0
MENATA KEMBALI PARTAI       POLITIK         GANJAR PRANOWO            0811990931    GANJARPRANOWO@YAHOO.COM
Pendirian ParpolSEBELUM PERUBAHAN            SESUDAH PERUBAHAN                             Pasal 2 “Parpol didirikan“ Par...
Hasil Konsultasi Publika. Syarat pendirian partai politik diperketat dalam rangka   menciptakan stabilitas pemerintahan me...
Rekrutmen dan KaderisasiSEBELUM PERUBAHAN                     SESUDAH PERUBAHAN   Pasal 2 Ayat (4) dalam Anggaran   Pasal...
Semangat Reformasi ParpolKeterangan:1. Partai politik harus direformasi agar partai politik tersebut dapat menjalankan fun...
Persebaran KepengurusanSEBELUM PERUBAHAN              SESUDAH PERUBAHAN Pasal 3 ayat (2d) tentang     Pasal 3 ayat (2c) te...
Keseriusan Mendirikan Partai? Alasan untuk menambah persebaran kepengurusan di seluruh provinsi di  Indonesia merupakan s...
Merubah AD/ARTSEBELUM PERUBAHAN              SESUDAH PERUBAHANPasal 5 tentang perubahan      Pasal 5 tentang perubahan  AD...
Memberhentikan Anggota ParpolSEBELUM PERUBAHAN            SESUDAH PERUBAHANPasal 16 ayat (2)             Pasal 16 ayat (2...
Menguatkan Dasar Hukum Pemberhentian Anggota Parpol UU perubahan ini menghendaki agar tatacara pemberhentian  keanggotaan...
Rekrutmen Calon Legislatif & EksekutifSEBELUM PERUBAHAN                                  SESUDAH PERUBAHANPasal 29 tentang...
Mempersiapkan Kader1. Ayat ini ditambahkan untuk mengatur partai politik agar dalam merekrut bakal   calon anggota legisla...
Perselisihan ParpolSEBELUM PERUBAHAN                           SESUDAH PERUBAHANPasal 32 tentang             penyelesaian ...
Arti Penting Mahkamah Parpol Pentingnya pembentukan Mahkamah partai politik atau sebutan lain di  dasarkan pada pengalama...
Dana Banpol untuk apa?SEBELUM PERUBAHAN                          SESUDAH PERUBAHANPasal 34 tentang keuangan partai politik...
Pentingnya Pendidikan Politik   Dari pengalaman selama ini, tidak banyak partai politik yang melaksanakan    pendidikan p...
Pertanggungjawaban KeuanganSEBELUM PERUBAHAN           SESUDAH PERUBAHANTidak ada diatur mengenai   Tentang pertanggungjaw...
Transparansi Keuangan Selama ini, penggunaan bantuan keuangan partai yang berasal dari APBN/APBD tidak dilakukan secara t...
SumbanganSEBELUM PERUBAHAN                 SESUDAH PERUBAHANPasal 35 tentang pemberian        Pasal 35 ayat (1c)   bantuan...
Pengelolaan Keuangan ParpolSEBELUM PERUBAHAN                  SESUDAH PERUBAHAN                            Pasal 39 mengat...
Ketentuan Peralihan(1). “ partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 2/2008tetap diakui keb...
VerifikasiKeterangan :1. Semua partai politik baik partai politik yang   memiliki kursi di legislatif maupun yang tidak   ...
Siapkan Administrasi Parpol untuk Pemilu        2014!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Uu parpol 2011

3,066

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,066
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Uu parpol 2011"

  1. 1. MENATA KEMBALI PARTAI POLITIK GANJAR PRANOWO 0811990931 GANJARPRANOWO@YAHOO.COM
  2. 2. Pendirian ParpolSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Pasal 2 “Parpol didirikan“ Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh palingdan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negarasedikit 50 (lima Puluh) Indonesia ...”orang warga negara “Parpol tersebut didaftarIndonesia yang telah min 50 orang pendiri yg mewakili seluruh pendiriberusia 21(dua puluh satu) dengan akta notari”tahun ..” (Pasal 2)
  3. 3. Hasil Konsultasi Publika. Syarat pendirian partai politik diperketat dalam rangka menciptakan stabilitas pemerintahan melalui penyederhanaan partai politik.b. Dari beberapa kali pertemuan antara DPR (Baleg) dengan masyarakat. Masyarakat menginginkan agar jumlah partai politik dibatasi dengan membuat UU yang memperketat pendirian Partai politik.
  4. 4. Rekrutmen dan KaderisasiSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Pasal 2 Ayat (4) dalam Anggaran Pasal 2 ayat (4) ditambahkan empat Dasar/ Anggaran Rumah Tangga point yang harus dimasukkan dalam Partai Politik tidak diatur AD/ART, yaitu tentang: mengenai mekanisme rekrutmen a. Mekanisme Rekrutmen keanggotaan keanggotaan , sistem kaderisasi partai politik dan jabatan politik dan mekanisme Pemberhentian anggota partai Politik, dan b. Sistem kaderisasi mekanisme penyelesaian c. Mekanisme pemberhentian anggota perselisihan internal partai partai politik politik d. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik
  5. 5. Semangat Reformasi ParpolKeterangan:1. Partai politik harus direformasi agar partai politik tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan menghindari praktik oligarki dalam internal partai, maka UU perlu memaksa partai politik untuk mengatur mekanisme pengelolaan partai secara demokratis dan pengaturan mekanisme itu harus dituangkan dalam AD/ART partai.2. Bilamana terjadi konflik di internal partai, maka seharusnya penyelesaian konflik itu harus dilakukan oleh internal partai itu sendiri. Sebisa mungkin konflik internal partai tidak dicampuri oleh pihak luar terutama pemerintah . Oleh karena itu setiap partai politik harus memasukkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam Ad/ ART nya.
  6. 6. Persebaran KepengurusanSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Pasal 3 ayat (2d) tentang Pasal 3 ayat (2c) tentang sebaran sebaran kepengurusan: “... kepengurusan:”... Kepengurusan Paling sedikit 60% dari jumlah kabupaten/kota pada pada setiap Provinsi dan paling setiap provinsi yang sedikit 75% dari jumlah bersangkutan, dan 25% dari kabupaten/kota pada provinsi jumlah kecamatan pada yang bersangkutan dan paling setiap kabuapten/kota pada sedikit 50% dari jumlah daerah yang bersangkutan kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan
  7. 7. Keseriusan Mendirikan Partai? Alasan untuk menambah persebaran kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memperketat pendirian partai politik. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin mendirikan partai politik harus serius, artinya mendirikan partai politik tidak sekadar mencari kekuasaan semata, tetapi harus juga mampu memperjuangkan aspirasi rakyat secara nasional, hal ini dapat tercermin dari persebaran kepengurusan di seluruh Indonesia. Persebaran kepengurusan yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia sebagai bukti keseriusan partai tersebut didirikan dan bukti eksistensinya sebagai partai politik yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
  8. 8. Merubah AD/ARTSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANPasal 5 tentang perubahan Pasal 5 tentang perubahan AD/ART. 1. Perubahan AD/ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai1.Dalam pasal 5 tidak secara 2. politik Batas waktu penyerahan perubahan AD/ART rinci diatur mengenai kepada kementerian paling lama 30 hari perubahan AD/ART Keterangan: Perubahan ini dilakukan hanya bertujuan untuk teknis2. Batas waktu penyerahan administrasi kepada kementerian. Hal ini didasarkan perubahana AD/ART pada pengalaman sebelumnya bahwa tidak cukup waktu bagi partai politik bila hanya 14(empat belas) hari untuk kepada kementerian paling menyampaikan hasil perubahan AD/ART kepada lama 14 hari kementerian yang bersangkutan
  9. 9. Memberhentikan Anggota ParpolSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANPasal 16 ayat (2)  Pasal 16 ayat (2)“Tatacara pemberhentian “ Tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik keanggotaan partai politiksebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dalam pada ayat(1) diatur dalamperaturan partai politik “ AD/ART”
  10. 10. Menguatkan Dasar Hukum Pemberhentian Anggota Parpol UU perubahan ini menghendaki agar tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik tidak hanya diatur dalam peraturan partai tetapi harus dalam AD/ART. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman emperik ,bahwa partai politik sering arogan kepada anggotanya yaitu dengan memecat anggota tanpa alasan yang mendasar oleh karena itu UU perlu menjamin hak-hak anggota setiap partai politik agar tidak ada kesewenang-wenangan partai politik kepada anggotanya. Oleh karena itu dasar legitimasi keanggotaan harus ditingkatkan , agar tidak hanya dalam peraturan partai politik tetapi dalam AD/ART.
  11. 11. Rekrutmen Calon Legislatif & EksekutifSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANPasal 29 tentang rekrutmen partai politik  Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik bakalDalam UU No.2 tahun 2008 tidak diatur calon anggota DPR dan DPRD ditambahkan satu secara rinci mengani rekrutmen: ayat, yaitu ayat (1a).”....rekrutmen dilaksanakan1. Bakal calon anggota DPR dan DPRD. melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai Hanya disebut dilakukan secara dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan demokratis dan terbuka sesuai dengan paling sedikit 30%(tigapuluhperseratus) AD/ART keterwakilan perempuan.”2. Bakal calon kepala daerah/wakil kepala  “... Rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah daerah/wakil kepala darah dan bakal calon3. Bakal calon presiden/wakil presiden presiden/wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan”
  12. 12. Mempersiapkan Kader1. Ayat ini ditambahkan untuk mengatur partai politik agar dalam merekrut bakal calon anggota legislatif harus melalui seleksi dan pengkaderan yang telah diatur dalam partai politik. Sehingga partai politik tidak merekrut bakal calon anggota legislatif yang bukan anggota partai, atau orang yang tidak paham akan nilai-nilai perjuangan partai politiknya.2. Melalui UU perubahan ini partai politik harus menjaring secara terbuka bakal calon kepala daerah /wakil kepala darah dan bakal calon presiden /wakil presiden sehingga tidak seperti selama ini yang menjadi bakal calon hanya ditentukan oleh sekelompok elit partai politik.
  13. 13. Perselisihan ParpolSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANPasal 32 tentang penyelesaian 1. dilakukan oleh suatu Mahkamah partaiperselisihan partai politik. politik atau sebutan lain yang dibentukDalam pasal tersebut tidak diatur partai politik mengenai: 2. Susunan Mahkamah Parpol Keharusan partai politik membentuk Mahkamah disampaikan pimpinan partai politik Partai Politik atau sebutan kepada kementerian” lain. Yaitu badan peradilan 3. Penyelesian perselisihan internal partai partai yang berfungsi diselesaikan paling lambat 60(enam untuk menyelesaikan perselisihan internal partai puluh) hari politik 4. Putusan mahkamah partai bersifat final dan hanya mengikat secara internal”.
  14. 14. Arti Penting Mahkamah Parpol Pentingnya pembentukan Mahkamah partai politik atau sebutan lain di dasarkan pada pengalaman emperik partai politik . Selama ini , partai politik tidak memiliki mekanisme tentang penyelesaian perselisihan partai politik sehingga konflik internal partai berlarut-larut . Disatu sisi pemerintah tidak dapat mencampuri konflik partai tetapi pemerintah butuh kepastian mengenai status hukum partai politik . Kepastian status hukum ini merupakan keniscayaan bagi partai politik ketika berhadapan dengan institusi negara seperti dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga dalam internal partai yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal parti politik. Keputusan lembaga ini kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan status hukum partai politik.
  15. 15. Dana Banpol untuk apa?SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANPasal 34 tentang keuangan partai politik Pasal 34 disisipkan dua point dalam ayat (3) yaitu: (3a). “...Bantuan keuangan dari APBN danPasal 34 tidak mengatur tentang APBD.. Diprioritaskan untuk melaksanakanpenggunaan dana bantuan keuangan pendidikan politik bagi anggota partai politikdari APBN/APBD kepada partai politik dan masyarakat.agar diprioritaskan kepada pendidikan (3b). “... Pendidikan politik yang dimaksud adalah:empat pilar berbangsa danpolitik.dalam pasal tersebut disebutkan bernegara, pemahaman tentang kewajibanbahwa dana bantuan keuangan dari warga negara, dan pengkaderan anggotaAPBN dan APBD digunakan untuk partai politik secara berjenjang danpendidikan politik dan biaya berkelanjutansekretariat.
  16. 16. Pentingnya Pendidikan Politik Dari pengalaman selama ini, tidak banyak partai politik yang melaksanakan pendidikan politik, padahal salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Atas dasar itulah kemudian UU ini mengatur agar dana bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN/APBD di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Mengenai besaran alokasi dana yang mencerminkan adanya prioritas dalam mengalokasikan bantuan pada pendidikan politik akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah. Perlu juga diatur spesifik mengenai materi pendidikan politik yang akan dilaksanakan partai politik hal ini dilakukan agar ada standard yang baku mengenai kualitas kader partai politik mengenai nilai-nilai perjuangan berbangsa bernegara dan nilai-nilai perjuangan partai politik.
  17. 17. Pertanggungjawaban KeuanganSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANTidak ada diatur mengenai Tentang pertanggungjawaban bantuan keuangan partai diatur dalam satu pasal yaitu pasal 34laporan A yaitu:pertanggungjawaban (1)”Parpol wajib pertanggungjawaban menyampaikan penerimaan laporan danpenerimaan & pengeluaran pengeluaran yang bersumber dariyang bersumber dari dana APBN/APBD.... berkala....” Kepada BPK secarabantuan APBN & APBD (2)“ Audit laporan.... Dilakukan 3 bulan setelahharus disampaikan kepada tahun anggaran berakhir” (3)” hasil audit BPK disampaikan kepada partaiBPK politik paling lambat 1 bulan setelah diaudit
  18. 18. Transparansi Keuangan Selama ini, penggunaan bantuan keuangan partai yang berasal dari APBN/APBD tidak dilakukan secara transparan oleh partai politik sehingga tidak ada pertanggungjawaban terhadap dana bantuan tersebut . Karena itu perlu diatur mengenai transparansi penggunaan bantuan keuangan tersebut, maka BPK harus dilibatkan untuk melakukan audit sehingga bantuan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh partai politik.
  19. 19. SumbanganSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANPasal 35 tentang pemberian Pasal 35 ayat (1c) bantuan dana oleh “... Sumbangan perusahan kepada partai politik paling banyak 7,5 perusahaan atau badan Milliar..” usahaPasal 35 ayat(1c) Keterangan : Perubahan sumbangan perusahaan“...sumbangan perusahaan kepada partai politik dari 4 Milliar kepada partai politik paling menjadi 7,5 milliar hanya didasarkan banyak Rp. 4 miliar dalam semata pada perubahan nilai uang dan faktor inflasi. satu tahun anggaran”
  20. 20. Pengelolaan Keuangan ParpolSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN Pasal 39 mengatur tentang:Pasal 39 tentang (1). “pengelolan keuangan yang transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan (2). “Keuangan parpol hrs diaudit akuntan publik setiap tahun” partai politik (3). “ parpol wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit meliputi: laporan realisasi anggaranPada UU No.2 tahun 2008 parpol, laporan neraca, dan laporan arus kas”.tidak diatur secara rinci Keterangan :mengenai pengelolaan penambahan rincian ttg pengelolaan keuangan parpol inikeuangan partai dimaksudkan sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan & akuntabel sesuai dengan amanat UU ini.
  21. 21. Ketentuan Peralihan(1). “ partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 2/2008tetap diakui keberadaanya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU inidengan mengikuti verifikasi”(1a)” verifikasi parpol... Selesai paling lambat 2 ½ tahun sebelum hari pemungutan suaraPemilu”(1b). “ bila parpol... Tidak memenuhi syarat verfikasi , keberadaannya masih diakui sampaipemilu 2014”(1c) anggota DPR, DPRD yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi masih diakuikeberadaanya sampai akhir periode keanggotaanya”(2). Perubahan AD/ART yang menyangkut mekanisme rekrutmen bakal calon kepaladaerah, bakal calon presiden dan wakil presiden , dan mekanisme penyelesian perselisihanpartai politik wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakannya forum tertinggipengambilan keputusan partai politik..”
  22. 22. VerifikasiKeterangan :1. Semua partai politik baik partai politik yang memiliki kursi di legislatif maupun yang tidak memiliki kursi harus diverifikasi administrasinya untuk mendapatkan status hukum2. Verifikasi yang dimaksud hanya menyangkut status kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
  23. 23. Siapkan Administrasi Parpol untuk Pemilu 2014!
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×