SlideShare a Scribd company logo
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK)
Ir. Ary Sudijanto, MSE
Direktur
Rancangan PermenLHK
tentang Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL,
dan SPPL
(Pengganti PermenLHK 38/2019)
Tindak Lanjut Amanat
PP Nomor 22 Tahun 2021
Kerangka Konsep Revisi Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019
1
Kerangka Konsep Revisi Permen LHK 38/2019
Merupakan Amanat dari
Pasal 106 huruf a PP
Nomor 22 Tahun 2021,
bahwa Daftar Amdal, UKL-
UPL dan SPPL ditetapkan
oleh Menteri dan
diberlakukan secara
Nasional
Permen LHK Nomor 38
Tahun 2019 hanya berisi
Daftar Wajib Amdal, tidak
memuat Daftar UKL-UPL
dan SPPL
Perubahan pendekatan
yang sebelumnya hanya
berbasis sektor kegiatan
dirubah dengan
pendekatan berbasis
sektor + KBLI sesuai
dengan pengaturan
Perizinan Berusaha
Memberikan kepastian
kepada Pemerintah,
Pelaku Usaha dan
stakeholder lainnya untuk
jenis dokumen
lingkungan (Amdal, UKL-
UPL atau SPPL) yang
harus dipenuhi terkait
rencana Usaha dan
Kegiatan yang akan
dilakukan
1 2
4 3
Format Eksisting Permen LHK 38 Tahun 2019
2
Struktur Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019
BAB I: KETENTUAN UMUM (3 Psl)
BAB II: JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI AMDAL (2 Psl)
BAB IV: PROSES PENAPISAN JENIS
RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
AMDAL (4 Psl)
BAB V: PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN JENIS RENCANA
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB MEMILIKI AMDAL (3 Psl)
BAB VI & BAB VII
PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl)
1) Pengertian;
2) Maksud dan Tujuan;
3) Ruang Lingkungan
1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal (Skala/besaran
dan Lokasi di Kawasan Lindung)
2) Kategori Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib OSS
1) Esensi Proses Penapisan: Kesesuaian tata ruang, penentuan
wajib Amdal, pendekatan studi Amdal dan Kewenangan
2) Tata Laksana Proses Penapisan
1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis
2) Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen;
4) Kriteria Penilaian;
5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Belum di atur Dalam Lampiran I
1) Ketentuan Peralihan;
2) Pencabutan; dan
3) Masa Berlaku
BAB III: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN DARI
WAJIB AMDAL (7 Psl)
1. Pengecualiaan Usaha dan/atau Kegiatan Yang berada di
Dalam Kawasan Lindung;
2. Pengecualian wajib Amdal terkait dengan RDTR dan
Rencana Pengelolaan dan Penaatan Ruang Kawasan Lindung
yang dilengkapi KLHS yang komprehensif dan rinci;
3. Pengecualiaan Rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berada di dalam Kawasan Industri, KEK, Kawasan Pelabuhan
dan Perdagangan Bebas;
4. Pengecualiaan untuk Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan
hidup;
Lampiran I,
PermenLHK 38 Tahun 2019
• 14 Bidang
• 87 Jenis Kegiatan
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
No Bidang
Jumlah Jenis
Kegiatan
1. Multisektor 5
2. Pertahanan 3
3. Pertanian 3
4. Perikanan dan KELAUTAN 6
5. Kehutanan 1
6. Perhubungan 5
7. Teknologi Satelit 5
8. Perindustrian 8
9. Pekerjaan Umum 14
10. Perumahan dan Kaw. Permukiman 3
11. Energi dan Sumber Daya Mineral 23
12. Pariwisata 2
13. Ketenaganukliran 5
14. Pengelolaan LB3 4
Usaha dan/atau Kegiatan di
Luar Lampiran I, Penetapan
Wajib Amdal nya akan
ditetapkan kemudian oleh
Menteri setelah dilakukan
pengkajian
Hanya Berisi Daftar
Wajib Amdal
Konsep Permen LHK Pengganti Permen LHK 38 Tahun 2019
3
KONSEP DAFTAR WAJIB AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL KEDEPAN
Berisi Daftar Usaha
dan/atau Kegiatan
yang wajib dilengkapi
Amdal, UKL-UPL atau
SPPL
Identifikasi daftar
Usaha dan/atau
Kegiatan berbasis
pada KBLI atau Non
KBLI
Daftar diperuntukkan
bagi Usaha dan/atau
Kegiatan Yang
berpotensi
menimbulkan
dampak terhadap
Lingkungan Hidup
Usaha dan/atau
Kegiatan yang
bersifat Jasa atau
Sejenisnya tidak
masuk dalam daftar
yang perlu dilengkapi
dokumen lingkungan
Perlu antisipasi
terhadap adanya jenis
usaha dan/atau
kegiatan yang
beririsan antar K/L
ataupun yang diluar
KBLI,
Misal:
Pembangunan
Gedung yang dapat
dimasukkan dalam
skema Multisektor
atau NonKBLI
Penapisan pertama
(memilah KBLI)
• Jenis KLBI yang termasuk golongan Jasa
• Jenis KBLI yang memerlukan Sarana dan
Prasarana
• Jenis KBLI yang tidak memerlukan
Sarana dan Prasarana
Penapisan kedua
(Permen LHK No.
P.38/2019)
• Jenis usaha sesuai KBLI yang
memerlukan Sarana dan
Prasarana ditapis lagi dengan
Permen LHK No. P.38 Tahun 2019
sesuai dengan Lampiran I
Terhadap KBLI yang
tidak termasuk
dalam penapisan
pertama dan kedua
• Menetapkan skala atau
besaran jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang
perlu dilengkapi UKL-UPL
dan SPPL
Penapisan daftar Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (1)
1
2
3
Penapisan pertama
(memilah KBLI)
• Contoh: KBLI 011
(Bidang
Pertanian)
Penapisan kedua
(Permen LHK No.
P.38/2019)
• PermenLHK No. P.38
lampiran I huruf A.
Multisektor
• PermenLHK No. P.38
lampiran I huruf C.
Pertanian
Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang tidak
termasuk dalam
penapisan pertama
dan kedua
• Tetapkan skala
atau besaran
untuk UKL-UPL
dan SPPL *
Contoh Penapisan daftar Usaha dan/atau Kegiatan
wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (2)
1
2
3
*) Sebagai salah satu rujukannya dapat menggunakan SE Deputi KLH Tahun 2010 dan
2013, terkait kegiatan wajib UKL-UPL hasil kompilasi dari K/L terkait
KRITERIA Dampak Penting Usaha dan/atau Kegiatan
Untuk ditetapkan menjadi WAJIB AMDAL
DAFTAR
WAJIB
AMDAL
Berpotensi
mengubah
Bentang Alam
eksploitasi
sumber daya
alam
proses dan kegiatan
yang secara potensial
dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup serta
pemborosan dan
kemerosotan sumber
daya alam
proses dan kegiatan
yang hasilnya dapat
mempengaruhi
lingkungan alam,
lingkungan buatan,
serta lingkungan, sosial
dan budaya.
proses dan kegiatan
yang hasilnya akan
mempengaruhi
pelestarian kawasan,
konservasi sumber
daya alam dan/atau
perlindungan cagar
budaya
introduksi jenis
tumbuh-
tumbuhan,
hewan, dan
jasad renik
Mempunyai
resiko terhadap
pertahanan
Negara
Penggunaan
bahan hayati
dan non hayati
Penerapan
teknologi yang
berpotensi
menimbulkan
dampak besar
yang
mempengaruhi
lingkungan
Terhadap daftar
Usaha dan/atau
Kegiatan wajib
Amdal yang
sebelumnya telah
ditetapkan dalam
PermenLHK Nomor
38 Tahun 2019,
dalam penetapan
kedepan diharapkan
tidak mengalami
perubahan
signifikan, hanya
sebatas penyesuaian
minor sesuai dengan
penetapan KBLI.
KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB UKL-UPL
DAFTAR
WAJIB
UKL-UPL
Tidak Termasuk
dalam 9 Kriteria
Kegiatan
berdampak
Penting
Lokasi rencana
kegiatan tidak
berbatasan
langsung atau
berada dalam
kawasan lindung
Telah memiliki
standar teknologi
untuk mengelola
dampak
lingkungan
Usulan Usaha
dan/atau Kegiatan
wajib UKL-UPL
disampaikan oleh
K/L terkait selaku
pembina sektor
kegiatannya. Saat ini
tiap K/L rata-rata
sudah memiliki
daftar tersebut,
hanya perlu
dilakukan update
dan review ulang
serta penyesuaian
dengan penetapan
KBLI
KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB SPPL
DAFTAR
WAJIB
SPPL
Tidak Termasuk
Kriteria Wajib
Amdal dan UKL-
UPL
Telah memiliki
standar
pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan hidup
Merupakan
kegiatan UMKM
atau termasuk
Usaha dan/atau
Kegiatan Ekonomi
Lemah
Usulan Usaha
dan/atau Kegiatan
wajib SPPL
disampaikan oleh K/L
terkait selaku
pembina sektor
kegiatannya. Saat ini
tiap K/L rata-rata
sudah memiliki daftar
UKL-UPL, diluar daftar
Wajib Amdal dan
Wajib UKL-UPL dapat
dikategorikan sebagai
kegiatan wajib SPPL
dan penyesuaian
dengan penetapan
KBLI
Struktur Rancangan PermenLHK
Pengganti PermenLHK 38 Tahun 2019
4
Struktur Permen LHK Pengganti Permen LHK 38 Tahun 2019
BAB I: KETENTUAN UMUM (3 Psl)
BAB II: DAFTAR USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB AMDAL (2 Psl)
BAB IV: DAFTAR USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN WAJIB SPPL (1 Psl)
BAB V: PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL DAN
SPPL (10 Psl)
BAB VI & BAB VII
PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl)
1) Pengertian;
2) Ruang Lingkup
1) Kriteria Kegiatan Wajib Amdal;
2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib Amdal
1) Kriteria Kegiatan Wajib SPPL;
2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib SPPL
1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis
2) Muatan Usulan Tertulis Penambahan/Pengurangan;
3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen;
4) Kriteria Penilaian;
5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Belum di atur Dalam Lampiran Permen
1) Ketentuan Peralihan;
2) Pencabutan; dan
3) Masa Berlaku.
BAB III: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
WAJIB UKL-UPL (1 Psl)
1) Kriteria Kegiatan Wajib UKL-UPL;
2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib UKL-UPL
Lampiran Rancangan
PermenLHK 2021
• 12 Sektor KBLI dan 2
Sektor Non KBLI
• 748 KBLI dan 48 Non KBLI
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal
No Sektor
Jumlah Jenis
Kegiatan/KBLI
KBLI
1. Sektor PUPR 43 KBLI
2. Sektor Perhubungan 14 KBLI
3. Sektor Perindustrian 302 KBLI
4. Sektor Pariwisata 45 KBLI
5. Sektor Ketenaga Nukliran 11 KBLI
6. Sektor Kesehatan 24 KBLI
7. Sektor Pertanian 201 KBLI
8. Sektor Perikanan dan Kelautan 29 KBLI
9. Sektor Ketenagalistrikan 4 KBLI
10. Sektor LHK 61 KBLI
11. Sektor ESDM 53 KBLI
12. Sektor Kominfo 1 KBLI
Non KBLI
1 Multisektor 7
2. Non KBLI Lainnya 41
Usaha dan/atau Kegiatan di
Luar Lampiran, Penetapan
Wajib Amdal nya akan
ditetapkan kemudian oleh
Menteri setelah dilakukan
pengkajian
Berisi Daftar Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal, UKL-
UPL dan SPPL
Lampiran Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan
Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax: 021-5705090
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Terima kasih

More Related Content

Similar to Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF

Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
DediPurwanto28
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Amdal Indonesia Online
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Rizki Darmawan
 
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
AlfinToplerSilitonga
 
Mengenal UKL dan UPL
Mengenal UKL dan UPLMengenal UKL dan UPL
Mengenal UKL dan UPL
Fernandha Pitaloka
 
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptx
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptxImplementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptx
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptx
MikiNainggolan
 
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptxMateri Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
ssuser8a9432
 
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptxKebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
UtamiRizki4
 
Week 06 dasar - dasar amdal
Week 06   dasar - dasar amdalWeek 06   dasar - dasar amdal
Week 06 dasar - dasar amdal
sunarto bin sudi
 
BAB_2.pdf
BAB_2.pdfBAB_2.pdf
BAB_2.pdf
FajriFebriansyah
 
perubahan persetujuan lingkungan.pptx
perubahan persetujuan lingkungan.pptxperubahan persetujuan lingkungan.pptx
perubahan persetujuan lingkungan.pptx
ekaNastitiWidianiAnd
 
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
AdindaNmmc
 
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalLampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalDewi Hadiwinoto
 
IL DLH Kalsel.pdf
IL DLH Kalsel.pdfIL DLH Kalsel.pdf
IL DLH Kalsel.pdf
radenroromennaayuald
 
Permen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdal
Permen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdalPermen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdal
Permen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdal
Abdullah Alfarabi
 
2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...
2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...
2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...
egyd welyn
 
Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012
Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012
Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012
Fitri Hady Amrullah
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012
Andi Kurniawansyah
 
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niagaUkl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
Wanaco Indo Niaga
 
2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf
2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf
2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf
AhmadSubekti6
 

Similar to Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF (20)

Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
Sosialisasi Persetujuan Lingkungan_18102023
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
 
Mengenal UKL dan UPL
Mengenal UKL dan UPLMengenal UKL dan UPL
Mengenal UKL dan UPL
 
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptx
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptxImplementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptx
Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Jalan.pptx
 
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptxMateri Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
Materi Sosialisasi LB3 dan air limbah pak cion.pptx
 
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptxKebijakan KL-PL November 2020.pptx
Kebijakan KL-PL November 2020.pptx
 
Week 06 dasar - dasar amdal
Week 06   dasar - dasar amdalWeek 06   dasar - dasar amdal
Week 06 dasar - dasar amdal
 
BAB_2.pdf
BAB_2.pdfBAB_2.pdf
BAB_2.pdf
 
perubahan persetujuan lingkungan.pptx
perubahan persetujuan lingkungan.pptxperubahan persetujuan lingkungan.pptx
perubahan persetujuan lingkungan.pptx
 
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
05-Perubahan Izin Lingkungan-Permenlhk P 23-2018.pptx
 
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andalLampiran ii permen 16 th 2012 andal
Lampiran ii permen 16 th 2012 andal
 
IL DLH Kalsel.pdf
IL DLH Kalsel.pdfIL DLH Kalsel.pdf
IL DLH Kalsel.pdf
 
Permen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdal
Permen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdalPermen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdal
Permen lh no 5 2012 kegiatan wajib amdal
 
2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...
2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...
2. pemen lh no. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha danatau kegiatan ya...
 
Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012
Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012
Wajib amdal permen lh 05-tahun-2012
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 05 2012
 
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niagaUkl upl karoseri wanaco indo niaga
Ukl upl karoseri wanaco indo niaga
 
2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf
2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf
2. Lampiran I PP Nomor 22 Tahun 2021.pdf
 

Recently uploaded

CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 

Recently uploaded (9)

CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptxHari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
Hari Lanjut Usia Nasional Kota Bandung 2024.pptx
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 

Draft Revisi Permen LHK 38-2019.PDF

  • 1. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK) Ir. Ary Sudijanto, MSE Direktur Rancangan PermenLHK tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (Pengganti PermenLHK 38/2019) Tindak Lanjut Amanat PP Nomor 22 Tahun 2021
  • 2. Kerangka Konsep Revisi Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 1
  • 3. Kerangka Konsep Revisi Permen LHK 38/2019 Merupakan Amanat dari Pasal 106 huruf a PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa Daftar Amdal, UKL- UPL dan SPPL ditetapkan oleh Menteri dan diberlakukan secara Nasional Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 hanya berisi Daftar Wajib Amdal, tidak memuat Daftar UKL-UPL dan SPPL Perubahan pendekatan yang sebelumnya hanya berbasis sektor kegiatan dirubah dengan pendekatan berbasis sektor + KBLI sesuai dengan pengaturan Perizinan Berusaha Memberikan kepastian kepada Pemerintah, Pelaku Usaha dan stakeholder lainnya untuk jenis dokumen lingkungan (Amdal, UKL- UPL atau SPPL) yang harus dipenuhi terkait rencana Usaha dan Kegiatan yang akan dilakukan 1 2 4 3
  • 4. Format Eksisting Permen LHK 38 Tahun 2019 2
  • 5. Struktur Permen LHK Nomor 38 Tahun 2019 BAB I: KETENTUAN UMUM (3 Psl) BAB II: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL (2 Psl) BAB IV: PROSES PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL (4 Psl) BAB V: PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL (3 Psl) BAB VI & BAB VII PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl) 1) Pengertian; 2) Maksud dan Tujuan; 3) Ruang Lingkungan 1) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal (Skala/besaran dan Lokasi di Kawasan Lindung) 2) Kategori Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib OSS 1) Esensi Proses Penapisan: Kesesuaian tata ruang, penentuan wajib Amdal, pendekatan studi Amdal dan Kewenangan 2) Tata Laksana Proses Penapisan 1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis 2) Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL); 3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen; 4) Kriteria Penilaian; 5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum di atur Dalam Lampiran I 1) Ketentuan Peralihan; 2) Pencabutan; dan 3) Masa Berlaku BAB III: JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN DARI WAJIB AMDAL (7 Psl) 1. Pengecualiaan Usaha dan/atau Kegiatan Yang berada di Dalam Kawasan Lindung; 2. Pengecualian wajib Amdal terkait dengan RDTR dan Rencana Pengelolaan dan Penaatan Ruang Kawasan Lindung yang dilengkapi KLHS yang komprehensif dan rinci; 3. Pengecualiaan Rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam Kawasan Industri, KEK, Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas; 4. Pengecualiaan untuk Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
  • 6. Lampiran I, PermenLHK 38 Tahun 2019 • 14 Bidang • 87 Jenis Kegiatan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No Bidang Jumlah Jenis Kegiatan 1. Multisektor 5 2. Pertahanan 3 3. Pertanian 3 4. Perikanan dan KELAUTAN 6 5. Kehutanan 1 6. Perhubungan 5 7. Teknologi Satelit 5 8. Perindustrian 8 9. Pekerjaan Umum 14 10. Perumahan dan Kaw. Permukiman 3 11. Energi dan Sumber Daya Mineral 23 12. Pariwisata 2 13. Ketenaganukliran 5 14. Pengelolaan LB3 4 Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran I, Penetapan Wajib Amdal nya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian Hanya Berisi Daftar Wajib Amdal
  • 7. Konsep Permen LHK Pengganti Permen LHK 38 Tahun 2019 3
  • 8. KONSEP DAFTAR WAJIB AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL KEDEPAN Berisi Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal, UKL-UPL atau SPPL Identifikasi daftar Usaha dan/atau Kegiatan berbasis pada KBLI atau Non KBLI Daftar diperuntukkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat Jasa atau Sejenisnya tidak masuk dalam daftar yang perlu dilengkapi dokumen lingkungan Perlu antisipasi terhadap adanya jenis usaha dan/atau kegiatan yang beririsan antar K/L ataupun yang diluar KBLI, Misal: Pembangunan Gedung yang dapat dimasukkan dalam skema Multisektor atau NonKBLI
  • 9. Penapisan pertama (memilah KBLI) • Jenis KLBI yang termasuk golongan Jasa • Jenis KBLI yang memerlukan Sarana dan Prasarana • Jenis KBLI yang tidak memerlukan Sarana dan Prasarana Penapisan kedua (Permen LHK No. P.38/2019) • Jenis usaha sesuai KBLI yang memerlukan Sarana dan Prasarana ditapis lagi dengan Permen LHK No. P.38 Tahun 2019 sesuai dengan Lampiran I Terhadap KBLI yang tidak termasuk dalam penapisan pertama dan kedua • Menetapkan skala atau besaran jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perlu dilengkapi UKL-UPL dan SPPL Penapisan daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (1) 1 2 3
  • 10. Penapisan pertama (memilah KBLI) • Contoh: KBLI 011 (Bidang Pertanian) Penapisan kedua (Permen LHK No. P.38/2019) • PermenLHK No. P.38 lampiran I huruf A. Multisektor • PermenLHK No. P.38 lampiran I huruf C. Pertanian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam penapisan pertama dan kedua • Tetapkan skala atau besaran untuk UKL-UPL dan SPPL * Contoh Penapisan daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL (2) 1 2 3 *) Sebagai salah satu rujukannya dapat menggunakan SE Deputi KLH Tahun 2010 dan 2013, terkait kegiatan wajib UKL-UPL hasil kompilasi dari K/L terkait
  • 11. KRITERIA Dampak Penting Usaha dan/atau Kegiatan Untuk ditetapkan menjadi WAJIB AMDAL DAFTAR WAJIB AMDAL Berpotensi mengubah Bentang Alam eksploitasi sumber daya alam proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan, sosial dan budaya. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan, konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya introduksi jenis tumbuh- tumbuhan, hewan, dan jasad renik Mempunyai resiko terhadap pertahanan Negara Penggunaan bahan hayati dan non hayati Penerapan teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak besar yang mempengaruhi lingkungan Terhadap daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal yang sebelumnya telah ditetapkan dalam PermenLHK Nomor 38 Tahun 2019, dalam penetapan kedepan diharapkan tidak mengalami perubahan signifikan, hanya sebatas penyesuaian minor sesuai dengan penetapan KBLI.
  • 12. KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB UKL-UPL DAFTAR WAJIB UKL-UPL Tidak Termasuk dalam 9 Kriteria Kegiatan berdampak Penting Lokasi rencana kegiatan tidak berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung Telah memiliki standar teknologi untuk mengelola dampak lingkungan Usulan Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL disampaikan oleh K/L terkait selaku pembina sektor kegiatannya. Saat ini tiap K/L rata-rata sudah memiliki daftar tersebut, hanya perlu dilakukan update dan review ulang serta penyesuaian dengan penetapan KBLI
  • 13. KRITERIA Usaha dan/atau Kegiatan WAJIB SPPL DAFTAR WAJIB SPPL Tidak Termasuk Kriteria Wajib Amdal dan UKL- UPL Telah memiliki standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Merupakan kegiatan UMKM atau termasuk Usaha dan/atau Kegiatan Ekonomi Lemah Usulan Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL disampaikan oleh K/L terkait selaku pembina sektor kegiatannya. Saat ini tiap K/L rata-rata sudah memiliki daftar UKL-UPL, diluar daftar Wajib Amdal dan Wajib UKL-UPL dapat dikategorikan sebagai kegiatan wajib SPPL dan penyesuaian dengan penetapan KBLI
  • 14. Struktur Rancangan PermenLHK Pengganti PermenLHK 38 Tahun 2019 4
  • 15. Struktur Permen LHK Pengganti Permen LHK 38 Tahun 2019 BAB I: KETENTUAN UMUM (3 Psl) BAB II: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL (2 Psl) BAB IV: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL (1 Psl) BAB V: PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL (10 Psl) BAB VI & BAB VII PERALIHAN DAN PENUTUP (3 Psl) 1) Pengertian; 2) Ruang Lingkup 1) Kriteria Kegiatan Wajib Amdal; 2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib Amdal 1) Kriteria Kegiatan Wajib SPPL; 2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib SPPL 1) Pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan tertulis 2) Muatan Usulan Tertulis Penambahan/Pengurangan; 3) Penilaian/Evaluasi oleh Dirjen; 4) Kriteria Penilaian; 5) Pengaturan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum di atur Dalam Lampiran Permen 1) Ketentuan Peralihan; 2) Pencabutan; dan 3) Masa Berlaku. BAB III: DAFTAR USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL (1 Psl) 1) Kriteria Kegiatan Wajib UKL-UPL; 2) Kriteria Pengelompokan Kegiatan Wajib UKL-UPL
  • 16. Lampiran Rancangan PermenLHK 2021 • 12 Sektor KBLI dan 2 Sektor Non KBLI • 748 KBLI dan 48 Non KBLI Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No Sektor Jumlah Jenis Kegiatan/KBLI KBLI 1. Sektor PUPR 43 KBLI 2. Sektor Perhubungan 14 KBLI 3. Sektor Perindustrian 302 KBLI 4. Sektor Pariwisata 45 KBLI 5. Sektor Ketenaga Nukliran 11 KBLI 6. Sektor Kesehatan 24 KBLI 7. Sektor Pertanian 201 KBLI 8. Sektor Perikanan dan Kelautan 29 KBLI 9. Sektor Ketenagalistrikan 4 KBLI 10. Sektor LHK 61 KBLI 11. Sektor ESDM 53 KBLI 12. Sektor Kominfo 1 KBLI Non KBLI 1 Multisektor 7 2. Non KBLI Lainnya 41 Usaha dan/atau Kegiatan di Luar Lampiran, Penetapan Wajib Amdal nya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian Berisi Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL- UPL dan SPPL
  • 17. Lampiran Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL
  • 18. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp/Fax: 021-5705090 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih