Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan medis korban kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat penjelasan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tangga, siklus kekerasan, ketentuan hukum terkait, peran berbagai pihak dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban, serta sanksi pidana bagi pelaku kekerasan.

1. PEMERIKSAAN MEDIS
KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
Agus Purwadianto

2. PENGERTIAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
• setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis
kelamin yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan secara fisik, seksual atau
psikologis, termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di depan umum atau dalam
kehidupan pribadi
(Pasal 2 Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan)

3. PENGERTIAN KDRT
• Tindak kekerasan fisik, seksual dan
psikologis terjadi dalam keluarga
• penyalahgunaan seksual atas perempuan
kanak-kanak dalam rumah tangga,
• perkosaan dalam perkawinan,
• kekerasan di luar hubungan suami-isteri
• kekerasan yg berhubungan dengan
eksploitasi;
(Pasal 2 Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan)

4. KYRIACOU et.al. (1998)
• POLA PERILAKU YANG BERSIFAT
MENYERANG ATAU MEMAKSA YANG
MENCIPTAKAN ANCAMAN ATAU
MENCEDERAI SECARA FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH PASANGANNYA ATAU
MANTAN PASANGANNYA

5. ABBOTT et.al. (1997)
• PENYALAHGUNAAN KEKERASAN ATAU
KEKUASAAN OLEH SALAH SATU
ANGGOTA KELUARGA KEPADA ANGGOTA
LAIN, YANG MELANGGAR HAK INDIVIDU

6. SIKLUS KDRT
TINDAK KEKERASAN
PERMINTAAN MAAF
BULAN MADU
KONFLIK
TENSION BUILDING
PHASE
ACUTE BATTERING
PHASE
LOVING CONTRITION
PHASE

7. KEKERAPAN
• AMERIKA :
– 2-50 % KASUS KORBAN KEKERASAN YANG
DATANG KE RUMAH SAKIT (Kyriacou 1998,
Abbott 1997)
– Survei : 2 juta / tahun
– FBI : 1500 dibunuh suami, pacar atau
mantan suami, mantan pacar
• INDONESIA : ?
– 67 kasus dalam 7 bulan (PKT 2000)
– 35 kasus (Jul-Des 1999) dan 19 kasus (Jan-
Jul 2000) (Kalyanamitra)

8. PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
• INDONESIA :
– PENGANIAYAAN (351-356 KUHP)
– PERKOSAAN ? (285 KUHP)
• NEGARA LAIN (AS):
– MARITAL RAPE
– MANDATORY REPORTING
– CIVIL PROTECTION ORDER (CPO)
– CHILD PROTECTION (custodial)
– PERJANJIAN PRA-NIKAH
– KETENAGAKERJAAN

9. PS 356 KUHP
PIDANA YANG DITENTUKAN DALAM
PASAL 351, 353, 354, 355 DAPAT
DITAMBAH DENGAN SEPERTIGA :
– BAGI YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ITU
TERHADAP IBUNYA, BAPAKNYA YANG SAH,
ISTRINYA ATAU ANAKNYA.
•CATATAN :
– 351 : PENGANIAYAAN : ANCAMAN 2 Th 8 BL - 7 Th
– 353 : PENGANIAYAAN BERENCANA : 4 - 9 Th
– 354 : PENGANIAYAAN BERAT : 8 - 10 Th
– 355 : PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA : 12 - 15 TH

10. UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

11. KEWAJIBAN APA SAJA YANG
HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH
DAN PEMDA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KDRT ?
Pemerintah bertanggung jawab dalam
upaya pencegahan kekerasan dalam
rumah tangga

12. HAK KORBAN 1
• PERLINDUNGAN DARI
– PIHAK KELUARGA,
– DIL/ JA/ POL/ ADVOKAT,
– LEMBAGA SOSIAL ATAU PIHAK
LAINNYA
– SIFAT WAKTU SEMENTARA BERDASAR
PENETAPAN PERINTAH PERLINDUNGAN
DARI PENGADILAN

13. HAK KORBAN 2
• PELAYANAN KESEHATAN SESUAI
KEBUTUHAN MEDIS
• PENANGANAN SECARA KHUSUS
BERKAITAN DENGAN KERAHASIAAN
KORBAN
• PENDAMPINGAN OLEH PEKERJA
SOSIAL DAN BANTUAN HUKUM PADA
TIAP TINGKAT PROSES
• PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI

14. HAK KORBAN 3
• LAPORKAN SECARA LANGSUNG
KDRT KEPADA KEPOLISIAN BAIK DI
TEMPAT KORBAN BERADA MAUPUN
DI TKP
• KORBAN DAPAT BERIKAN KUASA
KEPADA KELUARGA/ ORANG LAIN
UTK LAPORKAN KDRT KEPADA
KEPOLISIAN

15. APA UPAYA PEMERINTAH UNTUK
MENCEGAH KDRT ?
 merumuskan kebijakan tentang
penghapusan KDRT;
 menyelenggarakan komunikasi, informasi,
dan edukasi tentang KDRT;
 menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi
tentang KDRT;
 menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan
standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif
gender.

16. BAGAIMANA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERHADAP KORBAN?
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap
korban, pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-
masing dapat melakukan upaya:
a. penyediaan ruang pelayanan khusus
di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga
kesehatan, pekerja sosial, dan
pembimbing rohani;

17. c. pembuatan dan pengembangan
sistem dan mekanisme kerja sama
program pelayanan yang melibatkan
pihak yang mudah diakses oleh
korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi
pendamping, saksi, keluarga, dan
teman korban.

18. APA PERAN MASYARAKAT DAN
LEMBAGA SOSIAL LAINNYA ?
Untuk menyelenggarakan upaya upaya
pelayanan terhadap korban, pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan fungsi
dan tugas masing-masing, dapat
melakukan kerja sama dengan masyarakat
atau lembaga sosial lainnya.

19. APA SAJA KEWAJIBAN
MASYARAKAT ?
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau
mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai
dengan batas kemampuannya untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan
penetapan perlindungan.

20. BAGAIMANA KEPOLISIAN
MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KDRT
?
 Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak mengetahui
atau menerima laporan kekerasan dalam
rumah tangga, kepolisian wajib segera
memberikan perlindungan sementara
pada korban.

21.  Perlindungan sementara diberikan paling
lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima
atau ditangani.
 Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak pemberian
perlindungan, kepolisian wajib meminta
surat penetapan perintah perlindungan
dari pengadilan.
 Dalam memberikan perlindungan
sementara, kepolisian dapat bekerja sama
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing
rohani untuk mendampingi korban.

22.  Kepolisian wajib memberikan
keterangan kepada korban tentang
hak korban untuk mendapat
pelayanan dan pendampingan.
 Kepolisian wajib segera melakukan
penyelidikan setelah mengetahui atau
menerima laporan tentang terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga.

23. a. identitas petugas untuk pengenalan
kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga
adalah kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi
korban.
 Kepolisian segera menyampaikan
kepada korban tentang:

24. BAGAIMANA TENAGA KESEHATAN
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KDRT ?
 Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
korban, tenaga kesehatan harus:
 memeriksa kesehatan korban sesuai dengan
standar profesinya;
 membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan
terhadap korban dan visum et repertum atas
permintaan penyidik kepolisian atau surat
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum
yang sama sebagai alat bukti.
 Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana
kesehatan milik pemerintah, pemerintah
daerah atau masyarakat

25. BAGAIMANA CARA PENGAJUAN
LAPORAN KDRT ?
 Korban berhak melaporkan secara langsung
KDRT kepada kepolisian baik di tempat
korban berada maupun di tempat kejadian
perkara.
 Korban dapat memberikan kuasa kepada
keluarga atau orang lain untuk melaporkan
KDRT kepada pihak kepolisian baik di
tempat korban berada maupun di tempat
kejadian perkara.

26.  Dalam hal korban adalah seorang anak,
laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali,
pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
SIAPA YANG DAPAT MEMBERIKAN
PERINTAH PERLINDUNGAN ?
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari sejak diterimanya permohonan wajib
mengeluarkan surat penetapan yang berisi
perintah perlindungan bagi korban dan anggota
keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

27. BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH
SURAT PERINTAH PERLINDUNGAN ?
 Permohonan untuk memperoleh surat
perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

28.  Permohonan perintah perlindungan
disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
 Dalam hal permohonan diajukan secara lisan,
panitera pengadilan negeri setempat wajib
mencatat permohonan tersebut.
 Dalam hal permohonan perintah perlindungan
diajukan oleh keluarga, teman korban,
kepolisian, relawan pendamping, atau
pembimbing rohani maka korban harus
memberikan persetujuannya.
 Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat
diajukan tanpa persetujuan korban.

29. BERAPA LAMA PERINTAH
PERLINDUNGAN DIBERIKAN ?
1) Perintah perlindungan dapat diberikan
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang
atas penetapan pengadilan.
3) Permohonan perpanjangan Perintah
Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari
sebelum berakhir masa berlakunya.

30. APAKAH ADA TAMBAHAN
PERINTAH PERLINDUNGAN ?
 Pengadilan dapat menyatakan satu atau
lebih tambahan perintah perlindungan.
 Dalam pemberian tambahan perintah
perlindungan, pengadilan wajib
mempertimbangkan keterangan dari
korban, tenaga kesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping, dan/atau
pembimbing rohani.

31. BAGAIMANA PEMERIKSAAN
TERHADAP PELAKU ?
 Korban, kepolisian atau relawan
pendamping dapat mengajukan laporan
secara tertulis tentang adanya dugaan
pelanggaran terhadap perintah
perlindungan.

32.  Dalam hal pengadilan mendapatkan
laporan tertulis pelaku diperintahkan
menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat) jam guna dilakukan
pemeriksaan.
 Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di
tempat pelaku pernah tinggal bersama
korban pada waktu pelanggaran diduga
terjadi.

33. APA YANG HARUS
DILAKUKAN UNTUK
PELAYANAN
PEMULIHAN KORBAN ?
 Untuk kepentingan pemulihan, korban
dapat memperoleh pelayanan dari:
a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.

34.  Dalam rangka pemulihan terhadap
korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping dan/atau
pembimbing rohani dapat melakukan
kerja sama.
 Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan upaya pemulihan dan
kerja sama diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

35. KETENTUAN PIDANA
KEKERASAN FISIK 5 TAHUN 15 JUTA
KEKERASAN FISIK  JATUH
SAKIT / LUKA BERAT
10 TAHUN 30 JUTA
KEKERASAN FISIK  KORBAN
MATI
15 TAHUN 45 JUTA
KEKERASAN SUAMI THD ISTERI
ATAU SEBALIKNYA, TIDAK ADA
PENYAKIT/ HALANGAN KERJA
4 BULAN 5 JUTA

36. KETENTUAN PIDANA
KEKERASAN PSIKIS 3
TAHUN
9 JUTA
KEKERASAN SUAMI THD
ISTERI ATAU SEBALIKNYA,
TIDAK ADA PENYAKIT/
HALANGAN KERJA
4 BULAN 3 JUTA

37. KETENTUAN PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL 12
TAHUN
36 JUTA
ORANG MEMAKSA ORANG YG
MENETAP DLM RT UTK LAKUKAN
HUBUNGAN SEKSUAL
4 – 15
TAHUN
12 – 300
JUTA
AK IBATKAN LUKA YG TIDAK
SEMBUH SAMA SEKALI,
GANGGUAN DAYA PIKIR,
KEJIWAAN JANIN MENINGGAL,
ALAT REPRODUKSI TAK
BERFUNGSI
5 – 20
TAHUN
25 – 500
JUTA

38. KETENTUAN PIDANA
PENELANTARAN ORANG
LAIN
3
TAHUN
15 JUTA

39. ANCAMAN PIDANA ATAS
KEKERASAN FISIK
Setiap orang yang melakukan :
 Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga
di pidana paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak Rp. 15 juta.
 Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan
korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana
penjara paling lama 10 tahun atau denda paling
banyak Rp. 30 juta.

40. Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan
matinya korban, di pidana penjara paling lama
15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45 juta.
Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya,
yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan
atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari di pidana penjara paling lama 4 bulan atau
denda paling banyak Rp. 5 juta.
(Pasal 44 jo Pasal 51)
( merupakan delik aduan )

41. ANCAMAN PIDANA ATAS
KEKERASAN PSIKIS
 Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga di pidana penjara paling
lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta.
 Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari,
dipidana penjara paling lama 4 bulan atau
denda paling banyak Rp. 3 juta.
(Pasal 44 jo Pasal 52)

42. ANCAMAN PIDANA ATAS
KEKERASAN SEKSUAL
 Setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan seksual terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangganya, di pidana dengan
pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda
paling banyak Rp. 36 juta (pasal 46)
 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap
dalam rumah tangganya untuk melakukan
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara
paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun
atau denda paling banyak Rp. 300 juta (Pasal 47)

43. Dalam hal perbuatan pemaksaan
hubungan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47,
mengakibatkan korban :
• Mendapat luka berat yang tidak memberi
harapan atau sembuh sama sekali,
• Mengalami gangguan daya pikir atau sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-
turut,
• Mengalami gugur kandungan atau matinya janin
dalam kandungan, atau
• Mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5
tahun dan paling lama 20 tahun atau denda
paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling
banyak
Rp. 500 juta (Pasal 48)

44. ANCAMAN PIDANA ATAS PENELANTARAN
RUMAH TANGGA,
di pidana maksimal 3 tahun atau denda
maksimal Rp. 15 juta, setiap orang yang
• Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangga, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia
wajib memberi kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 50 jo
Pasal 59)
• Menelantarkan orang lain yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan/ataumelarang untuk bekerja yang layak di dalam
dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah
kendalinya (Pasal 49)

45. Apakah ada Pidana tambahan ?
a. pembatasan gerak pelaku baik yang
bertujuan untuk menjauhkan pelaku
dari korban dalam jarak dan waktu
tertentu, maupun pembatasan hak-hak
tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program
konseling di bawah pengawasan
lembaga tertentu.
Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan
berupa:

46. APA YANG DIKATEGORIKAN
SEBAGAI DELIK ADUAN ?
Sesuai Pasal 51 – 53 yang dikategorikan
sebagai delik aduan dalam UU ini, Tindak
pidana berupa:
kekerasan fisik (Pasal 44 ayat 4),
 kekerasan psikis (Pasal 45 ayat 2),
kekerasan seksual (Pasal 46) yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebaliknya merupakan delik aduan

47. KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN
• PERIKSA KESEHATAN KORBAN SESUAI
DENGAN STANDAR PROFESINYA
• BUAT LAPORAN TERTULIS HASIL
PEMERIKSAAN KORBAN & VISUM ET
REPERTUM/ SURAT KETERANGAN MEDIS
• DILAKUKAN DI SARANA KESEHATAN
MILIK PEMERINTAH/ PEMDA/
MASYARAKAT

48. PERAN DOKTER
• ANAMNESA TERARAH
– Tracy (1996) : menerapkan pertanyaan rutin
kepada 8 pasien ginekologis, ternyata
semuanya pernah menerima kekerasan !
• TEMUKAN TANDA KEKERASAN
• DOKUMENTASI TEMUAN
• MENILAI KESELAMATAN
• KOMUNIKASIKAN PILIHAN PENYELESAIAN
YANG REALISTIK

49. Perkosaan
•KSTP (delik kesusilaan) +
persetubuhan :
–Persetubuhan di dalam (ikatan)
perkawinan :
–Di luar perkawinan

50. Persetubuhan intra
perkawinan
•A.1. Menyetubuhi istri dibawah
umur sebagaimana pasal 288
KUHP sehingga timbul
•luka (sanksi 4 tahun)
•luka berat (sanksi 8 tahun)
•meninggal (sanksi 12 tahun).

51. Persetubuhan intra (2)
•A.2. Menyetubuhi istri (dewasa)
dianggap sebagai kasus
penganiayaan :
•timbul perlukaan (luka ringan) :
pasal 351 ayat 1
•luka (luka ‘sedang’) sesuai pasal
352 KUHP
•luka berat sebagaimana pasal 90
KUHP : sesuai pasal 351 ayat 3

52. Persetubuhan di luar
perkawinan :
• B.1. (dianggap) disetujui si perempuan :
• B.1.a. delik aduan : persetubuhan dengan
perempuan < 15 tahun (pasal 287 KUHP,
sanksi 9 tahun);
• B.1.b. delik langsung (bukan aduan) :
• menyetubuhi perempuan sehingga luka atau
luka parah (pasal 288 KUHP yo pasal 291;
sanksi 12 tahun);
• menyetubuhi perempuan < 15 tahun yang
menjadi anak (kandung/tiri/angkat/asuh) atau
anak titip/kost/didik, bawahan/pembantunya
(pasal 294 KUHP, sanksi 9 tahun)

53. Di luar perkawinan (2)
• B.1.c. Delik langsung : menyetubuhi < 12 tahun
(sbg penafsiran “belum mampu dikawin” ) : (pasal
287 KUHP, sanksi 9 tahun)
• B.1.d.. Delik aduan : menyetubuhi istri / suami
orang lain (perzinahan) sesuai pasal 284 KUHP,
sanksi 9 bulan;
• B.2. Tanpa persetujuan si perempuan :
• B.2.a. Menyetubuhi perempuan dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan (perkosaan)
sesuai dengan pasal 285 KUHP)
• B.2.b. Menyetubuhi perempuan pingsan/tidak
berdaya (pasal 286 KUHP, sanksi 9 tahun).

54. Pasal 291 :
• (1) Jika salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 286, 287, 289
dan 290, mengakibatkan luka-luka
berat, dijatuhkan pidana penjara paling
lama duabelas tahun;
• (2) Jika salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 285, 286, 287
dan 290 itu mengakibatkan mati,
dijatuhkan pidana penjara palinglama
lima belas tahun.

55. Tugas Dr Sp Forensik
• Mengobati korban dalam segala aspeknya.
• Mengumpulkan bukti biologis secara umum.
• Membuktikan adanya persetubuhan.
• Juga tanda kekerasan : perlukaan, tubuh umum (status
generalis) + regio tubuh seksual setempat (status
lokalis).
• Menilai usia korban.
• Juga kondisi khusus korban : gangguan kesadaran,
keadaan kejiwaan & penyulit fisik akibat
persetubuhan-paksanya.
• bantu penyidik: dugaan saat & lokasi persetubuhan
serta dugaan jatidiri pria pemerkosa.
• Membuat & serahkan visum et repertum korban.

56. Tugas (2)
• Memeriksa pria tersangka pelaku kekerasan
atau perkosaan
• Memberikan keterangan atau kesaksian di
pengadilan (sebagai saksi ahli) atau forum lain
dalam rangka penegakan keadilan.
• Salah satu forum tersebut adalah penentuan
ada tidaknya perkosaan massal yang diadakan
oleh IDI dalam rangka membantu TGPF,
dengan cara mengisi Protokol Jakarta yang
telah disediakan.

57. Hal khusus
• Pada perzinahan, persetubuhan
dilakukan dengan persetujuan wanita
yang bersalah atau turut bersalah dalam
tindak pidana itu. Perzinahan juga
mencakup kasus “kumpul kebo” yakni
pasangan dewasa belum menikah / tidak
terikat perkawinan yang melakukan
persetubuhan. Hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93
Tahun 1976.

58. Hal lain (2)
• Wanita yang pingsan tidak dapat
memberikan persetujuannya.
Persetujuan dari wanita yang tidak
berdaya dan wanita dibawah lima belas
tahun dianggap tidak sah. Dengan
demikian dianggap tidak pernah ada
persetujuan itu.

59. Existing Medical Expertise
• Made by clinical forensic specialist (e.g.
obstetric-gynecologist) as an assessing
physician
• as an “outer circle” of the victim
• based on positivistic-reductionistic-
mechanistic approach of a biomedical
model

60. Limitation of Existing
Medical Expertise
• 3rd day post rape : disappear of
medical/biomedical evidence
• 20 hours post rape : admissibility of
corroborative evidence = recent
complaint (NZ)
• DNA technology : not a routine
procedure

61. Inner circle of the rape victim
•Intimacy relationship with the victim
•Doing advocacy
– Family & next-kin
– Volunteers advocate – oath-related :
lawyer, priest, treating physicians,
“registered” nurse.
– Non-oath-related volunteers advocate
: psychologist, nurse, social worker,
NGO activist

62. Outer circle
• Investigator : police, military police
• Inquirer : National Committee for Human
Rights
• Clinical forensic doctors = assessing physician
: obgyn, pediatrician, forensic pathologist,
other specialist
• Attorney
• Judge

63. Evidentiality rule
(cathegorization of evidences)
• 1. Main-ideal evidences
• 2. Main-optimal evidences
• 3. Main-minimal evidence
• 4. Direct corroborative evidences from
rape-victim
• 5. Indirect additional evidences not from
rape-victim

64. Main-ideal evidences
• Sexual intercourse
• + Specific physical assault
• + threat (objective psychological assault)
• + perpetrator’s evidences
• + autoanamnesis (correspondensively)
• + direct corroborative evidence
(correspondensively)
• + indirect additional evidences not from rape-
victim

65. Main-optimal evidences
• Sexual intercourse
• +/- Specific physical assault
• +/- autoanamnesis
(correspondensively)

66. Main-minimal evidence
• Partial (penile) penetration
• + autoanamnesis (correspondensively)

67. Direct corroborative evidence
• Circumstantial medical evidence from allo-
anamnesis (eye witness); victim’s condition :
medical evidence, general wounds, general
psychological symptoms, related clothesi,
perpetrator’s biological evidences in victim’s
clothes/body
• Non-medical evidences : victim’s behaviour 
recent complaints, no falsifying motivation

68. Peraturan Perundang-
undangan
• NEGARA LAIN (AS):
– Marital rape
– Mandator Reporting
– Civil Protection Order (CPO)
– Child Protection (custodial)
– Perjanjian Pra-Nikah
– Ketenagakerjaan

69. PEDOMAN UMUM
• PERHATIKAN KERAHASIAAN KLIEN
• BERIKAN KEPERCAYAAN
• NYATAKAN BAHWA ITU BUKAN
KESALAHANNYA
• HORMATI HAK KLIEN DALAM MENGAMBIL
KEPUTUSAN
• BANTU KLIEN BUAT RENCANA
PENYELAMATAN DIRI
• BANTU PEROLEH LAYANAN LAINNYA

70. ANAMNESA
• PENGANTAR :
– “BANYAK DIANTARA PASIEN KAMI
MENGALAMI KETEGANGAN DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN SUAMI, … dst “
• TAK LANGSUNG :
– “GEJALA YANG IBU ALAMI MUNGKIN AKIBAT
STRES. APAKAH IBU DAN SUAMI SEDANG
BERTENGKAR?”
• LANGSUNG :
– “APAKAH SUAMI PERNAH MENYAKITI?”

71. • CONTOH LAIN :
– APA YANG TERJADI APABILA TERJADI
KETIDAK SEPAKATAN ANTARA ANDA
DENGAN SUAMI?
– APAKAH ANDA MERASA AMAN DAN
TENTERAM BILA DI RUMAH?
– PERNAHKAH ANDA KE DOKTER KARENA
LUKA AKIBAT KEKERASAN?
– PERNAHKAH ANDA TAKUT BAHWA ANAK
ANDA AKAN DISAKITI ORANG DEKAT ANDA?

72. PEMERIKSAAN FISIK
• MENYELURUH
– UMUM
– LOKAL PADA (DUGAAN) CEDERA
– GINEKOLOGIS
• DAPAT DITUNTUN OLEH TEMUAN DALAM
ANAMNESA
• BERPEDOMAN PADA STANDAR
• DAPAT DIBANTU DENGAN PEMERIKSAAN
RADIOLOGIS, USG, DLL

73. TANDA KDRT
• TIDAK BICARA SENDIRI
• DIAWASI TERUS OLEH PASANGANNYA
• KELUHAN KHRONIS TANPA PENYAKIT
• CEDERA YG TAK JELAS SEBABNYA
• TRAUMA FISIK PADA KEHAMILAN
• RIWAYAT PERCOBAAN BUNUH DIRI
• TERLAMBAT CARI PERTOLONGAN MEDIS
• CEDERA BILATERAL ATAU MULTIPEL

74. • BEBERAPA CEDERA DENGAN BERBAGAI
TAHAP PENYEMBUHAN
• CEDERA YG TAK SESUAI DENGAN
KETERANGAN
• INFEKSI TR UROGENITAL
• SINDROMA GANGGUAN PENCERNAAN
• GANGGUAN SEKSUAL
• GANGGUAN MENTAL

75. LUKA SPESIFIK
INTERPRETASI DENGAN TAJAM :
• NILAI DERAJAT KEPARAHAN, LOKASI,
JUMLAH, BENTUK YANG KHAS
– MARGINAL HAEMATOME
– JEJAK IKATAN, JERAT, CEKIKAN
– LUKA TUSUK, BACOK, TEMBAK
– LUKA BAKAR : ROKOK, SETRIKA
– PATAH TULANG

76. KULIT DAN RAMBUT
• CEDERA :
– MEMAR,
– LECET,
– LUKA TERBUKA
• JARINGAN PARUT
• HIPERPIGMENTASI ATAU
HIPOPIGMENTASI
• ALOPECIA
• KUKU-KUKU

77. WAJAH
• HEMATOM, EDEMA, KREPITASI
• FRAKTURA TULANG WAJAH
• MATA : PERDARAHAN, KELAINAN
KORNEA, VISUS, LAPANG PANDANG, dll
• TELINGA : LUKA, MEMBRAN TIMPANI
• HIDUNG : FRAKTURA, PERDARAHAN
• MULUT : PERDARAHAN, LUKA LAMA,
KEUTUHAN GIGI

78. DADA DAN PERUT
• KELAINAN KULIT, NYERI, FRAKTURA IGA,
• HATI-HATI : HEMATOMA INTRA-
MUSKULATUR, RETRO-PERITONEAL,
INTRA-ABDOMINAL
• PEMERIKSAAN RUTIN CARDIOVASKULER,
RESPIRASI
• DIGESTIVE
• GENITO-URINARY
• USG ATAU CT SCAN BILA PERLU

79. S.S.P.
• SYARAF PUSAT : SENSORIS, MOTORIK
• UJI AWAL KEMAMPUAN KOGNITIF DAN
STATUS MENTAL
• RIWAYAT AMNESIA, PUSING, SAKIT
KEPALA, MUNTAH, MUAL, DLL
• CT SCAN BILA ADA INDIKASI

80. GINEKOLOGIS
• USAHAKAN AGAR SELALU DILAKUKAN
(HARUS ADA CONSENT)
• DYSURI, GANGGUAN MENSTRUASI,
PERDARAHAN PER-VAG, MASALAH SEKS,
NYERI DUBUR, DLL
• CEDERA DI BAGIAN LUAR : PUBIS, V / V,
PERINEUM, ANUS
• LAKUKAN SEPERTI PADA KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL

81. CEDERA
MEMAR LAMA JEJAS IKATAN

82. CEDERA DI PUNGGUNG
MEMAR AKIBAT
PUKULAN BENDA
PANJANG
LUKA BAKAR

83. DOKUMENTASI
• SURAT-MENYURAT
• TEMUAN :
– NARATIF
– FOTOGRAFIK
– VIDEO
• CHAIN OF CUSTODY :
– BERITA ACARA
– PENGEMASAN DAN PENYEGELAN

84. PELAPORAN
• HARUSKAH MELAPOR?
• KEPADA SIAPA?
• KEPENTINGAN PERADILAN :
– VISUM ET REPERTUM
– PROSEDUR MEDIKO-LEGAL SEPERTI BIASA
– TATA CARA PELAPORAN SEPERTI BIASA
• KEPENTINGAN NON PERADILAN :
– DOKUMENTASI REKAM MEDIS
– SURAT KETERANGAN MEDIS

85. PEMERIKSAAN KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL
• PEMBUKTIAN ADANYA KEKERASAN,
TERMASUK “PERACUNAN”
– LUKA SEDERHANA TAPI RELEVAN ?
• PEMBUKTIAN PERSETUBUHAN
– PENETRASI
•SELAPUT DARA DAN TRAUMA VULVA / VAGINA
– EJAKULASI
•SPERMA DAN SEMEN
• USIA KORBAN : Statutory rape ?

86. Cara Perlukaan
• Tak wajar
– Kecelakaan
• Korban terbatas
• Korban massal
– Percob Bunuh diri : idem
– Percob Pembunuhan : idem
• Wajar
– Tua
– Sakit
• Tak dpt ditentukan
PENYIDIKAN o/ PENYIDIK
PENELITIAN :
TEMUKAN DUGAAN TINPID
PPNS
PENUNTUTAN o/ JPU
MEMBUAT TERANG PERKARA
MENEMUKAN TERSANGKA
VeR +/- KETERANGAN AHLI
PERADILAN o/ MAJELIS HAKIM
VONIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ALAT
BUKTI
184 KUHAP
2 ALAT BUKTI +
KEYAKINAN HAKIM
(183 KUHAP)
133 KUHAP
216 KUHP
179 KUHAP
Jo 224 KUHP
186 KUHAP

87. Bahan Bukti Biologis Pra –
VER/SKM
Kasus Kejahatan dengan kekerasan Fisik/Mental/Seksual
TKP
Bukti Biologis :
Darah, Cairan Mani,
Sperma, Saliva,
Rambut
Pemeriksaan Laboratorium Forensik di
Instalasi Penunjang Medik RS
Pelaku
Korban
Pengungkapan Secara Ilmiah via
SKM atau VeR
IGD
RA-JAL
RA-NAP
FORENSIK KLINIK
SPV IDEAL
SPV OPTIMAL
Kantor Polisi
RUMAH SAKIT
OBYEK
Biaya Negara
136 KUHAP – u/ RS
229 (1) KUHAP – u/Dr
187 KUHAP – srt
184 (1) KUHAP – atas sumpah

88. • DATANG “setlh PASIEN/KORBAN KE DR/RS”
yg kondisi (luka) korban sdh berubah
• RAHASIA KEDOKTERAN  tdk relevan
– PP 10 / 1966 jo ps 322 KUHP WAJIB SIMPAN
RHS ps 2 ada lex specialis pengecualian bila
ada SPV berbasis UU (133 KUHAP) jo 50 KUHP
– UU 29/2004 PS 48 PENGECUALIAN:
•KEPENTINGAN KESEHATAN PASIEN
•PERMINTAAN AP PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA
PENEGAKAN HUKUM
•PERMINTAAN PASIEN
•KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
SPV “OPTIMAL”

89. KESIMPULAN
• TENAGA KESEHATAN/nurse : PENEMU &
PENATALAKSANAAN K.T.P./KDRT, dlm
“lingkaran dlm” korban – termasuk
perkosaan (dlm RT)
• TEORI GENDER berguna utk tingkatkan
yan & advokasi pasien/korban KDRT
• Teori medikolegal berguna utk
tingkatkan kepastian & perlind hukum
• Kerjasama ekstra mural penting :
RS/fasyankes – LBH – RPK Polri – LPS –
inst sosial (shelter) – IKF/ML – sist perad