Dokumen tersebut membahas reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan mewujudkan konstitusi yang memungkinkan penyelenggaraan negara yang modern dan demokratis, antara lain dengan memperkuat supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.
MAKING GOVERNMENT WORK: DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY
SISTEM MANAJEMEN NASIONAL Dalam Tinjauan Administrasi Publik
1. SISTEM MANAJEMEN NASIONAL
Dalam Tinjauan Administrasi Publik
j
Oleh:
Prof Dr Ginandjar Kartasasmita
Prof. Dr.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Disampaikan Dalam Kursus Reguler XXXIV SESKO TNI
Bandung, 9 Oktober 2007
www.ginandjar.com 1
2. DAFTAR ISI
I. SISMENNAS
II. ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
III.
III BAGAIMANA DI INDONESIA?
IV. REFORMASI SISTEM KETATANEGARAAN
MELALUI AMANDEMEN
UUD 1945
V. TANTANGAN MEMASUKI ABAD KE 21
VI. GOVERNANCE AS A NEW PARADIGM
VII. DESENTRALISASI
VIII. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
IX.
IX IMLPIKASI PADA MANAJEMEN PERTAHANAN
www.ginandjar.com 2
4. Sismennas adalah suatu sistem yang
meliputi faktor karsa sarana dan upaya
karsa,
dalam penyelenggaraan negara dan
pembangunan nasional.
Dalam konsepsi Sismennas
Sismennas,
managemen merupakan faktor upaya,
organisasi sebagai faktor sarana dan
Embanan Nasional sebagai faktor karsa
yang memberi arah dan pemerpadu
keseluruhan proses.
p
www.ginandjar.com 4
5. Konfigurasi antara ketiga faktor tersebut
dipengaruhi pandangan hidup masyarakat dan
falsafah bangsa.
bangsa
Sebagai suatu sistem, Sismennas
merupakan perpaduan dari tata nilai,nilai
struktur , fungsi dan proses secara
menyeluruh untuk mencapai tujuan
nasional.
www.ginandjar.com 5
6. Sebagai managemen, S s e as ada a
Sebaga a age e , Sismennas adalah
rangkaian pengambilan keputusan/
kebijaksanaan dalam melaksanakan
keseluruhan fungsi managerial yang terdiri
dari perencanaan pengendalian dan
perencanaan,
penilaian dengan kewenangan pembuatan
aturan,
aturan penerapan aturan dan pengujian
aturan, dalam rangka pencapaian tujuan
secara b d
berdaya d b h il guna.
dan berhasil
www.ginandjar.com 6
7. Secara nasional, Sismennas menunjukkan
ca upa ese u u a aspek e dupa
cakupan keseluruhan aspe kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara, serta
seluruh bidang tatanan, wilayah tingkatan
bidang, tatanan wilayah,
bidang administrasi pemerintahan
www.ginandjar.com 7
8. II. ILMU ADMINISTRASI
DAN MANAJEMEN
www.ginandjar.com 8
9. APA ITU ADMINISTRASI?
Ada tujuan:
Memindahkan batu
Ada tindakan bersama:
Beberapa orang bekerja
sama dengan kekuatannya
d
dan k hli
keahliannya masing-
i
masing untuk melakukan
upaya yang tidak dapat
dilakukan tanpa kerjasama
www.ginandjar.com 9
10. Administrasi negara (publik) berkenaan
dengan administrasi dalam lingkup negara,
sering k li pula di tik sebagai
i kali l diartikan b i
pemerintah. Seperti halnya dalam genus-
genus-
nya, administrasi, adanya tujuan yang ingin
dicapai merupakan konsep y g mendasar
p p p yang
pula dalam administrasi negara.
www.ginandjar.com 10
11. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu;
pada setiap waktu tempat bidang atau
waktu, tempat, bidang,
tingkatan, bahkan kegiatan tertentu,
terdapat tujuan-tujuan tertentu Tetapi
tujuan- tertentu.
sebagai negara tentu harus ada asas,
pedoman, dan tujuan, yang menjadi
landasan kerja administrasi negara.
Pada umumnya (meskipun tidak
semuanya) gagasan-gagasan dasar
gagasan-
tersebut ada dalam konstitusi negara yang
ber-
ber-sangkutan, dan diatur dalam berbagai
p
peraturan.
www.ginandjar.com 11
12. Banyak cara pendekatan untuk mengkaji
administrasi. Bisa dari segi komponennya,
kegiatannya, maupun prosesnya. Bi j
k i t Bisa juga
menggunakan pendekatan yang relatif baru
berkembang seperti k bij k publik ( bli
b k b ti kebijakan blik (public
policy), governance dan sebagainya.
www.ginandjar.com 12
13. Namun untuk dasar pemahaman dapat
Namun,
digunakan pendekatan Waldo, bahwa
kalau kita
k l kit cerminkan administrasi untuk
i k d i i t i t k
mencari wujudnya, maka ditemukan dua
aspek, yaitu organisasi dan manajemen.
manajemen.
Organisasi dapat diibaratkan sebagai
g p g
anatomi tubuh administrasi sedangkan
manajemen adalah fisiologinya
fisiologinya.
www.ginandjar.com 13
14. Organisasi biasanya digambarkan
sebagai wujud statis dan mengikuti
pola tertentu, sedangkan manajemen
adalah dinamis dan menunjukkan
gerakan atau proses Keduanya dapat
proses.
digunakan untuk analisis administrasi.
www.ginandjar.com 14
17. Secara k il
S keilmuan manajemen adalah
j d l h
manajemen:
Ruang Lingkup
g g p Jenis
Rumah tangga Publik Nasional
RT/RW R i
Regional l
Kelurahan Sektoral
Provinsi Non publik Bisnis
Negara
N Sosial
www.ginandjar.com 17
18. Memasuki abad ke-21, ilmu-ilmu sosial,
ke- ilmu-
termasuk administrasi dan manajemen
ditantang untuk mengikuti kemajuan
g g j
teknologi yang pesat yang dihasilkan
ilmu-ilmu eksakta merumuskan apa
ilmu- eksakta,
dampaknya pada kehidupan manusia
dalam berbagi sisinya dan bagaimana
sisinya,
mengarahkan agar perkembangan itu
menuju ke arah yang menguntungkan
bagi umat manusia.
www.ginandjar.com 18
19. Kualitas hidup dan peran manusia
baik secara perorangan maupun
sebagai masyarakat mendapat
perhatian yang lebih besar.
www.ginandjar.com 19
20. Pemikiran dalam ilmu administrasi yang
berkembang adalah administrasi yang
partisipatif, yang menempatkan administrasi
di t
tengah-t
tengah-tengah masyrakat d tid k di atas
h h k t dan tidak t
atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988).
P iki
Pemikiran i i selain i i menempatkan
ini l i ingin tk
administrasi sebagai instrumen demokrasi,
juga mencoba menggunakan administrasi
sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi
masyarakat bawah (New Public
(New
Administration).
Administration).
www.ginandjar.com 20
21. Implikasi dari pemikiran tersebut adalah
bahwa sistem administrasi d
b h i t d i i t i dan
manajemen memiliki dimensi ruang dan
wilayah yang penyelenggaraannya yang
il h l
bukan hanya dipengaruhi tetapi
mempengaruhi
mempengar hi sistem pemerintahan
pemerintahan,
politik, dan ekonomi.
www.ginandjar.com 21
22. Administrasi negara modern, baik sebagai
ilmu maupun dalam praktik, terus
berkembang. Demikian juga terlihat bahwa
ada k
d konvergensi d i pemikiran-pemikiran
i dari pemikiran-
iki iki
yang melahirkan berbagai konsep
pembangunan d
b dengan pandangan-
pandangan-
d
pandangan dalam ilmu administrasi yang
mengarah pada makin terpusatnya perhatian
pada aspek manusia serta nilai-nilai
nilai-
kemanusian yang tercemin dalam berbagai
pendekatan yang sedang berkembang.
www.ginandjar.com 22
23. Demokrasi, partisipasi, desentralisasi,
otonomi, kearifan lokal (local wisdom),
(local wisdom),
kehususan lokal (local specific),
(local specific),
keberpihakan (affirmative action)
k b ih k (affirmative action)
ffi ti ti
berkembang menjadi p
g j paradigma baru
g
dalam Ilmu Administrasi.
www.ginandjar.com 23
24. III. BAGAIMANA DI INDONESIA?
www.ginandjar.com 24
25. ALUR PIKIR KEDAULATAN RAKYAT
KEHENDAK RAKYAT
UUD 1945
PEM
PEMERINTAH
MBANGU
CITA CITA BANGSA
UPAYA NEGARA BERNEGARA
MASYARAKAT UNAN
www.ginandjar.com 25
26. VISI NEGARA
VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:
(CITA-
“…Negara Indonesia, yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur”
(Alinea 2, Pembukaan UUD 1945)
www.ginandjar.com 26
27. MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA
“…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan b
k hid bangsa, d ik t melaksanakan
dan ikut l k k
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian yang abadi d k dil sosial…”
d i b di dan keadilan i l ”
(Alinea 4, Pembukaan UUD 1945)
www.ginandjar.com 27
28. DI ATAS LANDASAN NEGARA
PANCASILA
(Alinea 4, Pembukaan UUD 1945)
www.ginandjar.com 28
29. PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan Nasional adalah upaya
yang dil k
dilaksanakan oleh semua k
k l h komponen
Bangsa dalam rangka mencapai tujuan
bernegara
(UU 25/2OO4 SISRENBANGNAS)
www.ginandjar.com 29
30. ALUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
MULAI 2005
20 TAHUN 5 TAHUN TAHUNAN
VISI/MISI/
PROGRAM
PRESIDEN
RPJP RPJM RKP
RENSTRA RENJA
KL KL
RKA KL
SUMBER: BRATAKUSUMAH APBN
www.ginandjar.com 30
31. AZAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan demokrasi
gg
dengan prinsip-prinsip kebersamaan,
prinsip-
berkeadilan berkelanjutan, berwawasan
berkeadilan, berkelanjutan
lingkungan, serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan nasional
(UU 25/2OO4 SISRENBANGNAS)
www.ginandjar.com 31
32. PROSES PERENCANAAN
(REGIONAL >< SEKTORAL)
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Pedoman Pedoman
Rincian
Ri i
Renstra KL Renja - KL RKA-KL
Pemerin
APBN
Pusat
Pedoman Diacu
ntah
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
DIACU DIPERHATIKAN DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabark RKP
an
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pe
emerintah
Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman Pedoman
Renstra Renja -
j RKA - Rincian
h
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
www.ginandjar.com 32
33. IV. REFORMASI SISTEM
KETATANEGARAAN
MELALUI AMANDEMEN
UUD 1945
www.ginandjar.com 33
34. Sebuah aspek penting dalam proses transisi
Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi
di bidang ketatanegaraan yang dijalankan
melalui perubahan konstitusi Indonesia, yaitu
Undang-
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
1945).
perubahan UUD 1945 bertujuan untuk
me j dkan konstit si Indonesia yang
mewujudkan konstitusi ang
memungkinkan terlaksananya
penyelenggaraan negara yang modern d
l d dan
demokratis.
www.ginandjar.com 34
35. Semangat perubahan konstitusi adalah
supremasi konstitusi, keharusan dan
pentingnya pembatasan kekuasaan,
pengaturan hubungan dan kekuasaan
antarcabang kekuasaan negara secara lebih
tegas,
tegas penguatan sistem checks and balances
antarcabang kekuasaan, penguatan
perlindungan dan penjaminan hak asasi
manusia, penyelenggaraan otonomi daerah
dan pengaturan hal-hal mendasar di berbagai
bidang kehidupan.
www.ginandjar.com 35
36. Perubahan Undang-Undang Dasar juga telah
Undang-
“mengembalikan” kedaulatan ke tangan
rakyat, yang selama i i di
k t l ini diserahkan oleh
hk l h
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden sekarang dipilih langsung oleh
rakyat MPR tidak lagi menjadi tertinggi tetapi
rakyat.
hanya salah satu diantara lembaga-lembaga
lembaga-
negara yang sejajar.
sejajar
Dalam demokrasi memang tidak boleh ada
g
lembaga yang memiliki kekuasaan yang tidak
terbatas seperti MPR diwaktu yang lalu
lalu.
www.ginandjar.com 36
38. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI
SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
UUD 1945
MK MA PRESIDEN BPK DPR DPD MPR
Catatan:
Beberapa lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945
• Komisi Yudisial
• Suatu komisi pemilihan umum
• Suatu bank sentral
www.ginandjar.com 38
39. • Dalam pelaksanaannya ternyata UUD 1945 hasil
amandemen dihadapkan pada berbagai masalah.
• Sementara pihak menginginkan kembali ke UUD
1945 yang asli, atau sebelum diamandemen
• Ada juga yang menghendaki penyempurnaan
terhadap hasil amandemen UUD 1945 melihat
pengalaman d l
l dalam pelaksanaannya, yang
l k
meskipun belum lama berjalan namun telah
menunjukkan adanya berbagai permasalahan;
antara lain;
www.ginandjar.com 39
40. Reposisi kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial).
Pelurusan
Pel r san format sistem ketatanegaraan agar sistem
presidensial menjadi lebih wajar (tidak didominasi
DPR).
DPR)
Berbagai soal lain seperti hak menyusun kabinet,
p g g
pengangkatan pejabat-pejabat yang harus mendapat
p j p j y g p
persetujuan DPR sampai pada proses persetujuan
dubes asing di Indonesia dan lain-lain.
Fungsi DPD
Anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN dan APBD
www.ginandjar.com 40
41. V. TANTANGAN MEMASUKI
ABAD KE 21
www.ginandjar.com 41
43. PROSES CEPAT
PERUBAHAN MASIH
REAKSI BERANTAI
TERUS
BERLANGSUNG BERDAMPAK LUAS
TEKNOLOGI
MEMPENGARUHI
PENYELENGGARAAN
NEGARA
www.ginandjar.com 43
44. POLITICAL
DEMOCRACY
SOCIETAL STRUCTURE AND
TRANSFORMATION
S O O VALUES OF PUBLIC
ADMINISTRATION
TECHNOLOGICAL
PROGRESS
www.ginandjar.com 44
45. FUNGSI
STRUKTUR
NETWORK
MERUBAH
DIFFERENSIASI STAKEHOLDERS
KOMPLEKS KONSEP
PARTICIPATION
HIRARKI
SOSIAL
www.ginandjar.com 45
46. GLOBALIZATION UNDERMINE TRADITIONAL DOMESTIC
POLITICAL AUTHORITY
GLOBAL ECONOMY, MARKET, CAPITAL PRIVATIZATION
HOLLOWING OUT OF THE STATE
OVERIDE THE ABILITY OF NATIONAL GOVERNMENTS TO
SOLVE THEIR OWN PROBLEMS
ACCOUNTABILITY TO THE INTERNATIONAL MARKET
AND STANDARD
x
TRADITIONAL LINES OF ACCOUNTABILITY
www.ginandjar.com 46
48. GOVERNANCE AS A NEW PARADIGM
DEMOCRACY
DEVOLUTION
DECENTRALIZATION
PARTICIPATION
DISAGGREGATION
DIFFERENTIATION
ACCOUNTABILITY
www.ginandjar.com 48
49. GOVERNANCE
THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A
NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK)
THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND
ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS
AFFAIR AT ALL LEVELS (THE UNDP)
( )
THE MANNER IN WHICH POWER IS EXERCISED BY THE
GOVERNMENT IN THE MANAGEMENT OF A COUNTRY’S
SOCIAL AND ECONOMIC RESOURCES (CIDA)
www.ginandjar.com 49
50. GOOD GOVERNANCE :
SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
DEMOKRATIS, DAN EFEKTIF.
SUATU GAGASAN DAN NILAI UNTUK MENGATUR POLA HUBUNGAN
YANG BAIK DAN SERASI ANTARA PEMERINTAH, DUNIA USAHA
SW S ,
SWASTA, DAN MASYARAKAT.
N S
MASYARAKAT,,
BANGSA, DAN MASYARAKAT
NEGARA
VISI
BANGSA
PEMERINTAH
GOOD GOVERNANCE
DUNIA USAHA
www.ginandjar.com 50
51. KARAKTERISTIK CIRI-
CIRI-CIRI
GOOD GOVERNANCE GOOD GOVERNANCE
(World Bank) (Bappenas)
layanan publik yang efisien;
l blik fi i Visionary
sistem yudisial yang bebas; Openness and transparency
penghormatan atas hukum dan hak Participation
azasi manusia disemua tingkat Accountability
pemerintahan, dan penegakkannya; Rule of law
akuntabilitas penggunaan dana-
dana- Democracy
dana politik; Profesionalism and competency
sistem pengawasan (auditor) publik Responsiveness
yang independen;
Efficiency and Effectiveness
pertanggungjawaban terhadap
lembaga perwakilan yang dipilih Decentralization
oleh rakyat; Private sector and civil society
desentralisasi partnership
struktur kelembagaan yang
g y g Commitment to reduce inequality
pluralistik; Commitment t environmental
C mmitm nt to n i nm nt l
pers yang bebas; protection
Commitment to fair market
www.ginandjar.com 51
52. DI INDONESIA SENDIRI?
Reformasi - demokrasi
Sistem ketatanegaraan baru atas dasar UUD 1945
yang diamandemen
Pergeseran - kekuasaan
Pemerintah Parlemen
Birokrasi Partai Politik
Pusat Daerah
Political Civil
Institutions Society
www.ginandjar.com 52
53. KEUNTUNGAN
KEMAJUAN
KEMANDIRIAN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
GLOBALISASI
EKONOMI = PERSAINGAN
MAKIN TERTINGGAL
MAKIN TERGANTUNG
MENJADI “JAJAHAN
EKONOMI”
www.ginandjar.com 53
54. DILAKUKAN OLEH
PERSAINGAN PERAN NEGARA
DUNIA USAHA
PENTING
SEKALI DAN
TURUT
MENENTUKAN
www.ginandjar.com 54
56. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR DPR DPD PRESIDEN BPK MA MK
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
DEKONSENTRASI DESENTRALISASI TUGAS DELEGASI
PEMBANTUAN (DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLA
GUBERNUR & DAERAH/ BUMN, OTORITA,DLL
INSTANSI DAERAH PEMERINTAHAN
VERTIKAL OTONOM DESA
www.ginandjar.com 56
57. LOGIKA DASAR DESENTRALISASI
OG S S S S
Desentralisasi Otonomi
Maksimalkan
Fungsi Pemerintahan:
Kebijakan Publlik
j
1. Pelayanan
2. Regulasi
3. Empowerment
3 E t
Kebutuhan Masyarakat
Logika Masy:
Cheaper
Kualitas Faster
1.
1 Legislation Better
2. Budget DPRD
3. Control Logika Pem:
Dekat
4.
4 Filter Conflict Proses Tepat
Cepat
www.ginandjar.com 57
58. OTONOMI
SYARAT POLITIK: SYARAT TEKNIS:
1
1. Pengakuan 1.
1 Resources
R
Pluralisme. 2. Structures
L l self-
lf
2. Local self- 3. Technology
government. 4. Network
3. Legitimasi. 5. Leadership
www.ginandjar.com 58
59. PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)
Urusan Pemerintahan
Absolut Concurrent
(Bersama)
1.
1 P t h
Pertahanan;
2. Keamanan;
3. Yustisi; Kriteria Pembagian Urusan
4. Politik Luar Negeri;
5. Moneter; dan 1. Externalitas
6
6. A
Agama. 2. Akuntabilitas
2 Ak t bilit
3. Efisiensi
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Pusat
Urusan Wajib Urusan Pilihan
(Pelayanan Dasar) (Potensi Unggulan)
Mengacu pada
SPM
www.ginandjar.com 59
60. PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
DESENTRALISASI
Fundamental
F d t l
Struktural
Politis
S i lB d
Sosial Budaya
Masalah ada di tingkat p
g pusat ? Provinsi ?
Kabupaten/kota ?
Masalah ada di masyarakat ? Pemerintah ?
Politisi ?
www.ginandjar.com 60
62. OTONOMI DEWAN
DAERAH PERWAKILAN
DAERAH
www.ginandjar.com 62
63. DASAR PERTIMBANGAN
PEMBENTUKAN DPD
Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah
daerah-
NKRI.
Meneguhkan kesatuan kebangsaan seluruh daerah
daerah.
Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan
kepentingan daerah-daerah dalam perumusan
daerah-
kebijakan nasional.
Mendorong percepatan demokrasi pembangunan
demokrasi,
dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan
berkesinambungan.
g
Mengawal otonomi daerah.
www.ginandjar.com 63
64. Dari 54 negara yang dianggap sebagai
negara demokrasi:
g
Sebanyak 32 negara memilih bikameral,
sedangkan 22 negara memilih unikameral.
Berarti di sebagian besar negara yang
menganut t paham
h d
demokrasi,
k i sistem
i t
bikameral dianggap lebih cocok.
Negara demokrasi dengan jumlah penduduk
besar umumnya memiliki dua majelis.
Semua negara demokrasi yang memiliki
wilayah luas juga memiliki dua majelis.
www.ginandjar.com 64
65. Dilingkungan ASEAN
Dari 10 negara anggota ASEAN, 7 negara
menganut sistem demokrasi dan 3 negara
g g
(Brunei, Myanmar dan Vietnam) menganut
paham yang berbeda.
Dari 7 negara yang menganut sistem
demokrasi, 5 negara menerapkan sistem
, g p
parlemen bikameral: Malaysia, Philipina,
Kamboja, Thailand (sebelum kudeta
j (
militer), dan terakhir Indonesia.
www.ginandjar.com 65
66. Dalam “manajemen politik” seperti juga dalam
manajemen politik
bidang administrasi baik publik maupun bisnis,
ada faktor rentang kendali yang perlu
dipertimbangkan (span of control).
Maka Indonesia sebagai negara demokrasi baru,
yang besar penduduknya dan besar wilayahnya
adalah yang terakhir memilih sistem bikameral.
www.ginandjar.com 66
67. Sistem bikameral mencerminkan prinsip checks and
balances bukan hanya antar cabang-cabang
kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) tapi
juga di dalam cabang legislatif itu sendiri. Dengan
demikian maka sistem bikameral dapat lebih p
mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun tirani
minoritas.
www.ginandjar.com 67
69. Dari 32 negara yang memiliki sistem
bikameral,
bikameral 20 diantaranya adalah
negara kesatuan. Maka berarti
bahwa sistim bikameral tidak hanya
berlaku di negara yang menganut
paham f d l
h federal
www.ginandjar.com 69
71. BURNING ISSUES
MEMPERTAHANKAN IDENTITAS MANAJEMEN
GS
BANGSA PENANGGULANGAN BENCANA
KETIMPANGAN SOSIAL MANAJEMEN INGKUNGAN
– ANTARDAERAH HIDUP
– ANTARGOLONGAN PENDAPATAN MASALAH INTERNASIONAL
– ANTARKELOMPOK MASYARAKAT – TERORISME
KEMISKINAN – KONFLIK REGIONAL
– KONFLIK INTERNASIONAL
PENGANGGURAN
MANAJEMEN PERBATASAN
KONFLIK SOSIAL-POLITIK
SOSIAL- DAN WILAYAH TERPENCIL
– POTENSI KONFLIK HORIZONTAL
DILEMA ANGGARAN
– PENYELESAIAN KONFLIK
(CONFLICT RESOLUTION)
RESOLUTION)
OTONOMI DAREH
– ETNISITAS
– PEMEKARAN
– PILKADA
PENYAKIT SOSIAL
– NARKOBA
– DEGRADASI MORAL
G S O
www.ginandjar.com 71
72. KAPITA SELEKTA PERMASALAHAN
IDEOLOGI : MASIH RELEVANT?
OTONOMI DAERAH : OTONOMI KHUSUS
PEMEKARAN
PILKADA
DEMOKRASI >< STABILITAS
DILEMA ANGGARAN
www.ginandjar.com 72