Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan

Peran Pemimpin
dalam Perencanaan, Pelaksanaan,
dan Pengawasan Pembangunan

Drs. H. Dadang Solihin, MA

Diklatpim Tingkat II Angkatan XVI
Lembaga Administrasi Negara
Kendari, 17 November 2005

dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-

Materi
M t i
 Kepemimpinan/Leadership
 Pemimpin
P i i yang B Berani M
i Mengambil Keputusan
bil K t
 Delapan Ajaran Keutamaan yang Ditunjukkan oleh
Sifat-sifat
Sifat sifat Alam (Hastha Brata)
 Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan
 Sistem Informasi dalam Manajemen Pembangunan

dadang-

Kepemimpinan/Leadership
Kepemimpinan/L d
K i i hi

 Dalam bahasa Inggris dikenal istilah courage
(berani) dan encouragement (pengorbanan).
( ) g (p g )
 Leadership berhubungan erat dengan keberanian.
Hanya orang-orang berani yang memiliki
orang-
kepemimpinan dan berhak menyandang panggilan
sebagai pemimpin.
 Pada denyut nadi kepemimpinan mengalir darah-
darah-
darah keteladanan, kepedulian dan pengorbanan.
keteladanan kepedulian, pengorbanan
Tanpa pengorbanan, kepemimpinan kehilangan
makna.
 Dibutuhkan keberanian untuk menunjukan bahwa
Anda peduli. Tanpa kepedulian itu, orang tak akan
p
peduli pula dengan kepemimpinan Anda.
p g p p
dadang-

Pemimpin yang Berani
Mengambil Keputusan
 Dalam setiap kondisi apapun, yakinkan diri anda
bahwa suatu keputusan harus diambil Selalu
diambil.
ada resiko dalam hidup ini, dan masa depan
adalah milik mereka yang berani menghadapi
persoalan dengan gagah, ketimbang mereka yang
l d h k ti b k
lari dan bergerilya di belakang.
 Biasakan dekat dengan masalah. Masalah adalah
masalah
sesuatu yang harus dihadapi, bukan untuk
dihindari. Para filsuf sudah sejak dahulu kala
menunjukan bahwa masalah selal memberikan
j k b h l h selalu
l b ik
arti bagi kehidupan.

dadang-

Mengambil Keputusan...
 Selalu bedakan antara orang yang mempunyai
masalah besar (who has a big problem) dengan
( gp ) g
orang yang membuat masalah menjadi besar
(who makes a problem big).
 Kebanyakan kita sering berteriak punya masalah
besar atau menuding orang lain punya masalah
besar. Yang benar adalah adalah Anda telah
bereaksi secara salah terhadap suatu masalah
masalah.
Dengan cara demikian, Anda telah membuat
sebuah masalah “menjadi besar”.
 Cepat selesaikan suatu masalah sebelum masalah
C t l ik t l h b l l h
itu tumbuh menjadi besar, menyebar kemana-
kemana-
mana, dan menjadi musibah.
dadang-

 Identifikasikan masalah dengan cepat. Gunakan
sistem dan orang-orang yang dapat mengajari
orang-
Anda. Yang Anda butuhkan bukanlah orang-
orang-
orang penting, tetapi orang yang mau
menyampaikan dengan benar.
ik d b
 Terlibat dalam proses. Jangan berpangku tangan;
menjadikan diri pemalas. Cobalah terlibat dan
pemalas
benamkan diri Anda dalam suatu kegiatan.
Dengan berada di tengah-tengah mereka, anda
tengah-
akan menjadi lebih mengerti dan lebih
k j di l bih ti d l bih
mudah/berani membuat keputusan.

dadang-

 Berpikir Positif, anda sering kali tidak perlu
memperbaiki atau mengubah suatu
b iki t b h t
masalah. Masalahnya bisa saja tetap
sama, t t i d
tetapi dengan b iki positif, Anda
berpikir itif A d
bisa merasakan suasana yang berbeda.
 Dengan suasana berbeda, Anda bisa lebih
antusias
antusias. Antusiasme adalah modal
penting untuk mengambil keputusan dan
menciptakan perubahan.
dadang-

 Biasakan Membuat Rencana Tindakan
(Action Plan)
Plan).
 Salah satu masalah besar yang dihadapi
manusia Indonesia adalah tidak terbiasa
bekerja dengan rencana.
 Karena tidak terbiasa bekerja dengan
rencana, para pemimpin sering kali tidak
menghormati,
menghormati bahkan cenderung
melangkahi rencana-rencana yang dibuat
rencana-
oleh para pengikutnya.
p p g y
dadang-

 Rencana tentu saja tidak berdiri sendiri. Sebuah rencana
yang baik membutuhkan rencana-rencana tindakan yang
rencana-
dilengkapi dengan pengendalian dan back-up sistem
back- sistem.
 Para astronot yang berhasil membawa pesawat ulang-alik
ulang-
menuju ruang angkasa tahu benar betapa sulitnya para
engineer membuat pesawat yang sempurna. Yang bebas dari
sempurna
segala kemungkinan kerusakan/gangguan (malfunction).
Mereka tetap saja tak bisa menciptakan kondisi tingkat
kerusakan nol (zero defect). Yang bisa mereka lakukan adalah
membuat sebuah back-up system. Semakin b
b b h back-
b k k besar suatu
perusahan dan semakin kompleks permasalahan yang
dihadapi, dibutuhkan back-up system yang memadai untuk
back-
mempercepat proses pengambilan keputusan.
keputusan

dadang-

Delapan Ajaran Keutamaan yang
Ditunjukkan oleh Sifat-sifat Alam
Sifat-
(Hastha Brata)
1. Seorang pemimpin harus berwatak matahari, ia
matahari,
memberi semangat, memberi kehidupan dan
g , p
kekuatan bagi yang dipimpinnya.
2. Pemimpin berwatak bulan, menyenangkan,
bulan,
menyamankan,
menyamankan memberikan cahaya terang jika
ada kegelapan.
3. Bertwatak bintang, memberikan arah, pedoman
bintang,
dalam berbagai pilihan tindakan.
tindakan
4. Berwatak angin, melakukan tindakan secara teliti
angin,
dan cermat.

dadang-

Delapan Ajaran Keutamaan yang
Ditunjukkan oleh Sifat-sifat Alam
Sifat-
(Hastha Brata)...
5. Berwatak mendung, pemimpin haruslah
mendung,
berwibawa,
berwibawa dan setiap gerak langkahnya haruslah
bermanfaat.
6. Berwatak api, mempunyai prinsip, bertindak
api,
tegas tanpa pandang bulu, cepat dan tepat dalam
mengambil keputusan dan adil.
7.
7 Berwatak samudera, yaitu memiliki pandangan
samudera,
dan wawasan yang luas dan berisi.
8. Seorang pemimpin haruslah memiliki watak bumi,
bumi,
budinya luhur, suci dan sentosa.

dadang-

Fungsi-
Fungsi-fungsi Manajemen Pembangunan

( )
(1) ( )
(2) ( )
(3) ( )
(4)
Pengerahan
Pengerahan

asi
(menggerak
Perencanaan (
(mobilisasi)
) kan) Penganggaran

S em forma
sumber daya partisipasi
masyarakat

Siste Inf
(5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
yang ditangani Koordinasi Pemantauan
dan evaluasi Pengawasan
langsung oleh
pemerintah

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
Pengerahan Pengerahan
pembangunan
Perencanaan (mobilisasi) (menggerakka Koordinasi Pemantauan
Penganggaran yang ditangani Pengawasan
sumber daya n) partisipasi langsung oleh
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Perencanaan h
P harus memiliki, mengetahui, d
iliki t h i dan
memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
T j khi dik h d ki
2. Sasaran-
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
(y g
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
p g )
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
sasaran-
4. Masalah-
Masalah-masalah yang dihadapi.
5.
5 Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-
kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
O i i t b d l k
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sifat Perencanaan
 Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya,
g g g p j y ,
perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan
spasial.
 Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif
atau komprehensif dan parsial.
 Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan
tingkat pusat dan tingkat daerah.
 Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat
jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sifat Perencanaan . . .
 Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat
bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah
down),
ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.
kedua-
 Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke
depannya, perencanaan dapat indikatif atau
d d dk f
preskriptif.
 Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat
bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
 Produk perencanaan dapat berbentuk rencana
(plan), kebijakan, peraturan
(plan) kebijakan peraturan, alokasi anggaran,
anggaran
program, atau proyek.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Kegagalan Perencanaan

1.
1 Penyusunan perencanaan tidak tepat,
mungkin karena:
 informasinya kurang lengkap,
lengkap
 metodologinya belum dikuasai,
 perencanaannya tidak realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga
pertimbangan-
pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan
diabaikan.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Kegagalan Perencanaan . . .

2.
2 Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya
perencanaan dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak
kompeten,
 masyarakat tidak p y kesempatan
y punya p
berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah


3. p
perencanaan mengikuti paradigma yang
a aa g u pa ad g a ya g
ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat mengatasi
masalah mendasar negara berkembang.
 Misalnya, orientasi semata-mata pada
semata-
pertumbuhan yang menyebabkan makin
t b h b bk ki
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-
demikian semata-
mata perencanaannya, tetapi falsafah atau
konsep di balik perencanaan itu.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah


4.
4 karena perencanaan diartikan sebagai
pengaturan total kehidupan manusia sampai
yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sistem Perencanaan yang Berhasil

 Sistem perencanaan yang mendorong
p a aa ya g do o g
berkembangnya mekanisme pasar dan
peran serta masyarakat.
 Dalam sistem ini perencanaan dilakukan
dengan menentukan sasaran-sasaran secara
sasaran-
garis besar, baik di bidang sosial maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah
masyarakat
mas a akat dan usaha s asta
saha swasta.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Perencanaan yang Ideal

 Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan
memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta
dalam prosesnya.
 Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya
berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut
sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus
terus-
dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi
kesejahteraan
kemunduran.
 Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi
l k d kd h dlh d
(atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek,
dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
p
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k UU Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k Perda
P d
Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDH
Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan
(Renstra KL) KL Daerah (Renstra SKPD) SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH
(Ps. 26 A t 1)
(P Ayat (RKPD) (Ps. 26 A t 2)
(P Ayat
Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Pimpinan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Pimpinan
Lembaga (Renja KL) KL Perangkat Daerah (Renja SKPD) SKPD
(Ps.
(Ps 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

NASIONAL DAERAH
Penjabaran Tujuan
j j Mengacu p
g pada RPJP
Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:
 Visi  Visi
 Misi  Misi
 Arah Pembangunan  Arah Pembangunan
Nasional Daerah

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

RPJP 2005–2025 (RUU)
2005–
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan
Nasional Tahun 2005–2025
2005–
Bab IV Arah Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005–2025
2005–
Bab V Penutup
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala
Presiden;
; Daerah;
;
 Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Isi:
 Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah
 Kebijakan Umum
j  Kebijakan Umum
j
 Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan yang kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan
memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)
2004–
Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan
Nasional 2004-2009
2004-
Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang
Aman dan Damai
Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat
Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
P b
Bagian VI: Penutup

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra- Renstra-

Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah

Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2. T j
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
T j St t i d K bij k
3. Program-program 3. Program-program
4 Kegiatan Indikatif
4. 4.
4 Kegiatan Indikatif

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu p
g pada RKP

Isi: Isi:
 Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Makro Daerah
 Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD,
kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas
lintas k il h
li t kewilayahan yang memuat t kewilayahan
k il h yang memuat k i tt kegiatan
kegiatan dalam: dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja- Renja-

Renja-
Renja-KL Renja-
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD

Isi: Isi:
1.
1 Kebijakan KL 1.
1 Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan
Pembangunan Pembangunan
 Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah
 Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
R Akhi R P b
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
3 P d li P l k R
4. Evaluasi Kinerja

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Empat Langkah Penyusunan Rencana
p g y

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur
teknokratik, menyeluruh, terukur.
2. Masing-
Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
rancangan rencana pembangunan yang telah
b l h
disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan
penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-
masing-masing jenjang pemerintahan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan
pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Penyusunan dan Penetapan PJP
y p
1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang d
M b dengan bahan R
b h Rancangan R Rencana yang
melibatkan Masyarakat
– dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g
d a sud dengan asya a at adalah orang
perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai
penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
P R Akhi
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
)
Perda)
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Perencanaan – Apa yang Baru?
DULU SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”
• Sebanyak-banyaknya
Sebanyak banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.)
(Rp Naker Fasilitas, dll )
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Output / Outcome

Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional

Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes

Karena:
K
Ada Sanksi Pidana
dadang-
Pasal 34 UU 17/2003

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pasal 34 UU 17/2003
/
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
p g g g
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
2) Pimpinan Unit O
i i i Organisasi Kementrian Negara/
i i i /
Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah
ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
undang undang
Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-
undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta
pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini
ini.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Sumber daya pembangunan terdiri dari:
1. Dana (modal),

2. Sumber daya manusia,
2 manusia
3. Teknologi,

4. Organisasi atau kelembagaan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Tugas manajemen pembangunan dalam
mobilisasi dana pembangunan
1. Memobilisasi pajak, penerimaan lain di
bl k l d
luar pajak, dan tabungan masyarakat.
2. Jika tabungan pemerintah dan tabungan
masyarakat tidak memadai untuk
mencapai sasaran pembangunan yang
diinginkan, maka diupayakan sumber dana
pembangunan dari luar negeri, dengan
syarat yang paling menguntungkan.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

3. Merangsang berkembangnya investasi
masyarakat, yang bersumber dari dalam dan luar
negeri.
Upaya itu tertuang dalam berbagai kebijakan
ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter,
perizinan,
perizinan dan kebijakan lain di bidang
perdagangan, industri, dan investasi pada
umumnya.
3. Memelihara stabilitas agar pembangunan dapat
lh bl b d
menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang
nyata, dan agar masyarakat memiliki
y , g y
kepercayaan pada perekonomian nasional,
sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang
baik.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Tugas manajemen pembangunan dalam
menyiapkan SDM:
 Yang b k lit
Y berkualitas, kreatif, produktif, memiliki
k tif d ktif iliki
disiplin dan etos kerja, serta mampu
mengembangkan potensi dan memanfaatkan
peluang (enterprising), melalui…
1. Pendidikan dan pelatihan,
p ,
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi,
3. Kesehatan,
4. Kependudukan, dan
5. Agama dan budaya.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pemanfaatan Teknologi
 Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang
p
tepat.
 Manajemen pembangunan bertugas mendorong
diperolehnya teknologi yang diperlukan untuk
melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien.
 Dalam mengembangkan teknologi, manajemen
pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi
dan sosial budaya masyarakat.
 Kondisi
K di i sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan
i l k it t t k d l ilih
jenis teknologi padat modal, atau di antaranya, atau
gabungan keduanya.
 Kondisi sosial budaya turut menentukan proses
transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi
penghasil teknologi.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Penguatan Kelembagaan
 Kelembagaan dapat berupa organisasi-organisasi formal,
organisasi-
antara lain birokrasi, dunia usaha, dan partai politik
 Dapat juga berupa lembaga ekonomi seperti pasar,
pasar
lembaga-
lembaga-lembaga hukum, dan sebagainya.
 Di negara berkembang kelembagaannya bersifat tradisional
atau warisan penjajahan.
p j j
 Menjadi tugas manajemen pembangunan untuk
mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar upaya
pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya.
 Pertama-
Pertama-tamanya organisasi pemerintah perlu dibangun
agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan.
 Selain itu, juga harus dibangun lembaga-lembaga sosial
lembaga-
ekonomi dan sosial politik masyarakat, agar pembangunan
k id i l litik k t b
dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang
seluas-
seluas-luasnya dari masyarakat, dan dilakukan dengan
derajat rasionalitas yang tinggi.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Kegagalan Pembangunan
g g g
 Pembangunan hanya menguntungkan segolongan
kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak,
g g y y ,
bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
 Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk
menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang
banyak
memahami maksud itu.
 Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan
rakyat,
rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara
memahaminya
pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman
itu.
 Pembangunan dipahami akan menguntungkan
rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak
diikutsertakan.
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Oleh karena itu…
 Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial
untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan
oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih
pemerintah
besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.
 Tugas manajemen pembangunan adalah untuk membimbing,
menggerakkan,
menggerakkan dan menciptakan iklim yang mendukung
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
 Upaya itu dilakukan melalui kebijakan, peraturan, serta
kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk
menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan
pembangunan masyarakat.
 Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan
masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan
k d h kik k d
memandirikan masyarakat.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Anggaran
gg
 Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan
dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
melaksanakannya
 Membatasi pengeluaran sepadan dengan
penerimaan, menjaga keseimbangan, dan
mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas
h l b l bih t
batas kemampuan.
 Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek
aspek-
politis.
 Anggaran negara sangat terbuka terhadap
lingkungan,
lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi,
ekonomi
opini publik, berbagai tingkat pemerintahan,
kelompok-
kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum
politisi.
politisi
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Anggaran . . .
gg
 Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat antara
rakyat sebagai pembayar pajak dengan pemerintah
sebagai pengguna dana yang bersumber dari rakyat.
rakyat
 Tugas manajemen pembangunan adalah
mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan
menjaga agar anggaran digunakan dengan sebaik-
sebaik-
baiknya, yaitu sesuai rencana, hemat, serta mencegah
pemborosan dan kebocoran.
 Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai
angga an dip io itaskan nt k membia ai
kegiatan yang merupakan bagian dari upaya
pembangunan yang direncanakan.
 Dengan d iki
D demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan
d t dik t k b h k i t
penganggaran merupakan sisi lain atau kelanjutan dari
perencanaan pembangunan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pemer
KL KL APBN

Pus
Pedoman Diacu

rintah
sat
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah
D h Daerah
D h Daerah
D h

Pemerinta
Daerah
Pedoman Diacu

h
Pedoman
P d Pedoman
P d

ah
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pelaksanaan Pembangunan
 Pada tahap awal pembangunan banyak
kegiatan pembangunan yang harus dilakukan
oleh pemerintah.
 Tugas manajemen pembangunan adalah
untuk menjamin bahwa proyek-proyek
proyek-
pembangunan yang secara fisik dilaksanakan
atau dibi
t dibiayai oleh anggaran pemerintah,
i l h i t h
berjalan seperti yang dikehendaki dan
mencapai sasaran seperti yang direncanakan,
dengan cara yang seefisien mungkin.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pelaksanaan Pembangunan . . .
 Yang paling utama adalah pembangunan prasarana
dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial.
d b ik k i i l
 Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan
transportasi, energi, irigasi, dan sebagainya.
 Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan
seperti sekolah dan prasarana kesehatan seperti
rumah sakit
sakit.
 Di samping prasarana fisik, pemerintah juga perlu
memperhatikan pembangunan lembaga-lembaga
lembaga-
sosial, baik lembaga politik, hukum, budaya, maupun
i l b ik l b litik h k b d
ekonomi.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Proyek-
Proyek-proyek pembangunan
 harus jelas tujuannya (objective),
 sasaran yang akan dicapai (target),
 cara mengukur keberhasilannya (performance evaluation),
 jangka waktu pelaksanaannya,
 tempat pelaksanaannya
pelaksanaannya,
 cara melaksanakan,
 kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat
dilaksanakan,
dilaksanakan
 biaya serta tenaga yang diperlukan,
 instansi yang akan melaksanakannya,
y g y ,
 harus jelas keterkaitan proyek dengan tujuan dan sasaran
program, serta dengan proyek-proyek lain yang berada
proyek-
dalam program yang sama.
p g y g
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Koordinasi
 Koordinasi merupakan tugas manajemen
pembangunan untuk menjamin bahwa
b t k j i b h
segala usaha pembangunan berjalan dalam
arah yang sesuai dan menuju pada
pencapaian sasaran.
 Koordinasi dengan demikian merupakan
g p
upaya untuk menghasilkan pembangunan
yang efisien dalam pemanfaatan sumber
daya untuk menjamin tercapainya tujuan
dan sasaran secara optimal.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Koordinasi . . .
 Dengan koordinasi diupayakan agar
pembangunan yang dilaksanakan dalam
berbagai sektor dan oleh berbagai instansi
serta di berbagai daerah berjalan serasi dan
t b b id hb j l id
menghasilkan sinergi.
 Pengendalian yang serba terpusat sudah
P d li b t t d h
tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin
efisiensi dan efektivitas pelayanan
masyarakat dan pembangunan.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pemantauan dan Evaluasi
 Untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan
telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur
dengan sasaran yang ingin dicapai.
 Atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-
langkah-
langkah agar pelaksanaan pembangunan
selanjutnya menunjang dan tidak merugikan upaya
pembangunan secara keseluruhan.
keseluruhan
 Dengan demikian, tujuan dan sasaran
pembangunan secara maksimal dapat tetap
tercapai.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pelaksanaan pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana:
rencana:
 Ada hambatan yang tidak diketahui atau
diperhitungkan pada waktu perencanaan,
 Ada perkembangan keadaan yang tidak
dapat diantisipasi pada tahap perencanaan,
 Realisasi dari perkiraan yang berbeda dari
perencanaan,
 Atau karena perencanaannya yang keliru.

dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Evaluasi Kinerja untuk mengetahui:
mengetahui:
 Input terkait dengan sumber daya yang tersedia,
misalnya jumlah dana yang dialokasikan, SDM yang
y j y g , y g
tersedia, teknologi, SDA, dll, yang merupakan
masukan untuk terselenggaranya kegiatan
pe ba gu a
pembangunan.
 Output merupakan hasil keluaran dari proses input
yang tersedia.
 Outcome/result merupakan hasil/fungsi dari
output
 Impact/benefit merupakan kontribusi hasil
p / p
outcome/result terhadap kondisi yang lebih makro,
seperti kesejahteraan masyarakat, perkembangan
ekonomi sektoral, daerah, dan nasional.
, ,
dadang-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelaksanaan
pembangunan
g g
dan evaluasi
masyarakat
pemerintah

Pengendalian dan E l
d Evaluasi (UU 2 /2004)
i 25/2004)
 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dilakukan oleh masing-masing pimpinan
masing-
kementerian/lembaga/satuan k j perangkat d
k t i /l b / t kerja k t daerah.
h
 Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis h il pemantauan pelaksanaan
li i hasil t l k
rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan
masing-
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

dadang-

Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan

Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan

Similar to Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Peran Pemimpin dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan