1. Modul ini membahas pengelolaan keuangan madrasah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran.

1. PENGELOLAAN
KEUANGAN MADRASAH

2. Biodata
Narasumber
NAMA : MUARIPIN
NIP : 196907032000031001
PANG. JAB. : IV-C - WI AHLI MADYA
KANTOR : BDK BANDUNG
HP : 081320051151

3. PENDAHULUAN
• Sesuai Permendiknas No 13 Tahun 2007, kepala
madrasah harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan
keuangan madrasah sesuai prinsip yang akuntabel,
transparan, dan efisien.
• Pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring serta evaluasi
penggunaan keuangan harus sesuai dengan regulasi yang
berlaku.

4. TARGET KOMPETENSI
Setelah mempelajari modul pengelolaan
keuangan madrasah ini saudara diharapkan
mampu mengelola keuangan madrasah
sesuai dengan prinsip pengelolaan yang
akuntabel, transparan dan efesien

5. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
Menganalisis rencana kerja madrasah
Menganalisis kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan
Mengelola keuangan madrasah dengan prinsip akuntabilitas, transparansi
dan efisiensi
Melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan madrasah secara transparan
Menghitung pajak yang harus disetor berdasarkan aturan perpajakan dalam
pengelolaan dana madrasah

6. RUANG LINGKUP MODUL
Pengelolaan dan
pelaporan dana
madrasah
Perpajakan

7. Pendahulu
an (10’)
Kegiatan
Pembelajaran
1 (60’)
Kegiatan
Pembelajaran
2 (45’)
Penutup
(20’)
Target kompetensi,
Indikator Pencapaian
Kompetensi, Ruang
lingkup. Curah pendapat
pengalaman tentang
pengelolaan dana,
perpajakan dan
pelaporan
PENGORGANISASIAN PEMBELAJARAN
Pengantar, curah
pendapat konsep
pengelolaan
keuangan dan
pelaporan dana
madrasah,
penugasan,
penguatan, evaluasi
Perpajakan,
penugasan,
penguatan, evaluasi
Refleksi dan
simpulan

8. INTEGRASI NILAI PPK
MODUL PENGELOLAAN KEUANGAN
NILAI KARAKTER DALAM MODUL
RELIGIUSITAS
•Peduli
•Percaya diri
INTEGRITAS
•Jujur
•Tanggung jawab

9. LANGKAH PEMBELAJARAN
APERSEPSI
Curah pendapat tentang konsep
pengelolaan keuangan
MATERI KP 1
Curah pendapat, diskusi
kelompok, penugasan
MATERI KP 2
Curah pendapat, diskusi
kelompok, penugasan
KONFIRMASI DAN REFLEKSI

10. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 (60’)

11. 1. Menjelaskan konsep pengelolaan keuangan madrasah dengan tepat
melalui curah pendapat dalam kelompok.
2. Menguraikan 4 prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dengan benar
melalui curah pendapat dalam kelompok.
3. Menganalisis RKAM dengan teliti melalui kegiatan diskusi kelompok.
4. Menganalisis kegiatan pengelolaan dana madrasah yang sesuai
dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dengan cermat
melalui diskusi kelompok.
5. Mendeskripsikan pelaporan keuangan sesuai regulasi yang berlaku
dengan benar melalui curah pendapat dalam kelompok.
TUJUAN PEMBELAJARAN

12. INDIKATOR PENCAPAIAN TUJUAN
1. Menjelaskan konsep pengelolaan keuangan madrasah.
2. Menguraikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.
3. Menganalisis RKAM.
4. Menganalisis kegiatan pengelolaan dana madrasah yang
sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.
5. Mendeskripsikan pelaporan keuangan sesuai regulasi yang
berlaku.

13. MATERI
PERENCANAAN DAN
PEMBELANJAAN DANA
MADRASAH
PELAPORAN
PENGELOLAAN DANA
MADRASAH
PRINSIP
PENGELOLAAN
KEUANGAN
MADRASAH
1 2 3 4
1
2
4
3
KONSEP
PENGELOLAAN
KEUANGAN
MADRASAH
Tujuan, landasan hukum,
prinsip pengelolaan
keuangan

14. CURAH PENDAPAT
Bagaimana perencanan dan pembelanjaan keuangan yang
sudah Saudara lakukan di madrasah?
Bagaimana yang Saudara lakukan saat melakukan pelaporan
dan pertanggungjawaban keuangan di madrasah Saudara?
Sebagai kepala madrasah, apa yang Saudara lakukan untuk
melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di madrasah?

15. KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN
MADRASAH
• Pengelolaan keuangan madrasah
merupakan rangkaian aktivitas yang
mengatur keuangan madrasah mulai
dari perencanaan, pembukuan,
pembelanjaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan
madrasah

16. TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN
MADRASAH
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana
madrasah
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana
madrasah
Mendorong pemanfaatan dana madrasah secara lebih
ekonomis
Meminimalkan penggunaan anggaran madrasah
Memupuk kreativitas pencarian sumber pendanaan madrasah
Mendorong kompetensi penanggungjawab keuangan madrasah

17. PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN
MADRASAh
• Kesempatan yang sama untuk mendapatkan
pelayanan publik yang berkualitas
Keadilan
• Perbandingan antara input dan output: jika waktu,
tenaga dan biaya yang sekecilnya dapat mencapai
hasil yang ditetapkan
Efisiensi
• Adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
madrasah (kebijakan, sumber keuangan, jumlah,
penggunaan, dll)
Transparansi
• Penggunaan uang madrasah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan yang
telah ditetapkan, adanya transparansi, partisipasi dan
standar kinerja yang terukur)
Akuntabel

18. 05
02
PERENCANAAN DAN
PEMBELANJAAN DANA MADRASAH
PERENCANAAN DANA MADRASAH
Diawali dari:
• Evaluasi Diri madrasah
• Penyusunan RKJM
• Penyusunan RKT
• Penyusunan RKAM
PEMBELANJAAN DANA MADRASah
Proses pembelanjaan dana madrasah harus:
• Memperhatikan peraturan dan Juknis
pemberi/sumber dana (misal BOS harus sesuai
Juknis terbaru, PMK, SE Mendagri, Perda, dll)
• Disertai bukti-bukti transaksi yang sah, misalnya:
nota, kuitansi, faktur dan setoran pajak atau
dokumen lain yang diminta
• Membentuk tim pengadaan barang/jasa

19. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA MADRASAH
Dokumen pelaporan dana madrasah:
1. Rencana Kegiatan dan Anggaran madrasah (RKAM)
2. Buku Kas Umum (BKU)
3. Buku Pembantu Kas (BPK)
4. Buku Pembantu Bank (BPB)
5. Buku Pembantu Pajak (BPP)
6. Berita Acara Pemeriksaan Kas
7. Bukti Pengeluaran

20. MEKANISME PELAPORAN
PENGGUNAAN DANA BOS
Realisasi
penggunaan dana
tiap sumber dana
Rekap realisasi
penggunaan BOS
Pencatatan
pelayanan dan
penanganan
pengaduan
masyarakat
Laporan aset
(belanja modal yang
bersumber dari
BOS)
Laporan ke Dinas
Pendidikan
Kab/Kota/Propinsi
Laporan Online ke
laman BOS

21. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA MADRASAH
Untuk dana BOS terdapat dua laporan utama yaitu:
1. Laporan realisasi penggunaan dana per program
ditujukan kepada Tim BOS Kab/Kota/Propinsi
2. Pengumuman realisasi penggunaan dana(BOS K-3)
ditujukan kepada masyarakat

22. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA MADRASAH
Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:
1.Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan
mengirimkan SPJ ke Walikota/Bupati/Gubernur
2.Kelengkapan lampiran SPJ
3.Bukti pendukung lainnya (jika untuk perjalanan dinas
dan pembelian barang/jasa melalui penunjukan
langsung)

23. PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN MADRASAH
Yang perlu dilakukan Kepala madrasah dalam pengawasan pengelolaan keuangan
madrasah adalah:
1. Memastikan pengelolaan keuangan madrasah telah dilakukan secara efektif,
efisien dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku
2. Memastikan tahapan perencanaan dan pembelanjaan keuangan sesuai juknis
dan rencana yang telah disusun
3. Memastikan pembukuan keuangan, dokumentasi dan pencatatan hal-hal
yang terkait dengan pengelolaan keuangan dilakukan secara akurat dan tepat
waktu
4. Melakukan evaluasi kegiatan dan anggaran madrasah dengan cara
membandingkan antara kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam RKAM
dengan realisasi program kegiatan dan anggaran

24. PENUGASAN LK-01
ANALISIS RKAM
• Tujuan penugasan: peserta mampu menganalisis
RKAM yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
• Petunjuk penugasan:
1.Buatlah kelompok terdiri dari 4 – 5 orang
2.Persiapkan dokumen RKAM terbaru (boleh hanya satu
dokumen RKAM untuk satu kelompok)
3.Lakukan analisis dokumen RKAM menggunakan
format yang disediakan
4.Tulis hasil analisis kelompok pada LK-01

25. PENUGASAN LK-02
ANALISIS KEGIATAN PENGELOLAAN DANA
• Tujuan penugasan: peserta mampu menganalisis
kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan
• Petunjuk penugasan:
1. Tugas dilaksanakan secara individual
2. Hasil analisis dituliskan pada format yang
disediakan

26. PENUGASAN LK-02
ANALISIS KEGIATAN PENGELOLAAN DANA
Soal Kasus:
madrasah Anda mengelola dana yang bersumber dari
BOS dan dana lain dari sumber yang legal. Sebagai
seorang kepala madrasah yang bertanggungjawab
terhadap pengelolaan dana tersebut, Saudara harus
melaksanakan pengelolaan dana sesuai prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan yang baik. Tuliskan pengalaman
Saudara dalam mengelola keuangan yang sesuai
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pada lembar
kegiatan yang tersedia.

27. LEMBAR KEGIATAN 02
No Prinsip Kegiatan
1 Keadilan
2 Efisien
3 Transparansi
4 Akuntabilitas

28. PENGUATAN
Referensi untuk penguatan :
1. Permendikbud No 3 tahun 2019 tentang juknis BOS
2. Permendiknas No 69 tentang Standar Biaya operasi
nonpersonalia tahun 2009 untuk SD/M, SMP/MTS, SMA/MA,
SMK, SDLB, SMPLB, SMALB
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No 31 Tahun 2012 tentang
pedoman teknis tata cara pemotongan penyetoran dan
pelaporan pajak pengasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan
pasal 26 sehubungn dengn pekerjaan, jasa dan kegiatan orang
pribadi

29. PERPAJAKAN
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 (45’)

30. 1. Menelaah aturan perpajakan terkait dengan
pengelolaan keuangan madrasah melalui diskusi
kelompok
2. Menghitung pajak sesuai aturan perpajakan yang
berlaku melalui diskusi kelompok
TUJUAN PEMBELAJARAN

31. INDIKATOR PENCAPAIAN
TUJUAN
1. Menguraikan jenis-jenis pajak
2. Menjelaskan aturan perpajakan
3. Menghitung pajak sesuai aturan perpajakan yang berlaku

32. MATERI
Konsep perpajakan
Jenis-jenis pajak

33. PENGERTIAN PAJAK
Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya dalam kemakmuran rakyat.
(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1)

34. JENIS-JENIS PAJAK YANG
DIPOTONG
01 02
04 03
PPh Pasal 23
Pemotongan atas
penghasilan yang dibayarkan
berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalti, dan
jasa-jasa lainnya selain
Objek PPh Pasal 21
PPN
Pemungutan atas pajak
konsumsi yang dibayar
sendiri sehubungan
penyerahan Barang
Kena Pajak dan Jasa
Kena Pajak
PPh Pasal 22
Pemungutan atas
penghasilan yg dibayarkan
sehubungan dengan
pembelian barang
PPh Pasal 21
Pemotongan atas
penghasilan yang
dibayarkan kepada orang
pribadi sehubungan dengan
pekerjaan, jabatan, jasa, dan
kegiatan

35. PPh Pasal 21
OBJEK
Penghasilan tetap dan teratur
setiap bulan yang diterima oleh
Pegawai, seperti gaji dan
tunjangan
Penghasilan tidak tetap dan tidak
teratur yang diterima oleh
Pegawai, Bukan Pegawai, dan
Peserta Kegiatan, seperti: honor
kegiatan, honor narasumber, dan
sebagainya
TARIF
Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar
Pengenaan PPh (untuk PPh
tidak bersifat final)
Tarif Final (Pasal 17 UU PPh) x
Jumlah Bruto (untuk PPh
bersifat final)

36. Tarif Pasal 17 UU Pajak
Penghasilan Pasal 21
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF
Sampai dengan Rp 50.000.000 5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp
500.000.000
25%
Di atas Rp 500.000.000 30%

37. PPh Pasal 21
PENERIMA PENGHASILAN PNS TARIF
FINAL
PNS Golongan I dan II,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan
Pensiunannya
0%
PNS Golongan III,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan
Pensiunannya
5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV,
Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira
Tinggi, dan Pensiunannya
15%
Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar
20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP

38. PPh Pasal 21
PENERIMA PENGHASILAN HONORER
Honor bulanan kurang dari Rp 4.500.000,00 per bulan takwim
tidak dikenakan PPh 21
Honor bulanan lebih besar dari Rp 4.500.000,00 per bulan takwim
maka berlaku penghitungan PPh 21 nya adalah penghasilan bruto
dikurangi PTKP
PTKP yang berlaku sama dengan PTKP pegawai tetap

39. PPh Pasal 22
OBJEK
pembelian barang,
seperti: komputer,
mebel, mobil dinas,
ATK, dan barang
lainnya oleh
Pemerintah kepada
Wajib Pajak rekanan
penjual barang
TARIF
1,5% x Harga Beli
(tidak termasuk
PPN) Untuk yang
tidak ber NPWP
dipotong 100%
lebih tinggi
KECUALI
pembelian barang dengan nilai
pembelian paling banyak
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
dengan tidak dipecah-pecah
dalam beberapa faktur
pembelian bahan bakar minyak,
listrik, gas, pelumas, air
minum/PDAM dan benda-benda
pos
pembayaran untuk pembelian
barang sehubungan dengan
penggunaan dana Bantuan
Operasional madrasah (BOS)

40. PPh Pasal 23
OBJEK
penghasilan yang dibayarkan
kepada pihak lain/rekanan berupa
sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta (selain tanah/bangunan),
seperti sewa kendaraan atau sewa
sound system , jasa kebersihan,
jasa katering. Untuk yang tidak ber-
NPWP dipotong 100% lebih tinggi
dari tarif PPh Pasal 23
TARIF
2% x Jumlah
Bruto (tidak
termasuk
PPN )

41. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OBJEK
penyerahan Barang
Kena Pajak atau
Jasa Kena Pajak
oleh rekanan
(Pengusaha Kena
Pajak)
TARIF
10% x Dasar
Pengenaan
Pajak
KECUALI
pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali
pembayaran atas penyerahan tanah oleh real
estate atau industrial estate
pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP
yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut
dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan
BBM oleh Pertamina, rekening telepon, jasa
angkutan udara oleh perusahaan penerbangan

42. LANGKAH PENYETORAN PAJAK
• Mengisi
Surat
Setoran
Pajak (SSP)
1
• Membuat
kode billing
berdasarkan
data SSP
2
• Menyetorkan
pajak ke
bank
persepsi/pos
persepsi
3

43. PENUGASAN LK-03
PERPAJAKAN
• Tujuan penugasan:
1.Peserta mampu mengidentifikasi jenis-jenis pajak
2.Peserta mampu menghitung pajak terhutang
• Petunjuk penugasan:
1.Buatlah kelompok terdiri dari 4 – 5 orang
2.Lakukan diskusi tentang jenis pajak, menghitung pajak
terhutang dan pelaporannya
3.Tulis jawaban pada LK-03

44. SOAL 1
madrasah Suka Maju mengadakan kegiatan
pelatihan dasar kepemimpinan siswa, dengan
jumlah peserta sebanyak 40 orang dan setiap
peserta menerima transport sebesar Rp 50.000,00.
Nara sumber didatangkan dari Lembaga Diklat
golongan IVa, dengan nilai honor sebesar Rp
800.000,00. Untuk kebutuhan konsumsi
dikontrakkan kepada perusahaan jasa catering
yang ber NPWP dengan nilai Rp 8.000.000,00, dan
pengadaan ATK senilai Rp 2.000.000,00.

45. SOAL 2
madrasah Karakter Cendekia mengadakan kegiatan
penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kegiatan ini
membutuhkan dana sebagai berikut: 1). Realisasi
dana pencetakan brosur, leaflet dan pengadaan ATK
sebesar Rp 3.200.000,00; 2). Konsumsi panitia mulai
persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan
dipesan dari rumah makan yang belum memiliki
NPWP sebesar Rp 6.500.000,00; 3). Sewa sound
system dan genset sebesar Rp 2.000.000,00.

46. PERTANYAAN UNTUK SOAL 1 DAN 2
1. Uraikan jenis pajak apa saja yang
dikenakan atas kegiatan tersebut?
2. Berapa besarnya masing masing pajak
yang dipungut serta jumlah seluruh
pajak yang terhutang?
3. Bagaimana tata cara penyetoran dan
pelaporan pajaknya?

47. FORMAT LK-03
No Jenis Pajak
Nilai Kena
Pajak
% Pajak
Jumlah
Pajak
Ket
Jumlah

48. PENGUATAN
• Untuk lebih memahami tentang
perpajakan, silakan mencermati Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No 31 Tahun 2012
tentang pedoman teknis tata cara
pemotongan penyetoran dan pelaporan
pajak pengasilan pasal 21 dan/atau pajak
penghasilan pasal 26 sehubungn dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan orang
pribadi.

49. REFLEKSI DAN TINDAK LANJUT
1. Manfaat apa saja yang diperoleh setelah
mempelajari modul ini?
2. Materi apa yang benar-benar dikuasai?
3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan
materi pada modul ini?
4. Apa yang akan dilakukan setelah
mempelajari materi ini?