Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp edisi 17

3 views

Published on

kabar jkpp edisi 17

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp edisi 17

  1. 1. 7 Februari 2013 KABAR JKPP Menuju  Tegaknya   Kedaulatan  Rakyat   Atas  Ruang 17 TATA  RUANG TANPA  KARAKTER  !
  2. 2. K A B A R J K P P 1 7 2 KABAR JKPP 17 K A B A R REDA KSI Pembaca yang budiman, Kali ini KABAR JKPP hadir kembali setelah sekian lama tidak menyapa para pembaca, tidak terasa KABAR JKPP sudah sampai di edisi 17. Satu masa yang sudah cukup panjang. Mudah-mudahan perubahan tata letak dan perwajahan yang dimulai pada angka ini dapat lebih membawa kesegaran bagi para pembacanya. KABAR JKPP edisi 17 ini, menyajikan tema “TATA RUANG TANPA KARAKTER” seperti yang dituliskan oleh Koordinator Nasional JKPP Kasmita Widodo, Tanpa Karakter, karena kebijakan penataan ruang yang hanya mengatur bagaimana mengelola ruang berdasarkan keragaman aspek fisik dan ekonomi tanpa memperhatikan sejarah asal usul penguasaan ruang hanya akan mengulangi atau melanjutkan kemiskinan, kehancuran ekologi, dan hancurnya identitas masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Pengabaian terhadap nilai-nilai budaya, kharakteristik wilayah dan penguasaan ruang akan menyulitkan tujuan penataan ruang itu sendiri. Kemudian edisi kali ini juga menyajikan 2 tulisan dari alumni Sekolah Advokasi Tata Ruang (SATAR) Angkatan 1, Fathur Roziqin Fen mengangkat perjuangan untuk mengadvokasi kebijakan penataan ruang dan penyelamatan sumber-sumber kehidupan rakyat di Kalimantan Timur dan Husaini mengangkat kesemrawutan tata ruang di wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang dieksploitasi oleh kehadiran perusahaan semen. Kabar lainnya dari Simpul layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP), Imam Hanafi mengangkat tulisan mengenai proses pemetaan partisipatif yang sedang berlangsung di Pulau Padang, diinisiasi oleh SLPP Riau, dan Kabar Peta Kampung, M. Arie Munir yang menceritakan inisiasi model Pengelolaan Lahan Berkelanjutan (SLUP) di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat yang merupakan proses pasca pemetaan partisipatif, Penyerahan peta wilayah adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyerahkan secara resmi peta wilayah adat yang sudah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan perkembangan Geodatabase Nasional (GDN) CSO disajikan dalam Rubrik Kabar Geospasial. Dan terakhir Kabar Ukur-ukur, satu rubrik yang akan selalu mengangkat tema teknis pemetaan,pengenalan dan penggunaan alat-alat pemetaan hadir dengan judul Menggunakan GPS dalam Pemetaan Partisipatif diangkat oleh Diarman. Kami selalu membuka segala kritik, saran dan tulisan dari para pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat Membaca ! Terima kasih Redaktur REDAKSI KABAR JKPP Pemimpin Umum: Kasmita Widodo Pemimpin Redaksi: Ade Mutaqin, Redaktur: Deny Rahadian Redaktur Pracetak: Rahmat Sulaiman, Ade Ikhzan Reporter & Kontributor: M.Arie Munir, Imam Hanafi, Diarman, Restu Achmaliadi, Albertus Hadi Pramono Sirkulasi & Distribusi: Risma Rosmalawati, Riswanto Alamat Redaksi : Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Jl. Cimanuk Blok B7 No 6, Komp. Bogor Baru, Bogor 16152 INDONESIA Telp. 62 – 251 8379143 Fax. 62 – 251 8314210 Email: kabar@jkpp.org Website : www.jkpp.org Diterbitkan Atas Dukungan :
  3. 3. K A B A R J K P P 1 7 KABAR JKPP 17 3 TATA RUANG TANPA KARAKTER ! Tinjauan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Barat - Kasmita Widodo Yang Dapat Kami Kabari “ Memperjuangkan Ruang Partisipasi Publik Dalam Advokasi Tata Ruang Kalimantan Timur -­‐  Fathur  Roziqin  Fen PEGUNUNGAN KENDENG UTARA Dijaga Rakyat, Diincar Investor - Husaini Menegaskan Klaim Atas Wilayah Masyarakat 11 Desa Di Pulau Padang Melalui Pemetaan Partisipatif - Imam Hanafi “ “ Menggapai Kesejahteraan Rakyat, Pengembangan Model Rencana Penggunaan Lahan Berkelanjutan (SLUP), di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat – M. Arie Munir Penyerahan Peta Wilayah Adat, Menghadirkan Masyarakat Adat Dalam Negara – AMAN, JKPP Geodatabase Nasional (GDN), Database Konflik Agraria dan PSDA – Deny Rahadian Menggunakan  GPS  dalam  Pemetaan   Partisipatif  -­‐  Diarman “ “ “ “ “ Kabar Utama Kabar Simpul Kabar Peta Kampung Kabar Geospatial Kabar Ukur-ukur 4 11 14 20 23 27 28 30
  4. 4. K A B A R U T A M A 4 KABAR JKPP 17 1. Pengantar Penyusunan kebijakan penataan ruang2 berdasarkan UU Penataan Ruang No.26/2007 seyogyanya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kuasa ruang di wilayah provinsi, kabupaten maupun kota. Kebijakan penataan ruang yang hanya mengatur bagaimana mengelola ruang berdasarkan keragaman aspek fisik dan ekonomi tanpa memperhatikan sejarah asal usul penguasaan ruang hanya akan mengulangi atau melanjutkan kemiskinan, kehancuran ekologi, dan hancurnya identitas masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Pengabaian terhadap nilai- nilai budaya, kharakteristik wilayah dan penguasaan ruang akan menyulitkan tujuan penataan ruang itu sendiri.Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Penataan Ruang dalam bentuk Rencana Tata Wilayah Propinsi (RTRWP). Dalam naskah akademisnya tujuan penataan ruang adalah “Terwujudnya ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang aman, produktif, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan melalui pengembangan wilayah yang berbasis pada agrobisnis, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan negara serta tetap memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.” Penjabaran dari tujuan tersebut, pertama mewujudkan tata ruang yang aman dari segi pertahanan dan keamanan mengingat provinsi ini berbatasan langsung dengan negara lain, produktif dalam artian Provinsi Kalimantan Barat mampu berdikari dan berswasembada untuk mengembangkan wilayahnya sendiri, Kasmita Widodo - Koord. Nasional JKPP TATA RUANG TANPA KARAKTER ! Tinjauan Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Kalimantan Barat - Kasmita Widodo - Koordinator Nasional JKPP
  5. 5. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 5 seimbang dan terpadu merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Berkelanjutan merupakan aspek yang harus ditempuh untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan masyarakat. Kedua, pengembangan sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu agrobisnis, industri, dan pariwisata.Untuk mencapai tujuan penataan ruang perlu dijaga konsistensi keterlibatan masyarakat secara aktif dari mulai penyusunan tata ruang, pelaksanaan dan pengendaliannya. Dalam penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Barat, asepk partisipasi masyarakat untuk pendalaman data dan informasi dalam membangun tata ruang yang memiliki kharakteristik budaya yang bertumpu pada modal sosial masih belum menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah Kalimantan Barat. Konflik agraria dan sumberdaya alam akibat ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan ruang masih sering terjadi hingga hari ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi acuan utama keberhasilan pembangunan telah mendorong perluasan investasi dengan industri padat modal sering mengabaikan hak-hak atas tanah dan kekayaan alam masyarakat. Ranperda RTRWP Kalimantan Barat diharapkan mampu menjawab dan mengantarkan pada penyelesaian persoalan tersebut dan memperbaiki pengelolaan dan keadilan penguasaan ruang. 2. Konflik Agraria dan Kekayaan Alam di Kalimantan Barat Dari hasil studi dan dikompilasi data konflik di Kalimantan oleh Tim Kerja Geodatabase Nasional yang diolah dari data Walhi Daerah se- Kalimantan dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif se-Kalimantan tercatat di Kalimatan selama tahun 2012 terjadi pada 165 kelompok masyarakat yang berkonflik. Sektor perkebunan menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik dengan jumlah 108 kasus, sektor kehutanan berjumlah 28 kasus, pelanggaran kebijakan penataan ruang sebanyak 16 kasus dan konflik dan di sektor pertambangan berjumlah 13 kasus. Kalimantan Timur tercatat ada 68 komunitas yang berkonflik, Kalimantan Barat dengan 57 kasus, Kalimantan Timur dengan 68 kasus Kalimantan Tengah 22 kasus dan Kalimantan Selatan 18 kasus. Di Kalimantan Barat tercatat ada 57 komunitas yang berkonflik yang terdiri dari 55 konflik di sektor perkebunan, 1 konflik di sektor pertambangan dan kebijakan penataan ruang. Salah satu konflik yang terjadi di sektor perkebunan terjadi di komunitas Adat Baung Sengetap di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Konflik yang terjadi kebanyakan terjadi dengan komunitas masyarakat adat dengan jumlah 94 komunitas, dan 42 komunitas lokal. Kalimantan Barat dan Timur, konflik yang terjadi kebanyakan dengan masyarakat adat. Sedangkan di Kalimantan Selatan dan tengah sebaliknya, konflik yang tercatat kebanyakan konflik dengan komunitas lokal. Di Kalimantan Barat 89% konflik yang ada berada di kawasan adat, di Kalimantan Timur 96%, Kalimantan Tengah sebanyak 5% dan di Kalimantan Selatan 14%. Lihat peta sebaran konflik di Kalimantan Barat. Dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut antara lain: hilang dan terancamnya sumber-sumber produksi seperti lahan-lahan pertanian, tempat mencari ikan maupun hasil-hasil hutan baik kayu maupun non kayu, penggusuran perkampungan, konflik antar warga, hilangnya makam leluhur akibat kegiatan pertambangan, pencemaran lingkungan yang berdampak penyakit dan terganggunya ekosistem, kriminalisasi masyarakat dan tokoh adat, dan gangguan kesehatan akibat limbah perusahaan. Hampir semua konflik tersebut muncul karena pemanfaatan ruang di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan menimbulkan ketegangan dengan ruang-ruang produksi dan sosial budaya masyarakat. Tumpang tindih klaim antara wilayah kerja (perijinan) dengan ruang kelola masyarakat menunjukkan pengaturan pola ruang yang asimetris antara arahan kebijakan ruang oleh pemerintah dengan sistem dan tata ruang oleh masyarakat. 3. Kontradiksi Ranperda RTRWP Kalbar dan Wilayah Kelola Rakyat Penataan Ruang Tanpa Karakteristik Kalimantan Barat. Berdasar data sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4.395.983 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1.328.185 jiwa (30,21 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 3.067.798 jiwa (69,79 persen). Dalam naskah akademis Ranperda RTRWP Kalimantan Barat ada 64,16% angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu potensi Kalimantan Barat dalam Naskah Akademik Ranperda RTRWP Kalbar yaitu potensi budaya dan pariwisata. Dituliskan dalam naskah akademik “  Berkelanjutan  merupakan  aspek  yang  harus   ditempuh  untuk  menjaga  kesinambungan   lingkungan  dan  masyarakat.”
  6. 6. K A B A R U T A M A 6 KABAR JKPP 17 tersebut terdapat 164 bahasa daerah, 152 diantaranya bahasa adalah bahasa Subsuku Dayak dan 12 sisanya bahasa Subsuku Melayu. Dokumen naskah akademik tersebut juga menuliskan sejumlah adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Barat. Karakteristik geografis Kalimantan Barat yang didominasi daerah perdesaan dan keberadaan komunitas-komunitas adat yang masih hidup dengan adat istiadat sepatutnya menjadi dasar kebijakan arahan pola maupun stuktur ruang dalam Ranperda RTRWP Kalimantan Barat. Namun, dari naskah akademik dan ranperda mengenai strategi kebijakan ruang dan arahannya tidak memunculkan informasi dan arahan spesifik perlindungan wilayah-wilayah yang dikelola masyarakat berdasar pengetahuan lokal kelompok- kelompok masyarakat adat setempat sebagai karakteristik arahan kebijakan pola ruang. Pola penggunaan lahan dan praktek masyarakat adat di Kalimantan Barat dalam mengatur ruangnya dapat dilihat dari hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh beberapa lembaga di Kalimantan Barat. Berikut ini beberapa contoh penggunaan lahan hasil pemetaan partisipatif yang menggambarkan pola penggunaan lahan, kepemilikan dan pengaturannya Sub-suku Dayak Koman di kampung Cenayan, Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau : 1. Wilayah yang tanahnya dapat dimiliki warga untuk keperluan tempat tinggal dan tempat berusaha; kampokng (pemukiman), muh doih (lahan menanam padi darat dan sayur mayur), muh lompak (ladang), jamih (bekas ladang yang baru pertama kali). 2. Wilayah yang tanahnya dapat dimanfaatkan tetapi tidak dapat dimiliki oleh orang-perorang; tomawakng (kawasan berisi tanaman buah-buahan), tapiatn (tempat pemandian warga di tepi sungai), pahantu (pemakaman). Kepemilikan wilayah ini oleh kampung atau keluarga besar. 3. Wilayah yang tidak boleh digarap atau dibuka untuk usaha (dijual-belikan); humpo (hutan sekunder, kayunya Gambar 1. ! Peta sebaran konflik agraria dan sumberdaya alam di Kalimantan Barat (Sumber: Hasil olahan Tim Geodata Nasional, 2012)
  7. 7. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 7 Gambar 3. ! Peta kesesuaian penggunaan lahan masyarakat dengan pola ruang dalam Ranperda RTRW Kalimantan Barat (Sumber: PPSDAK-Pancur Kasih diolah oleh JKPP 2012)
  8. 8. K A B A R U T A M A 8 KABAR JKPP 17 “ Namun, dari naskah akademik dan ranperda mengenai strategi kebijakan ruang dan arahannya tidak memunculkan informasi dan arahan spesifik perlindungan wilayah-wilayah yang dikelola masyarakat berdasar pengetahuan lokal kelompok-kelompok masyarakat adat setempat sebagai karakteristik arahan kebijakan pola ruang. “ diambil untuk bangunan rumah sendiri yang pengambilannya atas ijin pengurus adat dan pengurus kampung). Hasil hutan tidak boleh dijual-belikan. 4. Wilayah yang tidak boleh digarap atau dibuka ; hima tutup yaitu rimba yang tidak boleh dijadikan ladang karena merupakan sumber mata air, pelestarian tumbuhan dan hewan. Praktek pengelolaan ruang oleh masyarakat adat tersebut berlaku pengaturannya secara mikro pada unit-unit sosial (wilayah sub-suku) masing-masing. Inilah salah satu contoh yang dimaksud dalam naskah akademik bahwa adat istiadat masih lestari di Kalimantan Barat. Tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek yang sering menjadi tontonan seperti tarian, pakaian adat dan benda-benda bersejarah, tapi lebih dalam berkaitan dengan hak- hak atas tanah dan pengaturan ruang. Pengabaian terhadap karakteristik budaya Kalimantan Barat semakin jelas dalam Ranperda Pasal 40 mengenai penetapan kawasan strategis provinsi, dimana tidak ada yang berbasis pada kepentingan sosial dan budaya sesuai Pasal 38, huruf (c). Hanya tiga aspek kepentingan dalam penetapan kawasan strategis provinsi, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumberdaya alam/ teknologi tinggi dan kepentingan fungsi daya dukung lingkungan. Dua aspek pertama sangat berorientasi pada aktivitas ekonomi, sedangkan aspek daerah perlindungan lebih pada kawasan- kawasan hutan yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan bukan karena aspek perlindungan oleh masyarakat. 4.  Arahan pola ruang Ranperda RTRWP vs penggunaan lahan masyarakat Untuk melihat perbedaan kondisi penggunaan lahan masyarakat dengan arahan pola ruang dalam Ranperda dilakukan dengan menganalisis data penggunaan lahan masyarakat dari hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK-Pancur Kasih. Hingga akhir tahun 2012 ini PPSDAK-Pancur Kasih telah memfasilitas 371 kampung dengan total luas 1,5 juta hektar. Untuk membandingkan kedua hal tersebut, maka penggunaan lahan tradisional seperti Belian, Danau- rawa, Kebun Durian, Gupung, Hutan (Adat, Garapan, Lindung, Tutupan), Julut, Kebun Rotan, Kelampai, Kompokng Nyatu, Perkuburan, Pulo, Rimba, Sungkai, Tagua, Tanah Mali, Tembawang, Tengkawang, dikelompokkan menjadi wilayah perlindungan karena pemanfaatannya yang terbatas berdasar aturan adat setempat. Sedangkan penggunaan lahan tradisional seperti Kebun Sagu, Sawah,. Bawas, Kakao, Karet, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kemiri, Kopi, Lada, Lalang, Nenas, Pasir, Pemukiman ini dikelompokkan sebagai wilayah produksi atau wilayah budidaya. Dari 1.519.268,88 hektar luas pemetaan partisipatif penggunaan lahan tradisional masyarakat untuk wilayah perlindungan seluas 915.064,71 hektar, sedangkan wilayah budidaya sekitar 604.204.71 hektar. Peta penggunaan lahan masyarakat ini kemudian di overlay dengan peta pola ruang dalam dokumen Ranperda RTRW, maka maka didapatkan titik-titik (spasial) pemanfaatan yang berbeda dan juga “  Praktek  pengelolaan  ruang  oleh  masyarakat   adat  tersebut  berlaku  pengaturannya  secara   mikro  pada  unit-­‐unit  sosial  (wilayah  sub-­‐suku)   masing-­‐masing.  “
  9. 9. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 9 Gambar 2. ! Peta penggunaan lahan masyarakat hasil pemetaan partisipatif yang sudah dikategorikan sebagai wilayah budidayan dan perlindungan (Sumber: Peta PPSDAK-Pancur Kasih diolah oleh JKPP 2012)
  10. 10. K A B A R U T A M A 10 KABAR JKPP 17 yang sama seperti disajikan pada tabel 1 di diatas. Dari tabel dan peta-peta di diatas ada sekitar 240.174,20 hektar wilayah budidaya masyarakat yang berada di wilayah lindung dalam arahan pola ruang. Namun ada sekitar 167.880,28 hektar daerah lindung menurut masyarakat ternyata masuk dalam wilayah budidaya dalam arahan pola ruang. Dua kondisi ini berpotensi konflik dalam pemanfaatan ruang oleh masyarakat. Jika masyarakat melakukan usaha pertaniannya di daerah lindung menurut arahan pola ruang maka akan ada batasan dan bisa jadi memiliki implikasi hukum, seperti pelanggaran melakukan aktivitas produksi di kawasan lindung. Begitu juga sebalikanya, jika wilayah perlindungan masyarakat akan digunakan untuk kegiatan budidaya karena adanya perijinan maka akan berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Dengan melihat data konflik pemanfaatan ruang dan analisis kesesuaian pola ruang pemerintah dengan penggunaan lahan oleh masyarakat, maka beberapa hal penting dari Ranperda RTRWP Kalimantan Barat : 1. Ranperda RTRWP Kalimantan Barat belum memuat modal sosial seperti pengetahuan lokal masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan ruang sebagai komponen basis penyusunan kebijakan, strategi dan arahan pola dan struktur ruang sehingga Ranperda ini tidak memiliki karakteristik yang khas. Perlu ada arahan kebijakan penataan ruang provinsi maupun kabupaten yang melindungi praktek dan filosofis pengelolaan ruang oleh masyarakat adat/lokal. 2. Pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang berpotensi meningkatkan konflik di masyarakat karena tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat/lokal berkaitan dengan tenurial, penggunaan lahan tradisional oleh masyarakat setempat. Rencana tata ruang wilayah yang cenderung seragam pada orientasi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakatnya akan menimbulkan benturan di tingkat tapak ketika dilaksanakan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang disampaikan pada bagian awal tulisan ini. Konflik-konflik agraria dan sumberdaya alam salahnya satu ditimbulkan oleh kebijakan penataan ruang yang mengabaikan karakteristik wilayah dan hak-hak masyarakat. Pengulangan terhadap penyusunan tata ruang tanpa karakter hanya akan menghasilkan dokumen tata tuang yang kembali dilumuri konflik. (***) 1) Tulisan  ini  pernah  penulis  sampaikan  dalam   Diskusi  Fokus  Eksaminasi  Ranperda  RTRWP   Kalimantan  Barat  yang  diselenggarakan  oleh   Gemawan  dan  ICW,  14  Desember  2012  di   Pontianak.  Penulis  melakukan  perubahan  pada   judul  dan  beberapa  perbaikan  dan  tambahan   isinya.   2) Penataan  ruang  secara  normatif  berdasar  UU   Penataan  Ruang  No.26  Tahun  2007  adalah   adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata   ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian   pemanfaatan  ruang Refferensi : 1. Hermanto, 2012. Orang Dayak Koman: Memperkuat Identitas, Mempertegas Batas Wilayah Adat. PPSDAK-Pancur Kasih. Pontianak 2. Naskah Akademik Revisi RTRW Provinsi Kalbar 3. Draft Revisi RTRW Kalbar, 2011 Penggunaan lahan masyarakat hasil pemetaan partisipatif Arahan pola ruang Ranperda RTRWP Jumlah Lokasi Luas (Ha) Budidaya Lindung 3.807 240.174,20 Lindung Lindung 3.298 247.184,41 Lindung Budidaya 4.395 167.880,28 Budidaya Budidaya 5.665 364.029.28 TOTALTOTALTOTAL 1.519.268,88 Tabel 1. Kesesuaian penggunaan lahan masyarakat dan arahan pemanfaatan ruang dalam ranpeda RTRWP ! ! Kalimantan Barat
  11. 11. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 11 Pendahuluan Luas wilayah Kalimantan Timur yang mencapai 21.798.596 Ha (19.695.875 Ha daratan dan 2.102.721 Ha, 4-12 Mil) kerap dijuluki “land of hope” bagi investasi sumber daya alam yang kian mengantri. Provinsi ini sangat royal dalam memberikan perijinan bagi pengambilan kekayaan alam. Tidak kurang dari 2,5 juta Ha telah diberikan kepada perkebunan sawit skala besar. Terdapat setidaknya 145 perkebunan swasta skala besar dengan luas 1,8 juta Ha yang memperoleh ijin dari Bupati/Walikota, dimana 34 perusahaan dengan luas 380 ribu Ha yang berpoduksi, 1,5 juta Ha untuk pertambangan, 8,1 juta bagi pengusahaan hutan terdiri dari 6,4 juta Ha HPH (88 perusahaan), dan 1,7 juta Ha HTI (25 perusahaan). Ironisnya, luas lahan pertanian justru kian menurun, yaitu sekitar 141 ribu Ha pada panen tahun 2005. Hal ini menjadi kontraproduktif, ketika dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur menyatakan siap menjadikan Kalimantan Timur sebagai lumbung pangan nasional melalui program Food Estate yang telah dimulai sejak setahun yang lalu, program Food Estate ini mencanangkan 320 ribu Ha di 10 Kabupaten. Padahal di tahun ini terdapat 8,1 juta Ha lahan kritis di wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah propinsi kemudian mengklaim bahwa lahan kritis tersebut dapat diselesaikan dengan program “Kaltim Green” yang mendorong setiap orang menanam lima pohon (one man five trees). Sementara itu, ijin usaha yang ditertibkan kepala daerah sudah mencapai 2,6 juta Ha, hal ini dapat berpotensi sebagai konflik yang akan mudah untuk disulut. Menurut catatan WALHI Kalimantan Timur terdapat 40 konflik terbesar dan terjadi secara periodik sepanjang tahun 1982 – 2011, mulai dari konflik lahan dan replanting hingga pencemaran. Kabupaten Paser misalnya, merupakan kabupaten yang lebih awal membuka diri untuk perkebunan sawit skala besar hingga kini tidak lepas dari konflik lahan dengan masyarakat adat. Belum lagi ekstraktif batu bara PT.Kideko Jaya Agung yang mencaplok lahan adat masyarakat Fathur Roziqin Fen - Deputy Direktur Walhi Kaltim Memperjuangkan Ruang Partisipasi Publik Dalam Advokasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur - Fathur Roziqin Fen - WALHI Kaltim
  12. 12. K A B A R U T A M A 12 KABAR JKPP 17 Suku Paser di wilayah Batu Kajang dan Batu Engau, Kabupaten Paser. Pemerintah propinsi dan kabupaten saling tuding merespon kondisi diatas, gubernur menilai tidak ada koordinasi dalam penerbitan ijin yang dilakukan para kepala daerah. Misalnya, ijin untuk perkebunan telah dikeluarkan tetapi ijin peruntukan lainnya seperti KP (Kuasa Pertambangan) dikeluarkan di dalam satu lahan atau kawasan yang sama. Praktek saling tuding tanggungjawab ini tidak juga menegaskan keberpihakan atas kerusakan dan konflik yang terus berkepanjangan. Carut-marut pengelolaan sumber daya alam ini tidak bisa dilepaskan dari pengabaian hak dan partisipasi masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek mengakui persoalan konflik lahan menjadi salah satu kendala dan tantangan realisasi Tata Ruang Kalimantan Timur. Hingga saat ini, tercatat oleh Propinsi terdapat 742 kasus atau sengketa lahan yang terjadi akibat tumpang tindih lahan terkait pelaksanaan program pembangunan di Klaimantan Timur. Kasus terbanyak adalah tumpang tindih antara perkebunan dan pertambangan, kehutanan maupun APL (areal penggunaan lain) serta pembebasan atau status lahan milik masyarakat. Tumpang tindih persoalan yang terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan persepsi pembangunan dan konsepsi tata ruang antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil di Kalimantan Timur. Dampak selanjutnya, seringkali konflik berakhir di ujung laras aparat, intimidasi dan pembungkaman di atas meja terhadap para tokoh masyarakat yang membangkang terhadap investasi yang merampas ruang ruang hidup mereka. “  Gubernur  Kalimantan  Timur,  Awang  Faroek   mengakui  persoalan  konIlik  lahan  menjadi  salah   satu  kendala  dan  tantangan  realisasi  Tata  Ruang  
  13. 13. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 13 RUANG ADVOKASI Upaya advokasi kebijakan pun menjadi mutlak. Salah satu yang telah dan terus didorong oleh gerakan masyarakat sipil yang secara fokus mengadvokasi sumber- sumber kehidupan rakyat adalah dengan bersama masyarakat adat melakukan pemetaan partisipatif terhadap kawasan kelola mereka. Kemudian menjadikannya sebagai konsensus bersama antar wilayah kelola adat hingga dijadikan penekan kebijakan pada level kabupaten dan propinsi untuk diakui secara legal formal atas kelola kawasan tersebut. Saat ini sedang dilakukan di Kabupaten Paser bersama masyarakat adat Paser di kawasan Gunung Lumut. Peta kawasan kelola hutan adat dan lainnya yang telah disusun hasil pemetaan partisipatif kemudian disampaikan dalam forum lokakarya kabupaten, untuk disesuaikan dengan penataan ruang kabupaten, sehingga mampu mewujudkan kesepakatan dengan pemerintah berupa penataan ruang berbasis partisipasi masyarakat. Upaya ini masih belum maksimal, mengingat masi banyak kawasan kelola adat dan masyarakat lokal lainnya yang masih belum memiliki peta kawasan kelola, baik itu hutan adat maupun hutan produktif lainnya. Maka konsolidasi antar wilayah adat dan penguasaan komunal oleh masyarakat lainnya menjadi penting untuk melakukan upaya advokasi secara bersama-sama hingga memperoleh legitimasi oleh pemerintah daerah kabupaten dan propinsi. Konsolidasi ini akan menarik garis Selatan – Utara Kalimantan Timur. Dalam konsolidasi tersebut, akan dilakukan kajian kawasan DAS, hutan adat, konflik agraraia hingga potensi ancaman akibat dampak pembangunan lainnya. Salah satunya dengan mengupas sisi lain dokumen Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Kalimantan Timur. Dalam dokumen tersebut Kalimantan dijadikan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”. Kalangan pegiat masyarakat sipil menganggap, beberapa ambisi proyek nasional dan daerah kerap merampas sumber-sumber penghidupan rakyat, hal ini telah terbukti pada pembangunan dan penerbitan ijin usaha lainnya di bidang ekstraktif. Program nasional yang didukung oleh beberapa kementerian ini justru menghadirkan segudang persoalan baru, dimana persoalan lama pada pengelolaan sumber daya alam masih menyisakan konflik. Gerakan masyarakat sipil di Kalimantan Timur menganggap, selama masyarakat tidak dilibatkan dalam penentuan ruang dan kebijakan lainnya, maka perampasan sumber- sumber kehidupan dan peminggiran hak akan terus terjadi. Kebutuhan akan “nuansa lokal” dalam penyusunan Rencana Tata Ruang pada gilirannya harus dapat diwujudkan melalui ruang partisipasi publik yang dibuka seluas-luasnya. PENUTUP Langkah advokasi kebijakan penataan ruang dan penyelamatan sumber-sumber kehidupan rakyat di Kalimantan Timur merentang jalan panjang, seiring laju modal yang dihadirkan pada sektor sumber daya alam. Sayangnya industrialisasi yang masif tidak disertai dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan melindungi sumber-sumber kehidupan yang berkelanjutan. Kesadaran akan pemanfaatan partisipasi publik dan advokasi kebijakan harus didorong dalam pengarusutamaan penataan ruang, dengan tetap memaksimalkan kesadaran kolektif masyarakat dan membuka ruang perubahan kebijakan. Sebab bumi ini tidak hanya dimiliki oleh satu dua generasi saja, sehingga membutuhkan langkah-langkah strategis untuk dapat menjadikannya bermartabat bagi generasi mendatang. Membuka ruang untuk partisipasi publik dalam penataan tata ruang di Kalimantan Timur mungkin bukan jalan keluar utama, tetapi langkah itu diharapkan dapat menjadi kunci pembuka bagi pintu-pintu selanjutnya. (***) “  Peta  kawasan  kelola  hutan  adat  dan  lainnya  yang   telah  disusun  hasil  pemetaan  partisipatif  kemudian   disampaikan  dalam  forum  lokakarya  kabupaten,   untuk  disesuaikan  dengan  penataan  ruang   kabupaten,  sehingga  mampu  mewujudkan   kesepakatan  dengan  pemerintah  berupa  penataan   ruang  berbasis  partisipasi  masyarakat.”
  14. 14. K A B A R U T A M A 14 KABAR JKPP 17 Dari sektor-sektor tersebut, sektor pertanian merupakan potensi utama Kabupaten Pati yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Kondisi alam Kabupaten Pati juga memiliki potensi pengembangan pariwisata. Sebaran lokasi potensi wisata di wilayah Pati bagaian selatan berada di Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo. Di tiga kecamatan tersebut terdapat banyak goa (Goa Wareh, Goa Lowo, Goa Pancur), dan beberapa situs sejarah (Makan Saridin, Makam Nyai Ageng Ngerang, Sendang Ronggoboyo, Makam Sawung Bronto Sawung Branti, Pertapaan Watu Payung, Peninggalan Kerajaan Malawapati). Disamping itu, di Pegunungan Kendeng Utara juga terdapat ratusan mata air. Dalam konteks pertanian, tiga kecamatan itu merupakan lima besar dari sebelas kecamatan di Kabupaten Pati dalam menghasilkan produksi pangan; terutama padi. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) Kecamatan Sukolilo sebanyak 75.934 ton/tahun, Kecamatan Kayen sebesar 59.113 ton/tahun dan Kecamatan Tambakromo 46.032 ton/tahun. Diluar itu, ketiga kecamatan ini merupakan sentra palawija; diantaranya Jagung, Ketela Pohon, Ketela Rambat, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang Hijau. Artinya, dalam konteks penyediaan pangan local, ketiga kecamatan ini merupakan lumbung pangannya Kabupaten Pati. Kawasan Karst Sukolilo – Grobogan Di Pegunungan Kendeng ini terdapat Kawasan Karst Sukolilo - Grobogan yang dicirikan oleh bentukan bukit-bukit kapur kerucut, sungai-sungai yang mengalir di bawah tanah, serta munculnya mata air di rekahan batuan. Penetapan kawasan kars Sukolilo didasarkan pada Kepmen ESDM No 0398 K/ 40/MEM/2005 yang menjelaskan kawasan ini melintasi Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, Kecamatan Tambakromo, di Kabupaten Pati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Tawangharjo, Husaini - Staf Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Yayasan SHEEP Indonesia – Jogjakarta Pegunungan Kendeng Utara “ Dijaga Rakyat, Diincar Investor “ - Husaini - Yayasan SHEEP Yogyakarta Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati terletak diwilayah Pati sebelah selatan. Di Jawa Tengah, pegunungan ini memanjang dan secara administrative berada di lima (5) kabupaten; yakni Kabupaten Kudus, Pati, Grobogan, Rembang dan Blora. Kabupaten Pati merupakan daerah yang strategis di bidang ekonomi sosial dan budaya yang berasal dari sektor-sektor pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan dan pariwisata.
  15. 15. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 15 Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Ngaringan di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Todanan di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Keputusan ini merupakan landasan bagi penetapan klasifikasi Kawasan Kars Sukolilo. Klasifikasi kawasan kars didasarkan pada Kepmen ESDM No 1456 K/20/ MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars. Menurut Pasal 11 pada peraturan tersebut, Kawasan Kars diklasifikasikan menjadi 3 kelas yaitu Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan Kawasan Kars Kelas III. Selanjutnya, karakteristik dari masing-masing kelas dijelaskan dalam Pasal 12. Dengan memperhatikan Pasal 14, maka penambangan hanya dapat dilakukan pada Kawasan Kars Kelas II dan III. Berdasarkan penelitian Wacana dkk (2008), disimpulkan bahwa kawasan kars Sukolilo–kawasan kars Grobogan masuk dalam klasifikasi Kawasan Kars Kelas 1 yang merupakan kawasan lindung sumberdaya alam. Kawasan ini memiliki karakteristik yaitu masih berlangsungnya proses karsifikasi berupa pembentukan gua-gua dan sungai bawah tanah, sungai-sungai bawah tanah tersebut mengalir secara terus-menerus dan berfungsi sebagai penyimpan air permanen, serta kawasan kars juga berfungsi sebagai pendukung ekosistem flora dan fauna. Apabila ditinjau dari sisi arkeologi, pegunungan Kendeng terbukti menyimpan potensi temuan arkeologis yang sangat kaya, terutama untuk temuan ekofak organik atau temuan fosil hewan purba (Nurani, 1999). Pro Penambangan Pertimbangan untuk mendukung program penambangan di kawasan kars Sukolilo lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi. Menurut Pemerintah Kabupaten Pati (Kompas 2 Juni 2010), sekitar 85 % Pegunungan Kendeng Utara terdiri atas susunan bebatuan gamping, silika, dan lempung. Bebatuan tersebut merupakan bahan baku utama semen. Hal inilah yang mendasari penetapan kawasan pertambangan pada RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Pati 2010-2030 selain mengacu pada fungsi kawasan Pegunungan Kendeng Utara didalam RTRWN sebagai pencadangan nasional. Berdasarkan pengalaman terdahulu dengan rencana pembangunan pabrik oleh PT Semen Gresik, studi kelayakan hanya memuat perhitungan ekonomi produksi dan tidak secara rinci menjelaskan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan pabrik, sehingga keuntungan bagi masyarakat lokal tidak dapat dihitung. Menurut perhitungan Ismalina (2007) dalam Kodim (2009), keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan adanya pertambangan batu gamping tidak sebanding dengan keuntungan “  Pertimbangan  untuk  mendukung  program   penambangan  di  kawasan  karst  Sukolilo   lebih  banyak  didasarkan  pada   pertimbangan  ekonomi.  “
  16. 16. K A B A R U T A M A 16 KABAR JKPP 17 “ Pokok utama penolakan masyarakat adalah terkait dengan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia; yakni keberlangsungan hidup. “ ekonomi yang diperoleh dengan tetap mempertahankan sektor pertanian maupun peternakan saat ini. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor pertanian jauh melebihi jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh pertambangan. Kerja-kerja pro-penambangan pada kasus PT. SMS ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Pati dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pati. Bentunya adalah; KPPT menerbitkan ijin-ijin mulai dari ijin lokasi pabrik hingga ijin eksplorasi penambangan batu kapur dan tanah liat tanpa melakukan konsultasi kepada masyarakat dan tanpa didukung kajian-kajian ilmiah, sedangkan BLH Pati disamping berperan mengusahakan mulusnya proses penyusunan Amdal, juga memfasilitasi kegiatan kampanye- kampanye investasi PT. SMS yang sebenarnya bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) instansi tersebut. Bahkan, karena sibuk berurusan dengan berbagai persiapan yang dilakukan PT. SMS, pada Tahun Anggaran 2011, BLH Pati tidak mampu menyerap anggaran di APBD Pati yang dialokasikan untuk instansi tersebut. Dalam dokumen laporan posisi keuangan per-instasi dituliskan bahwa BLH Pati pada akhir Bulan Oktober 2011 baru mampu menggunakan anggaran sekitar 30 persen dari total anggaran yang disediakan di APBD Pati 2011. Padahal, dalam SLHD Tahun 2010, BLH merasa tidak bisa berbuat banyak untuk penyelamatan dan pengendalian lingkungan di Kabupaten Pati karena keterbatasan anggaran. Awal Mula Konflik Konflik antara masyarakat [baca: petani] dan perusahaan semen diwilayah Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati – Jawa Tengah sudah berlangsung sejak Tahun 2006. Pada periode 2006-2010, masyarakat berkonflik dengan PT. Semen Gresik, Tbk. Situasi konflik saat itu seperti yang terjadi berbagai tempat di Indonesia, selalu melibatkan birokrasi pemerintah, aparat keamanan dan preman. Dalam konteks strategi, praktik intimidasi, kampanye hitam terhadap tokoh-tokoh kunci, kriminalisasi hingga politik devide et impera (politik adu-domba) juga dimainkan guna menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Hal ini berdampak pada dipenjaranya aktivis petani dan perpecahan sosial. Perusahaan ini kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan rencananya di Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati; tepatnya di wilayah Kecamatan Sukolilo dan Kayen dikarenakan kuatnya penolakan masyarakat dan dianulirnya dokumen perijinan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pati oleh Mahkamah Agung (MA) pada Tahun 2010. Pokok utama penolakan masyarakat adalah terkait dengan hal yang paling fundamental dalam kehidupan manusia; yakni keberlangsungan hidup. Bagi masyarakat, keberlangsungan hidup tidak hanya bisa ditentukan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat secara ekonomi dan bagusnya infrastruktur. Akan tetapi persoalan-persoalan tentang kehidupan yang damai, ketenangan dan terbebasnya masyarakat dari ancaman bencana merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan hidup yang sejahtera. Babak Baru Bersama PT. SMS Belum lama menikmati rasa bebas dari perginya ancaman dari PT. Semen Gresik, Tbk, di akhir Tahun 2010 PT. Sahabat Mulia Sakti (PT. SMS) yang merupakan anak perusahaan PT. Indocement Tunggal Prakarsa (PT. INTP) kembali menteror masyarakat. Dengan berbagai macam cara tanpa diketahui legalitsanya, perusahaan ini berusaha mempengaruhi masyarakat agar bersedia mendukung rencananya membangun pabrik semen. Lokasi yang dipilihnya adalah wilayah Kecamatan Kayen dan Tambakromo Kabupaten Pati. Disamping membuat masyarakat terusik, masyarakat juga mengalami
  17. 17. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 17 kebingungan dikarenakan selama ini masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi dari pemerintah tentang keberadaan PT. SMS yang sedang menyiapkan proyek pembangunan pabrik semen. Selanjutnya, masyarakat—dengan usahanya sendiri—mencari informasi guna mendapatkan kejelasan rencana PT. SMS tersebut. Pada Tahun 2011, masyarakat berhasil menemukan beberapa dokumen perijinan; ada (1) ijin pinjam pakai hutan dari kementerian kehutanan yang sudah habis masa perijinannya pada tanggal 25 Mei 2011, (2) ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral bukan logam (tanah liat) yang dikeluarkan oleh Dinas Enegi dan Sumberdaya Mineral Jawa Tengah atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No: 603/07/C/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2010 untuk jangka waktu satu tahun sejak surat tersebut diterbitkan, (3) ijin usaha pertambangan eksplorasi (IUP) tanah liat dan batu kapur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pati yang keduanya terbitkan secara serentak tertanggal 8 Agustus 2011; kedua ijin ini berlaku untuk dua tahun semenjak surat ijinnya diterbitkan dan (4) ijin lokasi pabrik semen PT. Sahabat Mulia Sakti dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten (KPPT) Kabupaten Pati, Nomor 591/02/2011 tertanggal 18 Mei 2011. Seiring dengan proses masyarakat mendapatkan dokumen-dokumen tersebut PT. SMS gencar melakukan kampanye baik di desa hingga kabupaten. Untuk membangun opini bahwa perusahaan itu melakukan proses sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Scenario pelibatan masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen juga dilakukan. Akan tetapi pelibatan masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen itu ternyata hanya dihitung sebagai cacah jiwa. Kehadirannya hanya dihitung untuk kelengkapan administrasi daftar hadir, tetapi substansi masukan, usulan dan ide- ide yang disampaikan tidak pernah diperhitungkan. Diluar itu, dalam semua forum yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun PT. SMS yang membicarakan rencana pembangunan pabrik semen berbagai intimidasi kepada masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen terjadi. Intimidasi itu berupa teror psikologis menggunakan berbagai hujatan dan kata-kata kotor serta ancaman tindak kekerasan. Sejalan dengan itu, bermunculan kelompok-kelompok baru pendukung pabrik semen. Kelompok-kelompok ini berperan melakukan intimidasi kepada masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen dengan berbagai macam cara. Aktornya adalah para preman dan aparat desa terutama kepala desa. Aparat kepolisian juga melakukan kerja- kerja menghambat kegiatan masyarakat yang melakukan kampanye lingkungan dan menolak rencana pabrik semen. Proses AMDAL Tanggal 30 Januari 2012, Komis Penilai Amdal Kabupaten Pati menyelenggarakan sidang komisi pertama kali dengan agenda membahsa Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Pabrik Semen dan Pertambangan PT. SMS. Sidang ini dijaga oleh ratusan polisi dan juga ratusan barisan Serbaguna (Banser) NU. Masih merasa kurang banyak, beberapa preman juga disiagakan dilokasi sidang; Hotel Pati. Aroma persekongkolan memuluskan jalannya sidang dan selanjutnya mengesahkan Ka-Andal untuk diteruskan dalam proses Andal dan UKL, UPL sudah tercium sejak awal sidang. Salah satu anggota sidang Komisi dari Yayasan SHEEP Indonesia (YSI); Adi Nugroho menyatakan hal itu. Ia mengaku berdebat sengit dengan Ketua Komisi Penilai Amdal dikarenakan dalam sidang tidak ada kesepakatan soal tata tertib dan “  Pokok  utama  penolakan  masyarakat  adalah   terkait  dengan  hal  yang  paling  fundamental   dalam  kehidupan  manusia;  yakni   keberlangsungan  hidup.  “
  18. 18. K A B A R U T A M A 18 KABAR JKPP 17 Hingga awal 2012, tensi pro-kontra (setuju dan tidak setuju) rencana pembangunan pabrik semen PT. SMS semakin meningkat. Mereka yang setuju diwakili oleh para preman, perangkat desa dan orang-orang bayaran, sementara yang tidak setuju mayoritas adalah petani. Pada tanggal 20 April 2011, masyarakat yang melakukan penolakan rencana pembangunan pabrik semen yang hendak menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah dan DPRD Pati dihadang preman bayaran di depan Polsek Kayen. Lebih dari satu jam jalan raya Pati- Purwodadi Km. 26 ini macet total. Sempat terjadi adu pukul antara preman dan warga yang melakukan aksi. Atas kegigihan warga, akhirnya mereka bisa lolos dari hadangan preman dan berhasil menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah daerah dan DPRD melalui aksi demonstrasi. Pada 1 Januari 2012 peserta aksi pawai lingkungan sempat dipukuli warga desa yang dilintasi pawai dikarenakan provokasi dan adu domba kepala desa dan preman-preman bayaran. Peristiwa ini terjadi diwilayah Desa Keben Kecamatan Tambakromo. Praktik kriminalisasi warga untuk membuat efek jera dan takut bergerak menolak juga dilakukan dengan sistematis. Kasus ini terjadi di Desa Brati Kecamatan Kayen dimana salah seorang perempuan bernama Jemi yang menolak rencana pembangunan pabrik semen dilaporkan ke Polisi hingga disidangkan di pengadilan karena tuduhan menghina tetangganya—bahkan keponakannya sendiri—bernama Wati yang mendukung rencana pembangunan pabrik semen. Oleh masyarakat Wati dinilai sebagai mata-mata PT. SMS. Penilaian ini bukan tanpa dasar. Selama ini masyarakat selalu menjumpai Wati bersama dengan direktur PT. SMS; Alexander Frans, SH dalam setiap pertemuan-pertemuan yang digelar PT. SMS. Keakraban Wati dengan Alexander Frans, SH ditengarai sebagai bentuk dukungan PT. SMS atas proses hukum yang dilakukan Wati. Dipersidangan, Jemi dituduh melanggar pasal 335 ayat (1) dan pasal 310 ayat (1) KUHP dengan tuntutan denda 2,5 juta dan kurungan 2 bulan. Hingga tulisan ini dibuat, proses hukum masih berjalan. Praktik-praktik intimidasi dan ancaman kekerasan ini sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Tanggal 17 Januari 2012. Perwakilan masyarakat Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo mendatangi Komnas HAM dengan membawa laporan tertulis. Perwakilan warga diterima oleh perwakilan Komnas HAM; Joni Simanjutak dan Stanley Prasetyo. Kemudian Komnas HAM menindaklanjuti dengan investigasi lapangan pada Tanggal 1-2 Februari 2012. Diluar itu, insiden-insiden di tingkat desa tensinya semakin meningkat. Perlawanan yang dilakukan masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen sudah sampai pada ranah hidup- mati. Masyarakat desa yang sebelumnya tidak memiliki peluang untuk menyuarakan pendapat dan gagasannya kini mulai lantang bersuara. Masyarakat yang pada awalnya tunduk dan takut pada aparat desa, kini terang-terangan membangun pertentangan karena aparat desa-nya mendukung rencana pembangunan pabrik semen, sementara mereka tidak setuju. Memasuki pertengahan Bulan Februari 2012, sudah ada enam (6) kepala desa yang digrudug warganya terkait persoalan pro-kontra rencana pabrik semen. Sikap kepala desa yang bertentangan dengan keinginan warganya membuat masyarakat geram. Para kepala desa itu dipaksa menandatangani pernyataan resmi bahwa pemerintah desa bersama masyarakat menolak rencana pendirian pabrik semen. Peristiwa itu setidaknya sudah terjadi di Desa Brati Kecamatan Kayen, Desa Keben, Larangan, Maitan, Karangawen dan Wukirsari Kecamatan Tambakromo. Tiada Hari Tanpa Insiden !
  19. 19. K A B A R U T A M A KABAR JKPP 17 19 “ Ada banyak persoalan terkait dengan proses dan dokumen Ka-Andal. Mulai dari proses yang mengabaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung hingga soal metode pelingkupan yang tidak holistic. ” identitas peserta sidang komisi. Sidang Komisi Penilai Amdal justru dipenuhi oleh orang-orang tidak dikenal yang arogan dan brangasan yang selalu menyoraki dan meneriaki setiap pendapat anggota Komisi Penilai yang dianggap kritis terhadap proses persidangan. Tidak betah dengan nuansa sidang yang intimidatif, akhirnya perwakilan YSI walk-out. Sementara itu ribuan masyarakat yang menolak rencana pembangunan pabrik semen dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo yang hendak datang ke Pati untuk mendengarkan sidang Komisi Penilai Amdal dengan menumpang sekitar 56 truk dihadang oleh ratusan preman bayaran di depan Polsek Kayen. Sebagian besar preman ini menggunakan seragam berwarna putih-biru bertuliskan “Pro Investasi”. Masyarakat akhirnya berhasil sampai di Pati setelah bertempur dulu melawan preman bayaran. Polisi dilokasi kejadian tidak berkutik dan cenderung membiarkan kekerasan fisik terjadi. Di depan Hotel Pati, masyarakat menggelar orasi dan yel-yel tolak pabrik semen. Sementara didalam ruang pertemuan hotel, sidang komisi masih berlangsung tanpa diketahui proses dan hasilnya. Masyarakat menuruti himbauan polisi untuk tidak masuk ke halaman hotel. Ada banyak persoalan terkait dengan proses dan dokumen Ka-Andal. Mulai dari proses yang mengabaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung hingga soal metode pelingkupan yang tidak holistic. Ada perwakilan kepala desa, Yayasan SHEEP Indonesia dan beberapa akademisi yang sudah memberikan masukan tertulis. Namun hingga tulisan ini dibuat, masyarakat belum mendapatkan informasi perkembangan preses revisi Ka-Andal itu. Ancaman Kehilangan Sumber Penghidupan Di beberapa dukuh –yang dalam dokumen Ka-Andal disebutkan akan menjadi lokasi pertambangan maupun tapak pabrik dan harus direlokasi—banyak warga masyarakat yang gelisah; terutama para perempuan. Beberapa perempuan di Dukuh Slening Desa Larangan dan Dukuh Gower Desa Karangawen mengaku sering tidak bisa tidur jika mengingat hal itu. Di sisi lain, ada sekitar 2.756 hektar lahan Perhutani yang saat ini dikelola oleh kelompok LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang sebagian besar masuk diwilayah yang akan menjadi lahan pertambangan PT. SMS. Artinya, jika diasumsikan bahwa setiap orang menggarap 0,5 hektar, lanah tersebut berarti digarap oleh 5.512 orang. Menurut perkiraan JM-PPK, dari 5.512 orang tersebut, 65% berada dilahan yang akan digunakan sebagai lahan tambang PT. SMS. Maka sekitar 3.582 petani pesanggem LMDH akan kehilangan pekerjaan. Belum lagi ditambah dengan berapa keluarga yang akan kehilangan lahan pertanian sawah, tegalan dan lain-lain yang juga belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan lain sesuai harapan. Sementara itu, pihak pabrik semen hanya menyediakan lahan pekerjaan untuk 1.600 orang pada saat konstruksi dan hanya 800 orang untuk tahap operasi. Alih fungsi lahan hutan, sungai dan lahan pertanian menjadi lahan pertambangan juga berpotensi mengurangi daerah resapan air. Padahal ratusan hektar lahan pertanian di wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo kebutuhan airnya berasal dari Pegunungan Kendeng Utara. (***)
  20. 20. K A B A R S I M P U L 20 KABAR JKPP 17 Menegaskan Klaim Atas Wilayah Masyarakat 11 Desa di Pulau Padang, Riau Melalui Pemetaan Partisipatif - Imam Hanafi - Ka. Divisi Layanan dan Kaderisasi JKPP Pulau Padang Sejak kurang lebih tahun 1940-an, masyarakat telah menempati Pulau Padang. Wilayah Pulau Padang terdiri dari 14 Desa yaitu: Kelurahan Teluk Belitung (1316 KK), Meranti Bunting (329 KK), Lukit (437 KK), Bagan Belibur (752 KK), Mengkirau (562 KK), Mengkopot (585 KK), Selat Akar (550 KK) Bandul (857 KK), Kudap (607 KK), Dedap (660 KK), Tanjung Padang (561 KK), Pelantai (487 KK), Tanjung Kulim (203 KK) dan Mekarsari (300 KK), dengan jumlah penduduk 35.224 Jiwa. Pulau Padang ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh menteri kehutanan tanpa proses pengukuhan kawasan. Pulau Padang memiliki luas kurang lebih 111.500 Ha, termasuk wilayah/areal yang di tetapkan untuk alokasi IUPPHK-HTI SK Menhut No. 327 pada tahun 2009 kepada perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). PT. RAPP di blok Pulau Padang, sebelum proses penghentian sementara ijin operasinya, telah bekerja di Pulau padang (pembuatan kanal dan land clearing) berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT RAPP tahun 2011 dengan luas 7000 Ha. IUPHHK-HTI SK Menhut No. 327 yang mencakup wilayah Pulau Rupat, Pulau Padang, Semenanjung Kampar, seluruh wilayah ini merupakan kawasan gambut dengan ketebalan gambut diatas 3 meter. Lahan gambut yang di konversi ke HTI tentu akan menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Penambahan areal konsesi RAPP di Pulau Padang sebesar 43.000 ha, sesuai dengan Surat Keputusan nomor 327 Menteri Kehutanan Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009, tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Nomor 130/KPTS-II/1993 Tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP di Pulau Padang. Hal iniilah yang berpotensi memicu terjadinya konflik agraria di pulau Padang, Pemetaan Partisipatif Pulau Padang. Pemetaan Partisipatif merupakan salah satu alat yang digunakan dalam upaya penguatan hak masyarakat atas sumberdaya alam. Pemetaan partisipatif dimaksudkan untuk menginformasikan dan mendokumentasikan keberadaan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini telah ada. Hal ini juga diharapkan dapat mementahkan pernyataan Bupati Kabupaten Meranti dan Menteri Kehutanan yang menyatakan bahwa Pulau Padang adalah Pulau tidak berpenghuni.
  21. 21. K A B A R S I M P U L KABAR JKPP 17 21 Pemetaan Partisipatif di Pulau Padang saat ini baru di laksanakan di dua desa yaitu: Desa Mengkirau dan Lukit (sempat mengalami penundaan akibat situasi konflik di tingkat lokal). Proses pemetaan dilakukan untuk mendapatkan potret sebenarnya sistem tata guna lahan oleh masyarakat di Pulau Padang, seperti kebun sagu, mangrove, karet dan hutan. Hasil proses pemetaan di harapkan dapat dimanfaatkan sebagai media advokasi, negosiasi dan perencanaan oleh masyarakat juga sebagai bahan untuk menunjukkan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat terhadap pihak lain (BPN, Dinas Kehutanan, DPRD dan lain-lain). Target dan capaian yang ingin diraih dalam proses pemetaan di Pulau Padang, secara sederhana SLPP Riau mendeskripsikan catatan lapang hasil musyawarah dengan masyarakat di Pulau Padang, di antaranya meliputi : 1. Adanya kesepakatan dan kesamaan persepsi tiap-tiap desa dalam upaya penyelesaian konflik di pulau padang. 2. Adanya kejelasan ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat Pulau Padang beserta rencana yang akan dikembangkan. 3. Adanya informasi spasial dan sosial terkait keberadaan masyarakat lokal. 4. Digunakannya peta hasil pemetaan partisipatif sebagai salah satu alat untuk resolusi konflik dan perencanaan desa. 5. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemahaman ruang dan teknik pemetaan. Proses yang Sedang Berjalan Usulan proses pemetaan partisipatif sendiri merupakan permintaan masyarakat Pulau Padang kepada SLPP Riau untuk dibantu dalam proses pemetaan. Proses ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2011, namun sempat tertunda karena situasi Pulau Padang yang kurang kondusif pasca terjadinya pembakaran alat- alat berat PT. RAPP. Baru di akhir tahun 2012, SLPP Riau kembali melanjutkan kerja- kerja yang tertunda di Pulau Padang, yaitu memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan pemetaan tata batas wilayah administrasi desa dan fungsi tata guna lahan desa di Pulau Padang. Kegiatan ini didukung oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Pemerintahan Desa yang ada di Pulau Padang, Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti (KPPRM), sementara dilapangan didukung oleh Sarikat Tani Riau (STR), dan Forum Kepedulian Masyarakat (FKM). Rencana pemetaan akan dilakukan di 10 Desa diantaranya; Lukit, Tanjung Kulim, Sungai Tengah, Pelantai, Meranti Bunting, Sungai Anak Kamal, Mekar Sari, Bagan Melibur, Mayang Sari, dan Mengkirau. Sosialisasi pemetaan sudah dilakukan di sepuluh Desa, namun desa-desa yang secara cepat merespon rencana tindak lanjut pasca sosialisasi baru ada empat desa. Respon awal keempat desa ini adalah dengan mengadakan musyawarah desa, yang dihadiri perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk pelaksanaan proses pemetaan wilayah desa, diantaranya Mengkirau, Lukit, Pelantai, dan Sei Anak Kamal. Dari pertemuan musyawarah desa ini memunculkan rencana dan kesepakatan dalam proses pemetaan yang nantinya akan dilakukan. Beberapa hambatan proses pelaksanaan kegiatan, selain situasi konflik dengan pihak PT. RAPP adalah adanya kendala-kendala ditingkat lokal seperti pemilihan Kepala Desa baru di 3 Desa yaitu, Bagan Melibur, Sungai Tengah, dan Mayang Sari. Situasi lainnya adalah belum redanya konflik horizontal di desa. Kemudian ada rasa kekhawatiran dengan peta yang dihasilkan nantinya belum menjawab persoalan konflik kehutanan di Pulau Padang. (***)
  22. 22. K A B A R S I M P U L 22 KABAR JKPP 17 Sebagai bagian dari pelaksanaan 3 strategi pokok JKPP dalam upaya mencapai mandat Forum Anggota , yaitu 1). Meningkatkan daya jangkau pelayanan pemetaan dan perencanaan partisipatif kepada rakyat, 2). Membangun aliansi strategis dalam peningkatan kapasitas anggota dan rakyat, 3). Meningkatkan proses-proses advokasi kebijakan keruangan, 4). Meningkatkan kualitas penggunaan pemetaan partisipatif sebagai alat perencanaan, pengorganisasian dan advokasi kebijakan, 5). Mengelola arus informasi wilayah kelola rakyat yang efektif untuk mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat. Dalam implementasinya kemudian diterjemahkan dalam bentuk pengembangan Simpul-Simpul Belajar Pemetaan Partisipatif diberbagai tempat di Indonesia, yang selanjutnya disebut Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP). Simpul layanan pemetaan partisipatif (SLPP) yang digagas oleh JKPP dan jaringan yang lain, dibentuk untuk memberikan layanan pemetaan partisipatif yang lebih cepat, lebih dekat dan lebih murah. Suatu wadah fungsional bersama yang melibatkan banyak mitra dan anggota dalam mengembangkan suport sistem dan layanan pemetaan partisipatif serta sebagai wahana untuk mengembangkan kapasitas, informasi dan advokasi ruang di tiap- tiap wilayah. Keberadaan simpul layanan ini secara teknis diharapkan dapat memberikan layanan pemetaan sesuai dengan harapan masyarakat yang membutuhkan, baik fasilitator, peralatan dan informasi lainnya. Keberadaan SLPP ini juga merupakan media penghubung yang memungkinkan bagi lembaga dan individu non anggota JKPP untuk secara organisasi beririsan secara langsung dengan JKPP melalui program dan agenda kegiatan yang dirumuskan dalam SLPP. Dengan demikian, perluasan fungsi layanan JKPP secara organisasi tidak terbatas hanya kepada anggota saja. SLPP dapat dibentuk oleh beberapa lembaga yang memandang pentingnya keberadaan SLPP sebagai wadah bersama yang berfungsi sebagai media koordinasi dan komunikasi terkait persoalan ruang di tingkat lokal. Inisiasi pembentukan simpul terdiri dari NGOs, organisasi rakyat dan masyarakat adat/lokal, baik yang secara organisasi merupakan anggota JKPP maupun lembaga mitra. SLPP Riau Pembentukan SLPP Riau di inisiasi melalui workshop yang di laksanakan di secretariat Walhi Riau. Inisiasi di hadiri oleh beberapa lembaga yang menyetujui pembentukan SLPP diantaranya, Hakiki, Scale-Up, Kaliptra Sumatera, Perkumpulan Elang, Jikalahari, Walhi, AMAN Riau, Perkumpulan Alam Sumatera, Greenpeace Riau, Riau Women Working Group, Isec, Laksana Samudra, Mitra Insani dan Badan Teritorial Telapak Riau. Dari hasil workshop inisiasi simpul layanan pemetaan partisipatif (SLPP) di Riau merumuskan peran dan fungsi sebagai berikut; menjadi central data base pemetaan partisipatif, training center pemetaan partisipatif, melayani dan memfasilitasi pemetaan partisipatif, pusat kajian dan analisa keruangan, diseminasi informasi penataan ruang dan mendinamisasi gerakan pemetaan. SLPP Riau yang berdiri sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai saat ini masih dalam upaya menemukan karakteristik dan model kelembagaan yang bisa mengakselerasi tujuan pembentukannya. Pada periode satu tahun ini SLPP telah mulai melakukan persiapan dan penguatan kapasitas internal simpul melalui proses pelatihan kader pemetaan. Paling tidak, selama periode satu tahun, SLPP Riau telah 2 kali melakukan pelatihan kader pemetaan. Salah satu focus kegiatan SLPP Riau saat ini adalah memfasilitasi proses Pemetaan Partisipatif ruang kelola masyarakat Pulau Padang, yang meliputi 11 Desa (Mengkirau, Lukit, Desa Anak Kamal, Bagan Melibur, Meranti Bunting, Tanjung Kulim, Mekar sari, Pelantai, Mayang sari, Sungai Penuh dan desa Tanjung Balitung (kelurahan). (***) Koordinator SLPP Riau : Akhwan Binawan Host SLPP Riau : Yayasan Hakiki SIMPUL LAYANAN PEMETAAN PARTISIPATIF
  23. 23. K A B A R P E T A K A M P U N G KABAR JKPP 17 23 Menggapai  Kesejahteraan  Rakyat Melalui  Pengembangan  Model   Rencana  Penggunaan  Lahan  Berkelanjutan  (SLUP) Kecamatan  Nanga  Mahap,  Kabupaten  Sekadau,  Kalimantan  Barat   -­‐  M.  Arie  Moenir  -­‐  Ka.  Divisi  Advokasi  Tata  Ruang  JKPP Program Pengembangan konsep perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan / Sustainable Landuse Planning (SLUP) merupakan salah satu pengembangan program SUSPO (Scaling Up Sustainable Palm Oil) memfokuskan pada tingkat partisipasi dan penerimaan manfaat yang berdampak pada komunitas, petani, buruh di rantai produksi kelapa sawit. Proses pelaksanaan program SLUP ini didasari oleh UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, yang mana diatur mengenai partisipasi masyarakat serta banyak pihak dalam melakukan dialog di proses penataan ruang. Karena biasanya penetaan ruang yang terjadi sekarang prosesnya tidak transparan, hanya mengedepankan kepentingan ekonomi dengan skala besar dalam pemanfaatan dan penguasaan lahan di masyarakat. Dengan demikian hasilnya seperti sekarang ini, dimana ekspansi perkebunan kelapa sawit sangat berkontribusi dalam penghilangan dan pergeseran serta konflik hak-hak lahan masyarakat, selain itu juga mengakibatkan degradasi dan deforestasi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan kondisi demikian, maka diperlukan suatu keterlibatan banyak pihak serta partisipatif masyarakat dalam mengembangkan model perencanaan penggunaan lahan dari dan untuk dikembangkan juga di dalam komunitas dalam penguasaan dan pengelolaan kawasannya sendiri. Kabupaten Sekadau telah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025. Saat ini pelaksanaan pembangunan merupakan tahap ke dua dari RPJPD berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 dengan prioritas pada pengembangan kualitas sumber daya mansia (SDM) melalui pengembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat; pembangunan infrastruktur dasar (prasarana transportasi, listrik, dan air bersih) di kawasan sentra produksi dan pusat-pusat pertumbuhan di Kecamatan dan Pedesaan; pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di kawasan Kecamatan maupun Pedesaan; pengembangan investasi untuk memperkuat basis ekonomi melalui pertumbuhan produk unggulan daerah yang memberikan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah; Peningkatan kapabilitas pemerintahan, penguatan tatanan hukum serta konsolidasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang
  24. 24. K A B A R P E T A K A M P U N G 24 KABAR JKPP 17 pelayanan publik dan pranata politik, sekaligus merancang pemekaran Kecamatan2. PENGEMBANGAN KONSEP SLUP SLUP (Sustainable Land Use Planning) merupakan rencana penatagunaan tanah yang berkelanjutan, merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Berkelanjutan dengan tujuan utamanya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyesuaian dari dua model SLUP yaitu model dari University of Hawai’i at Mānoa dan model menurut Konvensi AUMA telah diadopsi dan dikembangkan untuk diterapkan di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat3. 5 tahapan dalam pengembangan model Land Use Planning AUMA, yaitu : 1. Membuat suatu inisiasi project dan analisis kelembagaan, yang diturunkan ke dalam konsep proposal dan assesment awal. 2. Melakukan evaluasi kondisi yang sudah ada sebelumnya, dimana membandingkan kondisi pasca pemetaan dan perencanaan partisipatif yang telah dilakukan di Nanga Mahap dengan kondisi sekarang. Hal ini terkait dengan kondisi fisik wilayah, sosial, aktivitas ekonomi serta dokumen- dokumen yang terkait dengan arah pembangunan di Kabupaten sekadau dan kecamatan Nanga Mahap khususnya. 3. Melakukan penilaian pembangunan alternatife masa depan, dimana melakukan penelitian dan analisis dalam mengembangan konsep pembangunan alternatif yang dapat dikembangkan di komunitas maupun kabupaten pada masa yang akan datang melalui suatu perencanaan wilayah. 4. Menghasilkan model SLUP untuk pembanguan dan perencanaan Kecamatan Nanga Mahap dan Kabupaten Sekadau 5. Implementasi, berupa pengembangan kegiatan ke depannya serta pengawalan model SLUP di Kecamatan Nanga Mahap dan Kabupaten Sekadau Dari paparan di atas, dapat disarikan bahwa SLUP yang diterapkan di Nanga Mahap merupakan sistem yang dapat mengakomodasi rencana pembangunan terkait pemanfaatan tanah dan ruang. Gambar 6 memperlihatkan diagram dimana SLUP dirancang untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara mengakomodasi visi masyarakat setempat, penggunaan dan pengasaan lahan, kesesuaian lahan, RPJMD terkait tanah dan ruang, RTRWK, Rencana penggunaan tanah, dan beberapa alternatif rencana yang menghasilkan tatanan penggunaan tanah berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Dengan demikian, konsep SLUP mempunyai kriteria sebagai berikut: 1. SLUP disusun dengan tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 2. SLUP di Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau disusun untuk dapat mengakomodasi dan mendukung Rencana Pembangunan Kabupaten Sekadau yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Sekadau. 3. SLUP Nanga Mahap dilakukan dengan memperhatikan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWK dan dapat menjadi alat untuk mensukseskan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sekadau yang sedang berjalan. 4. SLUP disusun untuk mendukung dan memberi masukkan kritis dan bermanfaat pada Rencana Tata Ruang dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
  25. 25. K A B A R P E T A K A M P U N G KABAR JKPP 17 25 produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Undang-Undang nomor 26 tahun 2007). 5. SLUP disusun untuk mendukung dan memberi masukan kritis dan bermanfaat pada penatagunaan tanah dalam mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan,  penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah; Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan (PP no. 16/2004). 6. SLUP disusun dengan memperhitungkan bahwa penggunaan tanah bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat yang menggunakan tanah. Dalam mengembangan model SLUP yang telah di adopsi dari berbagai sumber di atas, Tim SLUP mulai menjabar ke dalam skema langkah-langkah yang akan dikembangkan di Kabupaten Sekadau (diagram). Dari gambar diatas, dapat diturunkan menjadi suatu tahapan dalam pengembangan program SLUP, dimana menjadi 3 tahapan besar, yaitu : 1. Tahap Pertama, ialah perencanaan dan persiapan yang dikembangkan lagi melalui 4 langkah pelaksanaan, yaitu a. Perencanaan Program SLUP; b. Pengumpulan Data c. Persiapan Pertemuan d. Mengundang Peserta Pertemuan 2. Tahap Kedua, yaitu proses konsultasi, dimana mengkomunikasi mengenai pengembangan program SLUP kepada berbagai pihak sehingga dapat memahami – memberikan masukan serta memperlancar pelaksanaan pengembangan progran SLUP ke dalam suatu kegiatan bersama. 3. Tahap Ketiga, yaitu tindak lanjut. Dimana merangkum hasil-hasil kegiatan, kemudian memadukan temuan lapangan dan hasil penelitian dengan kebijakan pemerintah daerah, merupakan kegiatan dalam merangkum semua aktivitas pelaksanaan program dan memadukan model pengembangan SLUP dengan aspirasi masyarakat di setiap desa yang dilakukan selama 2 bulan.
  26. 26. K A B A R P E T A K A M P U N G 26 Nullam arcu leo, facilisis ut Pelaksanaan pengembangan program SLUP harus memperhatikan sinergisitas antar pihak (masyarakat – pemerintah – aparatur desa – dunia usaha), sehingga adanya suatu dukungan dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan di setiap tingkatan (Kabupaten – Kecamatan – Desa). Dengan ini ada beberapa syarat dalam keberhasilan program SLUP : • Tanggap terhadap pengetahuan dan kepentingan pembangunan wilayah dan kesejahteraan, termasuk dalam pendistribusian informasi. • Keterbukaan dalam mempresentasikan data, informasi serta perencanaannya. • Komitmen dan mempunyai keinginan yang kuat dalam mengkomunikasikan semua informasi terkait pembangunan wilayah. • Keyakinan bahwa proses perencanaan mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, menengah dan panjang berkaitan dengan keberlanjutan penggunaan tanah. • Tahapan kegiatan yang cukup singkat maka diperlukan pengetahuan dan kepentingan seluruh unsur- unsur yang dapat dipadukan. • Sumber daya dan waktu yang cukup untuk mengerjakan program SLUP berdasrkan tahapannya. • Pemahaman bahwa data dan informasi yang valid harus dipersiapkan sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan dan mis analisis. Adapun manfaat dari pengembangan program SLUP dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu : Pertama, Bagi masyarakat secara luas perencanaan penggunaan tanah merupakan kesempatan dalam mengutarakan kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diwilayahnya. Berbagai kepentingan dipadukan dalam perencanaan pembangunan wilayah berdasarkan kelayakannya untuk jangka panjang, proses ini mempunyai dampak yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Peranan masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan, hal ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan memberikan perhatian terhadap pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasannya. Kedua, Bagi pemerintah daerah kegiatan perencanaan penggunaan tanah berkelanjutan sangat membantu sekali dalam proses pembangunan di wilayahnya untuk jangka menengah dan jangka panjang yang mendapat dukungan dari masyarakat secara luas, sehingga konflik akan berkurang. Ketiga, Bagi perusahaan swasta (investor) mendapat keuntungan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan rencana pemerintah. Keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah akan dapat dipertanggung-jawabkan, diandalkan dan berdasarkan pemahaman yang baik (jika perusahaan mengerti kondisi masyarakat dan jika pemerintah terbuka dengan rencana- rencananya). (***) 1  )  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sekadau   Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka   Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten   Sekadau  Tahun  2011  –  2015.  Pemerintah   Kabupaten  Sekadau,  2011. 2  )  JKPP:  “Tinjauan  konsep  dan  kerangka   pemikiran”  untuk  kegiatan  penyusunan   SLUP  di  Kec.  Nanga  Mahap  2011,  Bogor
  27. 27. K A B A R G E O S P A S I A L KABAR JKPP 17 27 Ini merupakan penyerahan peta tahap awal yang dilakukan AMAN dan JKPP. Untuk tahap awal, peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 265 peta wilayah adat dengan total luasan 2.402.222,824 Ha. Peta wilayah adat yang tersedia di BRWA yang dalam prosesnya telah difasilitasi baik secara langsung oleh AMAN ataupun anggota JKPP serta LSM pendukung masyarakat adat di Nusantara merupakan informasi penting untuk mendukung One Map Indonesia yang sedang dijalankan oleh pemerintah melalui UKP4 dan BIG ini adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat demi perbaikan tata kelola Bangsa dan Negara Indonesia yang lebih baik. “Dengan menghadirkan masyarakat adat dalam Negara, akan membantu pemerintah dalam mengelola Negara yang Bhineka Tunggal Ika, damai dan berkeadilan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat adat di Nusantara” ujar Koordinator Nasional JKPP, Kasmita Widodo Menurut Sekjen AMAN Abdon Nababan, Penyerahan peta ini bertujuan untuk menghadirkan masyarakat adat dengan segala hak- haknya atas tanah, wilayah adat dan sumberdaya alam dalam Negara Republik Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia sudah mempunyai hukum konstitusi yang mengakui masyarakat adat tetapi belum mempunyai hukum administrasi bagi keberadaan masyarakat adat berikut hak-hak kolektifnya. Sehingga kegiatan ini merupakan bagian untuk menyambut disahkannya RUU PPHMA yang saat ini dibahas di DPR RI yang nantinya akan memberikan pengakuan, perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat adat sebagai warga Negara Indonesia. “AMAN bersama JKPP ingin mendorong agar seluruh sektor pembangunan di Indonesia yang dikelola saat ini secara sektoral melalui Kementrian dan Lembaga Non Departemen, agar bisa bekerja sama dibawah kepemimpinan presiden dalam memastikan pembangunan nasional yang secara signifikan dapat mengurangi konflik tanah, wilayah dan sumberdaya alam yang berpotensi menggagalkan tujuan pembangunan,” papar Abdon dan Dodo. (***) Penyerahan Peta Wilayah Adat, Menghadirkan Masyarakat Adat Dalam Negara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) menyerahkan secara resmi peta wilayah adat yang sudah terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
  28. 28. K A B A R G E O S P A S I A L 28 KABAR JKPP 17 Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Agraria baik di sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan dan sektor-sektor lain sepertinya tidak kunjung menurun bahkan kecenderungannya bertambah dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan dan hutan menjadi perkebunan, pertambangan pada tahun 2012 semakin meningkat. Ketidakpastian hukum dalam melakukan pedoman penggunaan lahan untuk investasi menimbulkan konflik sektoral, ditambah dengan kesemrawutan dalam penataan ruang suatu kawasan menambah panjang data dan informasi terjadinya konflik agraria dan PSDA di berbagai wilayah di Indonesia. Organisasi jaringan nasional seperti SW, HuMA, JKPP, KpSHK, KPA dan JATAM telah membangun inisiatif bersama untuk membangun database wilayah kelola rakyat, konfik PA-PSDA yang dilengkapi dengan peta sebaran. Dasar pembangunan sistem ini berawal dari banyaknya data yang dikelola oleh kawan-kawan NGO namun belum terkomunikasikan. Terdapat kecenderungan kesamaan jenis data yang telah dikumpulkan oleh beberapa NGO namun data yang dikeluarkan berbeda baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Melalui pengumpulan dan pengintegrasian data konflik agraria dan PSDA bersama ini sebenarnya dapat saling menguatkan untuk digunakan bersama untuk kebutuhan advokasi dan kampanye. Selain itu konsolidasi data dan informasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk percepatan penyelesaian konflik agraria- PSDA serta perluasan wilayah kelola rakyat. Geodatabase Nasional (GDN) Sistem Informasi Konflik Agraria dan PSDA Nasional Deny Rahadian - Programme & Knowledge Management JKPP Anggota Tim Kerja GDN
  29. 29. K A B A R G E O S P A S I A L KABAR JKPP 17 29 Hasil inisiatif ini telah menghasilkan sistem informasi webgeodatabase (www.geodata-cso.org) yang dapat diakses oleh publik sebagai media untuk diseminasi data dan informasi hasil dari kompilasi dan analisis berbagai organisasi jaringan diatas. Pengembangan teknis memang masih perlu dilakukan dalam sistem webgeodatabase ini, misalnya tampilan yang lebih user friendly, kemudahan dalam input dan berbagi data serta yang terpenting adalah pemutakhiran data dan informasi, sebab tanpa pemutakhiran data dan informasi suatu sistem informasi hanyalah bagaikan benda mati. Selain itu data dan informasi yang sudah terkumpul dalam sistem perlu dikembangkan dalam sebuah produk. Salah satu produk dari hasil kompilasi sistem informasi Geodatabase Nasional ini adalah Fact Sheet “Potret Krisis Ekologis dan Sosial Pulau Kalimantan”, yang sudah disampaikan pada akhir tahun 2012, dalam Workshop Potret Krisis Ekologidan Sosial Pulau Kalimantan. (**) Konflik mengenai pengelolaan sumber daya alam (PSDA) di Kalimantan selama tahun 2012 yang sudah dikumpulkan oleh tim Geodatabase nasional (GDN) terjadi sebanyak 165 kasus, jika dibagi menurut sektor, Perkebunan menjadi penyumbang kasus yang paling banyak yaitu sebanyak 65% dari total konflik PSDA yang terjadi selama tahun 2012 disusul oleh sektor Kehutanan (16,97 %), Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang (9,70%) dan Pertambangan (7,88%). NO SEKTOR KONFLIK JUMLAH KONFLIK (2012) 1 Perkebunan 108 2 Kehutanan 28 3 Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang 16 4 Pertambangan 13 TOTALTOTAL 165 65% 17% 10% 8% Perkebunan Kehutanan Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang Pertambangan NO SEKTOR KONFLIK JUMLAH KONFLIK (2012) 1 Kalimantan Timur 68 2 Kalimantan Barat 57 3 Kalimantan Tengah 22 4 Kalimantan Selatan 18 TOTALTOTAL 165 Berdasarkan Propinsi 41% 35% 13% 11% Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kaliamantan Selatan Potret Krisis Ekologi dan Sosial Pulau Kalimantan
  30. 30. K A B A R G E O S P A S I A L 30 K A B A R J K P P 1 7 Upaya Penyelesaian Konflik Dari konflik yang terjadi, respon atau perlawanan masyarakat beragam cara untuk penyelesaian konflik tersebut. Mulai dari menggunakan hal yang bersifat spiritual adat hingga aksi massa. Respon terhadap konflik dapat dilihat dalam tabel berikut : No Upaya Penyelesaian Konflik Jumlah 1 Aksi Massa 30 2 Pembuatan Surat Pengaduan 38 3 Dialog 24 4 Publikasi 18 5 Permohonan Pendampingan 23 6 Cara Spiritual Adat 3 7 Lain-lain 13 TOTALTOTAL 149 0 10 20 30 40 Menggunakan GPS Dalam Pemetaan Partisipatif - Diarman - Staff Layanan dan Kaderisasi JKPP Pendahuluan Pemetaan partisipatif adalah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Pemetaan partisipatif awalnya hanya menggunakan alat kompas dan meteran saja. Sehingga proses pemetaan partisipatif tidak bisa dilakukan dengan cepat, khususnya dalam pengambilan data di lapangan, apalagi dengan kondisi wilayah yang luas. Selain itu akurasi dan ketepatan perlu diperhitungkan kembali. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2000-an masyarakat sipil sudah di perbolehkan untuk mengguakan alat GPS. Sehingga proses pengambilan data di lapangan dalam proses pemetaan partisipatif menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan oleh masyarakat. Tingkat akurasi penentuan titik-titik koordinat data lapangan juga menjadi lebih akurat. Saat ini jenis GPS yang biasanya digunakan oleh pegiat pemetaan partisipatif biasanya adalah GPS Jenis Navigasi, dengan pertimbangan agar masyarakat yang dilatih menggunakan alat K A B A R U K U R - U K U R
  31. 31. S E Q U O I A C L U B KABAR JKPP 17 31 tersebut dapat mudah mempelajari dan menggunakannya di saat pengambilan data survey lapangan. Penggunaan GPS juga akan efektif dilakukan bila wilayah yang akan dipetakan sangat luas dan tidak memungkinkan untuk dilakukan menggunakan kompas, juga dalam pembuatan peta tematik yang membutuhkan banyak penandaaan titik- titikpenting dalam peta tersebut. Cara kerja dan Fungsi GPS Sistem dari alat GPS ( Global Position System ) adalah dengan menggunakan satelit, pada awalnya sistem satelit tersebut sering di acak, sehingga terkadang akurasi yang di dapatkan sangat kurang akurat. Tetapi untuk saat ini sistem tersebut sudah berjalan dengan baik tidak ada lagi sistem acak satelit. Menggunakan GPS dalam pemetaan partisipatif oleh masyarakat setidaknya diperlukan 1 orang pemegang GPS, 1 orang pencatat data, 1 orang pemberi tanda/ patok dan melibatkan 1 orang yang sangat mengerti wilayah yang akan dipetakan. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain : 1. GPS Navigasi 2. Alat Tulis 3. Tabel Isian Data 4. Patok penanda, dan cat untuk menandai lokasi 5. Kamera Langkah Pengoperasian GPS Garmin 76 CSX 1. Hidupkan GPS dengan Tombol ON-OFF 2. Tekan “PAGE” 3. Tunggu 3D, speed = 0,00 dan Accuracy sekecil mungkin 4. Tekan “MARK” yaitu dengan menekan tombol “ENTER” agak lama 5. Catat nomor patok dan angka koordinat yang ada di titik tersebut pada lembar tabel isian data yang sudah disiapkan 6. Geser layer ke Rata – Rata / AVG untuk rata-rata “ ENTER” 7. Tekan “OK” untuk menyimpan dengan tombol “ENTER” (sambil mengingat angka Accuracy untuk di catat di buku lapangan sebagai nilai EPE) 8. Kembalikan ke layar ok lalu tekan “ ENTER” 9. Pastikan titik koordinat tersimpan dan telah selesai di catat Akurasi merupakan tingkat error atau tingkat kesalahan dari alat GPS yang di gunakan, khusunya GPS Navigasi yang biasa di gunakan untuk pemetaan partisipatif. Untuk GPS Garmin 76 sendiri untuk tingkat akurasinya bisa sampai di bawah 5 ( lima ), artinya tingkat kesalahan dari GPS tersebut bisa kurang dari 5 (lima ) meter. Dalam pemetaan partisipatif, dimana masyarakat yang melakukan pemetaan tentu saja perlu diberikan bekal pelatihan penggunaan GPS ini sebelum melakukan proses pemetaan partisipatif, sehingga efektifitas waktu dan tenaga dalam proses pemetaan partisipatif dapat digunakan sebaik-baiknya. (***) Waypoint Waktu Lokasi Koordinat GPS EPE Ketinggian Catatan Tabel Isian Data
  32. 32. Sejak Mei 2012 JKPP dan Lanting Borneo sedang menyelenggarakan pemetaan partisipatif sekala luas di Kecamatan Embaloh Hulu (Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) memakai metodologi pemetaan partisipatif yang dikembangkan oleh Center for the Support of Native Lands (lebih dikenal dengan sebutan Native Lands). Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi lokakarya pertama yang dilanjutkan dengan serangkaian pendampingan setelah lokakarya melalui diskusi dan pertemuan- pertemuan di tiap kampung. Pemetaan ini meliputi 19 kampung (dusun) yang berada di dua ketemanggungan Tamambaloh dan Iban Manua Sadap. Pendampingan setelah Lokakarya Pertama telah menghasilkan data dan informasi sosial dan spasial (keruangan) dari masing-masing kampung yang tertuang dalam peta sketsa dan dokumentasi sosial. Semua data dan informasi tersebut dibahas dalam Lokakarya Kedua meliputi serangkaian kegiatan diantaranya; memindahkan data dan informasi di dalam peta sketsa kedalam peta bersekala, mendiskusikan dan menuliskan kelengkapan data dan informasi sosial setiap kampung dan juga ketemanggungan, serta melakukan diskusi wilayah ketemanggungan dengan komunitas-komunitas yang berbatasan dengan wilayah yang dipetakan. Dalam Lokakarya ini juga dibahas mengenai rencana tindak lanjut menuju Lokakarya Ketiga, yang merupakan lokakarya terakhir dalam rangkaian pemetaan partisipatif sekala luas ini. Lembaga yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Lanting Borneo, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), PPSDAK-Pancur Kasih dan Samdhana Institute. (***) Foto Atas: Memasukkan data ke dalam peta berskala (kiri), Sambutan Wakil Bupati Kapuas Hulu (tengah), Klarifikasi batas dengan Temanggung Jalai Lintang (kanan) Foto Bawah : Diskusi data sosial (kiri), Sambutan Temanggung Tamambaloh (tengah), Diskusi data sosial (kanan) PEMETAAN SKALA LUAS KETEMANGGUNGAN TAMAMBALOH DAN IBAN MANUA SADAP KABUPATEN KAPUAS HULU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT

×