Program Induksi Guru Madrasah didapat dari sosialisasi di kan.kemenag kebumen 2019 akhir

1. PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA MADRASAH
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

2. Latar Belakang01
Konsep PIGPM02
Tahap Pelaksanaan PIGPM03
Peran Pihak Terkait04
Bahasan
Evaluasi dan Bimbingan Teknis05
Penutup06

3. 1. LATAR BELAKANG

4. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Agama Nomo 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

5. Latar Belakang
Guru harus segera mampu
mengajar , mendidik, dan
melatih peserta didik dengan
baik dan benar sesuai dengan
tuntutan peraturan yang
berlaku.
Profesional
Guru secara psikologis
memerlukan rasa aman,
nyaman, dan tenang dalam
melaksanakan tugasnya di
tempat yang baru.
Psikologis
Guru memerlukan tempat
untuk bertanya, mengenal
madrasah, dan mendapatkan
bimbingan agar mengenal visi,
misi madrasah.
Teknis

6. Tantangan Awal Guru Pemula
PengenalanKarakteristikPD
PengenalanBudaya
Madrasah
LingkunganMadrasah
Komunikasidengan
Warga Madrasah
1 2 3 4

7. Tujuan Juknis
1. Sebagai acuan operasional pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula di madrasah;
2. Sebagai acuan Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dan atau pihak terkait yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan
Program Induksi Guru Pemula Madrasah;
3. Sebagai acuan pengawas madrasah yang akan melaksanakan bimbingan kepada guru
pemula;
4. Sebagai acuan kepala madrasah dalam merencanakan dan melaksanakan
bimbingan kepada guru pemula;
5. Sebagai acuan bagi guru pembimbing mata pelajaran dalam membuat perencanaan
pembimbingan, menelaah hasil analisis kebutuhan guru pemula, melaksanakan kegiatan
pembimbingan, melakukan observasi pembelajaran, melakukan penilaian kinerja guru
pemula, evaluasi pencapaian standar kompetensi, evaluasi strategi pembimbingan, laporan
perkembangan periodik;.

8. Tujuan Juknis ….
6. Sebagai acuan bagi guru pembimbing Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam
menciptakan hubungan yang bersifat jujur, memotivasi, bersahabat, terbuka
dengan guru pemula, memberikan bimbingan dalam penguatan Pendidikan Agama
Islam (membaca dan menulis Al-Qur’an, praktik ibadah harian, dan pemahaman
moderasi beragama), melakukan penilaian tahap pertama terhadap guru pemula
serta memberikan saran perbaikan, melaporkan kemajuan dan perkembangan
guru pemula kepada kepala madrasah secara berkala.
7. Sebagai acuan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan madrasah yang
akan melaksanakan Program Induksi Guru Pemula Madrasah.

9. Sasaran
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Yayasan/lembaga penyelenggaran pendidikan madrasah.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Pengawas Madrasah
Kepala Madrasah
Guru Pemula Madrasah.

10. 2. KONSEP PIGPM

11. Pengertian
PIGPM
Program Induksi Guru Pemula
adalah kegiatan orientasi,
pelatihan di tempat kerja,
pengembangan, dan praktik
pemecahan berbagai
permasalahan dalam proses
pembelajaran bagi guru
pemula pada madrasah di
tempat tugasnya.

12. Tujuan PIGPM
Membantu guru pe
mula agar mampu
melaksanakan peke
rjaanmya sebagai g
uru profesional di
madrasah
Membimbing guru pe
mula agar dapat bera
daptasi dengan iklim
kerja dan nilai buday
a kerja Kementerian
Agama .
1. Integritas
2. Profesionalitas
3. Inovasi
4. Tanggung Jawab
5. Keteladanan
Membantu guru pemu
la agar memiliki komp
etensi pendidikanAga
ma Islam sebagai guru
madrasah .
1. Memiliki kemampu
an baca Al-Qur’an
2. Melaksanakan Ibad
ah Harian
3. Memahami dasar-d
asar beragama
Membantu guru pemul
a dalam memperkuat
kompetensi sebagai gu
ru sesuai dengan stand
ar kompetensi guru.
1. Pedagogis
2. Profesional
3. Sosial
4. Kepribadian

13. Manfaat PIGPM
Manfaat Program Induksi Guru Pemula Madrasah adalah:
1. Bagi guru pemula yang berstatus CPNS atau PNS mutasi dari jabatan
lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat
pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
2. Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program induksi
dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam
jabatan guru tetap yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan.

14. Peserta
1
2
3
Guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
yang ditugaskan pada madrasah yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama.
Guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi
dari jabatan lain
Guru pemula bukan PNS yang bertugas pada madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat

15. Prinsip Penyelenggaraan
Penyelenggaraan PIGPM di
dasarkan pada kode etik p
rofesi, sesuai bidang tugas.
Keprofesionalan
Penyelenggaraan PIGPM di
lakukan atas dasar hubung
an kerja dalam tim.
Kesejawatan
Penyelenggaraan PIGPM ha
rus dapat dipertanggungja
wabkan kepada publik
Akuntabel
Penyelenggaran PIGPM dil
akukan secara terus mene
rus dengan selalu mengad
akan perbaikan atas hasil
sebelumnya.
Berkelanjutan

16. Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Hak Guru Pemula
1. Melaksanakan kegiatan pokok yang menjadi
beban kerja guru
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
Kewajiban
01
Melakukan Pengamatan, Pembelajaran,
Penilain, dan tugas lain sesuai dengan
kebutuhan madrasah.
Tanggung Jawab
02
Mendapatkan bimbingan, mengajukan
keberatan, dan memperoleh sertifikat bagi
yang memenuhi syarat.
Hak
03

17. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Program Induksi Guru Pemula Madrasah
dilaksanakan di Satuan Pendidikan
Tempat Guru Pemula Bertugas selama 1
(satu) tahun terhitung sejak Terhitung
Mulai Tanggal (TMT) sebagai guru
pemula dan dapat diperpanjang paling
lama 1 (satu) tahun

18. 3. TAHAP PELAKSANAAN PIGPM

19. Tahap Pelaksanaan PIGPM
PERSIAPAN
1. Pembimbingan.
2. Observasi Pembelajaran
3. Penilaian Tahap 1
Bulan ke 2 - 9
PEMBIMBINGAN
PENILAIAN
PELAPORAN
JABATAN
1. Analisis Kebutuhan PIGPM.
2. Penyusunan Pedoman PIGPM
3. Penunjukan Pembimbing
Bulan ke 1
1. Observasi
Pembelajaran.
2. Penialin Tahap 2
Bulan ke 10 - 11
Pelaporan.
Bulan ke 11 - 12
1. Sertifikt PIGPM
2. Jabatan Fungsional Guru.
Peroleh Sertifikat

20. PERSIAPAN

21. 1. Kegiatan Persiapan.
Madrasah yang akan melaksanakan PIGPM perlu melakukan hal-hal berikut:
1. Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula Madrasah yang diikuti
oleh kepala madrasah dan guru pembimbing dengan pelatih seorang pengawas madrasah;
2. Kepala madrasah menyiapkan panduan bagi guru pemula yang memuat kebijakan, prosedur
madrasah, format administrasi pembelajaran, dan informasi lain yang dapat membantu guru
pemula belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan madrasah;
3. Kepala madrasah melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan ciri khas
madrasah, pengalaman mengajar guru pemula, keberadaan/keterlibatan/kepedulian
kelompok/ organisasi profesi, keberadaan guru yang dapat dijadikan guru pembimbing,
pengalaman guru pembimbing, kesiapan menyediakan Buku Panduan dan faktor-faktor
pendukung lainnya;
4. Kepala madrasah melakukan pemetaan kompetensi pendidikan agama Islam terhadap guru
pemula sebagai kriteria khusus guru madrasah;
5. Kepala madrasah menunjuk seorang pembimbing (pembimbing 1) sebagai pembimbing mata
pelajaran yang memiliki kriteria yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kepala madrasah menunjuk seorang pembimbing khusus pendidikan agama Islam
(pembimbing 2) sesuai kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal guru pemula mengampu
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Fikih, Al Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah
Kebudayaan Islam) maka pembimbing 1 sekaligus menjadi pembimbing 2.

22. 2. Pengenalan Madrasah
a. Situasi dan kondisi madrasah;
b. Memperkenalkan guru pemula kepada siswa;
c. Melakukan bimbingan dalam menyusunan perencanaan dan pelaksanaan
proses pembelajaran dan tugas terkait lainnya;
d. Mempelajari buku pedoman dan panduan kerja bagi guru pemula;
e. Mempelajari data-data madrasah;
f. Mempelajari tata tertib madrasah;
g. Mempelajari kode etik guru;
h. Menemukan serta mempelajari sarana dan sumber belajar di madrasah;
i. Mempelajari kurikulum tingkat Satuan Pendidikan

23. PELAKSANAAN

24. 1. Pelaksanaan Pembimbingan
a. Rencana Pengembangan Keprofesian (RPK);
b. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
c. Memberi motivasi dan arahan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran
dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa;
d. Memberi kesempatan kepada guru pemula untuk melakukan observasi
pembelajaran guru lain;
e. Melakukan observasi untuk mengembangkan kompetensi pedagogis dan
profesional dengan menggunakan Lembar Observasi Pembelajaran;
f. Melibatkan guru pemula dalam kegiatan-kegiatan di madrasah;

25. 2. Observasi Pembelajaran
1. Pra Observasi
Guru pemula dan penilai mendiskusikan, menentukan dan menyepakati fokus observasi
pembelajaran. Fokus observasi meliputi elemen kompetensi (maksimal 5) dari keempat
kompetensi inti sebagaimana yang tertulis dalam Lembar Observasi Pembelajaran bagi penilai.
2. Pelaksanaan Observasi
Pada saat pelaksanaan observasi, penilai mengisi Lembar Observasi Pembelajaran sesuai dengan
hasil observasi penilai terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh guru pemula.
3. Pasca Observasi
Penilai dan guru pemula melakukan refleksi untuk mendiskusikan proses pembelajaran. Penilai
memberikan salinan Lembar Observasi Pembelajaran kepada guru pemula yang telah
ditandatangani oleh Guru pemula , pembimbing dan kepala madrasah untuk diarsipkan sebagai
dokumen Portofolio Penilaian Proses ( assessment for learning).

26. 3. Penilaian
Penilaian Tahap Pertama;
a. Dilakukan oleh guru pembimbing 1 & 2 pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-9;
b. Bertujuan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran dan tugas
tambahan yang terkait;
c. Berupa Berkaitan dengan melaksanakan tugas proses pembelajaran yang meliputi menyusun
perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat
pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru. Pengawas madrasah
melakukan pemantauan, pembinaan, pemberian dukungan dalam pelaksanaan pembimbingan
dan penilaian guru pemula.
Penilaian Tahap Kedua;
a. Dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas madrasah;
b. Bertujuan untuk menentukan Nilai Kinerja Guru Pemula;
c. Penilaian tahap kedua dilaksanakan pada bulan ke-10 dan ke – 11;
d. Berupa observasi pembelajaran, ulasan dan masukan oleh kepala madrasah dan pengawas
madrasah, yang mengarah pada peningkatan kompetensi dalam pembelajaran;
e. Merupakan penilaian hasil (assessment of learning) yang bertujuan untuk menentukan
kompetensi guru pemula dalam melaksanakan proses pembelajaran dan tugas tambahan
yang melekat dengan beban kerja guru pemula

27. 3. Penilaian
Pengolahan hasil penilaian kedua adalah sebagai berikut.
Keterangan:
Jumlah Kompetensi yaitu;
1. Guru Mapel/Kelas adalah 18 Kompetensi (14 kompetensi Guru Mapel ditambah 4 Kompetensi Agama Islam)
2. Guru BK adalah 21 Kompetensi (17 kompetensi Guru BK ditambah 4 Kompetensi Agama Islam
Skor seluruh kompetensi maksimal yaitu
1. Guru Mapel/Kelas adalah 18 x 4 = 72
2. Guru BK adalah 21 x 4 = 84

28. Nilai Kinerja Guru Pemula (NKGP)
NKGP : Nilai Kinerja Guru Pemula
NKP1 : Nilai Kinerja dari Pembimbing 1
NKP2 : Nilai Kinerja dari Pembimbing 2
NKKM : Nilai Kinerja dari Kepala Madrasah SKOR NKKM Predikat
90 < NKGP ≤ 100 Amat Baik
75 < NKGP ≤ 90 Baik
60 < NKGP ≤ 75 Cukup
50 < NKGP ≤ 60 Sedang
NKGP 50 Kurang

29. 4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1. Guru pemula yang berstatus CPNS atau PNS mutasi dari jabatan lain atau berstats bukan PNS yang
telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori ”Baik” dapat
diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru dengan menyertakan sertifikat.
2. Guru pemula yang berstatus CPNS atau PNS mutasi dari jabatan lain/bukan PNS yang belum mencapai
nilai kinerja dengan kategori minimal ”Baik” dapat mengajukan masa perpanjangan Program Induksi
paling lama 1 (satu) tahun dengan dilakukan penilaian per triwulan pada masa perpanjangan induksi.
• Jika hasil penilaian kinerja guru pemula pada triwulan pertama pada masa
perpanjangan induksi telah memperoleh nilai paling kurang kategori “Baik”, maka guru
pemula berhak untuk diajukan penerbitan sertifikat yang menyatakan berhasil
menyelesaikan program induksi.
• Jika guru pemula yang telah melalui masa perpanjangan program induksi sampai batas
waktu yang telah ditentukan tidak dapat meraih nilai kinerja paling kurang kategori
“Baik”, maka guru pemula diberi Laporan Hasil Penlaian Kinerja Guru Pemula
dengan kategori nilai yang diraih, tanpa diajukan untuk diterbitkan sertifikat oleh
kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

30. 4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut..
4. Guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain/bukan PNS yang
tidak mencapai nilai kinerja minimal dengan kategori ”Baik” dalam masa
perpanjangan, tidak dapat diusulkan untuk memperoleh jabatan fungsional guru
dan diusulkan memperoleh jabatan administrasi.
5. Pengangkatan dan penempatan guru pemula berstatus CPNS dan PNS mutasi dari
jabatan lain yang tidak berhasil dalam program induksi selanjutnya dilakukan oleh
Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
6. Pengangkatan dan penempatan guru pemula berstatus bukan PNS yang tidak
berhasil dalam program induksi, selanjutnya dilakukan oleh
yayasan/penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

31. 5. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan pada bulan ke-11 setelah penilaian tahap kedua selesai dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
1. Pembuatan Draft Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula oleh kepala madrasah yang didiskusikan
dengan guru pembimbing (1 dan 2) dan dikonsultasikan dengan pengawas madrasah berdasarkan hasil
penilaian tahap kedua.
2. Pengkajian hasil penilaian tahap 1 dan tahap 2 oleh pengawas madrasah dengan kepala madrasah, guru
pembimbing (1 dan 2), dan guru pemula.
3. Penentuan keputusan pada Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula berdasarkan pengkajian
penilaian tahap 2 dengan mempertimbangkan penilaian tahap 1, yang selanjutnya guru pemula
dinyatakan memiliki nilai kinerja dengan 5 (lima) kategori, yaitu: ”Amat Baik”, ”Baik”, ”Cukup”,
”Sedang” dan ”Kurang”.
4. Penandatanganan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula oleh guru pemula, guru pembimbing,
kepala madrasah, dan pengawas madrasah.
5. Pengajuan penerbitan sertifikat oleh kepala madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota bagi guru pemula yang telah memiliki Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula
dengan nilai minimal berkategori ”Baik”.

32. 6. Penerbitan Sertifikat
1. Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi bagi guru pemula yang telah mencapai nilai kinerja
paling kurang kategori “Baik”.
2. Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kabupaten/Kota
bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS yang telah mencapai nilai kinerja
paling kurang kategori “Baik”.

33. 7. Pengajuan Keberatan
1. Guru pemula dapat mengajukan keberatan atas: (1) proses pembimbingan dalam program induksi oleh guru pembimbing, dan (2) Hasil
Penilaian Kinerja Guru Pemula baik oleh guru pembimbing, kepala madrasah dan pengawas madrasah, apabila proses pembimbingan
atau proses penilaian kinerja guru pemula tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Guru pemula mengajukan keberatan atas proses pembimbingan apabila proses pembimbingan tidak diselenggarakan berdasarkan prinsip
keprofesionalan, kesejawatan, akuntabel dan berkelanjutan. Pengajuan keberatan atas proses pembimbingan ditujukan kepada kepala
madrasah. Pengajuan keberatan atas proses pembimbingan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian yang mengakibatkan
keberatan bagi guru pemula.
3. Guru pemula mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja guru pemula apabila proses penilaian tidak dilaksanakan secara jujur,
adil, terbuka, objektif, dan akuntabel. Pengajuan keberatan atas hasil penilaian kinerja guru pemula ditujukan kepada Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Pengajuan keberatan atas hasil penilaian kinerja guru pemula dilakukan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah penilaian dilakukan.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkat kewenangannya dapat menunjuk penilai independen untuk
menilai ulang kinerja guru pemula. Penilai independen dapat ditunjuk dari guru, kepala madrasah dari madrasah lain dan pengawas
madrasah pembina madrasah lain.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai tingkat kewenangannya memberikan keputusan akhir atas hasil pelaksanaan
program induksi guru pemula berdasarkan pertimbangan dari Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula dari penilai independen.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai tingkat kewenangannya menerbitkan sertifikat, apabila guru pemula
memperoleh nilai kinerja paling kurang kategori ”Baik” pada Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula dari tim penilai independen.
7. Pengajuan keberatan atas pelaksanaan penilaian oleh penilai independen dan keputusan hasil penilaian oleh Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabuoaten/Kota sesuai tingkat kewenangannya dilakukan paling lambat pada bulan ke dua belas, sehingga seluruh kegiatan
program induksi selesai paling lama dalam kurun waktu dua belas bulan.

34. 4. PERAN PIHAK TERKAIT

35. Pihak Terkait
Guru PemulaKepala Madrasah Guru Pembimbing
Pengawas Madrasah
Kantor Kemenag Kab/Kota
Kanwil Kemenag Provinsi
Direktorat GTK Madrasah
Kemenag RI
Guru Profesional
Yayasn/Penyelenggara
Pendidikan

36. A. DIREKTORAT GTK KEMENAG RI
Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia
bertanggung jawab:
1. Menyusun Petunjuk Teknis Program Induksi Guru Pemula Madrasah.
2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis Program Induksi Guru Pemula Madrasah kepada Kanwil
Kementerian Agama provinsi.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam pelaksanaan
PIGPM.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIGPM secara nasional.
5. Melaporakan pelaksanaan PIGPM ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

37. B. KANWIL KEMENAG PROVINSI
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bertanggung jawab:
1. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis PIGPM Kepada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.
2. Melakukan Bimbingan Teknis tentang pelaksanaan PIGPM kepada koordinator pengawas pada
Kabupten/Kota di wilayahnya.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayahnya.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIGPM di Kabupaten/Kota di wilayahnya.
5. Menerbitkan sertifikat PIGPM bagi guru pemula yang telah mencapai nilai kinerja paling
kurang kategori Baik.
6. Melaporkn pelaksanaan PIGPM di wilayahnya kepada Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan
Madrasah.

38. C. KANKEMENAG KAB/KOTA
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab:
1.Melakukan sosialisasi Pedoman PIGPM Kepada Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, Guru
Pembimbing, dan Guru Pemula.
2.Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah, dan
Guru Pembimbing terhadap kompetensi moderasi beragama.
3.Memfasilitasi koordinator pengawas untun melakukan bimbingan teknis tentang
pelaksanaan PIGPM kepada pengawas dan kepala madrasah yang memiliki guru pemula.
4.Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIGPM di satuan pendidikan tempat
pelaksanaan PIGPM di wilayahnya.
5.Menerbitkan sertifikat PIGPM bagi guru di madrasah yang diselenggarakan masyarakat
6.Melaporkan pelaksanaan PIGPM di Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi.

39. D. YAYASAN/PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Yayasan Penyelenggara Pendidikan Madrasah bertanggung jawab:
1.Melaporkan Guru baru kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui
Pengawas Madrasah.
2.Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIGPM di Madrasah yang
diselenggarannya bekerja sama dengan pengawas madrasah.
3.Melaporkan pelaksanaan PIGPM di yayasan penyelenggara Pendidikan Madrasah kepada
Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Pengawas Madrasah.
4.Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan guru tetap yayasan kepada guru baru
yang telah mendapat sertifikat program PIGPM

40. E. PENGAWAS MADRASAH
Pengawas madrasah bertanggungjawab untuk:
1. Mensosialisasikan Pedoman PIGPM kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Madrasah
2. Memberikan penjelasan kepada kepala madrasah, guru pembimbing dan guru pemula tentang
pelaksanaan PIGPM termasuk proses penilaian.
3. Melatih guru pembimbing dan kepala madrasah tentang pelaksanaan pembimbingan dan penilaian
dalam PIGPM.
4. Melakukan observasi pelaksanaan proses pembelajaran dan berkomunikasi dengan guru pemula
sebagai bagian dari proses pembimbingan dan penilaian.
5. Melakukan penilaian tahap ke dua terhadap guru pemula serta memberikan saran perbaikan.
6. Memberikan masukan dan saran atas isi Laporan Penilaian kinerja Guru Pemula.
7. Melakukan fungsinya sebagai mitra, inovator, konselor, motivator, kolaborator, konsultan dan
evaluator bagi kepala madrasah, guru pembimbing dan guru pemula
8. Memantau, membina, menilai, mengevaluasi dan menyusun laporan serta memberikan rekomendasi
program tindak lanjut pada keseluruhan pelaksanaan Program Induksi Guru Pemula Madrasah yang
menjadi tanggungjawabnya.

41. Peran Pengawas dalam PIGPM
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORANEVALUASI
Melatih Kepala
Madrasah dan
Pembimbing
Memantau Persiapan
Madrsah
Membina Kamad dan
Pembimbing dalam
Proses Pembimbingan
Menilai Kinerja Kepala
Madrasah dan
Pembimbing
Evaluasi Program
Kegiatan PIGPM
Memantau Kegiatan
Pembimbingan
Membuat
Perencanaan
Pengawasan
Evaluasi Diri
Pengawas
Menyusun Laporan
dan Memberikan
Rekomendasi

42. F. KEPALA MADRASAH
Kepala madrasah bertanggungjawab untuk:
1. Melakukan analisis kebutuhan guru pemula.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengawas madrasah dalam pelaksanaan program induksi
guru pemula di Madrasah.
3. Menunjuk 2 (dua) orang guru pembimbing yaitu 1 (satu) orang guru pembimbing keagamaan dan 1 (satu)
orang guru pembimbing mata pelajaran sesuai kriteria.
4. Menjadi pembimbing, jika pada satuan pendidikan yang dipimpinnya tidak terdapat guru yang memenuhi
kriteria sebagai pembimbing.
5. Mengajukan guru pembimbing dari satuan pendidikan lain kepada kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota terkait jika tidak memiliki guru pembimbing dan kepala madrasah tidak dapat menjadi
guru pembimbing.
6. Memantau pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing;
7. Melakukan pembimbingan terhadap guru pemula serta memberikan saran perbaikanMelakukan penilaian
tahap kedua terhadap guru pemula
8. Mengevaluasi pelaksanaan PIGPM pada akhir periode dengan meminta masukan dari guru pemula dan
guru pembimbing.
9. Menyusun laporan hasil penilaian kinerja guru pemula untuk disampaikan kepada kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

43. Peran Kepala Madrasah
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORANEVALUASI
MelakukanAnalisis
Kebutuhan Guru
Pemula
Menunjuk Guru
Pembimbing 1 dan 2
Memberikan arahan
jika pembimbing
mengalami kesulitan
Menerima laporan
pembimbingan
secara periodik
Mengevaluasi
kinerja
pembimbingan
Memantau Kegiatan
Pembimbingan
Menyusun langkah
pelaksanaan PIGPM
Memantau PIGPM Menyusun Laporan
dan Memberikan
Rekomendasi

44. G. GURU PEMBIMBING 1
Guru pembimbing mata pelajara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki kompetensi terhadap nilai budaya kerja Kementerian Agama.
2. Siap melaksanakan pembimbingan sampai selesi dengan menanda tangani surat kesanggupan menjadi guru
pembimbing.
3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau memiliki jabatan sebagai Guru
Madya.
4. Memiliki pengalaman mengajar pada jenjang kelas yang sama dengan dan mata pelajaran yang sama dengan guru
pemula.
5. Memiliki kompetensi sebagai guru profesional yang memiliki kompetensi: profesional, kepribadian, sosial,
pedagogik, yang ditunjukkan dengan hasil penilaian kinerja guru minimal dengan sebutan ”baik” selama 2 tahun
berturut – turut.
6. Memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik.
7. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik.
8. Memiliki kemampuan menganalisis teknik mengajar/proses pembelajaran dan dapat memberikan saran-saran
perbaikan.
9. Memiliki kemampuan untuk membimbing dan membantu guru pemula dalam melaksanakan pembelajaran
profesional.

45. H. GURU PEMBIMBING 2
Tanggung jawab guru pembimbing pendidikan agama Islam dalam melaksanakan PIGPM
adalah sebagai berikut:
1.Menciptakan hubungan yang bersifat jujur, memotivasi, bersahabat, terbuka dengan
guru pemula.
2.Memberikan bimbingan dalam penguatan pendidikan agama Islam (membaca al-Qur’an,
melaksanakan ibadah harian, dan pemahaman dasar-dasar Islam rahmatan lil alamien).
3.Melakukan penilaian tahap pertama terhadap guru pemula serta memberikan saran
perbaikan.
4.Melaporkan kemajuan dan perkembangan guru pemula kepada kepala madrasah secara
berkala.TRE

46. 5. EVALUASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

47. A. EVALUASI PROGRAM
Evaluasi dilakukan oleh lembaga terkait sebagai berikut:
1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah melakukan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan evaluasi pelaksanaan
program induksi bagi guru pemula dalam lingkup provinsi dan madrasah yang menjadi
tanggungjawabnya.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan
program induksi bagi guru pemula dalam lingkup kabupaten/kota dan madrasah yang
menjadi tanggungjawabnya.
4. Penyelenggara pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan program induksi bagi guru
pemula pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi
tanggungjawabnya.

48. B. BIMBINGAN TEKNIS
Bimbingan teknis dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Bimbingan teknis tersebut
dilaksanakan oleh:
1. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memberikan bimbingan teknis terhadap
implementasi kebijakan program induksi bagi guru pemula secara nasional.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program
induksi bagi guru pemula kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan koordinator
pengawas pada Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayahnya.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan
program induksi bagi guru pemula kepada madrasah yang menjadi tanggungjawabnya.
4. Penyelenggara pendidikan memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program induksi bagi
guru pemula pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

49. PERTANYAAN PIGPM
1. Apa itu PIGPM?
2. Mengapa PIGPM itu perlu?
3. Kapan pelaksanaan PIGPM?
4. Dimana Pelaksanaan PIGPM?
5. Siapa pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap PIGPM?
6. Bagaimana strategi pelaksanaan PIGPM?
7. Apa peran utama kepala madrasah dalam PIGPM?
8. Bagaiamana peran pengawas madrasah dalam PIGPM?
9. Siapa yang mengeluarkan sertifikat PIGPM?
10.Bagaimana mekanise penilaian dan kriteria kelulusan peserta PIGPM?
11.Apa tugas Kanwil, Kankemenag, dan Madrasah dalam PIGPM?
12.Bagaimana pendanaan pelaksanaan PIGPM?

50. 6. PENUTUP