Keterbukaan informasi publik

1. Refleksi 5 Tahun Undang - Undang
Keterbukaan Informasi
Publik

2. Talk Outline
Latar belakang lahirnya UU No 14/2008 tentang KIP
Tujuan UU No 14 Tahun 2010
Manfaat UU KIP
Evaluasi implementasi 5 tahun UU KIP
Faktor kendala/hambatan implementasi UU KIP
Dukungan DPR RI Melalui Komisi 1 DPR RI terhadap KIP

3. Latar Belakang
“Moment Reformasi 1998 melahirkan tuntuntan
masyarakat adanya transparansi, partisipasi publik dan
akuntabilitas terkait penyelenggaraan pemerintahan”
“Keinginan pemerintah untuk menciptakan
good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)
sejalan era globalisasi”
“Khusus reformasi informasi, DPR RI berkomitmen menyiapkan
regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk mengakses informasi publik sehingga
turut terlibat dalam proses pengembalian kebijakan publik”

4. Reformasi/demokratisasi
di bidang Informasi

5. Wujudnya

6. Tujuan UU 14 Tahun 2010
• Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
• Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik
• Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

7. Manfaat UU KIP
Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik
Akselerasi pemberantasan KKN
Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap
pelayanan publik

8. Evaluasi Implementasi 5 Tahun UU KIP

9. Sejauh mana UU KIP sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti
sehingga tujuan dan manfaat adanya UU KIP terealisasi?

10. Faktor Kendala/Hambatan Pelaksanaan UU KIP
Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip UU No 14/2008
(Membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, mekanisme
akses cepat dan mudah, bersikap pro aktif)
Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap
Belum maksimalnya sosialisasi keberadaan UU No 14/2008 baik di pusat maupun
daerah
Dukungan anggaran yang memadai di tingkat pusat maupun daerah
Belum terbentuk budaya untuk mendokumentasikan di lingkungan pemerintah
Belum tersedia SDM yang memadai di bidang dokumentasi dan pelayanan
informasi

11. atauLangkah
Solusi
 Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses dengan mudah
 Menambah SDM yang memilih keahlian di bidang dokumentasi dan pelayan informasi
 Memanfaatkan kemajuan TIK untuk membuat sistem/mekanisme kerja pelayanan
informasi
 Selaku Badan Publik, pemerintah secara maksimal menerapkan Instruksi Presiden No 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
 KIP secara berkesinambungan melakukan
sosialisasi secara maksimal terhadap UU No 14 tentang KIP
 Propinsi yang belum membentuk KI Daerah, yakni 7
Propinsi, segera membentuk Komisi Informasi Daerah
 Badan Publik segera membentuk Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
(PPID) serta Peraturan Standar Pelayanan Informasi Publik.

12. Dukungan DPR RI Melalui Komisi I DPR RI
terhadap KIP

13. 1
“Memberikan dukungan terhadap Komisi Informasi Pusat untuk
melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) serta
anggaran yang memadai (secara bertahap)”
2
“Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemenkominfo) melalui Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar
Pendapat (RDP) agar Kemenkominfo menfasilitasi/menyediakan
hal-hal yang diperlukan untuk mendukung kinerja Komisi Informasi
Pusat (anggaran, dukungan sosialisasi UU NO 14/2008 dlll)”
3
“Mendorong Pemerintah dan semua pihak terkait untuk memiliki
komitmen kuat guna menindaklanjuti UU KIP sehingga
Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik segera
terwujud serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik “