SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
PERBANDINGAN
BUMN, BUMS DAN
KOPERASI
Dosen:
FIVIEN M, SE., M.Si
I. BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada
perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah
sebuah negara.
BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha
yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh
Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha
tersebut adalah pegawai negeri.
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu
unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu
produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan
keuangan negara yang nilainya cukup besar.
BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum
dan Persero.
1. Perjan
Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi
pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi.
Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang
menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk
memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: KAI (kini
menjadi PT).
2. Perum
Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak
lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama
seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status
pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan
masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi
Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian
3. Persero
Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh
Negara atau Daerah. tujuan didirikannya Persero yang
pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua
memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya
berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang
dipisahkan berupa saham–saham. Persero dipimpin oleh
direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai
swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan >
(Persero).
ciri–ciri Persero adalah:
Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan yang berupa saham–saham
Dipimpin oleh direksi
Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
Tidak memperoleh fasilitas negara
BUMN dan Birokrasi :
Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai
kepanjangan tangan penguasa yang sarat kepentingan politik
merupakan salah satu sebab BUMN tidak bisa berkembang
sebagaimana layaknya badan usaha.
Struktur Organisasi BUMN :
 Pemilik : Pemerintah RI yang diwakili Menteri
Keuangan dan Menteri Negara Investasi dan BUMN
 Komisaris : Para pejabat Departemen Keuangan,
Kementerian Negara Investasi dan BUMN dan
departemen lainnya
 Direktur : Diisi orang-orang yang memiliki latar
belakang beragam
 Hukum : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT)
Kekuatan BUMN :
a. Jumlah Dan nilai aset yang besar
b. Posisi Dan bidang usaha yang strategis
c. Akses ke kekuasaan lebih besar
d. Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank
pemerintah lebih besar
e. Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta
f. Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai
regulator sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN
itu sendiri.
Kelemahan BUMN :
a.Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya
menimbulkan penyimpang-an policy direction yang
merugikan BUMN sendiri
b.Policy direction yang merugikan timbul karena adanya
kepentingan elite BUMN yang ditampilkanmelalui formal
policy
c.Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai
birokrat atau profe-sional perusahaan,
sehinggamenimbulkan political cost yang sulit diukur
d. Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal
berakibat over-investment dan pemborosan yang
membebani BUMN itu sendiri
e. Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang
setara dengan cost bagi rakyat banyak
f.Perlakuan istimewa negara kepada BUMN
menjadikannya tidak peka terhadap lingkungan
usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah dalam
bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga
hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian
g.Privileges yang diberikan birokrasi harus dikompensasi
dengan memberi-kan kemudahan kepada pihak lain
melalui policy direction yang menjadi political cost bagi
BUMN.
h.Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung
lama sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.
II. BUMS
BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha
yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya
dikelola dan permodalannya dari pihak swasta.
Berikut dijelaskan beberapa jenis BUMS yang ada di
Indonesia.
1. Perusahaan Persekutuan
Perusahaan persekutuan (partnership) adalah perusahaan
yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk
perusahaan persekutuan, yaitu: (1) Perseroan (Maatschap),
(2) Firma, dan (3) CV - Comanditer Veenonscaft.
 dalam perseroan dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu
pasif (silent partner). Sekutu aktif adalah sekutu yang
memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk
kelangsungan perusahaan.
Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja
dan tidak ikut campur dalam urusan operasional.
Pada perusahaan berbentuk firma, para sekutu harus
menyerahkan kekayaannya sesuai yang tertera di akta
pendirian. Maka konsekuensi yang dialami tidak berbeda
dari perusahaan perorangan. Apabila firma didirikan secara
resmi, maka harus didaftarkan ke Berita Negara Republik
Indonesia (BNRI).
perusahaan berbentuk CV/persekutuan komanditer,
pendirian perusahaan harus menggunakan akta dan harus
didaftarkan. Lebih kurang, ciri-ciri CV dan firma hapir sama,
CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan
badan hukum.
Kelebihan Perusahaan Persekutuan:
Permodalannya lebih besar dari perusahaan perorangan
Kelangsungan hidup perusahaan lebih lama
Pengelolaan lebih mudah dan profesional karena banyak
pengelolanya
Ide-ide inovasi lebih lancar mengalir
Kekurangannya :
Kerahasiaan perusahaan tidak terjamin
Mudah terjadi konflik antar pemilik modal
Adanya pemilik modal yang tidak bertanggung jawab
2. Perusahaan Perseroan
Perusahaaaan perseroan, adalah perusahaan yang semua
modalnya berbentuk saham, yang jenis peredarannya
tergantung jenis saham tersebut.
Perusahaan perseroan dikelola secara profesional. Biasanya,
perusahaan-perusahaan ini mencantumkan namanya
kedalam bursa efek, untuk diperjual belikan.
3. Yayasan
Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan
perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha
ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.
Peranan Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian
Indonesia
Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang penting dalam
perekonomian Indonesia, Badan Usaha Swasta memiliki
peranan sebagai berikut:
1.    Membantu pemerintah dalam mengelola dan
mengusahakan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi
yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah.
2.    Memberi peluang kepada pemerintah untuk
memperbesar penerimaan Negara melalui berbagai pajak.
3.    Membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa
nonmigas melalui ekspor, pariwisata, transportasi, industri
kecil, pertanian dan sebagainya
4.    Membantu membuka kesempatan kerja dan ikut
menanggulangi masalah pengangguran.
5.    Sebagai mitra pemerintah dan atau koperasi dalam
usaha mengolah dan mengusahakan sumber daya alam.
6.    Ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan ikut
meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat.
7.    Sebagai pendorong peningkatan profesionalisme yang
mengakibatkan terjadinya efisiensi dan efektivitas badan
usaha lainnya.
8.    Pencipta peluang usaha baru yang memberikan
kontribusi positif dalam lapangan bisnis.
Untuk meningkatkan peranan badan usaha swasta tersebut,
pemerintah melakukan beberapa hal berikut:
•    Pemerintah berusaha menetapkan berbagai peraturan,
baik untuk perlindungan bagi pengusaha-pegusaha maupun
tenaga kerja misalnya dengan menetapkan upah minimum
(UMR).
•    Pemerintah memberikan peluang usaha seluas-luasnya
kepada pihak swasta bagi cabang-cabang produksi yang
tidak dikelola Negara.
•    Penunjukan berbagai BUMN sebagai bapak angkat bagi
perusahaan-perusahaan kecil untuk mengayomi, melindungi
dan membina usaha-usaha yang dilakukan.
III. KOPERASI
Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas
kekeluargaan.
Pengertian koperasi secara sederhana Koperasi berawal dari
kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (operasi)
artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah bekerja
sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu
kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat
dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan
dengan maksud mensejahterakan anggota
Adapun maksud dan tujuan koperasi adalah :
Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat
Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan
makmur berdasarkan Pancasila
Fungsi dan Peran Koperasi dalam Perekonomian di
Indonesia:
Sebagai sokoguru/urat nadi perekonomian Indonesia
Untuk memperbaiki tingkat kehidupan Masing-masing
anggota dan masyarakat
Mmempersatukan, mengarahkan, memberdayakan
ekonomi rakyat
Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat
untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya
pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata
Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat
Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi
ekonomi
Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk
menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan
modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri
dan modal pinjaman.
modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:
1. Simpanan Pokok
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib
dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk
menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang
harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam
waktu dan kesempatan tertentu
3. Simpanan khusus/lain-lain
misalnya:Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil
kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.
4. Dana Cadangan
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari
penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk
pemupukan modal sendiri
5. Hibah
Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat
dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang
bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.
adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak
sebagai berikut:
1)Anggota dan calon anggota
2)Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari
dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
3)Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga
keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perudang-undangan yang berlaku
4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5) Sumber lain yang sah
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI          
Dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 1922 tentang
Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi terdiri dari :
1.RAPAT ANGGOTA (RA)
2.PENGURUS
3.PENGELOLA
4.PENGAWAS

More Related Content

What's hot

30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli
30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli
30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli
Christian Lokas
 
Tanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan Komunitas
Tanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan KomunitasTanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan Komunitas
Tanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan Komunitas
Randiarsa Saputra
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
abdul kodir
 
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlal
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlalContoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlal
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlal
Lailiya NR
 

What's hot (20)

Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)
Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)
Pasar Persaingan Sempurna (Ekonomi Mikro)
 
Pasar oligopoli
Pasar oligopoliPasar oligopoli
Pasar oligopoli
 
Contoh kasus dalam perusahaan
Contoh kasus dalam perusahaanContoh kasus dalam perusahaan
Contoh kasus dalam perusahaan
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan EkonomiMateri Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
Materi Bab Pelaku Kegiatan Ekonomi
 
Badan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara
Badan Usaha Milik Negara
 
contoh proposal kewirausahaan
contoh proposal kewirausahaancontoh proposal kewirausahaan
contoh proposal kewirausahaan
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4
 
30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli
30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli
30 Definisi Manajemen Menurut Para Ahli
 
Tanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan Komunitas
Tanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan KomunitasTanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan Komunitas
Tanggung Jawab Pelanggan, Karyawan, Pemegang Saham, Lingkungan dan Komunitas
 
Power point manajemen keuangan
Power point manajemen keuanganPower point manajemen keuangan
Power point manajemen keuangan
 
Ringkasan Rumus dalam Teori Mikro dan Makro Ekonomi
Ringkasan Rumus dalam Teori Mikro dan Makro EkonomiRingkasan Rumus dalam Teori Mikro dan Makro Ekonomi
Ringkasan Rumus dalam Teori Mikro dan Makro Ekonomi
 
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi IndonesiaSistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi Indonesia
 
Proposal Business Plan - business
Proposal Business Plan - businessProposal Business Plan - business
Proposal Business Plan - business
 
Bab 8 multiplier
Bab 8   multiplierBab 8   multiplier
Bab 8 multiplier
 
PPT MIKRO (Teori Perilaku Konsumen)
PPT MIKRO (Teori Perilaku Konsumen)PPT MIKRO (Teori Perilaku Konsumen)
PPT MIKRO (Teori Perilaku Konsumen)
 
Analisis SWOT and Matrix Space PT Indofood
Analisis SWOT and Matrix Space PT IndofoodAnalisis SWOT and Matrix Space PT Indofood
Analisis SWOT and Matrix Space PT Indofood
 
Perusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan UsahaPerusahaan Dan Badan Usaha
Perusahaan Dan Badan Usaha
 
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlal
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlalContoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlal
Contoh perusahaan nasional, internasional, multinasional, globlal
 

Similar to Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx

Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
RayyanStudio
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan Usaha
Rajabul Gufron
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
IilMuntaha
 
Badan usaha milik negara
Badan usaha milik negaraBadan usaha milik negara
Badan usaha milik negara
Ang Rama
 

Similar to Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx (20)

Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdfBab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
Bab 7Ekonomihhhhhhhhhhhhhhh di Indonesia.pdf
 
Perusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan UsahaPerusahaan dan Badan Usaha
Perusahaan dan Badan Usaha
 
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
Pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian (badan usaha)
 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 1.pptx
 
BUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & KoperasiBUMN, BUMS & Koperasi
BUMN, BUMS & Koperasi
 
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.pptLANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
LANJUTAN-BAB-III.-BENTUK-PEMILIKAN-PERUSAHAAN.ppt
 
Moduk Ekonbis KD.3.7. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA cetak.docx
Moduk Ekonbis  KD.3.7. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA cetak.docxModuk Ekonbis  KD.3.7. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA cetak.docx
Moduk Ekonbis KD.3.7. BENTUK-BENTUK BADAN USAHA cetak.docx
 
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
Tugas eko12, Syakila Azzahra, Ranti Pusriana, Badan Usaha Perekonomian Indone...
 
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,20193,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
3,hbl,an nisa rizki ,hapzi ali,bentuk badan hukum,universitas mercu buana,2019
 
Badan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di IndonesiaBadan-Badan Usaha di Indonesia
Badan-Badan Usaha di Indonesia
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan UsahaJenis dan Bentuk Badan Usaha
Jenis dan Bentuk Badan Usaha
 
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Aspek Hukum Bentuk Badan Usaha, Universitas Mer...
 
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
BUMN BUMS BUMD KOPERASI ekonomi KELAS XI bab UNIT 8
 
Jenis dan Bentuk Badan Usaha.pdf
Jenis dan Bentuk Badan Usaha.pdfJenis dan Bentuk Badan Usaha.pdf
Jenis dan Bentuk Badan Usaha.pdf
 
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...Hbl agnes monica,hapzi  ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
Hbl agnes monica,hapzi ali,bentuk bentuk badan usaha dan perseroan terbatas,...
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
 
Bab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasiBab 1. e konomi koperasi
Bab 1. e konomi koperasi
 
Badan usaha milik negara
Badan usaha milik negaraBadan usaha milik negara
Badan usaha milik negara
 

More from Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama

Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 

More from Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama (20)

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam PembangunanPengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
 
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa TimurImplementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
 
Lagu "Mars Jawa Timur"
Lagu "Mars Jawa Timur"Lagu "Mars Jawa Timur"
Lagu "Mars Jawa Timur"
 
Jenis Cuti
Jenis CutiJenis Cuti
Jenis Cuti
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
 
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
 
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
 
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
 
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
 
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
 
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
 
Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)
Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)
Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
 
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
 
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
 

Perbandingan BUMN, BUMS dan koperasi - (Bab 6).pptx

  • 2. I. BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.
  • 3. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero. 1. Perjan Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: KAI (kini menjadi PT). 2. Perum Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian
  • 4. 3. Persero Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham–saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). ciri–ciri Persero adalah: Tujuan utamanya mencari laba (Komersial) Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham–saham Dipimpin oleh direksi Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero) Tidak memperoleh fasilitas negara
  • 5. BUMN dan Birokrasi : Dominannya peran negara menjadikan BUMN sebagai kepanjangan tangan penguasa yang sarat kepentingan politik merupakan salah satu sebab BUMN tidak bisa berkembang sebagaimana layaknya badan usaha. Struktur Organisasi BUMN :  Pemilik : Pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan dan Menteri Negara Investasi dan BUMN  Komisaris : Para pejabat Departemen Keuangan, Kementerian Negara Investasi dan BUMN dan departemen lainnya  Direktur : Diisi orang-orang yang memiliki latar belakang beragam  Hukum : Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Kekuatan BUMN : a. Jumlah Dan nilai aset yang besar b. Posisi Dan bidang usaha yang strategis
  • 6. c. Akses ke kekuasaan lebih besar d. Akses ke sumber pendanaan, khususnya Bank pemerintah lebih besar e. Perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta f. Definisi negara sebagai pemilik dan pemerintah sebagai regulator sulit untuk dipisahkan dan melekat pada BUMN itu sendiri. Kelemahan BUMN : a.Keterlibatan birokrasi dengan kepentingannya menimbulkan penyimpang-an policy direction yang merugikan BUMN sendiri b.Policy direction yang merugikan timbul karena adanya kepentingan elite BUMN yang ditampilkanmelalui formal policy c.Birokrat di BUMN sulit membedakan dirinya sebagai birokrat atau profe-sional perusahaan, sehinggamenimbulkan political cost yang sulit diukur
  • 7. d. Aset yang besar dan tidak disertai utilitas optimal berakibat over-investment dan pemborosan yang membebani BUMN itu sendiri e. Kemudahan dari negara adalah bentuk subsidi yang setara dengan cost bagi rakyat banyak f.Perlakuan istimewa negara kepada BUMN menjadikannya tidak peka terhadap lingkungan usahanya, lemah dalam persaingan, tidak lincah dalam bertindak, lamban mengambil keputusan, sehingga hilangnya momentum yang berakhir pada kerugian g.Privileges yang diberikan birokrasi harus dikompensasi dengan memberi-kan kemudahan kepada pihak lain melalui policy direction yang menjadi political cost bagi BUMN. h.Keterlibatan birokrasi dalam BUMN yang berlangsung lama sering menyulitkan direksi untuk bertindak objektif.
  • 8. II. BUMS BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta. Berikut dijelaskan beberapa jenis BUMS yang ada di Indonesia. 1. Perusahaan Persekutuan Perusahaan persekutuan (partnership) adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan, yaitu: (1) Perseroan (Maatschap), (2) Firma, dan (3) CV - Comanditer Veenonscaft.  dalam perseroan dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif (silent partner). Sekutu aktif adalah sekutu yang memberikan modal (uang) dan tenaganya untuk kelangsungan perusahaan.
  • 9. Sedangkan sekutu pasif hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut campur dalam urusan operasional. Pada perusahaan berbentuk firma, para sekutu harus menyerahkan kekayaannya sesuai yang tertera di akta pendirian. Maka konsekuensi yang dialami tidak berbeda dari perusahaan perorangan. Apabila firma didirikan secara resmi, maka harus didaftarkan ke Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). perusahaan berbentuk CV/persekutuan komanditer, pendirian perusahaan harus menggunakan akta dan harus didaftarkan. Lebih kurang, ciri-ciri CV dan firma hapir sama, CV juga tidak memiliki kekayaan sendiri/bukan merupakan badan hukum.
  • 10. Kelebihan Perusahaan Persekutuan: Permodalannya lebih besar dari perusahaan perorangan Kelangsungan hidup perusahaan lebih lama Pengelolaan lebih mudah dan profesional karena banyak pengelolanya Ide-ide inovasi lebih lancar mengalir Kekurangannya : Kerahasiaan perusahaan tidak terjamin Mudah terjadi konflik antar pemilik modal Adanya pemilik modal yang tidak bertanggung jawab 2. Perusahaan Perseroan Perusahaaaan perseroan, adalah perusahaan yang semua modalnya berbentuk saham, yang jenis peredarannya tergantung jenis saham tersebut.
  • 11. Perusahaan perseroan dikelola secara profesional. Biasanya, perusahaan-perusahaan ini mencantumkan namanya kedalam bursa efek, untuk diperjual belikan. 3. Yayasan Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Peranan Badan Usaha Swasta dalam Perekonomian Indonesia Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia, Badan Usaha Swasta memiliki peranan sebagai berikut: 1.    Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah.
  • 12. 2.    Memberi peluang kepada pemerintah untuk memperbesar penerimaan Negara melalui berbagai pajak. 3.    Membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa nonmigas melalui ekspor, pariwisata, transportasi, industri kecil, pertanian dan sebagainya 4.    Membantu membuka kesempatan kerja dan ikut menanggulangi masalah pengangguran. 5.    Sebagai mitra pemerintah dan atau koperasi dalam usaha mengolah dan mengusahakan sumber daya alam. 6.    Ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan ikut meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat. 7.    Sebagai pendorong peningkatan profesionalisme yang mengakibatkan terjadinya efisiensi dan efektivitas badan usaha lainnya. 8.    Pencipta peluang usaha baru yang memberikan kontribusi positif dalam lapangan bisnis.
  • 13. Untuk meningkatkan peranan badan usaha swasta tersebut, pemerintah melakukan beberapa hal berikut: •    Pemerintah berusaha menetapkan berbagai peraturan, baik untuk perlindungan bagi pengusaha-pegusaha maupun tenaga kerja misalnya dengan menetapkan upah minimum (UMR). •    Pemerintah memberikan peluang usaha seluas-luasnya kepada pihak swasta bagi cabang-cabang produksi yang tidak dikelola Negara. •    Penunjukan berbagai BUMN sebagai bapak angkat bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk mengayomi, melindungi dan membina usaha-usaha yang dilakukan.
  • 14. III. KOPERASI Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Pengertian koperasi secara sederhana Koperasi berawal dari kata "co" yang berarti bersama dan "operation" (operasi) artinya bekerja. Jadi pengertian koperasi adalah bekerja sama. Sedangkan pengertian umum koperasi adalah : suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota Adapun maksud dan tujuan koperasi adalah : Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berdasarkan Pancasila
  • 15. Fungsi dan Peran Koperasi dalam Perekonomian di Indonesia: Sebagai sokoguru/urat nadi perekonomian Indonesia Untuk memperbaiki tingkat kehidupan Masing-masing anggota dan masyarakat Mmempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi
  • 16. Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut: 1. Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 2. Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu 3. Simpanan khusus/lain-lain misalnya:Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurba, dan Deposito Berjangka.
  • 17. 4. Dana Cadangan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri 5. Hibah Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: 1)Anggota dan calon anggota 2)Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi 3)Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku
  • 18. 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku 5) Sumber lain yang sah PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI           Dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 1922 tentang Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi terdiri dari : 1.RAPAT ANGGOTA (RA) 2.PENGURUS 3.PENGELOLA 4.PENGAWAS