Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock  - Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan suatu bisnis baru yang berhubungan dengan pembuatan conblock berikut dengan fasilitas bangunan dan infrastruktur penunjangnya sekaligus melakukan pemasaran dan penjualan hasil produksi conblock kepada pihak ketiga. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. -1-
PERJANJIAN KERJASAMA
Pejanjian Kerjasama ini dibuat pada hari __, tanggal ___ bulan ___ tahun ___ duaribu tiga
belas ( - -2014) untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”, oleh dan antara :
1. [PT ________________, atau salah satu afiliasinya] suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di
_____________, beralamat di __________________, dalam hal ini diwakili oleh ____,
selaku ___ dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang mewakili Direksi bertindak
untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas untuk selanjutnya disebut “Pihak
Pertama.
2. PT ________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-
undang negara Republik Indonesia, berkedudukan di ___, beralamat di __, dalam hal ini
diwakili oleh ____, selaku ___ dari dan oleh karenanya berhak dan berwenang mewakili
Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut diatas untuk selanjutnya disebut
“Pihak Kedua”.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut “Pihak” dan
secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”.
Para Pihak yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan pengembang yang mengembangkan perumahan
dan/atau bangunan komersial lainnya, yang berlokasi di Kota ________________dan
Kabupaten ______, setempat dikenal dengan nama _________.
- Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat akan mendirikan suatu perseroan terbatas yang
mana untuk sementara ini nama perseroan terbatas yang direncanakan dan disetujui
bersama adalah “PT ________________(nama sementara)”. Untuk proses pendirian
perseroan terbatas dan proses pendaftaran nama PT ________________(nama sementara)
tersebut, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk seorang notaris, selaku pejabat
pemerintah yang mempunyai akses sisnimbakum di Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM) Republik Indonesia.
- Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat melalui perseroan terbatas yang akan dibentuk
dengan nama PT ________________(nama sementara) tersebut, untuk berkerja sama
dalam melaksanakan pembangunan dan pembuatan conblock yang kemudian akan
dipasarkan dan dijual kepada pihak lain;
- Bahwa untuk mewujudkan kerjasama tersebut, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk
mendirikan dan mengambil bagian saham dalam Perseroan Terbatas yang akan dibentuk
dengan nama PT ________________(nama sementara) dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini;

2. -2-
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk
membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
Pasal 1
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah melalui PT ________________(nama sementara)
yang akan didirikan oleh Para Pihak untuk membangun dan mengembangkan suatu bisnis
baru yang berhubungan dengan pembuatan conblock berikut dengan fasilitas bangunan dan
infrastruktur penunjangnya sekaligus melakukan pemasaran dan penjualan hasil produksi
conblock kepada pihak ketiga (selanjutnya disebut “Proyek”).
Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama
Untuk mewujudkan kerjasama antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
Para Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:
1. Mendirikan perseroan terbatas PT ________________(nama sementara).
2. 4 (empat) bulan setelah PT ________________(nama sementara) mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia,
selanjutnya PT ________________(nama sementara) akan melakukan pembelian atas
tanah di lokasi-lokasi yang dianggap strategis berdasarkan kesepakatan bersama untuk
dijadikan sebagai lokasi tempat usaha PT ________________(nama sementara) dengan
pilihan atau opsi sebagai berikut:
- Pilihan atau opsi Pertama: dengan membeli tanah milik Pihak Kedua, dimana
menurut keterangan dan informasi dari Pihak Kedua bahwa Pihak Kedua adalah
selaku Pemilik [dan pihak yang ditunjuk/diberi kuasa penuh oleh pemilik/yang
berhak] dan yang menguasai secara fisik atas satu hamparan tanah yang terdiri dari ....
bidang tanah dengan total luas ...M2 (... meter persegi) yang seluruhnya terletak di
Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kotamadya ..., Propinsi ..., Gambar letak Tanah,
sertifikat bukti kepemilikan Tanah dan surat penunjukkan/surat kuasa dari
pemilik/yang berhak atas Tanah kepada Pihak Pertama adalah sebagaimana ternyata
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, dengan patokan harga maksimal Rp.______,-/m²
(__________ rupiah per meter persegi).
- Pilihan atau opsi Kedua: dengan membeli tanah diluar pilihan atau opsi pertama
tersebut diatas dengan lokasi didalam atau diluar domisili dari Pihak Kedua, namun
bukan merupakan tanah milik Pihak Kedua, dengan patokan harga maksimal
Rp.______,- /m² (______________ per meter persegi).
3. Mengurus segala perijinan yang diperlukan oleh PT ________________(nama
sementara) yang bekaitan dengan pembelian tanah dalam ayat (2) pasal ini yang akan
dijadikan sebagai tempat kegiatan usaha PT ________________(nama sementara),
termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan Ijin Peralihan Tanah (jika
dipersyaratkan), proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat,

3. -3-
pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin-ijin yang berkaitan dengan pendirian
fasilitas dan infrastruktur operasional dan ijin-ijin lainnya yang diperlukan.
4. Melakukan proses pengadaan barang berupa mesin pembuat conblock dan/atau jasa
dalam bentuk lainnya yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak PT ________________(nama sementara)
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Mansuai (HAM) serta
melakukan pengurusan atas ijin-ijin pengadaan barang dan/atau jasa yang dimaksud,
dimana pengadaan barang dan/atau jasa tersebut dilakukan dalam area di wilayah
Indonesia atau di luar area di wilayah Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada
pengurusan proses jaminan atau collateralnya (jika ada).
5. Berkaitan dengan ayat (2) pasal ini, Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin
bahwa apabila pilihan atau opsi pertama yang dipilih oleh Para Pihak, maka tanah yang
akan dialihkan kepada PT ________________(nama sementara) sebagaimana tertuang
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini adalah benar milik/yang berhak dan menguasai secara
yuridis dan fisik sepenuhnya dan bahwa tanah tersebut tidak tersangkut dalam suatu
perkara apapun baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, bebas dari segala bentuk
sengketa, gugatan, sitaan, pemblokiran, tumpang tindih hak peruntukan/penggunaan
tanah dan tidak menjadi tanggungan ataupun jaminan hutang untuk kepentingan siapapun
juga, serta tidak pernah diperjualbelikan atau diperjanjikan dalam bentuk apapun baik
secara tertulis maupun lisan kepada pihak manapun dengan cara apapun juga. Oleh
karena itu, dengan ini Pihak Kedua menjamin dan membebaskan PT
________________(nama sementara) atas biaya dan pengeluaran Pihak Kedua sendiri
dari segala bentuk gangguan, gugatan dan atau tuntutan dari pihak ketiga lainnya yang
mengaku memiliki atau turut memiliki baik sebagian ataupun seluruhnya atas tanah
tersebut.
6. Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Pertama berhak mendapatkan semua keterangan,
informasi, penjelasan dan asli/copy/salinan dari semua bukti kepemilikan hak atas tanah
tersebut, sertifikat, ijin-ijin, surat-surat, penunjukkan, kuasa, bukti-bukti pembayaran dan
dokumen-dokumen lainnya terkait dengan Perjanjian ini pada saat penandatanganan
Perjanjian ini dan yang mungkin akan dimintakan dikemudian hari.
7. Para Pihak wajib mendukung sepenuhnya demi terwujudnya pengembangan Proyek
melalui PT ________________(nama sementara) termasuk tetapi tidak terbatas pada
keterbukaan informasi, data-data/dokumen-dokumen lainnya, pemberian persetujuan atas
proses pelaksanaan kerjasama ini, pengurusan perijinan dengan instansi-instansi terkait
dan proses yang berkaitan dengan pertanahan.
Pasal 3
Jumlah Investasi dan Pendanaan
1. Untuk pertama kalinya Para Pihak setuju dan sepakat jumlah modal dasar bagi keperluan
kerjasama ini adalah sebesar Rp.__________.- (________________), yang harus disetor
penuh oleh masing-masing pemegang saham PT ________________(nama sementara)
secara proposional dengan prosentase kepemilikan saham dalam PT
________________(nama sementara) yang telah disepakati oleh Para Pihak yaitu ____%

4. -4-
(enam puluh persen) oleh Pihak Pertama dan __% (empat puluh persen) oleh Pihak
Kedua.
NOTE: berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) minimum 25% dari
modal dasar harus sudah disetor penuh, sehingga jika modal dasar adalah Rp250miliar
maka minimum modal disetor sama dengan Rp.62.5 miliar.
Selain itu, mohon dipertimbangkan apakah semua modal yang dibutuhkan akan
dimasukan sebagai modal disetor atau sebagian akan dimasukan sebagai shareholders
loan.
2. Untuk keperluan setoran awal modal ditempatkan dan modal disetorkan PT
________________(nama sementara) sebesar Rp.______________.- (_____ milyar
Rupiah) akan disetorkan oleh Pihak Pertama sejumlah Rp______________.- (______
milyar Rupiah) atau setara dengan total _____% (___ persen) porsi kepemilikan
sahamnya di dalam PT ________________(nama sementara) dan oleh Pihak Kedua
sejumlah Rp.______.- (_____ milyar Rupiah) atau setara dengan _____% (_____ persen)
porsi kepemilikan sahamnya di dalam PT ________________(nama sementara).
NOTE: ketentuan ini bertentangan dengan UUPT karena UUPT mengharuskan minimum
25% dari modal dasar harus sudah disetor. Sehingga jika modal dasar adalah
Rp250miliar maka minimum modal disetor sama dengan Rp.62.5 miliar.
3. Setoran awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan ditempatkan dan
disetorkan oleh Para Pihak dengan ketentuan bahwa investasi awal hanya akan digunakan
untuk kebutuhan pembelian tanah, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, biaya
perencanaan dan supervisi, survey lapangan, jasa konsultan, kontraktor, pembebasan
tanah (bila ada), konstruksi, ijin-ijin yang dibutuhkan serta pajak-pajak, retribusi-
retribusi, bea-bea dan pungutan-pungutan lainya yang timbul akibat dari pembangunan
yang bekelanjutan. Sedangkan modal kerja untuk keperluan pengembangan dan
operasional Proyek selanjutnya wajib disediakan atau diusahakan oleh Para Pihak kepada
PT ________________(nama sementara) melalui berbagai sumber pendanaan yang dapat
diperoleh antara lain berupa setoran pemegang saham, pinjaman pemegang saham
dan/atau pinjaman bank atau lembaga keuangan non bank lainnya.
4. Para Pihak sepakat untuk menunjuk konsultan dan/atau kontraktor yang berpengalaman
melalui proses tender yang terbuka dan jujur. Untuk memperlancar proses pembangunan
di kemudian hari Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat mengajukan usulan daftar
konsultan dan/atau kontraktor yang dikenal mempunyai pengalaman kerja yang
profesional untuk disepakati bersama.
NOTE: berdasarkan UU Jasa Konstruksi, pemilihan kontraktor harus melalui proses
tender.
5. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa batasan anggaran (budget) atas pembelian barang
dan/atau jasa untuk keperluan pre-operasional yang tidak melebihi batas anggaran sebesar
Rp._____,- (______ rupiah) tidak memerlukan adanya suatu persetujuan dari manajemen
PT ________________(nama sementara).

5. -5-
Pasal 4
Manajemen PT ________________(nama sementara)
1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk mendirikan dan menjalankan PT
________________(nama sementara) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akan dituang dalam
akta pendirian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam pokok-pokok anggaran
dasar perseroan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
2. Dalam menjalankan PT ________________(nama sementara) Para Pihak setuju dan
sepakat untuk menunjuk Pihak Pertama selaku pihak yang melakukan pengurusan
pendirian PT ________________(nama sementara) tersebut sampai dengan diperolehnya
pengesahannya sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) Republik Indonesia, dengan membentuk susunan Direksi dan Komisaris sebagai
berikut:
Susunan Direksi Susunan Komisaris
Direktur Utama : wakil dari Pihak Pertama Komisaris Utama : wakil dari Pihak Pertama
Direktur : wakil dari Pihak Pertama Komisaris : wakil dari Pihak Pertama
Direktur : wakil dari Phak Kedua Komisaris : wakil dari Pihak Kedua
3. Untuk menghindari keragu-raguan Pihak Kedua dengan ini setuju dan sepakat bahwa
kebijakan pengendali kegiatan operasional dan fungsional PT ________________(nama
sementara) akan dipegang oleh Pihak Pertama dan kewenangan Pihak Pertama berhak
melakukan konsolidasi pembukuan PT ________________(nama sementara) ke dalam
laporan pembukuan Pihak Pertama.
4. Segera setelah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM) Republik Indonesia atas status badan hukum PT ________________(nama
sementara), pengurus PT ________________(nama sementara) wajib melaksanakan
tugas dan kewajibannya membeli tanah serta melakukan proses pengurusan ijin-ijin yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, membuat proposal
rencana kerja strategis yang memuat anggaran tahunan perseroan dan rencana kerja 5
tahun kedepan yang dituangkan dalam angka-angka yang memaparkan strategi
perusahaan lima tahun kedepan. [NOTE: rencana kerja harus disetujui oleh kedua belah
pihak]
5. Membuat rencana anggaran (budget) atas pembagian komisi sales, deviasi komisi sales
dan diskon sales; membuat SOP dan kebijakan wewenang atas rencana anggaran
(budget), supplement budget, payroll, ketentuan pembayaran ke customer, ketentuan
yang berkaitan dengan sumber daya manusia (manpower planning), renumerasi yang
terdiri dari imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif,
bonus atas prestasi, pesangon atau pensiun. [NOTE: harus disetujui oleh kedua belah
pihak]
6. Para Pihak sepakat untuk menampung setoran dana awal dengan membuka rekening atas
nama PT ________________(nama sementara) pada Bank ..... Cabang .... pada saat
pendirian akta perseroan terbatas ini dibentuk dan untuk itu Para Pihak sepakat dalam
setiap kali penarikan dana dari rekening di bank terlebih dahulu harus mendapatkan
persetujuan minimal dari masing-masing Pihak yang ditunjuk dan dibuktikan dengan

6. -6-
tanda tangan dari masing-masing Pihak (authorized signatures) tersebut dalam suatu surat
persetujuan dan dilaksanakan dengan penarikan oleh kuasa spesimen bank.
Pasal 5
Jangka Waktu
1. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para
Pihak dan tidak dapat berakhir, kecuali:
a. Salah satu Pihak telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan Perjanjian ini;
[NOTE: harus diatur mekanisme buy out dalam hal salah satu pihak
wanprestasi/default. Pengakhiran perjanjian tidak menyelesaikan masalah. Harus
disepakati apa konsekuensi dari pengakhiran tersebut]
b. Pihak Pertama melanggar salah satu jaminan, pernyataan atau kewajibannya
sebagaimana yang telah disetujui dan disepakati dalam Perjanjian ini; [NOTE: mohon
lihat catatan di atas]
c. Atas kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak;
d. Salah satu Pihak dinyatakan pailit atau telah mendapatkan putusan penundaan
kewajiban pembayaran hutang dari pengadilan niaga yang berwenang;
e. Para pemegang saham salah satu Pihak telah mengambil keputusan pembubaran atau
likuidasi secara sukarela terhadap Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku; atau
2. Terhadap pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju dan sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan pengakhiran Perjanjian ini
harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan yang berwenang.
Pasal 6
K u a s a
1. Setiap kuasa-kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dapat dibuat secara notariil,
namun bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasanya serta tidak
akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1813,
1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maupun karena
sebab/alasan apapun.
2. Pemberian kuasa yang dimaksud dalam pasal ini harus diberikan oleh pemberi kuasa
kepada penerima kuasa dengan membebaskan penerima kuasa dari segala kewajiban
seorang penerima kuasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya
kepada pemberi kuasa sepanjang pelaksanaan kuasa tersebut telah dilakukan sesuai
dengan isi kuasa yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. -7-
Pasal 7
Pemberitahuan
1. Setiap pemberitahuan, surat menyurat, tawaran, permintaan dan lain sebagainya
sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Pemberitahuan”) harus dilakukan
secara tertulis dan dapat dikirimkan secara langsung atau melalui fax atau pos tercatat ke
alamat yang tercantum dibawah ini:
(i). Pihak Pertama:
Nama : PT ________________
Alamat : Jl. ________________
Telepon :
Fax :
E-mail :
U.p : ..
(ii). Pihak Kedua:
Nama : PT ______
Alamat : .......
.......
........
Telepon : ....
Fax : ...
Email :
Up. : ...
2. Pemberitahuan dianggap telah diterima (i) apabila dikirimkan langsung, pada saat
diterima atau (ii) apabila dikirimkan melalui fax, pada saat di transmisikan tanpa laporan
gagal pengiriman atau (iii) apabila dikirimkan melalui pos tercatat pada tanggal hari
ketiga setelah tanggal diposkan.
3. Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut. Segala resiko
yang timbul akibat dari perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis
menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.
Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
1. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk dan tunduk pada hukum yang berlaku di
dalam wilayah Republik Indonesia sebagai dasar hukum Perjanjian ini.
2. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang mungkin timbul
dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat akan
menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Perjanjian ini
tidak tercapai maka Para Pihak akan menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada

8. -8-
majelis arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI).
Pasal 9
Lain-lain
1. Perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian yang mengikat diantara Para Pihak dan
karenanya semua pembicaraan ataupun yang tertulis yang pernah ada sebelumnya
sehubungan dengan Perjanjian ini demi hukum menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
2. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang batal atau batal demi hukum
dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Para
Pihak sepakat bahwa pasal yang batal atau batal demi hukum, tidak dapat dilaksanakan
dan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini, dan pasal-pasal yang lain masih
berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak berkewajiban untuk mengganti ketentuan
yang batal atau batal demi hukum tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut
hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal
atau batal demi hukum tersebut.
3. Para pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk
melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian ini, dan bilamana dikemudian hari
diperlukan adanya suatu persetujuan lagi dari pihak tertentu maka persetujuan tersebut
dianggap telah dipenuhi atau akan dipenuhi kemudian.
4. Penambahan dan atau perubahan maupun pengesampingan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini baru akan berlaku dan mengikat Para Pihak apabila dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh Para Pihak, dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
5. Perjanjian ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak yang menanda-tangani Perjanjian
ini bubar atau meninggal dunia akan tetapi mengikat (para) pengganti atau penerus
hak/ahli waris masing-masing pihak.
6. Semua lampiran (jika ada) dan segala perubahan dari Perjanjian ini menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak pada hari dan tanggal
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

9. -9-
PT ________________
___________
...
PT___________
_________

10. -10-
LAMPIRAN 1
GAMBAR LETAK TANAH, SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DAN
SURAT PENUNJUKKAN /
SURAT KUASA DARI PEMILIK/YANG BERHAK ATAS TANAH
A. GAMBAR LETAK TANAH
B. SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
C. SURAT PENUNJUKKAN/SURAT KUASA DARI PEMILIK/YANG BERHAK
ATAS TANAH

11. -11-
LAMPIRAN 2
POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR
PT ________________(nama sementara)
a. Nama dari Perseroan Terbatas adalah PT ________________(nama sementara);
b. Tempat kedudukan Perseroan Terbatas adalah di Kota ..... ;
c. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah :
1. Industri;
2. Pembangunan;
3. Perdagangan;
4. Jasa.
[NOTE: akan disesuaikan dengan klasifikasi usaha yang disusun oleh Dephukham]
d. Kegiatan usaha:
1). Mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang perindustrian
pada umumnya termasuk pabrik-pabrik, usaha pembuatan macam-macam batu bata
seperti bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres dan bata lubang
termasuk juga pembuatan semen merah dan kerikil tanah liat serta memasarkan hasil-
hasil produksinya;
2). Mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha di bidang pembangunan
perumahan, perkantoran, pertokoan dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya;
3). Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual,
menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan
beserta fasilitas-fasilitasnya;
4). Mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha dibidang yang
berhubungan dengan perencanaan, pembuatan serta pemeliharaan sarana perumahan
termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran dan tempat-
tempat hiburan lain beserta fasilitasnya;
5). Mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan impor/ekspor, antara pulau/daerah
serta lokal, keagenan, perwakilan atau distributor dari badan-badan atau perusahaan-
perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri termasuk perdagangan besar genteng,
batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan
konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga,
bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak
mandi serta pekerjaan-pekerjaan sebagai perantara;
6). Mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha-usaha dibidang pemberian jasa
pada umumnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak);

12. -12-
e. Modal dan bagian masing-masing pemegang saham pada saat penandatanganan
akta pendirian:
1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar
rupiah).
2) Modal tersebut terbagi dalam saham-saham senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) per
saham.
3) Modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar
rupiah) atau 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham, yang diambil bagian oleh :
NOTE: minimum 25% dari modal disetor harus sudah ditempatkan dan disetor
penuh. Lihat Pasal 33 UUPT.
a) [PT ________________, atau salah satu afiliasinya] sejumlah 60% (enam puluh
persen) saham atau senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah);
b) PT Conblock sejumlah 40% (empat puluh persen) saham atau senilai
Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah);
f. Penambahan Modal dan Pengeluaran Saham Baru
1) Peningkatan modal dasar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan PT
________________(nama sementara) dan wajib diajukan oleh Direksi Perseroan
untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh
seluruh pemegang saham dan keputusan RUPS harus disetujui paling sedikit oleh
90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan. [NOTE: ini adalah anti-
dilution clause]
2) Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sampai dengan 100% (seratus
persen) dari modal dasar dilakukan sesuai dengan kebutuhan PT
________________(nama sementara) dan wajib diajukan oleh Direksi Perseroan
untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh
seluruh pemegang saham dan keputusan RUPS harus disetujui paling sedikit oleh
90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan. [NOTE: ini adalah anti-
dilution clause]
g. Pengalihan saham kepada pihak lain:
Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada
pihak lain manapun, maka pihak yang bermaksud mengalihkan tersebut wajib untuk
menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dalam PT
________________(nama sementara) secara proporsional dan pihak yang ditawarkan
berhak untuk menerima atau menolak pengalihan kepemilikan saham tersebut dalam
waktu yang telah disepakati. Pengalihan saham tersebut wajib disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham PT ________________(nama sementara). [NOTE: harus disepakati
dan diatur mekanisme penawaran saham]
h. Manajemen:
1) Komposisi Direksi

13. -13-
Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
a) Direktur Utama : wakil dari Pihak Pertama;
b) Direktur : wakil dari Pihak Pertama;
c) Direktur : wakil dari Pihak Kedua;
- Undangan Rapat Direksi harus dikirim kepada masing-masing anggota Direksi
paling lambat 7 hari sebelum tanggal Rapat Direksi.
- Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri lebih dari 2/3 dari jumlah anggota Direksi.
- Apabila tidak tercapai kuorum akan dilaksanakan Rapat Direksi yang kedua dan
Rapat Direksi yang kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Direksi.
- Rapat Direksi dapat mengambil keputusan apabila disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) yang hadir.
2) Komposisi Dewan Komisaris
Dewan komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
a) Komisaris Utama : wakil dari Pihak Pertama;
b) Komisaris : wakil dari Pihak Pertama;
c) Komisaris : wakil dari Pihak Kedua;
- Undangan Rapat Dewan Komisaris harus dikirim kepada masing-masing anggota
Dewan Komisaris paling lambat 7 hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri lebih dari 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- Apabila tidak tercapai kuorum akan dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris kedua
dan Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan apabila disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) yang hadir.
i. Kewenangan Direksi
2 (dua) anggota Direksi, dengan ketentuan:
(i) Direktur Utama yang merupakan wakil dari Pihak Pertama dan 1 (satu) anggota
Direksi yang merupakan wakil dari Pihak Pertama dan 1 (satu) anggota Direksi yang
merupakan wakil dari Pihak Kedua; atau
(ii) jika Direktur Utama yang merupakan wakil dari Pihak Pertama berhalangan, maka 2
(dua) anggota Direksi yang merupakan wakil dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua,
secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili PT ________________(nama
sementara) di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,
serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

14. -14-
1) meminjam atau meminjamkan uang atas nama PT ________________(nama
sementara) (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);
2) menjaminkan aset Perseroan;
3) memberikan jaminan perusahaan;
4) mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam
maupun di luar negeri;
harus mendapatkan persetujuan dari RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang
saham dan keputusan RUPS harus disetujui paling sedikit oleh 90% dari seluruh
saham yang diterbitkan oleh Perseroan.
j. Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
k. Rencana Kerja
Direksi membuat rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan perseroan dan harus
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan kemudian disetujui RUPS yang dihadiri
oleh seluruh pemegang saham dan keputusan RUPS harus disetujui paling sedikit oleh
90% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan, sebelum dimulainya tahun buku
yang akan datang.
l. Deviden Interim
Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir
sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 atau ditentukan
lain bilamana perseroan telah membukukan laba 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai
dengan definisi akuntasi (1/3 dari laba bersih).
m. Penggunaan Laba
1). Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan dan merupakan saldo laba yang positip, dibagi menurut cara penggunaannya
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh seluruh
pemegang saham dan keputusan RUPS harus disetujui paling sedikit oleh 90% dari
seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan.
2). Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang
tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi, dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan
dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat, dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
n. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)

15. -15-
(kuorum RUPS ditentukan lain berdasarkan kesepakatan Para Pihak):
- RUPS Pertama ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 85% dari seluruh saham
yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan
 keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka
keputusan dengan pemungutan suara dengan suara setuju paling sedikit 85% dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah.
 Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua
dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua.
 RUPS Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dalan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama dilangsungkan.
- RUPS Kedua ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah, dan
 keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka
keputusan dengan pemungutan suara dengan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah suara yang telah dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
 Apabila kuorum tidak tercapai daapat mengadakan panggilan kedua dalam waktu
7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua.
 RUPS Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dalan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama dilangsungkan.
- RUPS Ketiga, kuorum ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan perseroan.
o. Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS Perubahan Anggaran Dasar
- RUPS Pertama, ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 90% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
- RUPS Kedua ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 90% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
- RUPS Ketiga ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 90% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
Jika RUPS Ketiga tidak dapat mengambil keputusan untuk menyetujui perubahan
Anggaran Dasar maka usulan perubahan Anggaran tersebut dianggap tidak disetujui
dan tidak dapat diajukan lagi oleh Direksi.
.
p. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pembubaran dan
Likuidasi

16. -16-
- RUPS Pertama, ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan;
 keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 90% dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
- RUPS Kedua ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
 keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, jika tidak tercapai maka
keputusan dengan pemungutan suara dengan suara setuju paling sedikit 90% dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
- RUPS Ketiga ditetapkan apabila dihadiri paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
- keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 90% dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan.
Jika RUPS Ketiga tidak dapat mengambil keputusan untuk menyetujui Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi maka usulan tersebut
dianggap tidak disetujui dan tidak dapat diajukan lagi oleh Direksi.
q. Pembukuan
1) Tahun buku perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun. Tahun buku pertama akan dimulai
pada saat tanggal pendirian.
2) Pembukuan harus dilakukan dalam mata uang Rupiah.
3) Perseroan wajib melakukan pembukuan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan
menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4) Setelah penutupan setiap tahun buku, perseroan wajib mempersiapkan Laporan
Keuangan yang minimal terdiri dari neraca dan laporan laba rugi untuk diperiksa oleh
akuntan publik. Para Pihak berwenang untuk sewaktu-waktu memeriksa laporan
keuangan perseroan.
5) Perseroan wajib menyampaikan laporan semester kepada pemegang saham yang
meliputi neraca laba rugi dan arus kas, termasuk laporan kegiatan operasional
perseroan dan penjualan serta laporan lain yang wajar untuk disampaikan dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya bulan terakhir dari semester
yang bersangkutan.