SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
HUBUNGAN HUKUM 
TENAGA KESEHATAN 
DAN PASIEN
HUBUNGAN HUKUM TENAGA 
KESEHATAN DAN PASIEN 
 Menurut hukum, hubungan tenaga kesehatan 
dan pasien merupakan suatu perjanjian yang 
objeknya berupa pelayanan medis atau upaya 
penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi 
terapeutik.
 Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik 
itu disebut inspanningsverbintenis, yaitu suatu 
perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati 
dan perikatan yang timbul dari transaksi 
terapeutik itu disebut usaha keras . Karena 
prestasinya berupa suatu upaya , hasilnya 
jelas belum pasti. Apabila upaya itu gagal 
maka itu menjadi resiko yang harus dipikul 
oleh tenaga kesehatan atau pasien.
Sebagai mana perikatan pada umumnya, pada 
transaksi terapeutik, jugaberlaku ketentuan-ketentuan 
umum hukum perikatan sebagaimana 
diatur dalam buku III KUH perdata. Sebagai suatu 
perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua 
pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi 
pelayanan medis dan pasien sebagai penerima 
pelayanan medis; hak tenaga kesehatan di satu 
pihak dan kewajiban pasien dipihak lain secara 
timbal balik.
 Pada dasarnya transaksi terapeutik 
bertumpu pada 2 macam hak asasi yang 
merupakan hak dasar manusia yaitu hak 
untuk menentukan nasibnya sendiri dan 
hak atas informasi.
 Menurut king (Veronika K,1999), bahwa 
suatu perjanjian baik yag nyata maupun 
diam-diam antara tenaga kesehatan dan 
pasien sering kali menimbulkan hubungan 
profesional, sehingga kewajiban yang 
harus dipenuhi oleh seorang tenaga 
kesehatan terhadap pasiennya 
adakalanya dilihat sebagi kewajiban yang 
didasarkan atas kontrak jasa(service 
contract).
Selain itu hubungan antara tenaga kerja 
kesehatan dan pasien berdasarkan suatu 
kewajiban pemberian pertolongan medis yang 
dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga 
kesehatan melalui prinsip tort 
(pelanggaran/kesalahan) dan bukan suatu 
peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antar 
para pihak.
Teori hukum 
 Ada 2 teori hukum yang menunjang 
adanya suatu hubungan antara tenaga 
kesehatan dan pasien, yaitu: 
 1. Contracth theory 
 2. Under taking theory
 Menurut contract theori , jika seseorang tenaga 
kesehatan setuju untuk merawat seseorang 
dengan imbalan honor tertentu maka dapat 
diciptakan suatu pengaturan kontraktual disertai 
hak dan tanggung gugatnya. 
 Menurut undertalking theory , jika seseorang 
tenaga kesehatan merelakan diri untuk 
memberikan perawatan kepada seseorang 
maka tercipta suatu hubungan profesional yang 
disertai kewajuban perawatan terhadap 
penerima.
Apabila pasien tidak mau melakukan 
kewajibannya dalam hal itu merupakan penyebab 
(proximate cause) dari cederanya pasien 
dianggap contrybutory negligance. Dalam hal ini 
seseorang tenaga kesehatan/dokter tidak dapat 
dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi 
karena melakukan mal praktik.
Contrybutory negligance dianggap terjadi 
apabila: 
• Pasien tidak menanti intruksi (nasihat 
dan petunjuk ) tenaga kesehatan/dokter. 
• Pasien menolak cara pengobatan yang 
diusulkan. 
• Pasien tidak sejujurnya memberikan 
informasi atau memberika informasi yang 
tidak akurat atau menyesatkan.
 Dalam hubungan tenaga kesehatan dan 
pasien yng perlu diperhatikan bukan ada 
atau tidak adanya suatu kontrak yang 
melandasinya , melakukan adanya 
hubungan profesional dalam pelayanan 
kesehatan yang dititik beratkan dalam 
pemberian pertolongan yang didasarkan 
pada kewajiban memberikan perawatan 
dan pengobatan.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA 
KESEHATAN DAN PASIEN 
Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan 
hukum sebab hak dan kewajiban bersifat 
individual, melekat pada individu , sedangkan 
hukum bersifat umum , berlaku bagi setiap 
orang.
Hak Pasien 
Fred amlen menyebutkan beberapa hak pasien. 
Menurutnya hak-hak tersebut meliputi hak hak 
atas informasi , hak mendapatkan informasi , hak 
memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan, 
hak rahasia kedokteran, hak menolak 
pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik 
tertentu , hak untuk menghentikan pengobatan , 
hak melihat rekam medis , hak second opinion.
Kewajiban Pasien 
Menurut fred ameln , kewajiban pasien adalah : 
1. Memberi informasi lengkap perihal 
penyakitnya kepada tenaga kesehatan 
2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan. 
3. Menghormati privasi tenaga kesehatan yang 
mengobatinya . 
4. Memberi imbalan jasa.
Kewajiban Tenaga 
Kesehatan/ Dokter 
1. Kewajiban tenaga kesehatan/dokter 
a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi 
sosial pemeliharaan kesehatan (health care). 
b. Kewajiban yang berhubungan dengan 
standar profesi dan kewajiban yang timbul 
dari standar profesi. 
c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip 
keseimbangan.
2. Hak Tenaga kesehatan 
a. Hak untuk bekerja menurut tindakan medis. 
b. Hak menolak melaksanakan tindakan medis karena 
scara profesional tidak dapat 
mempertanggungjawabkan. 
c. Hak untuk menolak sesuatu tindakan medis yang 
menurut hati nuraninya tidak baik , dengan demikian 
tenaga kesehatan mempunyai kewajuban untuk 
merujuk ketenaga keseatan lain. 
d. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika tenaga 
kesehatan menilai bahwa kerja sama pasien 
dengannya tidak ada lagi gunanya(geen zinvolle 
samenwerking).
e. Hak atas privasi tenaga kesehatan/dokter. 
Pasien harus menghargai dan menghormati 
hal yang menyangkut privasi tenaga 
kesehatan/dokter , misalnya jangan 
memperluas hal yang sangat pribadi dari 
tenaga kesehatan/ dokter yang ia ketahui 
sewaktu mendapatkan pengobatan. 
f. Hak asasi informasi/ pemberitahuan pertama 
dalam menghadapi pasien yang tidak puas 
terhadapnya.
g. Hak atas balas jasa. 
h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh 
pasien tentang penyakit yang dideritanya, 
misalnya agar tenaga kesehatan dapat 
mendiagnosis dengan baik, pasien harus pula 
bekerja sama sebaik mungkin. 
i. Hak untuk membela diri. 
j. Hak memilih pasien.
Secara ringkas-hak tenaga kesehatan dapat dikatakan 
bahwa, hak-hak tnaga kesehatan/dokter yang timbul 
karena adanya kontrak terapeutik adalah : 
1. Hak atas informasi pasien mengatasi keluhan-keluhan 
yang di derita pasien. 
2. Hak atas imbalan jasa . 
3. Hak mengakhiri hubungannya dengan pasien, jika 
pasien tidak mematuhi nasehat yang diberikannya. 
4. Hak atas itikat baik dari pasien dalam bentuk 
pelaksanaan transaksi terapeutik. 
5. Hak atas privasi.
Tanggung jawab hukum tenaga 
kesehatan 
 Tanggung jawab tersebut meliputi : 
1. Bidang hukum pidana, undang-undang 
nomor 36/2009 pasal 120/200 dan pasal-pasal 
dalam KUHP seperti pasal 48- 
51,224,267,268,322,344,361,531, dan pasal 
535. 
2. Bidang hukum perdata , khususnya 
mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II 
KUHP perdat tentang perikatan dan pasal 58 
UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Pada dasarnya hukum pertanggung 
jawaban perdata bertujuan untuk 
memperoleh kompensasi atas kerugian 
yang diderita selain untuk mencegah 
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam hukum pidana, untuk dipindahkan suatu 
kesalahan yamg dapat diartikan sebagai 
pertanggung jawaban haruslah memenuhi 3 
unsur, yaitu: 
1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada 
petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus 
normal . 
2. Adanya hubungan batim antara petindak dan 
perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan 
atau kealpaan. 
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan 
atau pemaaf.
Semoga Bermanfaat

More Related Content

What's hot

Komunikasi dokter pasien
Komunikasi dokter pasienKomunikasi dokter pasien
Komunikasi dokter pasienRonika Hutagaol
 
legal etik yang ada di keperawatan
legal etik yang ada di keperawatan legal etik yang ada di keperawatan
legal etik yang ada di keperawatan endahtri2110
 
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritis
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritisIsu isu etik dan legal pada keperawatan kritis
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritisViktor Iwan
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptElon Yunus
 
Power point malpraktek
Power point malpraktekPower point malpraktek
Power point malpraktekIki KuduSukses
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMeisin Rahman
 
Ppt. mall praktek
Ppt. mall praktekPpt. mall praktek
Ppt. mall praktekMelda RD
 
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1Ns. Lutfi
 
Ppt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatanPpt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatansumardi AMK
 
A. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docxA. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docxYogiAndrew
 
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratAspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratElon Yunus
 

What's hot (18)

Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
Etika keseahatan AKPER PEMKAB MUNA
 
Komunikasi dokter pasien
Komunikasi dokter pasienKomunikasi dokter pasien
Komunikasi dokter pasien
 
legal etik yang ada di keperawatan
legal etik yang ada di keperawatan legal etik yang ada di keperawatan
legal etik yang ada di keperawatan
 
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritis
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritisIsu isu etik dan legal pada keperawatan kritis
Isu isu etik dan legal pada keperawatan kritis
 
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat pptAspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
Aspek etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat ppt
 
Malpraktek dalam pelayanan
Malpraktek dalam pelayananMalpraktek dalam pelayanan
Malpraktek dalam pelayanan
 
Power point malpraktek
Power point malpraktekPower point malpraktek
Power point malpraktek
 
Makalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatanMakalah hukum kesehatan
Makalah hukum kesehatan
 
Ppt. mall praktek
Ppt. mall praktekPpt. mall praktek
Ppt. mall praktek
 
Caesar by request
Caesar by requestCaesar by request
Caesar by request
 
Informed consent
Informed consentInformed consent
Informed consent
 
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
Tugas legal etik, kelompok 4, sp ikd 1
 
Ppt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatanPpt etika dan hukum kesehatan
Ppt etika dan hukum kesehatan
 
A. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docxA. INFOMRED CONCENT.docx
A. INFOMRED CONCENT.docx
 
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat DaruratAspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
Aspek Etik dan legal dalam Keperawatan Gawat Darurat
 
aspek legal
aspek legalaspek legal
aspek legal
 
1 Etik Legal Gawat Darurat
1 Etik Legal Gawat Darurat1 Etik Legal Gawat Darurat
1 Etik Legal Gawat Darurat
 
Pelanggaran kode etik
Pelanggaran kode etikPelanggaran kode etik
Pelanggaran kode etik
 

Viewers also liked

Serial power director 8
Serial power director 8Serial power director 8
Serial power director 8dafemohe
 
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lessonPhil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lessonmatthewbebbington
 
Potret pendidikan aceh
Potret pendidikan acehPotret pendidikan aceh
Potret pendidikan acehManaf Abdul
 
Economy of china and south korea
Economy of china and south koreaEconomy of china and south korea
Economy of china and south koreaAnqur Rauth
 
Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014Michał Wiercimok
 
Data mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic AuditData mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic AuditDhruv Seth
 
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologiesFabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologiesNANOYOU
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatanmataharitimoer MT
 
Dynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales QuotationDynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales QuotationJulien Lecadou,MSc.
 
Intercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: LanguageIntercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: LanguageSawyer Education & Training
 
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION Nardin A
 
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtiousMarketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtiousaneesh p
 

Viewers also liked (19)

Kb 3
Kb 3Kb 3
Kb 3
 
Multicast v1.0
Multicast v1.0Multicast v1.0
Multicast v1.0
 
Serial power director 8
Serial power director 8Serial power director 8
Serial power director 8
 
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lessonPhil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
Phil Beadle's 14 steps for a perfect lesson
 
Potret pendidikan aceh
Potret pendidikan acehPotret pendidikan aceh
Potret pendidikan aceh
 
Economy of china and south korea
Economy of china and south koreaEconomy of china and south korea
Economy of china and south korea
 
Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014Internet in every day life - Poland 2014
Internet in every day life - Poland 2014
 
ITI Slides
ITI SlidesITI Slides
ITI Slides
 
Data mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic AuditData mining and Forensic Audit
Data mining and Forensic Audit
 
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologiesFabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
Fabrication methods - Nanoscience and nanotechnologies
 
Nifaq & keras hati
Nifaq & keras hatiNifaq & keras hati
Nifaq & keras hati
 
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS KesehatanPeran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
Peran Dokter umum sebagai pelaksana Layanan Primer dalam Program BPJS Kesehatan
 
QQ Overview
QQ  OverviewQQ  Overview
QQ Overview
 
Senac tst 22 aula 01 frio paolo
Senac tst 22 aula 01   frio paoloSenac tst 22 aula 01   frio paolo
Senac tst 22 aula 01 frio paolo
 
greenDAO
greenDAOgreenDAO
greenDAO
 
Dynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales QuotationDynamics AX Fast Sales Quotation
Dynamics AX Fast Sales Quotation
 
Intercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: LanguageIntercultural Communications Chapter 5: Language
Intercultural Communications Chapter 5: Language
 
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION Chapter 2 SCIENTIFIC  INVESTIGATION
Chapter 2 SCIENTIFIC INVESTIGATION
 
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtiousMarketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
Marketing Strategies of Coca-Cola India | MBAtious
 

Similar to Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien

INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).pptINFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).pptab368
 
perlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdfperlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdfzulkifli44314
 
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Operator Warnet Vast Raha
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisTrini Handayani
 
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasienKP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasienCarlo Prawira
 
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdfDOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdfwyantono
 
Transaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docx
Transaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docxTransaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docx
Transaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docxNurmaYanti40
 
MI 1 Bahan Bacaan
MI 1 Bahan BacaanMI 1 Bahan Bacaan
MI 1 Bahan Bacaanljjkadinkes
 
Makalah Keperawatan Profesional
Makalah Keperawatan ProfesionalMakalah Keperawatan Profesional
Makalah Keperawatan ProfesionalFirdika Arini
 
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docxmakalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docxNurmaYanti40
 
TRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptx
TRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptxTRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptx
TRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptxNurmaYanti40
 

Similar to Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien (20)

Aspek hukum praktek kebidanan
Aspek hukum praktek kebidananAspek hukum praktek kebidanan
Aspek hukum praktek kebidanan
 
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).pptINFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
INFORMED CONSENT (persetujuan tindakan medis oleh pasien).ppt
 
perlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdfperlindungan hukum pasien.pdf
perlindungan hukum pasien.pdf
 
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
Aspek hukum dalam praktik kebidanan intan AKPER PEMKAB MUNA
 
Informed consent.2222
Informed consent.2222Informed consent.2222
Informed consent.2222
 
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
Mampu memahami pengantar ilmu hukum dan memahami tentang aspek hukum dalam pr...
 
Penyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medisPenyelesaian sengketa medis
Penyelesaian sengketa medis
 
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasienKP 1.1.3.2  kewajiban dokter pasien
KP 1.1.3.2 kewajiban dokter pasien
 
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdfDOKTER-PASIEN.rev22.pdf
DOKTER-PASIEN.rev22.pdf
 
Transaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docx
Transaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docxTransaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docx
Transaksi TERAPEUTIK-KELOMPOK-5.docx
 
MI 1 Bahan Bacaan
MI 1 Bahan BacaanMI 1 Bahan Bacaan
MI 1 Bahan Bacaan
 
Dwi AKPER PEMKAB MUNA
Dwi  AKPER PEMKAB MUNA Dwi  AKPER PEMKAB MUNA
Dwi AKPER PEMKAB MUNA
 
Makalah Keperawatan Profesional
Makalah Keperawatan ProfesionalMakalah Keperawatan Profesional
Makalah Keperawatan Profesional
 
53181760 pelayanan-kesehatan
53181760 pelayanan-kesehatan53181760 pelayanan-kesehatan
53181760 pelayanan-kesehatan
 
Modul 3 kb 4
Modul 3 kb 4Modul 3 kb 4
Modul 3 kb 4
 
Hukum kesehatan
Hukum kesehatanHukum kesehatan
Hukum kesehatan
 
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docxmakalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
makalah hukum kesehatan kel 1-RUANG LINGKUP KESEHATAN.docx
 
KELALAIAN MEDIK.pptx
KELALAIAN MEDIK.pptxKELALAIAN MEDIK.pptx
KELALAIAN MEDIK.pptx
 
MI1
MI1MI1
MI1
 
TRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptx
TRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptxTRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptx
TRANSAKSI TERAPEUTIK_materi_8.pptx
 

Recently uploaded

Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDSumardi Arahbani
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 

Recently uploaded (9)

Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 

Hub hukum dan tenaga kesehatan dan pasien

  • 1. HUBUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN
  • 2. HUBUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN  Menurut hukum, hubungan tenaga kesehatan dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik.
  • 3.  Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut inspanningsverbintenis, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut usaha keras . Karena prestasinya berupa suatu upaya , hasilnya jelas belum pasti. Apabila upaya itu gagal maka itu menjadi resiko yang harus dipikul oleh tenaga kesehatan atau pasien.
  • 4. Sebagai mana perikatan pada umumnya, pada transaksi terapeutik, jugaberlaku ketentuan-ketentuan umum hukum perikatan sebagaimana diatur dalam buku III KUH perdata. Sebagai suatu perikatan dalam transaksi terapeutik terdapat dua pihak, yaitu tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan medis dan pasien sebagai penerima pelayanan medis; hak tenaga kesehatan di satu pihak dan kewajiban pasien dipihak lain secara timbal balik.
  • 5.  Pada dasarnya transaksi terapeutik bertumpu pada 2 macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak atas informasi.
  • 6.  Menurut king (Veronika K,1999), bahwa suatu perjanjian baik yag nyata maupun diam-diam antara tenaga kesehatan dan pasien sering kali menimbulkan hubungan profesional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kesehatan terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagi kewajiban yang didasarkan atas kontrak jasa(service contract).
  • 7. Selain itu hubungan antara tenaga kerja kesehatan dan pasien berdasarkan suatu kewajiban pemberian pertolongan medis yang dibebankan oleh masyarakat kepada tenaga kesehatan melalui prinsip tort (pelanggaran/kesalahan) dan bukan suatu peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antar para pihak.
  • 8. Teori hukum  Ada 2 teori hukum yang menunjang adanya suatu hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, yaitu:  1. Contracth theory  2. Under taking theory
  • 9.  Menurut contract theori , jika seseorang tenaga kesehatan setuju untuk merawat seseorang dengan imbalan honor tertentu maka dapat diciptakan suatu pengaturan kontraktual disertai hak dan tanggung gugatnya.  Menurut undertalking theory , jika seseorang tenaga kesehatan merelakan diri untuk memberikan perawatan kepada seseorang maka tercipta suatu hubungan profesional yang disertai kewajuban perawatan terhadap penerima.
  • 10. Apabila pasien tidak mau melakukan kewajibannya dalam hal itu merupakan penyebab (proximate cause) dari cederanya pasien dianggap contrybutory negligance. Dalam hal ini seseorang tenaga kesehatan/dokter tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atau ganti rugi karena melakukan mal praktik.
  • 11. Contrybutory negligance dianggap terjadi apabila: • Pasien tidak menanti intruksi (nasihat dan petunjuk ) tenaga kesehatan/dokter. • Pasien menolak cara pengobatan yang diusulkan. • Pasien tidak sejujurnya memberikan informasi atau memberika informasi yang tidak akurat atau menyesatkan.
  • 12.  Dalam hubungan tenaga kesehatan dan pasien yng perlu diperhatikan bukan ada atau tidak adanya suatu kontrak yang melandasinya , melakukan adanya hubungan profesional dalam pelayanan kesehatan yang dititik beratkan dalam pemberian pertolongan yang didasarkan pada kewajiban memberikan perawatan dan pengobatan.
  • 13. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan hukum sebab hak dan kewajiban bersifat individual, melekat pada individu , sedangkan hukum bersifat umum , berlaku bagi setiap orang.
  • 14. Hak Pasien Fred amlen menyebutkan beberapa hak pasien. Menurutnya hak-hak tersebut meliputi hak hak atas informasi , hak mendapatkan informasi , hak memilih dokter, hak memilih sarana kesehatan, hak rahasia kedokteran, hak menolak pengobatan, hak menolak suatu tindakan medik tertentu , hak untuk menghentikan pengobatan , hak melihat rekam medis , hak second opinion.
  • 15. Kewajiban Pasien Menurut fred ameln , kewajiban pasien adalah : 1. Memberi informasi lengkap perihal penyakitnya kepada tenaga kesehatan 2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan. 3. Menghormati privasi tenaga kesehatan yang mengobatinya . 4. Memberi imbalan jasa.
  • 16. Kewajiban Tenaga Kesehatan/ Dokter 1. Kewajiban tenaga kesehatan/dokter a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan (health care). b. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi dan kewajiban yang timbul dari standar profesi. c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan.
  • 17. 2. Hak Tenaga kesehatan a. Hak untuk bekerja menurut tindakan medis. b. Hak menolak melaksanakan tindakan medis karena scara profesional tidak dapat mempertanggungjawabkan. c. Hak untuk menolak sesuatu tindakan medis yang menurut hati nuraninya tidak baik , dengan demikian tenaga kesehatan mempunyai kewajuban untuk merujuk ketenaga keseatan lain. d. Hak mengakhiri hubungan dengan pasien jika tenaga kesehatan menilai bahwa kerja sama pasien dengannya tidak ada lagi gunanya(geen zinvolle samenwerking).
  • 18. e. Hak atas privasi tenaga kesehatan/dokter. Pasien harus menghargai dan menghormati hal yang menyangkut privasi tenaga kesehatan/dokter , misalnya jangan memperluas hal yang sangat pribadi dari tenaga kesehatan/ dokter yang ia ketahui sewaktu mendapatkan pengobatan. f. Hak asasi informasi/ pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadapnya.
  • 19. g. Hak atas balas jasa. h. Hak atas pemberian penjelasan lengkap oleh pasien tentang penyakit yang dideritanya, misalnya agar tenaga kesehatan dapat mendiagnosis dengan baik, pasien harus pula bekerja sama sebaik mungkin. i. Hak untuk membela diri. j. Hak memilih pasien.
  • 20. Secara ringkas-hak tenaga kesehatan dapat dikatakan bahwa, hak-hak tnaga kesehatan/dokter yang timbul karena adanya kontrak terapeutik adalah : 1. Hak atas informasi pasien mengatasi keluhan-keluhan yang di derita pasien. 2. Hak atas imbalan jasa . 3. Hak mengakhiri hubungannya dengan pasien, jika pasien tidak mematuhi nasehat yang diberikannya. 4. Hak atas itikat baik dari pasien dalam bentuk pelaksanaan transaksi terapeutik. 5. Hak atas privasi.
  • 21. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan  Tanggung jawab tersebut meliputi : 1. Bidang hukum pidana, undang-undang nomor 36/2009 pasal 120/200 dan pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 48- 51,224,267,268,322,344,361,531, dan pasal 535. 2. Bidang hukum perdata , khususnya mengenai ketentuan-ketentuan pada buku II KUHP perdat tentang perikatan dan pasal 58 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
  • 22. Pada dasarnya hukum pertanggung jawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  • 23. Dalam hukum pidana, untuk dipindahkan suatu kesalahan yamg dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban haruslah memenuhi 3 unsur, yaitu: 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal . 2. Adanya hubungan batim antara petindak dan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.