• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • URUS API – ANGKA PENGENAL IMPORTIR
    - URUS API-P (ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN)
    - URUS API-U (ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM)
    - URUS API PERUBAHAN
    - URUS APIP (Produsen) PMA BKPM
    - URUS APIU (Umum) PMA BKPM

    “Corporate Lega services”
    http://www.saranaijin.com
    Komplek Ruko Segitiga Atrium Blok A1 Lt 2 Jl. Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 10410
    Tep: +(62) 21- 34833034
    Fax : +(62) 21- 34833038
    Mobile: 081585427167
    Pin BB 285200BC
    Flexi 021-70940216
    Email: legal@saranaizin.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
843
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
15
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Riyan Afiantoro/6<br />KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN<br />
    • Pengertian Umum dan NPWP
    • 2. Dasar Hukum : UU no.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994 dan UU No.16 Tahun 2000.
    • 3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
    • 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
    • 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT ,Perseroan Komanditer ,dan perseroan lainnya.
    • 6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
    • 7. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
    • 8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3(tiga) bulan takwim.
    • 9. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
    • 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
    • 11. PENDAFTARAN UNTUK MENDAPAT NPWP :
    • 12. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai WP sekaligus untuk mendapatkan NPWP.
    • 13. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
    • 14. FUNGSI NPWP
    • 15. sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
    • 16. tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
    • 17. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.
    • 18. dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
    • 19. PELAPORAN USAHA UNTUK PENGUKUHAN PKP
    • 20. Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
    • 21. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
    • 22. FUNGSI PENGUKUHAN PKP
    • 23. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.
    • 24. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
    • 25. Pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM.
    • 26. HAK FISKUS
    • 27. Menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan PKP secara jabatan.
    • 28. Menerbitkan SPT.
    • 29. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
    • 30. Melakukan penyidikan.
    • 31. Menerbitkan Surat Paksa dan Melakukan Penyitaan.
    • 32. KEWAJIBAN FISKUS
    • 33. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada WP.
    • 34. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
    • 35. Merahasiakan data WP.
    • 36. Surat Pemberitahuan dan Tata Cara Pembayaran Pajak
    • 37. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk pembayaran / penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
    • 38. SSP Standar adalah surat yang oleg WP digunakan untuk melakukan pembayaran / penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.
    • 39. SSP Khusus adalah bukti pembayaran / penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak dengan menggunakan mesin transaksi yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak.
    • 40. Tempat Pembayaran Pajak : kantor pos, Bank BUMN atau Bank BUMD, dan tempat lainnya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
    • 41. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak objek dan atau bukan objek pajak dan harta atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
    • 42. Fungsi :
    • 43. Bagi WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
    • 44. Bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
    Jenis Surat Pemberitahuan:<br />
    • Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
    • 45. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak
    • 46. Penetapan dan Ketetapan Pajak
    • 47. Fungsi Ketetapan Pajak:
    • 48. Koreksi atas jumlah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak
    • 49. Sarana untuk mengenakan sanksi
    • 50. Sarana untuk menagih pajak
    • 51. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
    • 52. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang
    • 53. Macam-macam Ketetapan Pajak:
    • 54. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak / sanksi administrasi berupa bunga / benda.
    • 55. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
    • 56. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
    • 57. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang / tidak seharusnya terutang.
    • 58. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak / pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
    • 59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak.
    • 60. Penagihan Pajak
    • 61. Penagihan Pasif dilakukan dengan menggunakan SPT ,SKPKB ,SKPKBT ,dan surat lainnya. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
    • 62. Penagihan Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan / SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
    • 63. Tahap Penagihan Pajak :
    • 64. Surat Teguran Surat Paksa Surat Sita Lelang
    • 65. Keberatan dan Banding
    • 66. Keberatan adalah WP merasa kurang / tidak puas dengan ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya. Biasanya berupa keberatan mengenai : SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. Dan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dilakukan pemotongan.
    • 67. Pihak yang dapat mengajukan Keberatan :
    • 68. Bagi WP Badan oleh Pengurus.
    • 69. Bagi WP orang pribadi oleh WP yang bersangkutan.
    • 70. Syarat mengajukan Keberatan :
    • 71. Satu keberatan harus dilakukan untuk satu jenis dan satu tahun.
    • 72. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
    • 73. Wajib menyatakan alas an-alasan secara jelas.
    • 74. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan WP.
    • 75. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
    • 76. Syarat mengajukan Banding :
    • 77. Diajukan dalam Surat Banding dengan bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
    • 78. Dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibandingkan.
    • 79. Disertai dengan alas an yang jelas dan tanggal diterimanya surat keputusan yang disbanding.
    • 80. Banding dilakukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar 50%.
    • 81. Banding dapat dilanjutkan oleh ahli waris.
    • 82. Pembukuan dan Pencatatan
    • 83. Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai :
    • 84. Keadaan harta, Kewajiban, Modal, Penghasilan dan Biaya, Penjualan dan Pembelian.
    • 85. Harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang :
    • 86. Terutang PPN dan tidak terutang PPN
    • 87. Dikenai PPN dengan tariff 0% dan terkena Pajak Penjualan atas barang mewah.
    Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan L/R pada setiap akhir Tahun Pajak oleh WP.<br />
    • Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto / penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
    • 88. Pemeriksaan dan Penyidikan
    • 89. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data / keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • 90. Pemeriksa Pajak adalah PNS di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak / tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
    • 91. Dengan tujuan : menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. Dan juga dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    • 92. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
    • 93. Dengan tujuan : tindak pidana menjadi terang, menemukan tersangka, mengetahui besarnya pajak yang digelapkan.