Teks tersebut membahas tentang pengertian lingkungan hidup, pembagian lingkungan, ekologi, ekosistem, daya dukung lingkungan, masalah lingkungan global dan Indonesia, hukum lingkungan, lingkungan dan pembangunan, kesadaran lingkungan, serta lembaga lingkungan dunia dan nasional.

1. PENGERTIAN LINGKUNGAN DAN
PEMBAGIAN LINGKUNGAN
PENGERTIAN LINGKUNGAN
• Kata lingkungan dalam bahasa Inggris disebut
Environment.
• Pengertian Lingkungan menurut
UU.No.32.Th.2009, adalah kesatuan ruang dgn
semuan benda, daya, keadaan, dan makhluk
hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yg
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

2. PEMBAGIAN LINGKUNGAN, menurut
L.L.Bernard, lingkungan dibagi ke dalam
empat bagian, yaitu :
Lingkungan biologi (organis )
Lingkungan fisik ( tanah, udara, laut ,dll )
Lingkungan sosial
Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yg
diatur secara institusional, berupa
lembaga-lembaga masyarakat

3. EKOLOGI, EKOSISTEM, DAN
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
 EKOSISTEM, menurut UU No.32. Th. 2009,
Pasal 1 angka 5, adalah tatanan unsur
lingkungan hidup yang merupakan kesatuan
utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,
dan produktifitas lingkungan hidup.
 DAYA DUKUNG LINGKUNGAN, pasal 1 angka
7, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung prikehidupan manusia, makhluk
hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

4. EKOLOGI, EKOSISTEM, DAN
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN
EKOLOGI, secara etimologi berasal dari
kata “oikos” yang berarti rumah tangga,
dan “logos” yang berarti ilmu, yg
pertamakali diperkenalkan oleh seorang
biolog jerman “Ernst Hackel” th.1869.
sedangkan menurut “Amsyari” ekologi
adalah ilmu yang mempelajari
hubunganantara satu organisme dengan
yang lainnya dan antara organisme
tersebut dengan lingkungannya.

5. MASALAH LINGKUNGAN
GLOBAL
 Masalah lingkungan dinegara berkembang
pada dasarnya disebabkan oleh faktor
kemiskinan, eksploitasi sumber daya alam
secara tidak terencana, penyusutan hutan, dan
polusi udara.
 Masalah lingkungan dinegara maju disebabkan
karena industrialisasi, yang nmengakibatkan
polusi udara, kebisingan, menipisnya lapisan
ozon, global warming, pencemaran air, udara.
 Masalah lingkungan pada umumnya disebabkan
oleh perkembangan IPTEK dan penduduk.

6. MASALAH LINGKUNGAN
INDONESIA
Pembangunan pada dasar membawa perubahan
besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi,
fisik wilayah, pola konsumsi, sumber alam dan
lingkungan hidup, perubahan tekhnologi, dan
perubahan sistem nilai, yang pada akhirnya
menimbulkan masalah, dimana permasalaha tersebut
dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu :
 Perkembangan penduduk dan masyarakat
 Perkembangan sumber alam dan lingkungan
 Perkembangan tekhnologi dan kebudayaan
 Perkembangan ruang lingkup internasional

7. PENGERTIAN HUKUM
LINGKUNGAN
• RM.Gatot.P.Soemartono, hukum adalah keseluruhan
peraturan tentaang tingkah laku manusia yg isinya
tentang apa yg seharusnya dilakukan atau tidak
dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yg
pelaksanaan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu
sanksi oleh pihak yg berwenang.
• Pasal 1 angka 1, UU.No.32.Th.2009. Lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan
prilakunya, yg mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

8. PENGERTIAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yg mengatur tingkah laku
orang tentang apa yg seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap
lingkungan, yg pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan
suatu sanksi oleh pihak yg berwenang.
• Danu Saputro, hukum lingkungan adalah hukum yg mendasari
penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan
ketahanan lingkungan.
• Menurut Danu Saputro hukum lingkungan terbagi 2, yaitu :
• Hukum lingkungan klasik, menetapkan ketentuan dan norma-norma dgn
tujuan utama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya
lingkungan dgn berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai
hasil semaksimal mungkin dlm jangka waktu sesingkat2nya
• Hukum Lingkungan Modern, menetapkan ketentuan dan norma2 guna
mengatur tindak perbuatan manusia dgn tujuan untuk melindungi
lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi utk menjamin
kelestariannya agar dpt digunakan secara terus menerus oleh generasi
sekarang dan mendatang.

9. LINGKUNGAN DAN
PEMBANGUNAN
• Makin meningkatnya upaya pembangunan
menyebabkan akan makin meningkatnya dampaknya
terhadap lingkungan hidup
• Negara maju dengan pola hidup yang mewah dan boros
dalam menggunakan energi
• Laju pertumbuhan industri, pemakaian kendaraan
bermotor, konsumsi energi menigkat, sehingga limbah
yg dihasilkan juga meningkat
• Negara-negara berkembang meningkatkan eksploitasi
sumber daya alamnya untuk meningkatkan
pembangunan dan juga membayar hutang luar negeri
• Pada akhirnya akan menimbulkan dampak yg menjadi
masalah lingkungan seperti, kesehatan, biaya ekonomi,
estetika dan kerusakan ekosistem.

10. MASALAH-MASALAH
LINGKUNGAN
• Philipina, sebagai negara yg jg sedang
berkembangm maka masalah yg menyertai
pembangunan dinegara tersebut adalah,
pencemaran yg diakibatkan oleh kemiskinan,
industri dan juga bencana alam.
• Singapura dan Jepang, sebagai negara yg
tergolong maju, maka persoalan lingkungan yg
dihadapi tidak sama seperti di negara-negara
berkembang, dimana dinegara-negara maju
permasalahan lingkungan disebabkan oleh
industrialisasi dan kemajuan tekhnologi.

11. KESADARAN LINGKUNGAN
• Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai
dikalangan dewan ekonomi dan sosial PBB pada waktu
diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan
“Dasawarsa Pembangunan Dunia ke I (1960-1970) guna
merumuskan strategi dasawarsa pembangunan dunia ke
2 (1970-1980). Pembicaraan tentang masalah
lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia, pada tgl
28 Mei 1968, disertai saran untuk kemungkinan
diselenggarakan suatu konfrensi Internasional mengenai
lingkungan hidup. Yang pada akhirnya pada sidang
umum PBB tgl 15 Desember 1969, diputuskan untuk
membentuk panitia persiapan.

12. KESADARAN LINGKUNGAN
• Panitia persiapan konfrensi diketuai oleh “Maurice F.Strong”. Dalam
laporannya ada 6 mata acara pokok dalam konfrensi, yaitu :
 Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas
lingkungan hidup
 Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber-sumber
daya alam
 Identifikasidan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan
yg berpengaruh internasional secara luas
 Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial dan kebudayaan dalam
masalah-masalah lingkungan hidup
 Pembangunan dan lingkungan hidup
 Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-
tindakan yg diusulkan konfrensi

13. KESADARAN LINGKUNGAN
• Disamping saran-saran tsb diatas, panitia persiapan
telah membentuk”Panitia Kerja Antar Pemerintah”, guna
menyiapkan bahan-bahan serta rancangan perumusan
mengenai :
 Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia
 Pencemaran laut
 Pencemaran tanah
 Monitoring dan pengawasan
 Konservasi alam.
• Hasil karya panitia persiapan tersebut berserta
penyempurnaan dan perubahannya disyahkan pada
sidang umum PBB tgl 20 Desember1970.

14. KESADARAN LINGKUNGAN
• Konfrensi PBB tentang lingkungan hidup diselenggarakan di
“Stockholm” pada tgl 5-16 Juni 1972 yang diikuti oleh 113 negara.
Pada akhir sidang konfrensi mengesahkan hasil-hasil berupa :
 Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, terdiri atas
pembukaan dan 26 asas yg biasa disebut Stockholm declaration
 Rencana aksi lingkungan hidup manusia, terdiri dari 109
rekomendasi termasuk didalamnya 18 rekomendasi tentang
perncanaan dan pengelolaan pemukiman manusia
 Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yg menunjang
pelaksanaan rencana aksi tersebut
• Pada konfrensi tersebut ditetapkan juga bahwa tgl 5 Juni sebagai
“Hari Lingkungan Hidup Sedunia”
• Semua keputusan konfrensi disyahkan dgn sidang umum PBB tgl
15 Desember 1972.

15. KESADARAN LINGKUNGAN
 KTT Rio, dua dasawarsa setelah berlangsungnya
konfrensi Stockholm,PBB menyelenggarakan konfrensi
tingkat tinggi di Rio de Janeiro, pada tgl 3 sampai 14
Juni 1992. Konfrensi ini dinamakan “ United Nations
Conference on Enveronment (UNCED).
• Hasil yang dicapai dalam KTT ini adalah :
 The Rio de Jeneiro Declaration on Enveronment and
Development, yg biasa disebut Deklarasi Rio.
 Prinsip-prinsip tentang hutan
 Agenda 21
 Konvensi tentang perubahan iklim
 Konvensi tentang keanekaragaman hayati.

16. LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA
• United Nations Environment Programme
(UNEP), merupakan organisasi dunia
dilingkungan PBB. UNEP tidak bersifat
menyelesaikan masalah lingkungan tapi lebih
bersifat menggerakkan dunia untuk bertindak
dgn bekerja atas kemampuan sendiri
• Organization For Economic Co-operation and
Development (OECD), Organisasi ini dibentuk di
Paris, pada tgl 14 Desember 1960, yg
keanggotaannya terdiri dari negara-negara maju

17. LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA
• International Union for the Conservation of
Natural Resources (IUCN), didirikan tgl 5
Oktober 1948 di Paris, yg kemudian berganti
nama menjadi World Conservation Union,
bertujuan untuk melindungi dan melestarikan
lingkungan.
• World Wildlife Fund (WWF), berdiri tgl 11
September 1961, organisasi ini sebagai sarana
penunjang IUCN, titik berat aktivitasnya adalah
konservasi satwa langka khususnya dan sumber
daya alam umumnya.

18. LEMBAGA LINGKUNGAN DUNIA
• World Trade Organization (WTO), pada
dasarnya WTO bukan lembaga
lingkungan, akan tetapi daloam beberapa
ketentuannya WTO berperan nyata dalam
proteksi lingkungan. WTO menetapkan
setiap anggotanya harus
mempertimbangkan tujuan dari
pembangunan berkelanjutan dan
tercapainya proteksi dan pelestarian
lingkungan.

19. KESADARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA
• Perhatian terhadap lingkungan di Indonesia
dimulai dari kalangan akademisi, Dimana dalam
rangka menyambut diselenggarakannya
konfrensi Stockholm, maka pada tgl 15 sampai
18 Mei 1972, berlangsung seminar di Bandung
yg diselenggarakan oleh Universitas
Padjadjaran,. Dihadiri para akademisi, pejaba
tinggi negara, dan tokoh masyarakat, inilah
pertama kali diselenggarakannya seminar yg
membahas masalah lingkungan tingkat
nasional.

20. KESADARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA
• Konfrensi Stockholm 1972, disambut oleh Indonesia
dengan menyajikan sebuah dokumen resmi, yg diberi
judul “National Report of Indonesia Environmental
Problem in Indonesia”. Setelah Konfrensi Stockholm,
maka Indonesia membentuk panitia perumus dan
rencana kerja pemerintah di bidang pengembangan
Lingkngan Hidup, berdasarkan KEPRES No 60 Th.
1972, hasil kerja panitia dituangkan dalam TAP MPR No
IV Th.1973 tentang GBHN, untuk selanjutnya dalam
REPELITA II, dalam BAB IV tentang Pengelolaan
Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

21. KESADARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA
• Setelah perhatian terhadap lingkungan di Indonesia
dituangkan dalam GBHN dan REPELITA, maka
selanjutnya dalam kabinet Pembangunan III di era
pemerintahan Soeharto, diangkat seorang Menteri
berdasarkan Kepres No.59 Th. 1978 untuk menangani
masalah lingkungan, dengan nama Menteri Negara
Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, yg
dipercayakan kepada Prof. Emil salim. Pada kabinet
Pembangunan IV Menteri Negara PPLH berubah
menjadi Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan
Hidup. Selanjutnya pada masa reformasi, diangkat
seorang menteri yg tugas dan fungsinya semata- mata
mengenai masalah lingkungan hidup,yakni Menteri
Negara Lingkungan Hidup.

22. KESADARAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA
• Perkembangan selanjutnya, di Indonesia pada tgl 11
Maret 1982, diundangkan sebuah produk hukum
mengenai pengelolaan lingkungan, dengan Undang-
undang No.4 Th.1982, kemudian dengan banyaknya
perkembangan mengenai konsep dan pemikiran
mengenai masalah lingkungan, dan hasil KTT Rio tahun
1992, dan dirasakan UU No.4 Th.1982 sudah tidak
mampu lagi menjangkau perkembangan yg ada
sehingga perlu ditinjau, maka diterbitkannya UU No.23
Th.1997.Dan sekarang, setelah UU No.23 Th 1997 tidak
dapat menampung berbagai berbagai perkembangan
lingkungan maka diterbitkanlah UU No.32 TH 2009

23. • Tahun 1977 di Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran, diajarkan matakuliah hukum
lingkungan untuk kalangan mahasiswa fakultas
hukum, inilah awal hukum lingkungan masuk
kurikulum di fakultas hukum di Indonesia.
Hukum lingkungan diperlukansebagai alat
pergaulan sosial dalam masalah lingkungan.
Perangkat hukum diperlukan dalam rangka
menjaga agar lingkungan dan sumber daya
alam dimanfaatkan sesuai dgn daya dukung
lingkungan itu sndiri.

24. PENGERTIAN HUKUM
LINGKUNGAN DAN RUANG
LINGKUP
• Di Indonesia istilah hukum lingkungan
dipergunakan ketika berlangsungnya seminar
segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup
tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang, yg
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional dengan Universitas Padjadjaran
Bandung, yg pada kesempatan itu diusulkan
pembentukan suatu pusat pengembangan
hukum lingkungan yg bertugas
mengembangkan hukum lingkungan dan
memupuk kesadaran ekologis dari masyarakat.

25. • Hukum lingkungan yg memandang lingkungan
sebagai objek, adalah hukum yg memandang
kepada penggunaan dan pemanfaatan sumber-
sumber daya alam semaksimal mungkin dgn
berbagai cara, kemudian pandangan itu
bergeser menjadikan lingkungan sebagai subjek
hukum. Sebagai subjek maka hukum lingkungan
memfokuskan fungsinya sebagai sistem
pengaturan pengelolaan lingkungan secara
rasional dan melestarikan SDA, sehingga
mencegah kemerosotan kualitasnya.

26. • Konsep lingkungan seperti di atas yg di kemukakan oleh
Prof.ST.Munadjat memiliki kelemahan dimana sebagai
subjek hukum, lingkungan tidak bisa mempertahankan
hak-haknya jika terjadi suatu gangguan. Dalam buku
hukum lingkungan N.H.T.Siahaan, mengatakan hukum
lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-
kaidah yg mengatur hak dan kewajiban manusia atas
pengelolaan, dan interaksinya terhadap tata lingkungan
hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak
langsung maupun tdk langsung dari interaksi itu,
sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan
hidup yg optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang
dan masa datang secara berkelanjutan.

27. • Dari pengertian hukum lingkungan, ada
beberapa hal penting yg perlu diketahui, yaitu
SBB :
• 1. Hukum sebagai dasar pengelolaan
lingkungan
• 2. Kekuasaan pengelolaan di tangan negara
• 3. Mengatur interaksi lingkungan dan manusia
• 4. Keserasian sebagai asas pengelolaan
lingkungan
• 5. Berasaskan keberlanjutan

28. SKEMA POSISI HUKUM
LINGKUNGAN DALAM SISTEM
HUKUM
HUKUM
PRIVAT
•HKM.Pribadi
•HKM.Keluarga
•HKM.Kekayaan/kebendaan
•HKM.Perikatan
•HKM.Waris
PUBLIK
•HKM.Tata Negara
•HKM.Administrasi Negara : Hkm.lingkungan,
Agraria, dll.
•HKM.Pidana
•HKM.Internasional Publik

29. • Aspek Hukum Lingkungan dalam fungsinya :
– Hukum Perdata
– Hukum Pidana
– Hukum Administratif
Dilihat dari segi pembentukannya, hukum
Lingkungan di komponenkan kepada dua
bidang, yaitu :
• Hukum lingkungan nasional
• Hukum lingkungan internasional

30. PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
• Ada beberapa prinsip penting dalam KTT Rio yg
digariskan dalam pembangunan berkelanjutan, yg
kemudian menjadi sumber penting bagi pembentukan
hukum lingkungan. Prinsip-prinsip tsb adalah :
 Prinsip Antar Generasi(Intergenerational Equity), prinsip
ini memandang bahwa setiap generasi berperan sebagai
Trustee atau wali dari sumber daya alam guna dapat
bermanfaat bagi generasi berikutnya sekaligus juga
sebagai penerima manfaat(waris) dari generasi
sebelumnya.

31.  Prinsip Intra Generasi(Intragenerational Equity). Prinsip
ini menurut Prof.Ben Boer, menunjuk kepada gagasan
bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lain dalam
satu generasi, memiliki hak dan kemanfaatan sumber-
sumber alam dan kenikmatan atas lingkungan yang
bersih dan sehat.

32.  Prinsip Pencegahan Dini (Precautionary
Principle), prinsip ini menyatakan bahwa
tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang
konkrit dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan,
untuk menunda upaya-upaya pencegahan suatu
kerusakan lingkungan.
 Prinsip perlindungan keanekargaman hayati,
prinsip ini menekankan pentingnya keaneka
ragaman hayati dipertahankan dan
dikembangkan.

33.  Prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme
insentif, prinsip ini berangkat dari suatu keadaan,
dimana penggunaan sumber-sumber alam, merupakan
kecendrungan dari dorongan pasar. Akibatnya
kepentingan yg selama ini tidak terwakili dalam
komponen pengambilan keputusan dalam menentukan
harga pasar tersebut, diabaikan dan menimbulkan
kerugian bagi mereka. Masyarakat yg menjadi korban
dari kerusakan lingkungan, tidak memiliki suatu
mekanisme untuk memaksa kelompok untuk membayar
kerugian bagi kerusakan tersebut kecuali pengadilan.

34. • TUJUAN, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan
:
– Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
– Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
– Menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
– Menjaga kelestarian lingkungan hidup
– Mencapai keserasian,keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
– Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan
– Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia
– Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana
– Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
– Mengantisipasi isu lingkungan global. (psl 3).

35. HUKUM LINGKUNGAN DAN
IMPLIKASINYA
• ASAS, TUJUAN dan UULH
• Asas Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :
– Tanggung jawab negara
– Kelestarian dan berkelanjutan
– Keterpaduan
– Manfaat
– Kehati-hatian
– Keadilan
– Ekoregion
– Keanekaragaman hayati
– Pencemar membayar
– Partisipasif
– Kearifan lokal
– Tatakelola pemerintah yg baik
– Otonomo daerah (psl 2 UUPPLH)
Tujuan lingkungan hidup terdapat dalam pasal 3 UUPPLH No.32 TH. 2009

36. RUANG LINGKUP UUPLH, terdiri dari :
 Perencanaan, :
 Inventarisasi LH
 Penetapan wilayah ekoregion
 Penyusunan RPPLH
 Pemanfaatan, :
 Berdasarkan RPPLH
 Pengendalian , :
 Pencegahan
 Penanggulangan
 Pemulihan

37. Pemeliharaan, :
Koservasi SDA
Pencadangan SDA
Pelestarian fungsi atsmosfer
Pengawasan
Penegakan Hukum

38. • Inventarisasi LH dilaksanakan utk
memperoleh data dan informasi mengenai
SDA yang meliputi :
– Potensi dan ketersediaan
– Jenis yg dimanfaatkan
– Bentuk penguasaan
– Pengetahuan pengelolaan
– Bentuk kerusakan
– Konflik dan penyebab konflik

39. • Penetapan ekoregion dgn mempertimbangkan :
– Karakteristik bentang alam
– Daerah aliran sungai
– Iklim
– Flora dan fauna
– Sosial budaya
– Ekonomi
– Kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi
lingkungan hidup

40. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS
LINGKUNGAN HIDUP
• Pasal 65 UUPPLH, menyatakan :
• (1)Setiap org berhak atas LH yg baik dan sehat sebagai bagian dari
HAM
• (2)Setiap org berhak mendapatkan pendidikan LH, akses informasi,
akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas
LH yg baik dan sehat
• (3)Setiap org berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan yg diperkirakan dapat
menimbulkan dampak terhadap LH
• (4)Setiap org berhak utk berperan dalam perlindungan dan
pengelolaan LH sesuai dgn peraturan perundang-undangan
• (5)Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

41. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS
LINGKUNGAN HIDUP
• Kewajiban atas lingkungan hidup diatur dlm psl 67
UUPPLH, yg menyatakan setiap orang berkewajiban
memelihara fungsi lingkungan hidup serta
mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.
• Dalam psl 68,disebutkan bahwa setiap orang yg
melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :
– Memberikan informasi nyg terkait dgn perlindungan dan
pengelolaan LH secara benar,akurat,terbuka dan tepat waktu
– Menjaga keberlanjutan fungsi lingkiungan hidup
– Menaati ketentuan tentang baku mutu LH dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup

42. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN
• Pengertian AMDAL berdasarkan pasal (1) angka
11, adalah kajian mengenai dampak penting
suatu usaha dan/atau yg direncanakan pada
LH yg diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan
• Pasal 22 ayat (1) UU No.32. Th.2009
menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau
kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan wajib memiliki AMDAL

43. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN
• Pasal 22 ayat (2), Dampak penting ditentukan
berdasarkan kriteria :
Besarnya jumlah penduduk yg akan terkena dampak
Luas wilayah penyebaran dampak
Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
Banyaknya komponen lingkungan didup yg akan
terkena dampak
Sifat komulatif dampak
Berbalik atau tidak berbaliknya dampak
Kriteria lain sesuai dgn perkembangan IPTEK

44. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN
• Pasal 23 ayat (1) , kriteria usaha yg wajib
AMDAL :
Pengubahan bentuk lahan
Eksploitasi sumber daya alam
Proses dan kegiatan yg secara potensial dapat
menimbulkan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan
sumber daya alam dalam pemanfaatannya
Proses dan kegiatan yg hasilnya dapat
mempengaruhi lingkungan

45. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINTGKUNGAN
• Pasal 25, Dokumen AMDAL memuat :
Pengkajiam mengenai dampak rencana usaha
dan/atau kegiatan
Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha
Saran atau tanggapan masyarakat
Prakiraan terhadap besaran dampak
Evaluasi dampak yg terjadi untuk menentukan
kelayakan atau tidak layak
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup

46. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN
• Pasal 26 (1), Dokumen AMDAL disusun oleh
pemrakarsa dengan mellibatkan masyarakat
• Pasal 26 (2), Pelibatan masyarakat harus
dilakukan berdasar prinsip pemberian informasi
ygb transfaran dan lengkap sebelum usaha
dilaksanakan
• Pasal 26(3), Masyarakat yg dimaksud :
Yang terkena dampak
Pemerhati lingkungan hisup
Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
Pasal 26(4), Masyarakat dapat mengajukan keberatan
terhadap dokumen AMDAL

47. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Sanksi Administrasi
– Psl.76.(2), sanksi administrasi terdiri atas :
 Teguran tertulis
 Paksaan pemerintah
 Pembekuan izin oleh pemerintah
 Pencabutan izin lingkungan

48. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Pasal 80, Paksaan pemerintah berupa :
– Penghentian sementara kegiatan produksi
– Pemindahan sarana produksi
– Penutupan saluran pembuangan air limbah
– Pembongkaran
– Penyitaan terhadap barang atau alat yg berpotensi
menimbulkan pelanggaran
– Penghentian sementara seluruh kegiatan
– Tindakan lain yg bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup

49. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Sanksi Perdata
– Pasal 84 (1), Penyelesaian sengketa dapat ditempuh
melalui pengadilan atau diluar pengadilan
– Pasal 85 (1), Penyelesaian sengketa LH diluar
pengadilan dilakukan utk mencapai kesepakatan
mengenai :
• Bentuk dan besarnya ganti rugi
• Tindakan pemulihan akibat pencemaran
dan/perusakan
• Tindakan tertentu utk menjamin tdk terulangnya
pencemaran atau perusakan
• Tindakan utk mencegah timbulnya dampak negatif
terhadap LH

50. PENERGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Pidana, Pasal 96, Alat bukti yg sah dalam
tuntutan tindak pidana LH, terdiri atas :
– Keterangan saksi
– Keterangan ahli
– Surat
– Petunjuk
– Keterangan terdakwa
– Alat bukti lain

51. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Pasal 98 (1), Orang yg sengaja melakukan
sehingga terjadi kerusakan dikenakan sanksi
penjara minimal 3th, maksimal 10th dan denda
minimal 3miliar, maksimal 10miliar.
• Pasal 98(2), jika mengakibatkan orang luka
dikenakan sanksi 4th, maksimal 12th dan denda
minimal 4miliar, maksimal 12miliar.
• Pasal 98(3), jika mengakibatkan luka berat atau
mati dikenakan sanksi 5th, maksimal 15th dan
denda 5miliar maksimal 15miliar.

52. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Pasal 99 (1), Orang yg lalai sehingga terjadi
kerusakan dikenakan sanksi minimal 1th ,
maksimal 3th dan denda minimal 1miliar,
maksimal 3miliar.
• Pasal 99(2), mengakibatkan orang luka
dikenakan sanksi 2th, maksimal 6th, dan denda
minimal 2miliar, maksimal 6miliar.
• Pasal 99(3), mengakibatkan luka berat atau
mati, minimal 3th, maksimal 9th dan denda
minimal 3miliar maksimal 9miliar.

53. PENEGAKAN HUKUJM
LINGKUNGAN
• Pasal 100(1), Setiap org yg melanggar baku mutu
lingkungan pidana penjara paling lama 3th dan denda
paling banyak 3miliar.
• Pasal111(1), Pejabat pemberi lingkungan tanpa AMDAL
dan UKL-UPL dipidana paling lama 3th dan paling
banyak 3miliar
• Pasal 112, pidana tambahan atau tindakan tatatertib
berupa :
– Perampasan keuntungan yg diperoleh dari tindak pidana
– Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
– Perbaikan akibat tindak pidana
– Kewajiban mengerjakan apa yg dilalaikan
– Penempatan peruswahaan dibawah pengampuan paling lama
3th.

54. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN
• Pasal 36 (4), Izin lingkungan diterbitkan oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati, walikota sesuai
dengan kewenangannya.
• Pasal 37(1), Wajib menolak izin tanpa AMDAL
dan UKL-UPL.
• Pasal 37(2), Izin dapat dibatalkan apabila :
– Persyaratan yg diajukan dalam permohonan cacat
hukum,kekeliruan, penyalahgunaan, pemalsuan data.
– Penerbitannya tanpa memenuhi syarat, terntang
kelayakan lingkungan hidup
– Kewajiban yg ditetapkan dalam AMDAL/UKL-UPL
tidak dilaksanakan.