Reformasi Birokrasi

1. Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi Nasional
Membangun Transparansi
dan Akuntabilitas Melalui
Partisipasi Masyarakat
Yenny Sucipto!
Sekjen FITRA!
Jakarta, 09 September 2014

2. negara
Pemenuhan
tanggungjaw
masyarakat
ab
Otoritas
mengatur
Ketaatan Hak-hak perlindungan
(sipil- politik, ekonomi,
sosial, budaya)
KONSTITUSI

3. ALUR BELANJA APBN KE DAERAH
PEMERINTAH PUSAT DAERAH
Belanja
Pusat
Melalui Anggaran K/L
Melalui Anggaran
Non K/L
Mendanai Kewenangan di
luar 6 Urusan
Mendanai Kewenangan 6
Urusan
Mendanai Program Nasional
Kewenangan Bersama
Anggaran Non K/L --! Anggaran yang dikelola
Menkeu sebagai Bendara Umum yang kegiatan
nya dilakukan oleh K/L
Penyelenggaraan Azas
Dekon dan Tugas Pembantuan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Kantor Vertikal di
Daerah
Bantuan:
PNPM, BOS, Jamkesmas, BOK dll
Subsidi: Pupuk, Benih, Migor
Belanja
APBN
Belanja
Daerah
Dana Perimbangan
Dana Otsus
Dana Penyesuaian
DAU, DBH,
DAK
Pajak
SDA
Penyelenggaraan
Desentralisasi
(Masuk APBD)

4. kerangka kebijakan yang melandasi prinsip transparansi, partisipasi
dan akuntabilitas pada perencanaan penganggaran:
No Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan
1 UUD 1945 Anggaran ditujukan untuk sebesar-besarnya
87
kemakmuran rakyat
Kemakmuran rakyat dapat
tercapai dengan keterlibatan
rakyat dalam proses
penganggaran karena rakyat
lebih mengetahui kebutuhannya
2 UU. 17/2003 Tentang Keuangan
Negara
Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa
Keuangan Negara dikelola secara
transparan
Pasal 30 dan 31
mengisaratkan bahwa
Akuntabilitas keuangan negara
berorientasi pada hasil
Pengelolaan keuangan negara
yang transparan membuka
ruang terdistribusinya anggaran
untuk pemenuhan kebutuhan
dasar masyarakat.
3 UU 10/2004 Tentang Pembuatan
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 5 huruf g bahwa
Pembentukan Undang-Undang
menganut asas keterbukaan
Pasal 53 bahwa Masyarakat berhak
memberikan masukan terhadap
rancangan undang-undang.
Pasal 22 ayat 1 dan 2
mengisaratkan adanya uji
publik terhadap RUU
Asas keterbukaan dapat
membuka ruang bagi
masyarakat untuk ikut terlibat
dalam proses pembentukan
undang-undang sehingga dapat
melahirkan produk undang-undang
yang berpihak pada
masyarakat.

5. 4 UU 32/2004 Tentang Pemerintah
Daerah
•Pasal 23 ayat (2) bahwa keuangan daerah
dikelola secara transparan dan akuntabel
•Pasal 137 butir g bahwa pembentukan
Perda menganut asas keterbukaan
•Pasal 178 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa
pengelolaan barang daerah dilaksanakan
secara transparan
Pasal 139 ayat (1) Masyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan
atau tertulis dalam rangka penyiapan
atau pembahasan rancangan Perda
Pasal 184 ayat 2 dan 3
menegaskan bahwa akuntabilitas
keuangan daerah berorientasi
pada hasil
Kebutuhan dasar masyarakat
didaerah dapat terpenuhi melalui
perencanaan dan penganggaran
yang melibatkan masyarakat
5 UU 25/2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Pasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat 3,
pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, Pasal 11
ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 22
mengisaratkan bahwa Penyusunan
rencana kerja pembangunan
mengikutsertakan masyarakat.
Perencanaan pembagunan yang
tepat sasaran dapat tercapai
dengan melibatkan masyarakat
dalam penyusunan rencana kerja
pembangunan
6
PP No. 68 tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraa Negara Yang Bersih
dari KKN
Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa masyarakat memiliki Hak mencari, memperoleh, dan
memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara
Prinsip pemerintahan yang bersih
dapat tercapai dengan keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan
pemerintahan
7
PP 58 tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pasal 4 bahwa Keuangan daerah
dikelola secara transparan
No
Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan

6. No
Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan
8
PP 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Pasal 18 ayat 1 dan dan 2 mengisaratkan
bahwa Masyarakat secara perorangan
maupun kelompok dan atau organisasi
masyarakat dapat melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah baik lansung maupun tidak
lansung.
9 Permendagri 13 tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4 ayat 7
Keuangan Daerah dikelola secara
Transparan merupakan prinsip
keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan
akses
informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah
Pasal 4 ayat 8 Keuangan Daerah
dikelola secara bertanggung
jawab merupakan perwujudan
kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan

7. Gambar. Komponen-komponen Demokratisasi Anggaran
GOAL
Substansi/
Cakupan
Prosedur!
& Kelembagaan
Aktor
Penang
gulang
an!
Kemiski
nan
Keadila
n
Jender
Keberla
njutan
Pertum
buhan
Pemera
taan & !
Kesem
patan
Kerja
Kelembagaan dan Proses-proses Demokrasi Anggaran!
(Perluasan dan Pendalaman Praktek Demokrasi)
Aktor Politik Birokrasi Kelompok
Fungsional
Media
Massa
Kesejahteraan & Keadilan

8. Skema Politik Anggaran
Masyarakat
dinegasikan
dalam proses
penganggaran
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran

9. TAHAPAN ANGGARAN
PENYUSUNAN
ANGGARAN
PENETAPAN
ANGGARAN
Peluang Korupsi Dalam Perencanaan-
PELAKSANAAN ANGGARAN
Dilakukan oleh eksekutif
dengan mempertimbangkan
aspirasi masyarakat yang
dirumuskan melalui proses
Musrenbang
AUDITING ANGGARAN
Anggaran ditetapkan oleh DPR/
D. Prosesnya dilakukan
dengan melalui serangkaian
pembahasan dengan pihak
eksekutif
Penganggaran
Eksekutif merupakan pengguna
anggaran yang telah
ditetapkan. Kepala daerah
bertanggung jawab terhadap
penggunaan anggaran
Auditing dilakukan oleh
beberapa pihak antara lain
adalah Bawasda, BPKP,dan
BPK

10. LBI
2011
Peluang Keterlibatan Masyarakat Dalam Perencanaan
Penganggaran
7
7
6
0 5 9 14 18
Peluang keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan
dalam pengelolaan anggaran lebih terbuka pada musrenbang, dan
kurang terbuka pada wahana lainnya.
wahana partisipasi
Konsultasi Publik PTJ APBD (DPRD)
Konsultasi Publik PTJ APBD (Pemda)
Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)
Forum SKPD Pendidikan
Konsultasi Publik Kua-PPAS (pemda)
Forum SKPD Kesehatan
Forum SKPD PU
Konsultasi Publik RAPBD (Pemda)
Konsultasi Publik RAPBD (DPRD)
Musrenbang Kab/ kota
jumlah daerah
18
9
7
6
5
4
3

11. LBI
2011
Peta Wahana Partisipasi
Perencanaan Penganggaran Pertanggungjawaban
NO DAERAH PENELITIAN
Forum
SKPD
Pendidikan
Forum
SKPD
Kesehatan
Forum
SKPD PU
Musrenbang
Kab/ kota
Konsultasi
Publik Kua-
PPAS
(pemda)
Konsultasi
Publik Kua-
PPAS (DPRD)
Konsultasi
Publik
RAPBD
(Pemda)
Konsultasi
Publik
RAPBD
(DPRD)
Konsultasi
Publik PTJ
APBD
(Pemda)
Konsultasi
Publik PTJ
APBD (DPRD)
Tanggapa
n LKPD
1 Kota Makassar V V V
2 Kab. Barru V V
3 Kab. Bulukumba V V V V
4 Kab. Luwu Utara V V V
5 Kab. Luwu V
6 Kab. Bondowoso V V V V V V V V
7 Kab. Jember
8 Kab. Probolinggo V
9 Kota Probolinggo V
10 Kab. Tulungagung V
11 Kota Singkawang V V V V V V V V V
12 Kab. Sambas V V V
13 Kab. Bengkayang V V V V
14 Kab. Sekadau V V V V V V V
15 Kab. Melawi V V V V V
16 Kota Banda Aceh V V V V V V V V V
17 Kab. Bener Meriah V V V V V V V V
18 Kab. Aceh Tenggara V V V V V
19 Kab. Simeulue V
20 Kab. Singkil V
Jumlah 6 7 7 18 6 5 7 9 4 3 4
Wahana partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan pengelolaan anggaran relatif lebih tersedia
pada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

12. SHARING PENGALAMAN - MENINGKATKAN PARTISIPASI
PUBLIK DALAM PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN
Assesment Data
MITRA
Analisis Situasi/
Data
Mengemas Isu
Memilih isu
strategis
Menggalang
Sekutu
Membangun gerakan
komunitas
(Adv. Komuitas)
Pengorganisasian
Pendidikan Politik
Advokasi
Legislasi
Mempengaruhi
Pendapat Umum
Melakukan
tekanan publik
Pelatihan Teknis
Pengaruhi
Pembuat dan
Pelaksana
Kebijakan
Perubahan
Kebijakan
Pola Relasi dengan
Pemerintahan
Pola Relasi dengan
Basis, elemen CSO,
dan Media
Counter Draft
Legal Drafting
Judicial Review
Lobby
Negosiasi
Technical Asistensi
Kolaborasi
Mediasi
Kampanye
Policy Brief
Media Brief
Rilis/Opini
Pamflet
Aksi
Publik Hearing
Konsultasi Publik

13. Rekomendasi (1)
• Mendorong kebijakan pelayanan publik secara
transparan, perlu adanya model pelayanan satu atap
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap siklus
budget, terutama peningkatan kontrol masyarakat
dalam pemanfaatan anggaran. --! meminimalisisr
kebocoran dalam pelaksanaan proyek pemmerintah
yang dibiayai dari APBN/D sekitar 30%.
• Perlunya mendorong transparansi elit pejabat dan
aparat pemerintah pada harta kekayaan
• Optimalisasi fungsi budgeting dan kontrol parlemen
• Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali berbagai
peraturan yang tidak dilaksanakan di daerah dan
mencoba menyederhanakan berbagai peraturan yang
ada

14. Rekomendasi (2)
• Pemerintah Daerah segera menyiapkan perangkat pelayanan informasi
serta mekanisme yang efektif guna mengantisipasi permintaan akan
dokumen publik (termasuk dokumen anggaran) di masa mendatang
sebagaimana amanat UU 14/2008. Studi FITRA, menunjukkan bahwa
penunjukan PPID dan SOP layanan informasi dibutuhkan (necessary),
tetapi tidak cukup (sufficient)!
• Pemerintah Daerah/DPRD diharapkan membuka serta menjamin ruang
konsultasi publik yang substantif di luar Musrenbang dan tahap
perencanaan!
• Hasil penelitian FITRA, menunjukkan bahwa pagu indikatif kecamatan
dapat mendorong partisipasi publik. Pemda diharapkan dapat
memberikan informasi ini pada proses perencanaan.!
• Pemda dan DPRD perlu lebih disiplin dalam waku pembahasan dan
pengesahan berbagai dokumen anggaran. Penggunaan e-procurement
dalam proses pengadaan pemda perlu didorong untuk
membuatnya lebih transparan.!
• Penting mengawasi proses pembahasan RAPBD dan RAPBD-P dan
mulai memantau proses pengadaan barang/jasa pemda