Tiga poin utama dokumen tersebut adalah: 1) Pembangunan ekonomi daerah melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan membentuk kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 2) Ada dua prinsip pengembangan ekonomi daerah yaitu mengenali ekonomi wilayah dan merumuskan manajemen pembangunan yang pro-bisnis. 3)

1. PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH
BAB 9
ELISABETH
MARINA
12140108

2. Pembangunan ekonomi daerah
adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat
mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu
pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup
pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-
industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk
menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-
pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.

3. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada
penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang
berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous
development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia,
kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).
Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif
yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk
menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan
ekonomi.

4. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan
utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk
masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut,
pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama
mengambil inisiatif pembangunan daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi
masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang
ada harus menafsir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk
merancang dan membangun perekonomian daerah.

5. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai
perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik
yang tersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas
sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara
bertanggung jawab.
Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang
perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya
publik dan sektor swasta : petani, pengusaha kecil, koperasi,
pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam
proses perencanaan.

6. ADA TIGA IMPILIKASI POKOK DARI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH:
1. Perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan
pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional
dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara
mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk
daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah,
misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya
sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat
pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua
tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif harus bisa
membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan,
dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang
benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang
lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para
perencananya dengan obyek perencanaan.

7. Untuk meningkatkan peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan
ekonomi nasional, tidak ada cara lain selain daripada membangun
perekonomian daerah dengan menerapkan Strategi Agroindustri Berorientasi
Ekspor di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan secara serius dengan
menerapkan Strategi Promosi Ekspor Berbasis Agribisnis.
Hal ini menuntut adanya penataan ulang kelembagaan yang ada saat ini,
yang salah satu diantaranya adalah reorganisasi Departemen Pertanian,
Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi
Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis Kehutanan, dan
Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Jika Strategi Promosi Ekspor
Berbasis Agribisnis berjalan dengan baik, maka seluruh daerah akan
memberikan konstribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah, mengurangi
pengangguran, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

8. DUA PRINSIP DASAR
PENGEMBANGAN EKONOMI
DAERAH YANG PERLU
DIPERHATIKANI. Mengenali Ekonomi Wilayah
2. Merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-
bisnis.

9. I. MENGENALI EKONOMI WILAYAH
Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali
adalah antara lain sebagai berikut :
A. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi
Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang
mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi
agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat
proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Petumbuhan alami penduduk menjadi faktor
utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan
berbagai barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah
tangga baru juga membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah lama berikut perabotan,
alat-alat rumah tangga dan berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri
berkembang.
Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yang pergi mencari pekerjaan di
industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Perpindahan ke
wilayah lain dari desa atau kota kecil telah menjadi tren dari waktu ke waktu akibat
pengaruh dari televisi, perusahaan pengerah tenaga kerja, dan berbagai sumber lainnya.
Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini.
Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin
tinggi. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer
dan aktivitas high tech lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah.

10. B. Sektor Pertanian
Di setiap wilayah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, namun ada
beberapa wilayah yang pembangunannya berjalan di tempat atau bahkan berhenti
sama sekali, dan wilayah ini kemudian menjadi wilayah kelas kedua dalam kegiatan
ekonomi. Hal ini mengakibatkan penanam modal dan pelaku bisnis keluar dari
wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sudah tidak layak lagi untuk dijadikan
tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu menjadi semakin
lambat.
C. Sektor Pariwisata
Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah.
Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kawasan
sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian
berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah
satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial
dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang
terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah
menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah.

11. D. Kualitas Lingkungan
Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal
penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang
meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya
saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap untuk
memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat.
Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh
penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan
E. Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi
Kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah
komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses
transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah
dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi
wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi untuk meningkatkan hubungan transportasi
selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, perluasan jalur udara, jalur air diperlukan untuk
meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana
diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan
pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan
tarsnportasi.

12. II. MANAJEMEN PEMBANGUNAN
DAERAH YANG PRO-BISNIS
Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah
antara lain sebagai berikut.
a. Menyediakan Informasi kepada Pengusaha
Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku
ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan
apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat
mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan
pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan
perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai
kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik
perlu diupayakan sesuai dengan yang diinginkan.

13. b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan
Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik
yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada
kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi
pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha
yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di
kemudian hari. Perhatian utama calon penanam modal oleh sebab itu
adalah masalah kepastian kebijakan. Pemerintah daerah akan harus
menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai peran
pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut adanya
saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan
ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui
apa yang sedang dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat
mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan
yang diperlukan.

14. c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan
Sektor ekonomi yang umumnya bekembang cepat di kota-kota adalah
sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak
dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan
tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa
dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang.
Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong
kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat
tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah
daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan
membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa
dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi
sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-
pusat pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih
banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

15. d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah
Kualitas strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari apa yang
akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha-
pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Globalisasi (atau
penduniaan) akan semakin mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah
dengan berlakunya perjanjian AFTA, APEC dan lain-lain. Mau tidak mau, siap
atau tidak siap perdagangan bebas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi
masyarakat di semua daerah. Upaya untuk menyiapkan pengusaha daerah
oleh sebab itu perlu dilakukan. Pengusaha dari negara maju telah siap atau
disiapkan sejak lama. Pengusaha daerah juga perlu diberitahu konsekuensi
langsung dari ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas. Saat ini,
pengusaha lokal mungkin masih dapat meminta pengertian manajer
supermarket untuk mendapatkan tempat guna menjual produksinya. Tahun
depan, bisa tidak ada toleransi untuk produksi lokal yang tidak lebih murah,
tidak lebih berkualitas dan tidak lebih tetap pasokannya.

16. e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi
Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih
langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu
berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan
menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang
strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah
menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi
pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan,
perikanan; klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa
kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang
belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan dengan sistim permukiman
transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya
ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi,
seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis,
promosi dsb. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh
ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan,
pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat.