Penguatan Peran Deputi III LAN Melalui Penajaman Kajian Hukum Administrasi Negara Guna Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Nasional di Bidang Administrasi Negara
1. Seminar ini membahas tentang penggunaan pendekatan logical framework dan scenario planning dalam merumuskan kebijakan nasional.
2. Logical framework digunakan untuk menganalisis situasi masalah, menentukan prioritas, dan merumuskan tindakan perbaikan. Scenario planning digunakan untuk memproyeksikan masa depan berbagai skenario kebijakan.
3. Narasi skenario memberikan gambaran tentang dua skenario kebijakan yaitu sistem peraturan yang berkual
Similar to Penguatan Peran Deputi III LAN Melalui Penajaman Kajian Hukum Administrasi Negara Guna Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Nasional di Bidang Administrasi Negara
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
Similar to Penguatan Peran Deputi III LAN Melalui Penajaman Kajian Hukum Administrasi Negara Guna Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Nasional di Bidang Administrasi Negara (20)
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Penguatan Peran Deputi III LAN Melalui Penajaman Kajian Hukum Administrasi Negara Guna Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Nasional di Bidang Administrasi Negara
3. Logical Framework KTP-2
•• SituasiSituasi
ProblematikProblematik s/ds/d
Action to be takenAction to be taken
to improveto improve
situationsituation
SSMSSMSSMSSMSSMSSMSSMSSM
•• GambaranGambaran tentangtentang
44 kemungkinankemungkinan
masamasa depandepan s/ds/d
memilihmemilih skenarioskenario
terbaikterbaik
ScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenarioScenario
PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan •• OperasionalisasiOperasionalisasi
&& aktualisasiaktualisasi
strategistrategi//
skenarioskenario dalamdalam
RenstraRenstra
StrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategicStrategic
PlanPlanPlanPlanPlanPlanPlanPlan
ShortShort--term Analysisterm Analysis
MiddleMiddle--term Analysisterm Analysis
Operational AnalysisOperational Analysis
BabBab IIII BabBab IVIV
BabBab IIIIII
4. 5 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 19585 Mei 1958
PidatoPidato PMPM
JuandaJuanda &&
DirekturDirektur LAN I,LAN I,
Mr.Mr. PrajudiPrajudi
AtmosudirdjoAtmosudirdjo
KeppresKeppres No.No.
103/2001103/2001 jojo..
PerpresPerpres No.No.
64/200564/2005
tentangtentang KTFKKTFK
SOTK LPNKSOTK LPNK
20132013201320132013201320132013
RancanganRancangan
PerpresPerpres LAN &LAN &
RestrukturisasiRestrukturisasi
KelembagaanKelembagaan
Milestones LAN 1958-2013
LAN sbg Policy Think Tank
17. Keterkaitan Antar Driving Forces
Tingkat
Kemampuan/Kapasitas
Legislasi
Tingkat Egoisme
Sektoral
Efektivitas
Koordinasi/Komunikasi
Kebijakan Antar Lembaga
Efektivitas Harmonisasi
dalam Perumusan
Peraturan/Kebijakan
Ketepatan
Persepsi/Orientasi terhadap
Peraturan/ Kebijakan
Kadar Budaya Akademik
Dalam Siklus Kebijakan/
Pengambilan Keputusan
Tingkat Dukungan
Kajian/Litbang Kebijakan
Efektivitas Lembaga
Kajian/Litbang Kebijakan
Keluasan Networking &
Kerjasama Antar Lembaga
Kajian/Litbang Kebijakan
Efektivitas Partisipasi Masyarakat
dalam Perumusan hingga
Implementasi Peraturan/Kebijakan
Ketersediaan dan Tingkat
Dukungan Sumber Daya
Kajian/Litbang Kebijakan
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
O
S
R1
B1
S
O
B2
S
S
R2
S
S
R3
R5
S
R4
SS R7
S
S
O
O
R6
S
R8
S
S
O
B3
20. Ciri-Ciri Kutub
NihilNihil (+)(+)
• Jumlah aturan tidak banyak,
cukup yg memiliki keterkaitan
antar instansi atau yg
dibutuhkan masyarakat;
• Perumusan kebijakan dilakukan
dalam forum kebijakan secara
inklusif;
• Dalam pembahasan racangan
peraturan, setiap instansi atau
tokoh individual lebih
mengedepankan kepentingan
nasional;
• Produk hukum yg dihasilkan
cenderung tidak ada penolakan /
perlawanan dari stakeholders yg
terkena regulasi tersebut.
1.1. EgoismeEgoisme SektoralSektoral
SangatSangat KuatKuat ((––))
• Banyak instansi berlomba membuat
produk hukum di berbagai level;
• Tidak pernah dilakukan komunikasi
kebijakan dengan stakeholders;
• Kepentingan rakyat banyak cenderung
diabaikan;
• Rawan terhadap munculnya konflik
kewenangan antar lembaga, dan
benturan substansi antar peraturan;
• Pembahasan suatu aturan selalu menyita
waktu yg panjang;
• Ketiadaan strong leadership yg mampu
mengakomodasi perbedaan kepentingan
kedalam kepentingan nasional;
• Energi nasional terbuang sia-sia tanpa
menghasilkan manfaat yang signifikan.
21. Ciri-Ciri Kutub
Optimal (+)Optimal (+)
• Pertimbangan politis dalam
perumusan kebijakan relatif
kecil, pertimbangan akademik/
teknokratik lebih menonjol;
• Kualitas peraturan jauh lebih
baik sehingga mengurangi
kemungkinan diuji materi;
• Kebutuhan sosialisasi dan uji
publik terhadap (rancangan)
peraturan/kebijakan tidak perlu
dilakukan tersendiri, sehingga
bisa menghemat sumber daya
(anggaran);
• Para policy makers lebih
confidence karena kebijakan
yang diambil berdasarkan pada
bukti-bukti yg obyektif.
2.2. DukunganDukungan KajianKajian TerhadapTerhadap KebijakanKebijakan
TanpaTanpa DukunganDukungan ((––))
• Peraturan/kebijakan sangat lemah baik
secara filosofis, historis, sosiologis,
maupun teoretis;
• Kemungkinan gagalnya peraturan lebih
besar yg melahirkan symbolic policy atau
involusi kebijakan;
• Inefisiensi program dan anggaran cukup
besar karena perumusan kebijakan dan
pengkajian kebijakan memerlukan
anggaran secara terpisah dan tidak
reinforcing;
• Masyarakat tidak mendapatkan manfaat
langsung dari fungsi pengaturan oleh
pemerintah;
• Kemungkinan uji materi dan revisi
peraturan/kebijakan secara terus
menerus sangat besar.
23. Narasi Skenario (1)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Wibisana – “Membela Kebenaran” (Skenario 1)
Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang-
undangan/kebijakan di Indonesia sudah sangat berkualitas, baik dari
sisi prosedural (proses perumusannya) maupun materi atau substansi
yang diaturnya. Peraturan/kebijakan lahir semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan publik (by needs), bukan karena dorongan
egoisme yang sempit. Dengan adanya peraturan/kebijakan yang
berkualitas tinggi ini, maka akan tercipta hubungan antar instansi
pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar
kelompok masyarakat secara tertib, yang mengedepankan kepentingan
kolektif diatas kepentingan individual, serta menjaga keseimbangan
hak dan kewajiban secara selaras dan harmonis. Harmoni dalam
hubungan bernegara dan bermasyarakat ini pada gilirannya akan
menjadi faktor yang mempercepat pencapaian tujuan nasional
sebagaimana amanat UUD 1945.
24. Narasi Skenario (2)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Laksmana – “Membela Pemimpin” (Skenario 2)
Metafora ini melambangkan bahwa sistem peraturan perundang-
undangan/kebijakan di Indonesia akan semakin terfragmentasi karena
hanya memperhatikan kepentingan pimpinannya semata, tanpa melihat
kepentingan yang lebih luas dan strategis. Para pengambil keputusan
dan perumus kebijakan hanya bekerja berdasarkan “petunjuk”
pimpinan (by order), bukan untuk menjalankan visi misi organisasi.
Dalam hal ini, sepanjang pimpinan insitusi tadi diisi oleh orang-orang
baik, maka masih dapat diharapkan akan lahir peratuan/kebijakan yang
berkualitas. Namun bila institusi dipimpin oleh orang yang berpikir
picik, hanya mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan orang
banyak, maka masa depan sistem peraturan/kebijakan berada pada
bahaya yang serius. Loyalitas adalah hal yang sangat baik, namun jika
hanya dipersembahkan kepada segelintir orang, maka terlalu banyak
orang yang tidak bisa mendapat manfaat dari kebijakan yang ada.
25. Narasi Skenario (3)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter
Kumbakarna – “Membela Institusi Meski Harus
Melawan Kebenaran” (Skenario 3)
Metafora ini melambangkan para pengambil keputusan dan
perumus kebijakan yang hanya bisa melihat kedalam
(inward looking). Prinsip hidupnya yang penting berhasil
menjalankan tugas tanpa peduli dengan pihak/orang lain.
Bagi mereka, adalah hal yang lumrah bahwa untuk
mencapai keberhasilan sendiri tadi, seringkali dibarengi
dengan pengorbanan kepentingan instansi lain.
Benturan kewenangan, tumpang tindih aturan, dan
pertentangan kebijakan dianggap hal yang biasa asal
memberikan keuntungan bagi institusinya.
26. Narasi Skenario (4)
Metafora Sistem Peraturan Berkarakter Rahwana –
“Mengkhianati Kebenaran” (Skenario 4)
Metafora ini melambangkan peraturan/kebijakan disusun tanpa
ada pertimbangan rasional sama sekali. Tidak ada analisis cost-
benefit atau resiko resiko dari sebuah peraturan/kebijakan.
Sesuatu yang seharusnya diatur justru tidak dibuat aturannya,
sementara sesuatu yang tidak perlu diatur justru dibahas secara
serius. Kesepakatan antar pihak dalam perumusan kebijakan
juga sering dikhianati oleh pihak tertentu. Kualitas
kebijakan/peraturan menjadi sangat rendah, sehingga hanya
menguntungkan sedikit orang namun mengakibatkan protes
banyak orang lainnya. Kemungkinan terjadinya policy failure
sangat tinggi, sehingga kebijakan/peraturan juga dengan
sendirinya gagal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
dan tujuan-tujuan lain yang dimandatkan oleh Konstitusi.
27. Rekomendasi Kebijakan
RekomendasiRekomendasi yangyang dipilihdipilih adalahadalah
SkenarioSkenario 1,1, yakniyakni SistemSistem
Peraturan/Kebijakan BerkarakterPeraturan/Kebijakan Berkarakter
Wibisana, dengan harapan dapatWibisana, dengan harapan dapat
meminimalisir situasi pada 3 (tiga)meminimalisir situasi pada 3 (tiga)
kuadrankuadran skenario lainnyaskenario lainnya..
29. Vision & Mission Statement
MenjadiMenjadi Policy Think Tank yang Handal dan PolicyPolicy Think Tank yang Handal dan Policy
Partners yang Terpercaya Dalam Membangun SistemPartners yang Terpercaya Dalam Membangun Sistem
Kebijakan dan Hukum Administrasi Negara BerbasisKebijakan dan Hukum Administrasi Negara Berbasis
Bukti (EvidenceBukti (Evidence--based Policy)based Policy)
•• MenghasilkanMenghasilkan kajiankajian dandan rekomendasirekomendasi kebijakankebijakan yangyang sesuaisesuai
dengandengan tuntutantuntutan dandan kebutuhankebutuhan didi bidangbidang sistem kebijakansistem kebijakan
dan hukum administrasi negaradan hukum administrasi negara;;
•• MenyelenggarakanMenyelenggarakan fasilitasifasilitasi dandan advokasiadvokasi kebijakankebijakan didi
bidangbidang sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;;
•• MelakukanMelakukan monitoringmonitoring dandan evaluasievaluasi kebijakankebijakan didi bidangbidang
sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;;
•• MengembangkanMengembangkan kapasitaskapasitas kelembagaankelembagaan dandan SDMSDM bidangbidang
sistem kebijakan dan hukum administrasi negarasistem kebijakan dan hukum administrasi negara;;
•• MembangunMembangun policy networkingpolicy networking..
31. T u j u a n
• Merumuskan dan menyediakan rekomendasi
kebijakan pada bidang sistem kebijakan dan hukum
administrasi negara;
• Menyelenggarakan dan menghasilkan kajian dan
publikasi terkait di bidang sistem kebijakan dan
hukum administrasi negara;
• Memberikan pelayanan perkonsultasian pada bidang
sistem kebijakan dan hukum administrasi negara;
• Meningkatkan kapasitas kelembagaan (SDM,
mekanisme/tata laksana kajian, metodologi kajian,
jaringan kerja, dan lain-lain) agar dapat menunjang
pelaksanaan tugas secara optimal.