Tor panel 2 pengakuan dan perlindungan masyarakat adat
1.
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
1
KERANGKA
ACUAN
RANGKAIAN
SEMINAR
NASIONAL
SATU
TAHUN
IMPLEMENTASI
KEBIKAN
SATU
PETA
Panel
2
Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat
I. Latar
Belakang
JKPP
merupakan
lembaga
jaringan
yang
beranggotakan
110
baik
anggota
individu
maupun
lembaga,
dengan
visi
lembaga
“Tegaknya
Kedaulatan
Rakyat
atas
Ruang”(jkpp.org).
JKPP
mengemban
mandat
dalam
perluasan
pengakuan
wilayah
kelola
rakyat
melalui
pemetaan
partisipatif
dan
advokasi
penataan
ruang.
Hingga
akhir
tahun
2016,
luas
total
peta
partisipatif
yang
berhasil
dikondolidasikan
bersama
dengan
anggota,
Simpul
Layanan
Pemetaan
Partisipatif
(SLPP)
dan
jaringan
mencapai
kurang
lebih
10,2
juta
ha.
Luasan
hasil
pemetaan
partisipatif
ini
mencakup
Wilayah
Kelola
Rakyat
(wikera.org)
dari
Masyarakat
Adat
dan
Masyarakat
Lokal
di
hampir
seluruh
wilayah
Indonesia.
Dalam
5
tahun
terakhir,
Pemerintah
telah
mengeluarkan
berbagai
kebijakan
yang
menjadi
pintu
masuk
pengakuan
wilayah
kelola
rakyat.
Dengan
kebijakan
ini,
JKPP
bersama
Simpul
Layanan
Pemetaan
Partisipatif
(SLPP)
dan
jaringan
berupaya
mendorong
pengakuan
peta
partisipatif
untuk
menegaskan
pengakuan
atas
Wilayah
Kelola
Rakyat.
Pada
Agustus
2015
,
dalam
konteks
Perhutanan
Sosial,
JKPP
bersama
KpSHK
dan
BRWA
telah
menyerahkan
peta
partisipatif
seluas
6.125.377
ha
kepada
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan.
Peta
Partisipatif
ini
telah
berkontribusi
pada
Peta
Indikatif
Areal
Perhutanan
Sosial
(PIAPS).
JKPP
juga
terlibat
dalam
mendorong
implementasi
skema
IP4T
di
beberapa
wilayah
kerja.
Termasuk
dalam
upaya
mempercepat
identifikasi
dan
inventarisasi
Wilayah
Adat
termasuk
upaya
percepatan
pengakuan
Hutan
Adat
melalui
Peraturan
Daerah
dan
kebijakan
lain
di
tingkat
Pemerintah
Daerah.
Hingga
saat
ini,
terdapat
8
(delapan)
MoU
antara
JKPP
dengan
Pemerintah
Daerah
setingkat
Kabupaten
dan
Provinsi
yang
telah
berhasil
diinisiasi.
Kedelapan
MoU
ini
diinisiasi
dalam
rangka
percepatan
penataan
batas
desa,
perencanaan
kawasan
pedesaan,
inisiasi
rencana
detail
tata
ruang,
dan
mendorong
Peraturan
Daerah
terkait
Perlindungan
Lahan
Pangan
dan
Pertanian
Berkelanjutan.
Kedelapan
MoU
yang
diinisiasi
JKPP
tersebut
bersama-‐sama
dengan
Kabupaten
Pulang
Pisau,
Kabupaten
Luwu
Utara,
Kabupaten
Maros,
Kabupaten
Wonosobo,
Kabupaten
Jayapura,
Kabupaten
Tambrauw,
Kabupaten
Batanghari,
dan
Propinsi
Papua.
Perbaikan
tata
kelola
ruang
yang
selama
ini
dilakukan
JKPP
tersebut
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan
dari
implementasi
Kebijakan
Satu
Peta
(melalui
Perpres
No.9
Tahun
2016).
Setelah
usia
Kebijakan
Satu
Peta
genap
satu
tahun,
upaya
untuk
memastikan
sinkronisasi
dan
verifikasi
peta
partisipatif
sebagai
bagian
dari
Informasi
Geospasial
Tematik
masih
2.
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
2
berlangsung.
JKPP
bersama
jaringan
tetap
mengupayakan
dialog
yang
berkelanjutan
dan
membangun
bersama
dengan
pemangku
kepentingan.
Untuk
mewujudkan
percepatan
perluasan
Wilayah
Kelola
Rakyat
melalui
Kebijakan
Satu
Peta,
maka
JKPP
menginisiasi
panel
dalam
rangkaian
Seminar
Nasional
Satu
Tahun
Implementasi
Kebijakan
Satu
Peta,
yaitu:
“Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat”
II. Tujuan
Dalam
konteks
Implementasi
Kebijakan
Satu
Peta,
Panel
ini
bertujuan
untuk:
§ mengetahui
apa
saja
kebijakan
dari
Kementerian
dan
Lembaga
dalam
rangka
mewujudkan
Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat
serta
isu-‐isu
yang
menyertainya;
§ mengetahui
kebijakan
terkait
Kelompok
Kerja
IGT
Masyarakat
dan
Hukum
Adat,
IGT
Wilayah
Adat
dan
kewenangan
Wali
Data
Wilayah
Adat;
§ mengidentifikasi
modal
dari
masyarakat
sipil
dan
peluang
integrasi
peta
partisipatif
yang
telah
mengidentifikasi
Wilayah
Adat
dalam
Kebijakan
Satu
Peta.
III. Hasil
Yang
Diharapkan
§ Adanya
pemahaman
yang
terbuka
dan
positif
untuk
mendukung
implementasi
Kebijakan
Satu
Peta
diantara
para
pemangku
kepentingan
melalui
adopsi
pemetaan
partisipatif
untuk
percepatan
Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat;
§ Adanya
informasi
dan
pemahaman
public
mengenai
kedudukan
Kelompok
Kerja
IGT
Masyarakat
dan
Hukum
Adat,
IGT
Wilayah
Adat
dan
Walidata
Wilayah
Adat;
§ Merumuskan
agenda
bersama
antar
K/L,
Pemerintah
Daerah
serta
CSO
pendukung
dalam
upaya
Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat
melalui
pemetaan
partisipatif
dalam
berbagai
kebijakan.
IV. Agenda
Panel
2
Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat
Waktu
Tema
Nara
Sumber
PIC
13.30
–
15.45
Kontribusi
Pemetaan
Partisipatif
dan
Peran
Masyarakat
Hukum
Adat
dalam
Percepatan
Pengakuan
dan
Perlindungan
Masyarakat
Adat:
Pengalaman
dalam
Pokja
Masyarakat
dan
Hukum
Adat
Direktur
Kawasan,
Perkotaan
dan
Batas
Negara,Direktorat
Jendral
Bina
Administrasi
Kewilayahan,
Kementerian
Dalam
Negeri
Moderator
3.
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
3
Mekanisme
dan
Standardisasi
adopsi
Peta-‐Peta
Partisipatif
dalam
mendukung
kinerja
Pokja
Masyarakat
dan
Hukum
Adat”
Kepala
Bidang
Pemetaan
Kebencanaan
dan
Perubahan
Iklim,
Badan
Informasi
Geospasial
Peran
dan
Kebijakan
Walidata
dalam
mengumpulkan
Peta-‐Peta
Partisipatif
untuk
melengkapi
IGT
Wilayah
Adat
Direktorat
Survei
dan
Pemetaan
Tematik,
Kementerian
Agraria
dan
Tata
Ruang
/Badan
Pertanahan
Nasional
Pengalaman
Pemda
dalam
mendukung
pengumpulan
IGT
Wilayah
Adat
Pemda
Kab.
Jayapura
Pengalaman
Pemda
dalam
mendukung
pengumpulan
Informasi
Geospasial
Tematik
Wilayah
Adat
Pemda
Kab.
Lebak
Pengalaman
Pemda
dalam
mendukung
pengumpulan
IGT
Wilayah
Adat
Pemda
Kab.
Bulukumba
Strategi
Perluasan
dan
Pasca
Penetapan
Hutan
Adat
Aliansi
Masyarakat
Adat
Nusantara
(AMAN)
Refleksi
mendorong
“Percepatan
Pengakuan
Wilayah
Adat
melalui
Kebijakan
Daerah”
Epistema
Institute
Refleksi
Panjang
Perjuangan
Mendorong
Penetapan
Hutan
Adat
Perkumpulan
HuMa
Urgensi
Registrasi
Wilayah
Adat
dalam
percepatan
pengakuan
BRWA
(Badan
Registrasi
Wilayah
Adat)
15.45-‐
16.00
Sesi
Tanya
Jawab
Peserta
Panel
Moderator