SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
BAB I
HAKEKAT HUKUM INNTERNASIONAL
Istila dan Pengertian
1. HI (international law) istilahyanglebihpopuler digunakan dewasa ini dibandingkan dengan
istilah hukum bangsa-bangsa (Law of Nations), hukum antar negara (Inter State Law). Dua
istilahtersebut ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, sebab HI
saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan
internasional sudah berkembang pesat sedimikian rupa sehingga subjek-subjek HI tidak
hanya terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan HI.
2. Istilah HI laiinnya yang cukup populer adalah Hukum Transnasional (Transnational Law).
Istilah ini digunakan oleh para pakar yang tidak setuju pada pembagian HI publik dan HPI.
Menurut mereka adalah tidak mudah untuk memberikan batas yang tegas antara hukum
yang punya karakteristik publik dengan yang perdata. Negara pada perkembangannya
banyak terlibat pada urusan komersial juga.
2. MenurutMuchtar Koesumaatmadja,HIpublikadalahkeseluruhan kaedah-kaedah dan asas-
asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah
negara, yang dilakukan oleh negara dan subjek HI atau subjek HI lainnya satu sama lain.
HI publikadalahkeseluruhankaedah-kaedahdanasas-asashukumyangmengaturhubungan
atau persoalan perdata yang melintasi batas-batas wilayah negara, yang dilakukan oleh
negara dan subjek HI atau subjek HI lainnya satu sama lain.
Bila kataa internasional pada HI publik menunjuk pada sumber hukumnya dimana sumber
hukum tersebut berlaku sama untuk semua negara, maka kata internasional pada hukum
perdata internasional ((privat internnational law) atau (confilct of law) istilah yang banyak
digunakan oleh negara-negara Common Law, hanya menunjukan bahwa ada unsur asing
dalam fakta-fakta yang ditemukan.
Adapun sumber hukum pada HPI adalah Hukum perdata nasional masing-masing negara.
3. Meskipunmengakui bahwaHIsaatini tidakhanyamengaturhubunganantar negara,tetappi
John O’Brein mengemukakan bahwa HI aadalah sistem hukum yg terutama berkaitan
denganhubunganantarnegara.Ini jelasdapat diapahami mengingat sampai saat ini negara
adalahsubjekyangpalingutama.Adapunsubjek-subjeklaindapat dikatakan sebagai subjek
derivatif atauturunandari negara.Negaralahyangmenghendakipengakuanmerekasebagai
subjek HI.
Sifat dan Perwujudan Hukum Innternasional
4. HI sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif seperti halnya dalam hukum nasional.
Sub-ordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dan
yang memerintah (pemerintah). Suka tidak suka seorang warga negara harus tunduk pada
aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan HI, Hubungan
internasional yang diatur oleh HI dilandasi oleh persaamaan kedudukan antar anggota
masyarakat bangsa-bangsa. Yang tertinnggi dalam sturktur masyarakat internasionnal
adalah masyarakat innternasional itu sendiri.
Hukum Innternasional Sebagai Hukum yang Sesungguhhnya
SUBJEK HI
1. Negara
2. Individu
3. Organisasi Internasional
4. Tahta Suci / Vatican
5. ICRC (International Committee of The Red Cross)
6. Beligerency / Pemberontak
7. MNC (Multi National Corporation)
8. International Non Goverment Organization (INGO)
Lengkapi Pemahaman

More Related Content

What's hot

Pengertian konstitusi 8e
Pengertian konstitusi 8ePengertian konstitusi 8e
Pengertian konstitusi 8eSuwondo Snegad
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumBonadea Visakha
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyabetriscan
 
Makalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanMakalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanRoberto Pecah
 
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Idik Saeful Bahri
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
Issu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HAN
Issu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HANIssu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HAN
Issu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HANTri Widodo W. UTOMO
 
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu HukumArjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukumarjunowidya
 
Materi kelas x pertemuan ke 2
Materi kelas x pertemuan ke 2Materi kelas x pertemuan ke 2
Materi kelas x pertemuan ke 2IndraAzianti
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasionaldayurikaperdana19
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata devin
Hukum perdata devinHukum perdata devin
Hukum perdata devindevinparera
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3nurfitriaprimastuti
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 

What's hot (20)

Pengertian konstitusi 8e
Pengertian konstitusi 8ePengertian konstitusi 8e
Pengertian konstitusi 8e
 
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukumMacam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
Macam macam penggolongan hukum dan lembaga hukum
 
Pkn penggolongan hukum
Pkn   penggolongan hukumPkn   penggolongan hukum
Pkn penggolongan hukum
 
hukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunyahukum menurut tempat berlakunya
hukum menurut tempat berlakunya
 
Makalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahanMakalah hukum tata pemerintahan
Makalah hukum tata pemerintahan
 
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
Hukum Kepegawaian - Hubungan Hukum Kepegawaian dan Hukum Administrasi (Idik S...
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
 
Issu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HAN
Issu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HANIssu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HAN
Issu-Issu Aktual Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Optik HAN
 
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu HukumArjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum
 
Materi kelas x pertemuan ke 2
Materi kelas x pertemuan ke 2Materi kelas x pertemuan ke 2
Materi kelas x pertemuan ke 2
 
Studi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negaraStudi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negara
 
Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
 
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum InternasionalPPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
PPT Kel 5 Negara Sebagai Subyek Hukum Internasional
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesiaPembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
 
Hukum perdata devin
Hukum perdata devinHukum perdata devin
Hukum perdata devin
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
Hub internasional
Hub internasionalHub internasional
Hub internasional
 
Subjek hukum
Subjek hukumSubjek hukum
Subjek hukum
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 

Viewers also liked

Menghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasMenghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasIr. Soekarno
 
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAULaporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAUIr. Soekarno
 
remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorIr. Soekarno
 
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloPembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloIr. Soekarno
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...Ir. Soekarno
 
Realitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumRealitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumIr. Soekarno
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaIr. Soekarno
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
 
Globalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesiaGlobalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesiaIr. Soekarno
 
peradilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluperadilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluIr. Soekarno
 
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaRatifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaIr. Soekarno
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaIr. Soekarno
 

Viewers also liked (16)

Menghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasMenghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
 
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAULaporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
 
remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptor
 
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloPembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
 
Realitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumRealitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan Hukum
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
 
praperadilan
 praperadilan praperadilan
praperadilan
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
 
Globalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesiaGlobalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesia
 
peradilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluperadilan khusus pemilu
peradilan khusus pemilu
 
MEMBACA KRITIS
MEMBACA KRITISMEMBACA KRITIS
MEMBACA KRITIS
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsi
 
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaRatifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
 
Proposal nelayan
Proposal nelayanProposal nelayan
Proposal nelayan
 

Similar to Materi Hukum International

Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllNuelnuel11
 
HI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.ppt
HI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.pptHI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.ppt
HI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.pptFeryChofa
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAdam Hecc
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalAnastasia Sevenfold
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Warnet Raha
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxlalalaksana
 
Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalJesica Grace
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalSeptian Muna Barakati
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfYustinusHura1
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
 
Hukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxHukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxssuserd30037
 
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.docmateri 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.docJhonTrey1
 
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalPenjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalmenhankam88
 

Similar to Materi Hukum International (20)

Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
Pendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dllPendahuluan,pengertian, dll
Pendahuluan,pengertian, dll
 
HI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.ppt
HI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.pptHI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.ppt
HI DAN HUKUM NASIONAL_KUL_4.ppt
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
 
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasionalIstilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
Istilah definisi-dan-karakteristik-hukum-internasional
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
 
Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum Internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
 
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Pandangan Tentang Hukum Internasional
 
Hukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxHukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptx
 
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.docmateri 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
materi 1 Pengertian & Ruang Lingkup.doc
 
Hukum_internasional.pdf
Hukum_internasional.pdfHukum_internasional.pdf
Hukum_internasional.pdf
 
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasionalPenjelasan mengenai seputar Hukum internasional
Penjelasan mengenai seputar Hukum internasional
 

More from Ir. Soekarno

Laporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxLaporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxIr. Soekarno
 
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptxUrusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptxIr. Soekarno
 
Pertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docxPertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docxIr. Soekarno
 
POKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docxPOKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docxIr. Soekarno
 
POKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docxPOKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docxIr. Soekarno
 
Moh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar hamMoh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar hamIr. Soekarno
 

More from Ir. Soekarno (7)

Laporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxLaporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docx
 
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptxUrusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
 
Pertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docxPertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docx
 
POKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docxPOKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docx
 
POKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docxPOKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docx
 
POKOK.docx
POKOK.docxPOKOK.docx
POKOK.docx
 
Moh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar hamMoh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar ham
 

Recently uploaded

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 

Recently uploaded (10)

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 

Materi Hukum International

  • 1. BAB I HAKEKAT HUKUM INNTERNASIONAL Istila dan Pengertian 1. HI (international law) istilahyanglebihpopuler digunakan dewasa ini dibandingkan dengan istilah hukum bangsa-bangsa (Law of Nations), hukum antar negara (Inter State Law). Dua istilahtersebut ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, sebab HI saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedimikian rupa sehingga subjek-subjek HI tidak hanya terbatas pada negara saja sebagaimana diawal perkembangan HI. 2. Istilah HI laiinnya yang cukup populer adalah Hukum Transnasional (Transnational Law). Istilah ini digunakan oleh para pakar yang tidak setuju pada pembagian HI publik dan HPI. Menurut mereka adalah tidak mudah untuk memberikan batas yang tegas antara hukum yang punya karakteristik publik dengan yang perdata. Negara pada perkembangannya banyak terlibat pada urusan komersial juga. 2. MenurutMuchtar Koesumaatmadja,HIpublikadalahkeseluruhan kaedah-kaedah dan asas- asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara, yang dilakukan oleh negara dan subjek HI atau subjek HI lainnya satu sama lain. HI publikadalahkeseluruhankaedah-kaedahdanasas-asashukumyangmengaturhubungan atau persoalan perdata yang melintasi batas-batas wilayah negara, yang dilakukan oleh negara dan subjek HI atau subjek HI lainnya satu sama lain. Bila kataa internasional pada HI publik menunjuk pada sumber hukumnya dimana sumber hukum tersebut berlaku sama untuk semua negara, maka kata internasional pada hukum perdata internasional ((privat internnational law) atau (confilct of law) istilah yang banyak digunakan oleh negara-negara Common Law, hanya menunjukan bahwa ada unsur asing dalam fakta-fakta yang ditemukan. Adapun sumber hukum pada HPI adalah Hukum perdata nasional masing-masing negara. 3. Meskipunmengakui bahwaHIsaatini tidakhanyamengaturhubunganantar negara,tetappi John O’Brein mengemukakan bahwa HI aadalah sistem hukum yg terutama berkaitan denganhubunganantarnegara.Ini jelasdapat diapahami mengingat sampai saat ini negara adalahsubjekyangpalingutama.Adapunsubjek-subjeklaindapat dikatakan sebagai subjek derivatif atauturunandari negara.Negaralahyangmenghendakipengakuanmerekasebagai subjek HI. Sifat dan Perwujudan Hukum Innternasional 4. HI sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Sub-ordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dan yang memerintah (pemerintah). Suka tidak suka seorang warga negara harus tunduk pada
  • 2. aturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tidak demikian halnya dengan HI, Hubungan internasional yang diatur oleh HI dilandasi oleh persaamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang tertinnggi dalam sturktur masyarakat internasionnal adalah masyarakat innternasional itu sendiri. Hukum Innternasional Sebagai Hukum yang Sesungguhhnya SUBJEK HI 1. Negara 2. Individu 3. Organisasi Internasional 4. Tahta Suci / Vatican 5. ICRC (International Committee of The Red Cross) 6. Beligerency / Pemberontak 7. MNC (Multi National Corporation) 8. International Non Goverment Organization (INGO) Lengkapi Pemahaman