Sistem politik Orde Baru di Indonesia didominasi oleh pemerintahan otoriter Soeharto yang memerintah selama 32 tahun. Ia membubarkan PKI dan mengkonsolidasikan kekuasaan melalui partai tunggal Golkar serta menekan oposisi. Meski ekonomi tumbuh pesat, rezim ini menghambat demokrasi dan kebebasan rakyat.

1. POLITIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU
A. LATAR BELAKANG
SISTEM POLITIK DI SUATU NEGARA MEMPUNYAI SISTEM DAN TUJUAN UNTUK MENJAGA SUATU
KESTABILAN NEGARA. SISTEM POLITIK MEMPUNYAI FONDASI YANG KUAT DIMANA TIDAK BISA
DIUBAH DAN MENJADI STATIS.
SECARA LUAS BERARTI SISTEM POLITIK ITU MENJAGA KESTABILAN MASYARAKAT, MENJAGA
TINGKAH LAKU KAUM MAYORITAS MAUPUN MINORITAS, MENJAGA FONDASI PEMERINTAHAN,
MENJAGA KEKUATAN POLITIK, PERTAHANAN, EKONOMI, KEAMANAN SEHINGGA MENJADI
SISTEM PEMERINTAHAN YANG KONTINU DAN DEMOKRASI DIMANA SEHARUSNYA
MASYARAKAT BISA IKUT TURUT ANDIL DALAM PEMBANGUNAN SISTEM PEMERINTAHAN.
SECARA SEMPIT, SISTEM POLITIK HANYA SEBAGAI SARANA KELOMPOK UNTUK MENJALANKAN
RODA PEMERINTAHAN GUNA MENJAGA KESTABILAN NEGARA DALAM WAKTU RELATIF LAMA
DAN MENCEGAH ADANYA PERILAKU REAKSIONER MAUPUN RADIKAL DARI RAKYATNYA ITU
SENDIRI

2. PENGERTIAN SISTEM POLITIK
 Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan
yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan
dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok
individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.
 Tujuan pemerintahan negara dalam dasar negara pada umumnya berisi cita-cita, visi
dan misi pembentukan Negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

3.  Sistem Politik Indonesia Pada Masa Orde Baru
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga
semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai
presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, dan 1998.
Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan
memperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila.
Pemerintahan yang sering disebut dengan orde baru ini, secara formil berlandaskan pada
Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana merubah kehidupan sosial dan
politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945

4.  Jadi secara tidak langsung, Sukarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada
UUD 1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) adalah salah satu
program besarnya untuk mewujudkan itu. Tahapan yang dijalani orde baru adalah
merumuskan dan menjadikan pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga
pancasila membudaya di masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara
pandang integralistik yang mengutamakan gagasan tentang Negara yang bersifat
persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi
organisasi kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya
 Di era ini, kekuatan politik bergeser pada militer, teknokrasi dan birokrasi. Gagasan
dan ide membutuhkan langkah praktis untuk menyeimbangkan dan keseimbangan.
Dan ini tidak terjadi pada masa demokrasi pancasila. Ia hanya menjadi sebatas
konsep besar yang tidak diterapkan dengan utuh. Buktinya masih banyak
penyelewengan yang ironisnya berkedok demokrasi di dalam pemerintah. Bisa
diuraikan, masa-masa ini adalah dimana Negara dan rakyat berhadap-hadapan
dan pemerintah sangat mendominasi. Selama rezim orde baru berkuasa, demokrasi
pancasila yang dicanangkan dalam pengertian normatif danempirik tidak pernah
sejalan. Ia hanya menjadi slogan kosong. Ia tidak lebih baik dari dua model
demokrasi sebelumnya karena penerapannya yang jauh dari kenyataan
berlawanan dengan tujuan demokrasi sendiri. Orde Baru justru menghambat dan
membelenggu kebebasan rakyat. Ia tidak sejalan dengan esensi dan substansi
demokrasi.

5. 1. Penataan politik dalam negeri
A. Pembentukan Kabinet Pembangunan
 Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA
dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk
menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan
pembangunan nasional
B. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya
 Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan,
serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :
 Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan
dikukuhkannya ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966.
 Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi
terlarang di Indonesia.

6. C. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
 Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi
bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan
penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian
tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program.
Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan
Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai
politik Islam)

7. D. Pemilihan Umum
 Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum
sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
 Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan
bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung
secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan
Rahasia).Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu
yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997.

8. E. Peran Ganda ABRI
 Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran
ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI
dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran
bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan
Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD
mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan.
F. Pemasyarakatan P4
 Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan
mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu
gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan
sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4