi.
6. KEBIJAKAN P4 (PEDOMAN PENGAMALAN
DAN PENGHAYATAN PANCASILA)
LATAR BELAKANG
Keinginan Soeharto menerapkan Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari, dengan alasan
mencegah munculnya permasalahan yang
menyudutkan Pancasila karena tidak ada
usaha serius yang dilakukan pihak pemimpin
Negara sebelumnya untuk menjadikan nilai-nilai
pancasila sebagai kenyataan dalam
kehidupan bangsa (Santosa, 2004: 98)
7. Pancasila adalah prinsip “kekeluargaan“.
P4 bertujuan membentuk pemahaman yang
sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga
dengan pemahaman yang sama diharapkan
persatuan dan kesatuan nasional akan
terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan
tersebut maka opini rakyat akan mengarah
pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah
Orde Baru.
8. Pada tahun 1978 pemerintah Orde Baru
menyusun penafsiran Pancasila menjadi Eka
Prasetya Pancakarsa atau Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
yang disahkan menjadi Tap No. II MPR/1978.
9. Kalangan islam yang berada diluar parlemen
maupun yang berada didalam parlemen
menjadi penentang utama terhadap gagasan
presiden Soeharto untuk “meresapi,
menghayati, dan mengamalkan pancasila
dalam kehidupan pribadi dan kehidupan
masyarakat” (Syukur, 2003: 29).
10. Fraksi Persatuan Pembangunan yang
merupakan wakil kalangan Islam di Parlemen
melakukan aksi walk out dari ruang sidang
Komisi B dalam sidang MPR pada tanggal 18
Maret 1978.
11. Penentangan yang dilakuakan oleh kalangan
Islam terhadap P4 menurut Deliar Noer seorang
intelekrtual kalangan Islam karena
kecenderungan menjadikan Pancasila sebagai
acuan menilai kualitas moral terlebih dalam
kehidupan sehari-hari karena bertentangan
dengan perintah agama bahwa setiap muslim
harus menjadi Syariah Islam Sebagai acuan
menilai kualitas moral.
12. Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan
bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh
pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan
adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985
kepada semua organisasi untuk menjadikan
Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4
merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi
sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem
kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial
masyarakat Indonesia.
13. MUNCULNYA GERAKAN PERLAWANAN
MENENTANG KEBIJAKAN P4
• peristiwa Tanjung Priok September 1984
• Peristiwa Talangsari, Lampung Februari 1989
