Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia dengan menjelaskan konsep ekologi, ekosistem, dan pengelolaan lingkungan hidup. Buku ini juga membahas perkembangan kesadaran lingkungan global dan nasional serta ketentuan hukum lingkungan di Indonesia.

1. Judul
: Hukum Lingkungan di Indonesia
Penulis : Supriadi, S.H., M.Hum
Penerbit : Sinar Grafika
Tebal Halaman : 381 Halaman
Harga : Rp. 74.000,-
Supardi, S.H., M.Hum. Lahir di Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,
Palu. Ia adalah Dosen Tetap fakultas Hukum Universitas Tadulako sejak tahun 1985. Pendidikan
formal beliau adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Masamba 1970; Sekolah Menengah Pertama
negeri (SMPN) Sabbang 1973; Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMA 1) Palopo 1977; Sarjana
Muda tahun 1980 di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin; Sarjana Lengkap (S-1) tahun 1983
di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin; Magister Ilmu Hukum (S-2) pada program
Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung tahun 1999. Pendidikan Nonformal beliau adalah
Kursus Pembina Kemahiran Pramuka Tingkat Dasar 1998 di Cibubur, Jakarta; Kursus
Kewaspadaan Nasional tahun 1993 di Palu; Kursus Penelitian Dasar tahun 1985 di Universitas
Tadulako, Palu; Kursus Amdal A dan Amdal C (penilai) tahun 1990 di Universitas Hassanudin,
Makassar; Kursus Amdal B (Penyusun Dokumen Amdal) tahun 1993 di Institut Teknologi
Surabaya (ITS). Karya-karya tulis/buku dari beliau adalah Pengantar Ilmu Hukum, Metode
Penelitian dan Penulisan Hukum, Hukum Agraria dalam Perkembangan, Hukum Agraria.
Buku ini merupakan buku ke-6 (enam) yang penulis susun, buku ini berjudul “Hukum
Lingkungan di Indonesia (Sebuah Pengantar)”, isi yang terdapat dalam buku ini sesuai dengan

2. Silabi Hukum Lingkungan yang telah disepakati oleh Konsorsium Ilmu Hukum Indonesia dan
disusun oleh Para Pakar Hukum Lingkungan di Indonesia dan penulis menambah beberapa
materi yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan hukum lingkungan didunia dan
Indonesia khususnya. Buku ini disamping mengkaji ilmu lingkungan dengan pembahasan
mengenai pengertian ekologi, ekosistem, juga membahas menengenai Lingkungan Hidup
Sebagai Aset, Lingkungan Sosial, Lingkungan Internasional, Lingkungan Ekonomi, Etika
Lingkungan, dan Pengelolaan Lingkungan. Selain membahas masalah-masalah lingkungan yang
aktual, penulis juga memasukan pembahasan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di
Johannesburg, Afrika Selatan sebagai konferensi Pembagunan dan Lingkungan Hidup yang
ketiga pada tahun 2002 yang lalu.
Adapun isi dari buku “Hukum Lingkungan di Indonesia (Sebuah pengantar)” adalah
tentang Bab I. Pengantar Ilmu Lingkungan (Pengertian Ekologi, Ekosistem dan Daya Dukung
Lingkungan, Lingkungan Hidup Sebagai Sumber Daya, Pendekatan Lingkungan Hidup Bersifat
Holistik, Etika Lingkungan dan Sisterm Pengelolaan Lingkungan Hidup), Bab II. Masalah
Lingkungan Global dan Regional (Lingkungan dan Pembangunan, Masalah Lingkungan Global,
Masalah Lingkungan Regional), Bab. III Kesadaran Lingkungan (Global-Internasional, Deklarasi
Stockholm, Deklarasi Rio de Janiero, Prinsip-prinsip Protokol Kyoto, KTT Pembangunan
Berkelanjutan Johannesburg Afrika Selatan, Kesepakatan Internasional, Lembaga-Lembaga
Internasional), Bab IV. Hukum Lingkungan Nasional (Pengertian Hukum Lingkungan, Sejarah
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Desentralisasi Pengelolaan
Lingkungan Hidup), Bab V. Implikasi Berlakunya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hak ,
Kewajiban, dan Peran masyarakat, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, Baku Mutu Lingkungan
Hidup, Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan, Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup, Gugatan Kelompok (Class Action), Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat),
Bab VI. Penegakan Hukum Lingkungan (Pengertian Penegakan Hukum, Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup, Penyelesaian Sengketa Secara Perdata, Penyelesaian dengan Instrumen
Hukum Pidana), Bab. VII Kasus-kasus Lingkungan (Kasus Burung Cendrawasih {PN Sorong}, Kasus
Limbah Tahu {PN Sidoarjo, 1998}, Kasus Perusakan Hutan Pinus dan Pencemaran Sungai Asahan
{PN Jakarta Pusat, 1989}).
Buku ini menjelaskan bahwa Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan,
menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan mahkluk hidup
dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat
melangsungkan kehidupannya, bagaiman dengan melakukan semuanya itu dengan komponen

3. lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesise itu beradaptasi, bagaimana mahluk
hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan,
bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari
suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam proses yang mengikuti
tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita
memahaminya. Ekosistem adalah ilmu tentang hubungan organisme atau kelompok dengan
lingkungan hidupnya, atau ilmu tentang hubungan timbal balik anatara organisme hidup dengan
lingkungan hidupnya. Daya dukung lingkungana adalah keterbatasan dan kemampuannya untuk
menanggulangi proses keseimbangannya (Hlm 1-3).
Lingkungan hidup sebagai sumber daya adalah dimana lingkungan hidup tersebut
memiliki karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut untuk memenuhi semua unsur
yang terdapat dalam isi alam ini. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang
dibutuhkan keberadaannya oleh mahluk hidup, khususnya manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, yaitu Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, Kebutuhan dasar untuk
kelangsungan hidup manusiawi, dan Kebutuhan dasar untuk memilih (Hlm 4-5). Pendekatan
yang dilakukan mengenai lingkungan hidup adalah bersifat holistik atau menyeluruh, hal
tersebut ditandai dengan berkembangnya cabang-cabang ilmu yang dikaitkan dengan
lingkungan, misalnya hukum lingkungan, ekonomi lingkungan, dan lingkungan internasional
serta sosial. Berbicara tentang hukum lingkungan kita juga berbicara tentang etika dalam
lingkungan adapun pemahaman tentang teori tentang etika lingkungan yang dibahas dalam
buku ini, yaitu adalah Shallow Enviromental Ethics (Antroposentrisme), Intermediate
Environmental Ethics (Biosentrisme), dan Deep Environmental Ethics (Ekosentrisme)(Hlm 6-20).
Setelah pembahasan mengenai etika lingkungan buku ini juga membahas tentang
sistem pengelolaan lingkungan hidup. Cara pertama, dengan instrumen pengaturan dan
pengawasan. Tujuannya adalah mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan
lingkungan hidup, mislanya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu, dan pelarang kegiatan
yang merusak lingkungan hidup. Sistem poengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-DanAwasi (ADA) atau Command-And-Control(CAC). Cara kedua, dengan instrumen ekonomi.
Tujuannya ialah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi para pelaku, dengan
membiarkan insentif-disentif ekonomi. Contohnya pengurangan pajak untuk produksi dan
penggunaan alat hemat energi, pemungutan retribusi limbah dan pemberian denda untuk
pelanggaran peraturan. Cara ketiga, dengan instrumen persuasif, yaitu mendorong masyarakat
secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah mengubah presepsi hubungan manusia

4. dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Instrumen ini
terdiri atas pendidikan, latihan, penyebaran informasi melalui media cetak dan eletronik serta
ceramah umum dan dakwah agama (Hlm 32-33).
Masalah-masalah yang dihadapi dalam lingkungan hidup antara lain adalah Masalah
lingkungan global dan Masalah lingkungan regional, masalah lingkungan global adalah masalah
mengenai lingkungan hidup secara menyeluruh akibat terjadinya kerusakan atau pencemaran
yang disebabkan adanya pembangunan. Masalah lingkungan regional adalah masalah yang
terjadi suatu negara atau kawasan tertentu yang berpengaruh pada pula pada negara atau
kawasan lain. Hal ini disebabkan pencemaran lingkungan, misalnya (kebakaran hutan)
dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang tertimpa oleh pencemaraan tersebut,
tetapi juga pada negara tetangganya seperti kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan
Kalimantan. Hal-hal tersebutlah yang membuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan
hidup, kesadaran lingkungan di Indonesia ini pun tidak terlepas dari pengaruh adanya kesadaran
hukum lingkungan yang bersifat global internasional. Kesadaran ini merupakan wujud
kepedulian masyarakat secara global terhadap beberapa kejadian yang timbul dibeberapa
negara, diantaranya Jepang dan Amerika. Wujud dari kesadaran itu adalah dengan Konfrensi
yang menghasilkan sebuah laporan yang berjudul The Careless Technology pada tahun 1968,
Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio De Janerio (1992), Prinsip-Prinsip Protokol Kyoto, KTT
Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg, Afrika Selatan, Kesepakatan Internasional (World
Conservation Strategy (WCS), World Heritage Convention (WHC), Wetlands Convention,
Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna and Flora), Lembagalembaga Internasional (Internasional Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN), United Nations Environment Programme (UNEP) (Hlm 42-168).
Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor
4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan
UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
mahkluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya (169-170). Sejarah
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diawali keikutseraan Indonesia pada Konferensi
Stockholm, lalu pada tanggal 15-18 mei 1972, atas prakarsa “Lembaga Ekologi” Universitas
Padjajaran Bandung diselenggarakan Seminar Pngelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan
Pembangunan Nasional. Pada Tanggal 26 Juni 1975 telah dikeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 27 Tahun 1976 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Inventarisasi dan Evalusi

5. Kekayaan Alam. Untuk memperdalam mengenai masalah hukum, khususnya hukum lingkungan
hidup manusia, diadakanlah seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
diselenggarakan bersama oleh Badan pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 25-27 Maret
1976 di Lembang. Kemudian pada tahun 1978, resmi dibentuk menterei lingkungan hidup
dengan sebutan “Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (MNPPLH)
(Hlm 171-172). Kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan nasional juga tertuang dalam GBHN
1973-1978 dan Repelita II (1974-1979), GBHN 1978-1983 dan Repelita III (1978-1984), GBHN
1983-1988 dan Repelita IV (1984-1989) serta GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994) (Hlm
172). Adapun dalam isi buku ini membahas tentang desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup
yang dititk beratkan pada masalah dalam proses desentralisasi tersebut, seperti ketiadaan
mandat hukum bagi kotamdya/kabupaten dan budaya tertutup dan nonpartispasi dalam
manajemen birokrasi yang masih sangat dominan (Hlm 180-181).
Implikasi berlakunya UU pengelolaan lingkungan hidup seperti hak, kewajiban, dan
peran masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tertuang dalam Pasal 5
ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan hal
itu ada juga Hak atas informasi lingkungan hidup yang tertuang pada pasal 5 ayat (2) Nomor 23
Tahun 1997. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tertuang dalam Pasal 5
ayat (3) Nomor 23 Tahun 1997, yaitu peran dalam proses pengambilan keputusan, baik cara
mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan (Hlm 183).
Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu
menggunakan “analisis mengenai dampak lingkungan” sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu,
pelstarian fungsi lingkungan hidup itu sangat ditentukan pula oleh sebuah kajian yang
mendalam dari sebuah hasil studi amdal, sebab fungsi utama studi amdal adalah mengkaji
semua aspek lingkungan hidup dalam suatu pendekatan yang holistis, yakni pendekatan yang
mengintegrasikan semua unsur lingkungan dalam suatu kajian yang terpadu. Selain itu, kajian
ilmiah amdal ini, pada akhirnya akan memberikan solusi terbaik yang dilakukan oleh pemrakarsa
suatu kegiatan dan pmerintah dalam menangani lingkungan hidup sesuai arahan Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tersebut
(Hlm 190-192). Baku mutu lingkungan hidup adalah suatu standar yang dijadikan patokan dasar
dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran
atau perusakan lingkungan yang lazim, menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang

6. diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara
mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari
lingkungan hidup (Hlm 193-212).
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah dengan cara penyelesaian sengketa
lingkungan di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) atau ADR. Bentuk alternatif
penyelesaian sengketa adalah Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Pencari Fakta, Arbritrase (Hlm 212228). Gugatan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang
memberikan hak prosuderal bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak
sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus
mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu, atau jutaan orang lainnya yang mengalami
kesamaan penderitaan atau kerugian. Class Action atau Gugatan kelompok merupakan suatu
konsep yang baru di Indonesia yang masih belum banayak dipahami oleh para penegak hukum
maupun oleh praktisi hukum publik (hlm 228-232). Selain itu juga isi dalam buku ini juga
membahas tentang Hak gugat lembaga swadaya masyarakat (LSM) ,pengertian penegakan
hukum lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata maupun secara
pidana dan terkahir dalam buku ini membahas tentang kasus-kasus lingkungan. Kasus
lingkungan yang terjadi contohnya adalah seperti kasus burung cendrawasih (PN Sorong) yang
merupakann kasus pertama pidana lingkungan, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong
tahun 1984 (Putusan No. 97 /PID/1984.PN.SRG. kasus tersebut tersebut merupakan perkara
pidana lingkungan, yang posisi kasusnya mengenai penyelundupan burung Cendrawsih (Hlm
267-312).
Kekuatan dari buku ini terdapat pada pembahasan tentang masalah lingkungan secara
global maupun regional, baik yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri (Indonesia).
Selain itu kekuatan didalam buku ini mengajak untuk setiap orang untuk peduli terhadap
lingkungan hidupnya jangan hanya menggunakan sumber daya yang ada dalam lingkungan
tersebut tetapi bagaiamana kita harus menjaga lingkungan hidup itu agar tetap terjaga dan
berfungsi dengan baik. Didalam buku ini dikatakan bahwa manusia memiliki hak dan perannya
dalam lingkungan hidupnya, hak untuk lingkungan yang baik dan sehat dan hak atas informasi
mengenai lingkungan hidup tidak saja hak yang diutamakan dalam hal ini tetapi peranan
manusia dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup pun dibahas dalam buku ini. Buku
ini mengajak setiap kalangan masyarakat untuk mengerti bahwa didalam hukum lingkungan itu
ada yang didinamakan penegakan hukum lingkungan baik secara perdata maupun dengan
instrumen hukum pidana. Buku ini juga memberikan kita gambara tidak hanya pada zaman

7. sekarang terjadi masalah yang berkaitan tentang lingkungan hidup tetapi masalah lingkungan
hidup itu telah terjadi sejak lama salah satu contohnya adalah mengenai Kasus Penyelundupan
burung Cendrawsih di Sorong pada tahun 1984 yang kita ketahui bahwa burung cendrawsih itu
adalah satwa langka dan dilindungi di Indonesia.
Kelebihan dari buku ini adalah disampin mengkaji Ilmu Lingkungan dengan pembahasan
mengenai penegrtian ekologi, ekosistem, juga membahas mengenai lingkungan hidup sebagai
aset, lingkungan sosial, lingkungan internasional, lingkungan ekonomi, etika lingkungan, dan
pengelolaan lingkungan. Selain membahas masalah-masalah lingkungan yang aktual, penulis
juga memasukan pembahasan hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika
Selatan sebagai konferensi pembangunan dan lingkungan hidup yang ketiga pada tahun 2002
yang lalu. Selain itu dalam buku ini, penulis memasukan Protokol Kyoto tentang perubahan
iklim. Dalam Protokol Kyoto ini, diberikan gambara mengenai pengaturan dan pembatasan emisi
bagi negara maju dan dampaknya bagi pemanasan global. Kesemua subtansi yang termuat
dalam buku ini tidak dijumpai pada buku-buku Hukum Lingkungan Hidup yang lain.
Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak ada yang tak retak, tak ada sesuatu
yang sempurna didunia ini pastilah dalam suatu karya tulis itu terdapat suatu ketidak sempurna
tetapi menurut saya buku ini sudah sempurna tak ada yang perlu dikritik mengenai bahasa yang
disampaikan dalam buku ini, tampilan fisik buku ini juga menarik, mengenai penulisan bahasa
asing pun sudah benar yaitu ditulis dengan huruf yang miring, pada buku ini pun tidak terjadi
kesalahan cetak dan mengenai harga buku ini wajar-wajar saja buku ini seharga Rp. 74.000,karena ilmu yang diberikan dalam buku ini sangat banyak sekali ini dan sangat berguna bagi
masyarakat dalam memahami dan mengetahui apa saja yang dipelajari dalam hukum
lingkungan hidup di Indonesia baik secara global maupun regional.
Buku ini adalah buku yang penulis persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia
pada umumnya dan universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk menambah referensi
mengenai hukum lingkungan. Buku ini baik dan patut untuk dibaca oleh masyarakat, para
mahasiswa, para penegak hukum, pemerintah, dan praktisi politik untuk dijadikan referensi
dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan hukum lingkungan yang terjadi ditengahtengah masyarakat.

8. TUGAS RESENSI BUKU HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Disusun Untuk Memenuhi Tugas TI
Hukum Lingkungan
Oleh
YANELS GARSIONE DAMANIK (1150507111103)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013