aspek legal

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Praktik keperawatan adalah tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara
mandiri maupun kolaborasi, yang disesuaikan dengan lingkup wewenangdan tanggung
jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. Selain dari pada itu penyelenggaraan praktik
keperawatan didasarkan pada kewenangan yang diberikan karena keahlian yang
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu
pengetahuan dan tuntutan globalisasi .
Untuk penerapan praktik keperawatan, perlu ketetapan (legislasi) yang mengatur hak dan
kewajiban perawat yang terkait dengan profesi. Legislasi dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat dan perawat. Untuk melindungi tenaga perawat akan
adanya tuntutan dari klien/pasien perlu ditetapkan dengan jelas apa hak dan kewajiban serta
kewenangan perawat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya. Perawat perlu
memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat
tidak perlu takut hukum, tetapi menjadikan hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa
yang diharapkan masyarakat dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional.
Semoga dengan adanya makalah ini dapat memberikan motivasi dan bermanfaat bagi kita
semua.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan Masalah dari pokok permasalahan makalah ini adalah :
1. Apa sajakah isi dari undang-undang yang berkaitan dengan praktek keperawatan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum untuk keperawatan?
3. Bagaimanakah cara mencegah masalah hukum?
4. Apakah yang dimaksud regulasi dalam praktik keperawatan?

2. 2
1.3 Tujuan
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan dari pembuatan makalah ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan
dan untuk menambah wawasan kita atau pengetahuan kita mengenai materi Aspek Legal
Dalam Praktik Keperawatan
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :
1) Untuk Mengetahui Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Praktek Keperawatan
2) Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Untuk Keperawatan.
3) Untuk Mengetahui Mencegah Masalah Hukum.
4) Untuk Mengetahui Regulasi Dalam Praktik Keperawatan.
1.4 Manfaat
Dengan mempelajari makalah ini, mahasiswa dapat memahami materi mengenai Aspek
Legal Dalam Praktik Keperawatan

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Praktek Keperawatan
Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat.
PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan
perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga
keperawatan.
Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat secara
penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tumpang
tindih antara tugas dokter dan perawat masih sering terjadi dan beberapa perawat lulusan
pendidikan tingi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi dan
kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua perawat dianggap sama pengetahuan dan
ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki.
Undang-Undang yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan praktik keperawatan :
1. UU No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan
Bab II (Tugas Pemerintah), pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah
mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum.
2. UU No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
UU ini merupakan penjabaran dari UU No. 9 tahun 1960. UU ini membedakan
tenaga kesehatan sarjana dan bukan sarjana. Tenaga sarjana meliputi dokter, dokter
gigi dan apoteker. Tenaga perawat termasuk dalam tenaga bukan sarjana atau tenaga
kesehatan dengan pendidikan rendah, termasuk bidan dan asisten farmasi dimana
dalam menjalankan tugas dibawah pengawasan dokter, dokter gigi dan apoteker. Pada
keadaan tertentu kepada tenaga pendidikan rendah dapat diberikan kewenangan
terbatas untuk menjalankan pekerjaannya tanpa pengawasan langsung. UU ini boleh
dikatakan sudah usang karena hanya mengkalasifikasikan tenaga kesehatan secara
dikotomis (tenaga sarjana dan bukan sarjana). UU ini juga tidak mengatur landasan
hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam UU ini juga
belum tercantum berbagai jenis tenaga sarjana keperawatan seperti sekarang ini dan

4. 4
perawat ditempatkan pada posisi yang secara hukum tidak mempunyai tanggung jawab
mandiri karena harus tergantung pada tenaga kesehatan lainnya.
3. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964, tentang Wajib Kerja Paramedis.
Pada pasal 2, ayat (3) dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sarjana muda, menengah
dan rendah wajib menjalankan wajib kerja pada pemerintah selama 3 tahun.
Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa selama bekerja pada pemerintah, tenaga kesehatan
yang dimaksud pada pasaal 2 memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri sehingga
peraturan-peraturan pegawai negeri juga diberlakukan terhadapnya.
UU ini untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam
mengangkat pegawai negeri. Penatalaksanaan wajib kerja juga tidak jelas dalam UU
tersebut sebagai contoh bagaimana sistem rekruitmen calon peserta wajib kerja, apa
sangsinya bila seseorang tidak menjalankan wajib kerja dan lain-lain. Yang perlu
diperhatikan bahwa dalam UU ini, lagi posisi perawat dinyatakan sebagai tenaga kerja
pembantu bagi tenaga kesehatan akademis termasuk dokter, sehingga dari aspek
profesionalisasian, perawat rasanya masih jauh dari kewenangan tanggung jawab
terhadap pelayanannya sendiri.
4. SK Menkes No. 262/Per/VII/1979 tahun 1979
Membedakan paramedis menjadi dua golongan yaitu paramedis keperawatan
(temasuk bidan) dan paramedis non keperawatan. Dari aspek hukum, suatu hal yang
perlu dicatat disini bahwa tenaga bidan tidak lagi terpisah tetapi juga termasuk katagori
tenaga keperawatan.
5. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980 tahun 1980
Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga
keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan praktik
swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan.Dokter dapat
membuka praktik swasta untuk mengobati orang sakit dan bidang dapat menolong
persalinan dan pelayanan KB. Peraturan ini boleh dikatakan kurang relevan atau adil
bagi profesi keperawatan. Kita ketahui negara lain perawat diijinkan membuka praktik
swasta. Dalam bidang kuratif banyak perawat harus menggatikan atau mengisi
kekurangan tenaga dokter untuk menegakkan penyakit dan mengobati terutama
dipuskesmas-puskesma tetapi secara hukum hal tersebut tidak dilindungi terutama

5. 5
bagi perawat yang memperpanjang pelayanan di rumah. Bila memang secara resmi
tidak diakui, maka seyogyanya perawat harus dibebaskan dari pelayanan kuratif atau
pengobatan utnuk benar-benar melakukan nursing care.
6. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 94/Menpan/1986,
tanggal 4 November 1986, tentang jabatan fungsional tenaga keperawatan dan
sistem kredit point.
Dalam sisitem ini dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dapat naik jabatannya atau
naik pangkatnya setiap dua tahun bila memenuhi angka kredit tertentu.
Dalam SK ini, tenaga keperawatan yang dimaksud adalah : Penyenang Kesehatan,
yang sudah mencapai golingan II/a, Pengatur Rawat/Perawat Kesehatan/Bidan,
Sarjana Muda/D III Keperawatan dan Sarjana/S1 Keperawatan.
Sistem ini menguntungkan perawat, karena dapat naik pangkatnya dan tidak
tergantung kepada pangkat/golongan atasannya
7. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, merupakan UU yang banyak memberi
kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik keperawatan profesional karena
dalam UU ini dinyatakan tentang standar praktik, hak-hak pasien,
kewenangan,maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan termasuk
keperawatan.
Beberapa pernyataaan UU Kes. No. 23 Th. 1992 yang dapat dipakai sebagai acuan
pembuatan UU Praktik Keperawatan adalah :
Pasal 53 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak
pasien ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau
melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya
Pasal 53 ayat 4 menyatakan tentang hak untuk mendapat perlindungan hukum bagi
tenaga kesehatan.
2.2 Perlindungan Hukum Untuk Keperawatan
1 Pengertian Hukum

6. 6
Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok
masyarakat. Dengan demikian hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua
anggota masyarakat.
2 Dasar Perlindungan Hukum
1. Pasal 53 (1) UU 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya.
2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi dan menghormati hak pasien.
3) Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan tindakan
medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan
yang bersangkutan.
4) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien diatur dalam peraturan
pemerintah.
2. Pasal 54
1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam
melaksankan tugas profesinya dapat dikenakan tindakan sangsi
2) Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin
Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan presiden
3. Pasal 24 (1) PP 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yg melakukan tugasnya
sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
4. Pasal 344 KUHP “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan
orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh
dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”
5. Pasal 299 KUHP
(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya
diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan

7. 7
pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling
lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
(2) Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia
seorang dokter, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
(3) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan
pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut.
3 Tujuan hukum dalam keperawatan
Tujuan hukum yang mengendalikan cakupan praktek keperawatan, ketentuaan,
perizinan bagi perawat, dan standar asuhan adalah melindungi kepentingan masyarakat.
Perawat yang mengetahui dan menjalankan undang-undang praktik perawat serta standar
asuhan akan memberikan layanan keperawatan yang aman dan kompeten.
4 Fungsi hukum dalam keperawatan
1) Hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan
yang sah dalam asuhan klien.
2) Hukum membedakan tanggung jawab perawat dari tenaga propesional kesehatan lain.
3) Hukum membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri.
5 Sumber hukum
Pedoman legal yang dianut perawat berasal dari hukum perundang-undangan, hukum
peraturan, dan hukum umum.
1) Hukum Perundang-undangan
Hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Menggambarkan dan
menjelaskan batasan legal praktek keperawatan. Undang-undang ini melindungi hak-
hak penyandang cacat di tempat kerja, institusi pendidikan, dan dalam masyarakat.
2) Hukum peraturan atau hukum administrative
Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan administratif. Salah satu
contoh hukum peraturan adalah kewajiban untuk melaporkan tindakan keperawatan
yang tidak kompeten atau tidak etis.
3) Hukum umum

8. 8
Berasal dari keputusan pengadilan yang dibuat di ruang pengadilan saat kasus
hukum individu diputuskan. Contoh hukum umum adalah informed consent dan hak
klien untuk menolak pengobatan.
6 Tipe Hukum
1) Hukum Pidana (criminal laws) mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat dan
memberikan hukuman bagi pelaku tindakan kriminal. Contohnya antara lain
pembunuhan, pembunuhan tidak direncana, dan pencurian.
2) Hukum Perdata melindungi hak-hak pribadi individu dalam masyarakat dan
mendorong perlakuan yang adil dan pantas di antara individu
Undang-undang dan strategi diberlakukan untuk melindungi perawat terhadap litigasi.
Good Samaritan Act adalah salah satu contoh hukum yang dibuat untuk melindungi perawat
saat memberikan bantuan dalam suatu kecelakan. Melakukan praktik yang kompeten dan
aman yang sesuai dengan undang-undang dan standar praktik merupakan landasan hukum
utama terkait keamanan bagi perawat. Dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan
komponen perlindungan hukum yang penting bagi perawat. Undang-undang dan srategi
diberlakukan untuk melindungi perawat terhadap litigasi diantaranya:
1. Good Samaritan Act adalah undang-undang yang ditetapkan untuk melindungi penyediaan
layanan kesehatan yang memberikan bantuan pada situasi kegawatan terhadap tuduhan
malpraktek kecuali dapat dibuktikan terjadi penyimpangan berat dari standar asuhan
normal atau kesalahan yang disengaja di pihak penyedia layanan kesehatan.
2. Asuransi tanggung wajib profesi seiring meningkatnya tuntutan malpraktik terhadap para
propesional kesehatan, perawat dianjurkan mengurus asuransi tanggung wajib mereka.
Kebayakan rumah sakit memiliki asuransi pertanggungan bagi semua pegawai, termasuk
semua perawat. Dokter atau rumah sakit dapat dituntut karena tindak kelalaian yang
dilakukan perawat dan perawat juga dapat dituntut dan dianggap bertanggung jawab atas
kelalaian atau malpraktik.Rumah sakit dapat menuntut balik perawat saat mereka terbukti
lalai dan rumah sakit mengharuskan untuk membayar. Oleh karna itu perawat dianjurkan
mengurus sendiri jaminan asuransi mereka dan tidak hanya mengandalkan asuransi yang
disediakan oleh rumah sakit saja.

9. 9
3. Melaksanakan program dokter para perawat diharap mampu menganalisis prosedur dan
medikasi yang diprogramkan dokter. Perawat bertanggung jawab mengklarifikasi program
yang tampak rancu atau salah dari dokter yang meminta.
4. Memberikan asuhan keperawatan yang kompeten praktik yang kompeten adalah upaya
perlindungan hukum utama bagi perawat. Perawat sebaiknya memberikan asuhan yang
tetap berada dalam batasan hokum praktik mereka dan dalam batasan kebijakan
instansimaupun prosedur yang berlaku.penerapan proses keperawatan merupakan aspek
penting dalam memberikan asuhan klien yang aman dan efektif.
5. Membuat rekam medis rekam medis klien adalah dokumen hukum dan dapat digunakan
dipengadilan sebagai barang bukti.
6. Laporan insiden adalah catatan instantsi mengenai kecelakaan atau kejadian luar
biasa.laporan insiden digunakan untuk memberikan semua fakta yang dibutuhkan kepada
personel instansi.
2.3 Mencegah Masalah Hukum
Malpraktik masih menjadi topik dalam dunia kesehatan. Berbagai praktik kesehatan
termasuk keperawatan ini sudah diarahkan untuk mencegah terjadinya malpraktik. Berbagai
UU praktik kesehatan telah mulai diupayakan untuk memberikan arahan bagi praktik
professional dan perlindungan bagi praktik kesehatan. Peradilan profesi semakin banyak
dibicarakan bagi pemikir hukum kesehatan yang nantinya dapat memberikan pengayoman
hukum bagi tenaga kesehatan dan bagi masyarakat.
Masalah hukum memang merupakan hal yang kompleks karena menyangkut nasib manusia.
Menanggapi hal ini kita jadi ingat slogan lama “mencegah lebih baik dari pada mengobati”.
Kiranya mencegah masalah hukum lebih baik dari pada memberikan sanksi hukum. Untuk ini
sebagai perawat harus mengetahui prinsip-prinsip dalam mencegah hukum.
Dibawah ini akan dibahas beberapa hal yang dapat dilakukan perawat yang merupakan
nurse defender terhadap masalah hukum :
1. Ketahui hukum atau UU yang mengatur praktik anda.

10. 10
2. Jangan melakuakn apapun yang anda tidak tahu bagaimana melakukannya (bila perlu,
pelajarilah caranya).
3. Pertahankan kompetisi praktik anda, penting mengikuti pendidikan keperawatan
berkelanjutan.
4. Sebagai penuntut untuk meningkatkan praktik, mendapatkan kritik, dan kesenjangan
pengetahuan/keterampilan, lakukan pengkajian diri, evaluasi kelompok, audit dan
evaluasi dari supervisor.
5. Jangan ceroboh dalam melakukan praktik keperawatan.
6. Tetap perhatian pada pasien dan keluarganya.
7. Sering berkomunikasi dengan orang lain, jangan menutup diri.
8. Catat secara akurat, objektif dan lengkap, jangan dihapus.
9. Delegasikan secara aman dan absah, ketahui persiapan dan kemampuan orang-orang
dibawah pengawasan anda.
10. Bantu pengembangan kebijakan dan prosedur (dalam badan hukum).
11. Ikuti asuransi malpraktik, jika saat ini tersedia.
2.4 Regulasi Dalam Praktik Keperawatan
1. Pengertian Regulasi Keperawatan
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atau
ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan
terkait dengan kewajiban dan hak. Beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat
dan keperawatan Indonesia.
Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan
resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar
diizinkan memakai sebutan registered nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah
menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai
yang diterima. Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.
2. Yang Mendasari Pentingnya Regulasi

11. 11
Agar melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena Konsil
Keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam UU praktik keperawatan akan
menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi
pemberian kewenangan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yan
mempunyai pengetahuan yang dipersyaratkan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan
sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik
keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar.
Masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang bermutu sebagai bagian integrar
dari pelayanan kesehatan, dan memperoleh kepastianhukum kepada pemberian dan
penyelenggaraan pelayanan keperawatan.
3. Tujuan Regulasi
Adapun tujuan dari regulasi adalah sebagai berikut :
a) Agar perawat semakin profesional dan proporsional sesuai dengan tanggung jawab
yang harus dipenuhi.
b) Diharapkan tidak terjadi adanya overlap.
c) Menghindari terjadi malpraktik yang kemungkinan dapat terjadi.
d) Meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang.
4. Komponen Regulasi
Pertama, keperawatan sebagai profesi memiliki karakteristik yaitu adanya kelompok
pengetahuan (body of Knowledge) yang melandasi keperampilan untuk menyelesaikan
masalah dalam tatanan praktik keperawatan; pendidikan yang memenuhi standard dan
diselenggarakan diperguruan tinggi; pengendalian terhadap standar praktik; bertanggung
jawab dan bertangguang gugat terhadap tindakan yang dilakukan; memilih profesi
keperawatan sebagai karir seumur hidup; dan memperoleh pengakuan masyarakat karena
fungsi mandiri dan kewenangan penuh untuk melakukan pelayanan dan asuhan
keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan system klien (individu, keluarga, kelompok
dan komunitas).

12. 12
Kedua, kewenangan penuh untuk bekerja sesuai dengan keilmuan keperawatan yang
dipelajari dalam suatu system pendidikan keperawatan yang formal dan terstandar menurut
perawat untuk akuntabel terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukannya.
Kewenangan yang dimiliki berimplikasi terhadap kesediaan untuk digugat, apabila perawat
tidak bekerja sesuai standar dan kode etik. Oleh karena itu, perlu diatur system registarasi,
lisensi dan sertifikasi yang ditetapkan denga nperaturan dan perundang-undangan. Sistem
ini akan melindungi masyarakat dari praktik perawat yang tidak kompeten, karena konsil
keperawatan Indonesia yang kelak ditetapkan dalam UU praktik keperawatan akan
menjalankan fungsinya. Konsil Keperawatan melalui uji kompetensi akan membatasi
pemberian kewenagan melaksanakan praktik keperawatan hanya bagi perawat yang
mempunyai pengetahuan yang dipersyaratakan untuk praktik. Sistem registrasi, lisensi dan
sertifikasi ini akan meyakinkan masyarakat bahwa perawat yang melakukan praktik
keperawatan mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk bekerja sesuai standar.
Ketiga, perawat telah memberikan konstibusi besar dalam meningkatkan derajat
kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan mulai dari layanan
pemerintah dan swasta, dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan perbatasan.
Tetapi pengabdian tersebut pada kenyataannya belum diimbangi dengan pemberioan
perlindungan hukum, bahkan cendrung menjadi objek hukum. Perawat juga memiliki
kompetensi keilmuan, sikap rasional, etis dan professional, semangat pengabdian yang
tinggi, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur, dan dapat memegang teguh etika
profesi. Disamping itu, UU ini memiliki tujuan lingkup profesi yang jelas, kemutlakan
profesi, kepentingan bersama berbagai pihak (masyarakat, profesi, pemerintah dan pihak
terkait lainnya), keterwakilan yang seimbang, optimalisasi profesi, fleksibilitas, efisiensi
dan keselarasan, universal, keadilan, serta kesetaraan dan kesesuaian interprofesioan
(WHO, 2002).
Keempat, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan
keperawatan semakin meningkat. Hal ini karena adanya pergeseran paradigm dalam
pemberian pelayanan kesehatan, dari model medical yang menitikberatkan pelayanan pada
diagnosis penyakit dan pengobatan, ke paradigm sehat yang lebih holistic yang melihat
penyakit dan gejala sebagai informasi dan bukan sebagai focus pelayanan (Cohen, 1996).

13. 13
Disamping itu, masyarakat membutuhkan pelayanan keperawatan yang mudah dijangkau,
pelayanan keperaweatan yang bermutu sebagai bagian yang integrar dari pelayanan
kesehatan, dan memperoleh kepastian hukum kepada pemberian dan penyelenggaraan
pelayanan keperawatan.

14. 14
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat.
PPNI pada kongres Nasional ke duanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan
perlunya bahan-bahan perundang-undangan untuk perlindungan hukum bagi tenaga
keperawatan. Tidak adanya undang-undang perlindungan bagi perawat menyebabkan perawat
secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan.
Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat.
Dengan demikian hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua anggota
masyarakat. Sedangkan masalah hukum memang merupakan hal yang kompleks karena
menyangkut nasib manusia. Menanggapi hal ini kita jadi ingat slogan lama “mencegah lebih
baik dari pada mengobati”. Kiranya mencegah masalah hukum lebih baik dari pada
memberikan sanksi hukum. Untuk ini sebagai perawat harus mengetahui prinsip-prinsip dalam
mencegah hukum.
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan) adalah kebijakan atau ketentuan
yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan terkait dengan
kewajiban dan hak. Beberapa regulator yang berhubungan dengan perawat dan keperawatan
Indonesia.
3.2 Saran
Melalui makalah ini penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada pembaca antara lain
kepada mahasiswa diharapkan makalah ini dapat dijadikan motivasi untuk Aspek Legal
Dalam Keperawatan.

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
Agung, Mas. 2015. UU Praktik Keperawatan. From :
https://www.academia.edu/4933296/UU_Praktik_Keperawatan. Diakses pada tanggal 20
Mei 2015 pukul 17.10
Elkraam, Syamsi .2012.Perlindungan Hukum Dalam Praktek Keperawatan. From :
http://syamsielkraam.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 17.15
Kuya, Lia.2009. Aspek Hukum dan Regulasi dalam Asuhan Keperawatan From :
http://liakuya.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 17.15