3. 3
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
1. Pengertian Keuangan Negara
1. Terminologi Keuangan Publik = Keuangan Negara = keuangan
pemerintah = aktifitas finansial pemerintahan (kajian kita tidak
termasuk aktifitas pemerintah dalam perekonomian)
2. Secara teori, tidak selalu jelas subjek dari publik finance, karena
tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi
yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara
3. Keuangan negara menurut UU 17/2003: semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. 4
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Pendekatan Rumusan Keuangan Negara
Terdapat sisi-sisi dalam memandang Keuangan
Negara yaitu:
Dari sisi Objek : semua hak & kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal,
moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa
uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. 5
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH 5
Dari sisi Subjek : seluruh objek sebagaimana tersebut di
atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan
Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara.
Dari sisi Proses : seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana
tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan sampai dengan
pertanggunggjawaban.
Dari sisi Tujuan : meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
6. 6
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
2. Lingkup Keuangan Negara
1. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh
penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah (pusat dan
daerah)
Penerimaan negara (UU 17/2003): uang yang masuk ke kas negara
Pendapatan negara (UU 17/2003): hak pemerintah pusat yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Keuangan publik mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk
didalamnya belanja publik/negara (pusat dan daerah)
Pengeluaran negara (UU 17/2003): uang yang keluar dari kas negara
Belanja negara (UU 17/2003): kewajiban pemerintah pusat yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
7. 7
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Lingkup Keuangan Negara
3. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang
dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah)
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Terminologi lain dari utang dan/atau piutang negara
8. 8
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH 8
Kewenangan Pengelolaan APBN/Keuangan Negara
(ps 6-10 UU 17/2003)
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan KN yang didelegasikan kepada :
a. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara
yang dipisahkan;
b.Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;
c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota
selaku kepala peme rintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
10. 10
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH 10
Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan merup pembantu Presiden dalam bidang
keuangan, berperan sebagai Chief Financial of Officer
(CFO*) Pemerintah Republik Indonesia.
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang pada hakekatnya merup
Chief of Operational Officer (COO*) untuk suatu bidang
tertentu pemerintahan.
Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan
daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
11. 11
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
HUBUNGAN SUBYEK PENGELOLA KN
KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHAN
PUSAT, termasuk
BLU*)
PEMERINTAHAN
PROVINSI
PEMERINTAHAN
KABUPATEN /
KOTA
LEMBAGA
PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA
yang dipisahkan
BUMD Keuangan
BUMD Non
Keuangan
LEMBAGA
MONETER
Termasuk Bank
Sentral
LEMBAGA NON
MONETER
14. 14
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka
7 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Suparmoko : menyatakan bahwa yang
dimaksud dengan anggaran (budget)
adalah suatu daftar atau pernyataan
yang terperinci tentang penerimaan
dan pengeluaran negara yang
diharapkan dalam jangka waktu satu
tahun
PENGERTIAN APBN
15. 15
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH 15
Tahun 2000, Indonesia mulai
menggunakan format I-account
(bentuk neraca staffel) untuk
menggantikan format sebelumnya, T-
account (bentuk neraca scontro)
Pada format I-account, pencantuman
pendapatan dan belanja berada pada
satu kolom, shg dpt terlihat besaran
surplus/defisit yang didapat dari
besaran pendapatan negara
dikurangi besaran belanja negara.
16. 16
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Keuntungan Format I-Account
Meningkatkan transparansi dalam
penyusunan APBN
Mempermudah pemantauan dlm
pelaksanaan pengelolaan APBN
Memudahkan dalam analisis komparasi
dengan APBN negara lain
Memudahkan pelaksanaan desentralisasi
fiskal dan perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16
18. 18
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
A. KONSEP DASAR
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Siklus adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara
berulang dengan tetap dan teratur.
18
Siklus APBN : rangkaian kegiatan yg berawal dari Perencanaan s.d.
Pertanggungjawab an APBN yg berulang dgn tetap & teratur setiap tahun
anggaran.
Dapat dibagi menjadi Perencanaan
APBN dan Penyusunan APBN
19. 19
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
I. Tahap Perencaan dan Penganggaran
1. Perumusan Kebijakan Presiden : diguna kan
sebagai bahan acuan dan pertimbangan pada
penyusunan arah, prioritas, dan kebijakan
tahun yang direncanakan dalam APBN
2. Penyusunan Kebijakan & Kapasitas Fiskal
RAPBN terdiri : Penyusunan Proyeksi Asumsi
Dasar Ek. Makro & Parameter APBN, Proyeksi
Pendapatan dan Hibah, Proyeksi Belanja,
Penyusunan Proyeksi Pembiayaan Anggaran
dan Penyusunan Postur RAPBN
20. 20
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
I. Tahap Perencaan dan Penganggaran (2)
3. Menyusun ancar-ancar pagu
anggaran yg diberikan kepada KL
sebagai pedoman dalam penyusunan
RenjaKL
4. Penyusunan RAPBN dimulai dari
pembicaraan pendahuluan denga
DPR, Penetapan pagu Anggran dan
penyusunan RAPBN serta Nota
Keuangan
20
21. 21
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
II. Tahap Pembahasan APBN
RAPBN dan Nota Keuangan yang disampaikan oleh Presiden
kepada DPR kemudian dibahas:
1. Rapat Kerja Badan Anggaran dgn Pemerintah (Menkeu dan
Bappenas) dan Gubernur BI
2. Rapat kerja Komisi I-XI dengan mitra kerjanya membahas
RKAKL
3. Rapat paripurna : Penyampaian laporan hasil tingkat I di
Badan Anggaran, Pernyataan persetujuan/penolakan dari
setiap fraksi. Penyampaian pendapat akhir pemerintah
21
22. 22
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
III. Tahap Penetapan APBN
Apabila Rancangan APBN disetujui dan
ditetapkan oleh DPR menjadi APBN, tugas
pemerintah selanjutnya adalah menetapkan
Alokasi Anggaran KL.
Kementerian Keuangan menetapkan Alokasi
Anggaran yang dijadikan dasar menyusun
DIPA oleh K/L
23. 23
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
IV. Tahap Pelaksanaan APBN
Untuk melaksanakan APBN
harus berdasarkan DIPA
yang berisi rencana
penerimaan dan
pengeluaran satuan kerja
tersebut
Proses pelaksanaan APBN
dilaksanakan oleh satuan
kerja masing2 K/L dan
pencairan anggarannya
melalui KPPN (Ditjen.
Perbendaharaan) dengan
dokumen SP2D.
24. 24
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
V. Pelaporan dan Pencatatan APBN
K/L dan Bendahara Umum
Negara melakukan
pelaporan dan pencatatan
sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP)
sehingga menghasilkan
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP)
26. 26
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
1. menyusun DIPA
2. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara;
3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan
perintah pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan
kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;
6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan
dan penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan
anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. 27
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA;
– menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan
dananya;
– menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-
UP/TUP
– mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan
Penyedia Barang/Jasa
4. melaksanakan kegiatan swakelola
5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya
6. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
– menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara; dan/atau
– menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
28. 28
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
1. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
• kelengkapan dokumen pendukung SPP
• kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK
• kebenaran pengisian format SPP
• kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
• ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
• kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran
belanja pegawai
• kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan
dengan pengadaan barang/jasa
• kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan
perjanjian/kontrak/surat keputusan
• kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai
hak tagih;
• kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai
hak tagih kepada negara; dan
• kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak
2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;
Tugas dan Wewenang PPSPM
29. 29
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
kebendaharaan atas uang/surat berharga yang
berada dalam pengelolaannya yang meliputi:
31. 31
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
31
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN
32. 32
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Landasan Hukum
Laporan Keuangan ini disusun dengan
menggunakan standar akuntansi pemerintahan
yang mengacu pada international public sector
accounting standard (IPSAS).
Pasal 30 UU nomor 17 Tahun 2003
Presiden berkewajiban untuk menyampaikan
rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa
Laporan Keuangan.
32
33. 33
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
33
PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN APBN
34. 34
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Perubahan SAL
Laporan Pelaksanaan
Anggaran
• Neraca
• Laporan Operasional
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Laporan Arus Kas
Laporan Finansial
• Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,
dan Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan
Keuangan
UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL
Gambaran Umum Pelaporan Keuangan
Berbasis Akrual
35. 35
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam suatu
periode tertentu.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum
Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan
konsolidasi.
36. 36
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Operasional
NERACA
Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tanggal tertentu
Disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga
penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
37. 37
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional,
investasi aset non keuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan
transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama
periode tertentu
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
38. 38
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Catatan Atas Laporan Keuangan
CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan
Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan
diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.
Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas
39. 39
Pelatihan Dasar CPNS Golongan II – MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
TERIMA KASIH www.bppk.kemenkeu.go.id
Pusdiklat PSDM
Editor's Notes
Namun di Indonesia, sesuai UU 17/2003 ditetapkan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara, yakni sisi objek, sisi subjek, proses dan tujuan.
