Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Mencakup pengertian pajak, wajib pajak, nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan pajak, ketetapan pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding, pembukuan perpajakan, serta pemeriksaan dan penyidikan di bidang perpajakan.

1. Riyan Afiantoro/6
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
1. Pengertian Umum dan NPWP
Dasar Hukum : UU no.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994 dan
UU No.16 Tahun 2000.
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang olehorang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi kemakmuran rakyat.
 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
tertentu.
 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
PT ,Perseroan Komanditer ,dan perseroan lainnya.
 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatanusaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan
pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan paling lama 3(tiga) bulan takwim.
 Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya.
PENDAFTARAN UNTUK MENDAPAT NPWP :
 Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke
Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai WP sekaligus untuk
mendapatkan NPWP.
 Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang
dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan
keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta.

2. FUNGSI NPWP
 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
 tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
 menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.
 dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
PELAPORAN USAHA UNTUK PENGUKUHAN PKP
 Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha
dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
 Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha
tersebar di beberapa tempat, wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakandiri ke KPP di tempat kegiatan
usaha dilakukan.
FUNGSI PENGUKUHAN PKP
 Pengawasan dalam melaksanakanhak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan
PPnBM.
 Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
 Pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM.
HAK FISKUS
 Menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan.
 Menerbitkan SPT.
 Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
 Melakukan penyidikan.
 Menerbitkan Surat Paksa dan Melakukan Penyitaan.
KEWAJIBAN FISKUS
 Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada WP.
 Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
 Merahasiakan data WP.
2. Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak
 Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk
pembayaran / penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor
pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lainnya
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
o SSP Standar adalah surat yang oleg WP digunakan untuk melakukan
pembayaran / penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerimaan
Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
o SSP Khusus adalah bukti pembayaran / penyetoranpajak terutang ke
Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak dengan menggunakan
mesin transaksi yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Keputusan Dirjen Pajak.
Tempat Pembayaran Pajak : kantor pos, Bank BUMN atau Bank BUMD, dan
tempat lainnya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk
melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak objek dan atau bukan objek

3. pajak dan harta atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan
Fungsi :
o Bagi WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
o Bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan penghitungan Jumlah Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya
terutang.
Jenis Surat Pemberitahuan:
o Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu
masa pajak.
o Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk
suatu tahun pajak
3. Penetapan dan Ketetapan Pajak
 Fungsi Ketetapan Pajak:
o Koreksi atas jumlah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak
o Sarana untuk mengenakan sanksi
o Sarana untuk menagih pajak
o Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
o Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang
 Macam-macam Ketetapan Pajak:
o Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak / sanksi administrasi berupa bunga / benda.
o Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
o Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.
o Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang / tidak
seharusnya terutang.
o Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang
menentukanjumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlahkredit
pajak / pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
o Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak
terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak.

4. 4. Penagihan Pajak
 Penagihan Pasif dilakukan dengan menggunakan SPT ,SKPKB ,SKPKBT ,dan
surat lainnya. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari
setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang
dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
 Penagihan Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasak pasif, di mana
dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya
mengirim surat tagihan / SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan
dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
 Tahap Penagihan Pajak :
Surat Teguran Surat Paksa Surat Sita Lelang
5. Keberatan dan Banding
 Keberatan adalah WP merasa kurang / tidak puas dengan ketetapan pajak
yang dikenakankepadanya. Biasanya berupa keberatan mengenai : SKPKB,
SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan atau Pemungutanoleh pihak ketiga.
Dan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal
dilakukan pemotongan.
Pihak yang dapat mengajukan Keberatan :
o Bagi WP Badan oleh Pengurus.
o Bagi WP orang pribadi oleh WP yang bersangkutan.
Syarat mengajukan Keberatan :
o Satu keberatan harus dilakukan untuk satu jenis dan satu tahun.
o Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
o Wajib menyatakan alas an-alasan secara jelas.
o Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut
penghitungan WP.
 Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Syarat mengajukan Banding :
o Diajukan dalam Surat Banding dengan bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
o Dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya
keputusan yang dibandingkan.
o Disertai dengan alas an yang jelas dan tanggal diterimanya surat
keputusan yang disbanding.
o Banding dilakukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang
dimaksud telah dibayar 50%.
o Banding dapat dilanjutkan oleh ahli waris.
6. Pembukuan dan Pencatatan
 Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi mengenai :
o Keadaan harta, Kewajiban, Modal, Penghasilan dan Biaya, Penjualan
dan Pembelian.

5. o Harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang :
 Terutang PPN dan tidak terutang PPN
 Dikenai PPN dengan tariff0% dan terkena Pajak Penjualan atas
barang mewah.
Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan
perhitungan L/R pada setiap akhir Tahun Pajak oleh WP.
 Pencatatanadalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto
/ penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak
yang terutang.
7. Pemeriksaan dan Penyidikan
 Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data / keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemeriksa Pajak adalah PNS di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak / tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberi tugas,
wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
Dengan tujuan : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan
kepada WP. Dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
 Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
Dengan tujuan : tindak pidana menjadi terang, menemukan tersangka,
mengetahui besarnya pajak yang digelapkan.